Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 6 (2016)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya ]]>
<![CDATA[DIMAS ARGANATA]]>
<![CDATA[ Publika Vol 4 No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p
<![CDATA[Abstrak Penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Salah satu penyelenggara pelayanan publik yang berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah Polrestabes Surabaya. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan oleh Polrestabes Surabaya dilakukan dengan menyelenggarakan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) melalui Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan intelijen dan keamanan. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan ini dikarenakan pelayanan SKCK di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan intelijen dan keamanan Polrestabes Surabaya dapat dikatakan tinggi, pada tahun 2015 rata-rata per bulan 4.622 blangko SKCK yang terpakai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas tentang kualitas pelayanan pembuatan SKCK di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun fokus penelitian ini yaitu kualitas pelayanan SKCK di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan intelijen dan keamanan Polrestabes Surabaya. Indikator yang digunakan adalah dimensi-dimensi kualitas pelayanan Zeithaml (dalam Sedarmayanti, 2010:254). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan SKCK di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Surabaya di katakan sudah cukup baik. Di lihat dari dimensi tangible menyangkut sarana dan prasarana sudah memadai sehingga pemohon pembuatan SKCK merasa nyaman. Reliability ketepatan waktu dalam proses pelayanan SKCK yang di berikan dapat di tunggu dan sehari langsung jadi. Responsiveness menekankan pada tanggung jawab petugas untuk membantu pemohon dalam menjelaskan tata cara pengisian formulir SKCK dan pemohon merasa sangat terbantu. Competence di buktikan dengan pemahaman petugas pelayanan dan adanya pelatihan atau diklat-diklat guna meningkatkan kualitas pelayanan. Courtesy terkait ketanggapan petugas dalam melayani pemohon pembuatan SKCK. Credibility menekankan pada kejujuran petugas dan petugas pelayanan telah bertugas dengan jujur. Security dibuktikan dengan tidak adanya laporan kehilangan pemohon, memberikan kenyamanan pada pemohon pembuatan SKCK dengan memberantas calo-calo dalam pembuatan SKCK serta lingkungan kerja yang rapi dan bersih terutama diruang tunggu dalam maupun luar. Acces difokuskan pada mekanisme pelayanan SKCK dengan adanya penyederhanaan persyaratan dalam pembuatan SKCK. Communication dibuktikan dengan kemauan petugas untuk mendengarkan suara dan aspirasi pemohon pembuatan SKCK. Understanding the customer upaya petugas dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai dengan motto di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan intelijen dan keamanan Polrestabes Surabaya. Saran dari penelitian ini adalah, segera dilakukan sistem SKCK online sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014, perlu adanya standar operasional prosedur (SOP), perlu adanya pelatihan atau diklat terutama untuk meningkatkan keramahan petugas dalam melayani, dan lebih update memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial yang sudah dimiliki. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, SKCK]]>
<![CDATA[STRATEGI DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA BLITAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KOTA BLITAR ]]>
<![CDATA[ALDO BAYU SATRIO]]>
<![CDATA[ Publika Vol 4 No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p
<![CDATA[Abstrak Pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Sehingga perlu adanya strategi yang dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman degan cara meningkatkankan kualitas pendidikan. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota Blitar dengan upaya pemerataan pendidikan gratis yang diberikan untuk semua jenjang pendidikan. Pemerintah terfokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kota Blitar dengan mengimplementasikan program rintisan wajib belajar 12 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan jelas strategi dinas pendidikan pemerintah kota Blitar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kota Blitar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun nara sumber dari penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi Dinas Pendidikan kota Blitar, Staf Bidang Bina Program, guru sekolah di kota Blitar, dan 4 orang siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Program rintisan wajib belajar 12 tahun merupakan suatu program yang diimplementasikan oleh pemerintah kota Blitar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota Blitar. Setelah melakukan pengamatan lingkungan pemerintah kota Blitar melakukan perumusan strategi dengan hasil