Articles
31 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022"
:
31 Documents
clear
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang Tahun 2020-2021 ]]>
<![CDATA[Muhammad Shindid Muhaimin]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>;
<![CDATA[Fitriyah - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagai salah satu daerah yang telah menerapkan kebijakan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan dapat menciptakan sebuah pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, serta mampu meningkat indeks daya saing global. Kebijakan yang diimplementasikan di masa pandemi Covid-19 ini tak lantas dengan keadaan yang ada membuat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang tidak memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Hal itu dibuktikan dari beberapa prestasi dan pencapaian yang diraih pada tahun 2020-2021. Sehingga penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses implementasi suatu kebijakan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dan penghambat dari proses pengimplementasian kebijakan tersebut menggunakan teori Grindle yaitu meliputi Isi Kebijakan dengan 6 (enam) indikatornya, serta dimensi Konteks (lingkungan) Kebijakan dengan 3 (tiga) indikatornya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menunjang data penelitian, maka pada penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling serta acidental sampling. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa proses implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang pada tahun 2020-2021 sudah berjalan seperti apa yang diharapkan. Namun dalam prosesnya, pengimplementasi kebijakan ini masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Hal tersebut berkaitan dengan adanya faktor pendukung keberhasilan dan penghambat kebijakan yang dianalisis melalui dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks kebijakan. Untuk mengatasinya, maka penulis merekomendasikan saran yaitu pihak implementor kebijakan diharapkan dapat lebih masif dalam hal penyebaran informasi yang berkaitan dengan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang, serta dapat mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menumbuhkan nilai demokrasi musyawarah dan mufakat.]]>
<![CDATA[EVALUASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) KOTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR ]]>
<![CDATA[Rachmat - Ashari]]>;
<![CDATA[Budi - Setiyono]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengembangan destinasi wisata memerlukan perencanaan yang bertujuan untuk memandu jalannya pengembangan tersebut melalui Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi RIPPDA Kota Bontang sehingga dapat diketahui kendala dan efektivitas RIPPDA tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data wawancara dan observasi. Analisis data meliputi empat tahapan yaitu: pengumpulan data, reduksi, dan kategorisasi data, display data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat 6 tahapan yang dilalui dalam melakukan proses evaluasi RIPDDA Kota Bontang yaitu melakukan rapat, revisi dan review RIPPDA yang pertama, mengadakan sidang paripurna dengan DPRD, tahap berikutnya dilakukan revisi dan review RIPPDA untuk yang kedua kalinya, langkah kelima yaitu melakukan review RIPPDA yang ketiga atau final oleh DPRD, dan tahap yang terakhir yaitu melakukan pengesahan RIPPDA. Hasil evaluasi RIPPDA Kota Bontang ditelaah dari empat kebijakan dan program yaitu: evaluasi kebijakan dan program destinasi pariwisata, evaluasi kebijakan dan program pemasaran pariwisata, evaluasi kebijakan dan program industri dan evaluasi kebijakan dan program lembaga. Kendala yang ditemukan dalam kegiatan evaluasi RIPPDA yaitu data Kota Bontang dan data pariwisata Kota Bontang tidak sesuai, kesulitan dalam melakukan susunan RAPERDA, penyesuaian undangundang terkait pembangunan nasional, dan menyesuaikan kebutuhan kebijakan dan program selama lima tahun.]]>
<![CDATA[Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung ]]>
<![CDATA[Yohanna Florensia Dian Wahyu]]>;
<![CDATA[Puji - Astuti]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan peneliti terkait tingginya kasus penyalahgunaan narkoba khususnya pada kalangan remaja. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba masih menjadi permasalahan serius yang menjadi isu strategis bagi Pemerintah. Diperlukan langkah strategis dari pemerintah untuk mampu menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dimana akan berfokus pada langkah pencegahan atau preventif yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategis sebagai dasar kerangka teori penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi penyalahgunaan narkoba di Temanggung sebagian besar kasus merupakan dari kelompok pelajar. Penyalahgunaan narkoba juga masih pada skala kecil yaitu penggunaan obat terlarang yang diperjualbelikan secara illegal. BNNK Temanggung menjalankan berbagai program pencegahan sebagai bentuk implementasi dari strategi pencegahan. Berdasarkan hasil analisis dapat dijabarkan bahwa terdapat faktor pendukung maupun faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan strategi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa strategi pencegahan pada kalangan pelajar di Kabupaten Temanggung yang dijalankan oleh BNNK Temanggung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan strategi ini belum mampu memberikan hasil signifikan yang dapat menyelesaikan permasalahan tingginya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Pemerintah perlu mengkaji kembali strategi yang hendak digunakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi serta memperhatikan kondisi di lapangan sehingga dapat ditentukan strategi yang tepa]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS DI KOTA SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Nindy Ajeng Maharani]]>;
<![CDATA[laila kholid Alfirdaus]]>;
<![CDATA[Turtiantoro - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan gambaran Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting bagi masing-masing daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk mengembangkan potensi wisata di daerah supaya dapat menarik minat wisatawan. Selain itu, melalui pariwisata memunculkan adanya pemberdayaan masyarakat lokal sehingga dari hal itu akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data adalah wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi. Teknik wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait dengan Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta. Teknik analisis data penelitian bersifat deskriptif.Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta ada berdasarkan potensi pariwisata di Kota Surakarta dan kondisi umum di Kota Surakarta, seperti kondisi geografis dan kependudukan, selain itu sebagai wadah memberdayakan masyarakat lokal, mengingat bahwa potensi wisata di Kota Surakarta hampir seluruhnya membutuhkan bantuan masyarakat lokal. Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta dinilai mampu untuk membantu kelompok pariwisata Kota Surakarta. Namun, masih terdapat kepentingan pribadi dalam pelaksanaan Kebijakan Pariwisata Berbasis Komunitas di Kota Surakarta, yang kemudian menjadi penghambat dalam implementasinya]]>
<![CDATA[KEWENANGAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Penelitian pada Desa yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup) ]]>
<![CDATA[Safira Raihana Nuha]]>;
<![CDATA[supratiwi - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu program yang menjadi fokus Kabupaten Semarang untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa, berwenang untuk membuat peraturan desa, salah satunya peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup. Peraturan Desa merupakan peraturan yang dibuat, dibahas, dan disepakati dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akan tetapi masih banyak desa di Kabupaten Semarang yang belum memiliki perdes tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan pemerintah desa dalam pembuatan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup apakah sudah sesuai dengan tahapan yang ada. Dan menganalisis alasan desa-desa yang hingga saat ini belum memiliki perdes tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang desa yang telah memiliki peraturan desa dan menjalankan programnya adalah desa yang pemerintahnya memiliki komitmen dalam pelestarian lingkungan dan