dibentuknya Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2011 tentang program rintisan wajib belajar 12 tahun. Dengan berlandaskan pada Peraturan Walikota tersebut pemerintah kota Blitar memberikan SPP dan berbagai perlengkapan sekolah secara gratis kepada siswa kota Blitar, selain itu guna untuk menunjang proses belajar siswa pemerintah kota Blitar memberikan sarana teknologi informasi berupa Tab dan sarana angkuta bus sekolah secara gratis. Namun masih terdapat berbagai masalah dalam implementasi program tersebut yaitu penggunaan sarana teknologi informasi yang masih disalahgunakan dan pembagiannya belum merata, sarana bus sekolah gratis yang masih memiliki beberapa kekurangan seperti kurangnya armada, dan berbagai fasilitas dari bus. Kesimpulannya strategi dalam peningkatan kualitas pendidikan di kota Blitar sudah baik. Program rintisan wajib belajar 12 tahun memang telah tepat sasaran sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah kota Blitar dan telah dimanfaatkan oleh siswa, namun masih terdapat bebagai permasalahan dalam implementasinya, sehingga perlu dievaluasi oleh pemerintah kota Blitar agar kedepannya program rintisan wajib belajar 12 tahun ini mampu sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat kota Blitar. Kata Kunci: Strategi,Kualitas Pendidikan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB DI SEKOLAH/MADRASAH PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK ]]>
<![CDATA[AYU DILA SARI]]>
<![CDATA[ Publika Vol 4 No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p
<![CDATA[Abstrak Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai salah satu bentuk respon pemerintah dalam menanggapi masalah lunturnya pengetahuan dan penggunaan bahasa daerah sehingga dapat menyebabkan kualitas budi pekerti dan tata karma pemuda di Jawa Timur semakin menurun. Adanya Peraturan Gubernur tersebut bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah. Masalah implementasi yang terjadi di SMK Negeri Kertosono adalah kurangnya jumlah sumber daya dalam menunjang keberhasilan implementasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah di SMK Negeri 1 Kertosono. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah di SMK Negeri 1 Kertosono dengan menggunakan teori dari George Edward III yang memiliki 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah di SMK Negeri 1 Kertosono sudah berjalan namum masih ada beberapa kendala. Kendala yang dihadapi dari indikator komunikasi adalah kurang jelasnya penyampaian informasi mengenai kebijakan. Kemudian untuk indikator sumber daya yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam proses implementasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya kendala dari indikator disposisi adalah kurangnya insentif bagi guru bahasa daerah. Dan yang terakhir dari indikator struktur birokrasi adalah belum maksimalnya evaluasi yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk. Empat indikator tersebut menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah di SMK Negeri 1 Kertosono sudah berjalan namun perlu adanya beberapa perbaikan seperti peningkatan komunikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk kepada SMK negeri 1 Kertosono. Kata Kunci : implementasi, kebijakan, bahasa daerah]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KELUARGA SADAR GIZI (KADARZI) DI PUSKESMAS GANTRUNG KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN ]]>
<![CDATA[DEWANTI SEPTIANINGRUM]]>
<![CDATA[ Publika Vol 4 No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p
<![CDATA[Abstrak Salah satu alternatif dalam menanggulangi angka gizi buruk yang masih tinggi di Indonesia, pemerintah menerapkan Program Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi). Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) adalah keluarga yang seluruh anggota keluarganya melakukan perilaku gizi seimbang, mampu mengenali masalah kesehatan dan gizi bagi setiap anggota keluarganya, dan mampu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizi yang dijumpai oleh setiap anggota keluarganya. Sasaran dari Program Kadarzi ini adalah keluarga yang mempunyai balita, keluarga mempunyai ibu hamil dan ibu rumah tangga. Puskesmas Gantrung merupakan salah satu Puskesmas yang telah menerapkan Program Kadarzi, dikarenakan permasalahan yang sangat kompleks, perlu dilakukan kajian implemetasi akan menggambarkan implementasi Program Kadarzi di Puskesmas Gantrung dilihat dari ketercapaian tujuan, ketepatan sasaran serta pelaksana program. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi dari subjek penelitian yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Kadarzi di Puskesmas Gantrung masih belum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya sosialisasi dan jumlah tenaga medis serta kurangnya fasilitas yang mendukung. Selain itu juga kurangnya pemahaman kader terkait Program Kadarzi dan insentif yang kurang sepadan. Dengan demikian maka perlu adanya sosialisasi yang merata dan penyediaan fasilitas yang menunjang. Serta penambahan tenaga medis baru yang tentunya sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan. Selain itu ada penambahan biaya insentif mengingat banyaknya jenis pekerjaan yang harus dikerjakan. Kata kunci :Implementasi, Program Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)]]>
<![CDATA[STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARI’AH CABANG SURABAYA ]]>
<![CDATA[ARIYANTI]]>
<![CDATA[ Publika Vol 4 No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p
<![CDATA[Abstrak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu lembaga yang menyediakan berbagai pelayanan umum bagi masyarakat. Pelayanan umum yang salah satunya yaitu pemberian pelayanan dalam bentuk jasa. Pemberian pelayanan dalam bentuk jasa dilakukan oleh seluruh instansi BUMN, salah satunya yaitu pada bidang Perbankan. PT. BNI Syari’ah Cabang Surabaya merupakan salah satu perusahaan BUMN di bidang tersebut. Ketatnya persaingan pada bidang Perbankan membuat berbagai pihak bank melakukan perbaikan kualitas pelayanan, karena pada era sekarang ini penilaian masyarakat terhadap bank tidak hanya pada kuantitas bank (bunga bank) tetapi lebih kepada kualitas bank (produk dan layanan). Maka PT. BNI Syari’ah Cabang Surabaya juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi meningkatkan kualitas pelayanan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syari’ah Cabang Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian menggunakan 7 strategi model pelayanan menuju sukses menurut Devrey (2008) yang meliputi: harga diri (self esteem), memenuhi harapan (exceed expectation), pembenahan dan penemuan kembali berbagai hal (recovery), pandangan kedepan (vision), perbaikan terus menerus (improving), penuh perhatian (care), dan pemberdayaan (empowerement). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syari’ah Cabang Surabaya telah melakukan beberapa strategi dengan baik sesuai dengan 7 strategi yang disebutkan di atas. Hanya saja pada strategi pembenahan dan penemuan kembali (recovery) sering terjadi kendala terkait jaringan internet, dan pada strategi pandangan kedepan (vision) masih terjadi over service bagi pegawai dan kurangnya sosialisasi terkait pelayanan berbasis teknologi. Sehingga perlu adanya perbaikan jaringan, perhitungan beban kerja dan sosialisasi untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan PT BNI Syari’ah Cabang Surabaya. Kata Kunci : Strategi, Kualitas Pelayanan]]>
<![CDATA[RESPONSIVITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI ]]>
<![CDATA[RETNO TANJUNG ANGGRAINI]]>
<![CDATA[ Publika Vol 4 No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p
<![CDATA[Abstrak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah menjelaskan bahwa pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dapat tercermin dari adanya penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu. BPM-P2TSP Kabupaten Kediri belum mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui responsivitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri. Pengukuran responsivitas pada penelitian ini menggunakan 6 indikator responsivitas menurut Zeithmal, dkk dalam Hardiyansyah (2011). Indikator tersebut yaitu: merespon setiap pelanggan atau pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan, petugas atau aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, petugas atau aparatur melakukan pelayanan tepat, petugas atau aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, petugas atau aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat, serta semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. Jenis penelitian ini adalah penelitan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner (angket), observasi, dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa responsivitas pelayanan IMB di BPM-P2TSP Kabupaten Kediri dapat dikatakan sudah responsive meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Berdasarkan pengujian validitas, reliabilitas, serta analisis statistik-deskriptif dihasilkan bahwa keseluruhan penilaian dari masing- masing indikator dapat diperoleh prosentase sebesar 71,45%. Kata Kunci : Responsivitas, Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)]]>
<![CDATA[Responsivitas Layanan Tiket Customer Service Di PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Juanda Surabaya ]]>
<![CDATA[RIZATUL AMALIA]]>
<![CDATA[ Publika Vol 4 No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p
<![CDATA[Abstrak Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi.Dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna jasa angkutan umum, khususnya transportasi udara maka pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Keputusan Menteri Perhubungan No.HK/209/1/16PHB Tentang PeningkatanPelayanan Publik Di Bandar Udara Di Seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu layanan tiket customer service di Bandara Internasional Juanda Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Melalui konter customer servicepihak maskapai dapat memberikan solusi atas kebutuhan, keluhan, maupun pertanyanan penumpang. Sehingga untuk menciptakan pelayanan yang baik akan pemenuhan kebutuhan penumpang maka diperlukan aparatur yang tanggap dalam memberikan pelayanan. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.Penelitian ini dilakukan di Bandara Internasional Juanda Surabaya.Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dokumentasi, observasi dan wawancara.Pengampilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 100 orang yaitupenumpang yang ada di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas layanan tiket customer service merupakan layananyang sangat baik. Berdasarkan pengukuran responsivitas pelayanan oleh aparatur disimpulkan bahwa variable yang memiliki nilai prosentase tertinggi adalah varibel petugas merespon setiap pelanggan/ pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan dan petugas/ aparatur memberikan pelayanan dengan cepat sebesar 89%, yang kedua adalah variable petugas/ aparatur melakukan pelayanan tepat, cermat dan petugas merespon keluhan pelanggan/ pemohon sebesar 88% dan yang terakhir variable petugas memberikan pelayanan dengan waktu yang tepat adalah sebesar 88%. Sehingga, diperoleh prosentase rata-rata Responsivitas Layanan Tiket Customer Service di PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Juanda Surabaya yakni 88% dalam kategori sangat baik. Adapun 2 (dua) saran yang ingin disampaikan penelitipasca terlaksananya penelitian ini, yaitu: 1) Menyediakan internet corner di T1 untuk dapat mempermudah proses online tiket; 2) Harus ada sikap tanggung jawab dari para petugas PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Juanda Surabaya dalam mengumpulkan setiap informasi terkait dengan keluhan penumpang. Kata Kunci: Aparatur, Pelayanan, Responsivitas]]>
<![CDATA[Strategi Kepemimpinan Wanita Sebagai Agen Perubahan (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya) ]]>
<![CDATA[PRIMA AYU KUSUMA WARDANI]]>
<![CDATA[ Publika Vol 4 No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p
<![CDATA[Abstrak Pengaruh yang diberikan dari peran wanita di instansi pemerintahan di Indonesia dapat dirasakan secara berbeda sesuai dengan perkembangan daerah masing-masing, karena bentuk pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi. Sehingga pemimpin daerah diharapkan dapat memajukan daerahnya sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki setiap masing-masing daerah. Sudah banyak pemimpin wanita yang memimpin daerah dan memberikan pengaruh dan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan daerah yang dipimpin. Namun kenyataannya dalam kepemimpinan wanita, masih banyak yang memandang wanita belum mampu menjadi seorang pemimpin karena sifat yang dirasa lemah akan intervensi dari luar maupun tekanan politik, serta dirasa tidak siap dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman jika disandingkan dengan pria dalam memimpin. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Kepemimpinan Wanita Sebagai Agen Perubahan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Fokus penelitian yang digunakan adalah Own Your Destiny—and Judge Yourself Only by Your Own Metrics, Lead Like a Woman, Numbers Tell Stories, Become a Translator of These, Build Exceptional Teams, Nurture Your Greatest Asset: You, Celebrate the Journey, Making History, Securing the Vote, Model for Social Change, The Community Welfare Link. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan wanita di Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah memberikan dampak yang baik kepada perkembangan di bidang kesehatan pada masyarakat Kota Surabaya meskipun terdapat beberapa kendala. Banyak prestasi yang telah dicapai oleh peran kepemimpinan wanita yang juga turut didukung oleh semua sektor yang terkait, karena tanpaa koordinasi dan kerjasama antar pemerintah, swasta, serta masyarakat, kebijakan kesehatan tidak dapat berjalan dengan baik. Diharapkan pengevaluasian setiap program-program kebijakan yang telah dibuat guna meningkatkan kualitas atas pelayanan kesehatan yang ada di Pemerintah Kota Surabaya, peningkatan dalam internal maupun eksternal. Kata kunci: Strategi kepemimpinan wanita, agen perubahan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-LAMPID DI KANTOR KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN JAMBANGAN KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[PUJI RATNA DEWI]]>
<![CDATA[ Publika Vol 4 No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p
<![CDATA[Abstrak Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik berupa barang maupun jasa publik yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah beragam jenis, salah satunya pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya merupakan salah satu instansi yang melayani administrasi kependudukan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai masalah dan kendala. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya membuat inovasi layanan kependudukan yakni e-lampid. E-lampid merupakan layanan online untuk pengurusan akta kelahiran, akta kematian, dan surat pindah keluar. E-lampid selanjutnya disebar sampai level kelurahan di Kota Surabaya untuk memudahkan jangkauan masyarakat, salah satunya adalah di Kelurahan Kebonsari. Dalam suatu pelaksanaan program tentu tidak terlepas dari kendala yang dapat menghambat, termasuk pelaksanaan program e-lampid di Kelurahan Kebonsari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi e-lampid di Kantor Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari para informan yang meliputi pelaksana maupun sasaran program e-lampid di Kelurahan Kebonsari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program e-lampid di Kantor Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun di beberapa variabel masih terdapat kendala yang ditemui. Dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis teori model implementasi menurut Donald D. Van Metter dan Carl E. Van Horn yang terdapat enam variabel didalamnya bahwa agen pelaksana program e- lampid di Kelurahan Kebonsari telah mengetahui standar tujuan dan sasaran kebijakan e-lampid dengan baik, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program e- lampid, standar, serta tujuan dari program tersebut. Sumber daya manusia yang menangani program e-lampid telah sesuai dengan bidangnya, untuk sumber daya finansial dan waktu tidak ada kendala. Terkait faktor komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan e-lampid di Kelurahan Kebonsari adalah Kepala Kelurahan, miskomunikasi yang terjadi juga sangat minim karena jumlah staf yang sedikit. Karakteristik agen pelaksana yang diperlukan dalam program ini sudah ideal karena petugas telah memahami alur e-lampid dengan baik. Kendala terkait kondisi sosial adalah bahwa tidak semua masyarakat dapat mengoperasikan komputer dan mesin e-kios sehingga masyarakat selalu mengandalkan petugas dalam proses registrasi, sedangkan faktor ekonomi dan politik tidak ada kendala. Terkait disposisi implementor bahwa seluruh agen pelaksana sangat mendukung program e-lampid. Kata Kunci: implementasi, e-lampid.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI STRATEGI EKSTENSIFIKASI DALAM MENCAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SURABAYA WONOCOLO ]]>
<![CDATA[RANI SELVIA PURBA]]>
<![CDATA[ Publika Vol 4 No 6 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/publika.v4n6.p%p
<![CDATA[Abstrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu komponen penting di dalam penyelenggaraan suatu Negara. Hal tersebut dapat dimengerti karena APBN merupakan ‘mesin’ penggerak penyelenggaraan Negara. Penerimaan bagian perpajakan merupakan salah satu penerimaan yang memberikan kontributor paling besar dalam penerimaan APBN yaitu kurang lebih 70% dari total penerimaan Negara. Oleh karena itu, setiap tahun DJP diberi target dalam memenuhi APBN. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu cara membayar pajak merupakan tugas pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berbagai upaya di galakkan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan kegiatan ekstensifikasi perpajakan. KPP Pratama Surabaya Wonocolo merupakan salah satu instansi yang mengimplementasikan strategi ektensifikasi yang dilaksanakan oleh seksi ektensifikasi dan penyuluhan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi strategi ekstensifikasi dalam mencapai target penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di KPP Pratama Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori Dirgantoro (2004 : 14) tentang proses- proses manajemen pada implementasi yang meliputi 1) Menetapkan tujuan tahunan, 2)Menetapkan kebijakan (policy), 3)Memotivasi karyawan, 4)Mengembangkan budaya pendukung, 5)Menetapkan struktur organisasi yang efektif, 6)Menyiapkan target, 7)Mendayagunakan sistem informasi, dan 8)Menghubungkan kompensasi karyawan dengan performance organisasi. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,observasi langsung, dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi ektensifikasi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo sudah berjalan dengan baik walaupun secara umum target belum tercapai. Dalam hal ini, menajamen waktu dalam menjalankan kegiatan ektensifikasi kurang efektif.Adapun hambatan dalam implementasi strategi ektensifikasi adalah kurangnya sumber daya manusia. Saran kepada KPP Pratama Surabaya Wonocolo agar memperhatikan manajemen waktu dalam melaksanakan ektensifikasi perpajakan dan diharapkan ada penambahan pegawai pelaksana ektensifikasi perpajakan. Kata kunci : Implementasi Strategi, Ekstensifikasi, Pajak]]>
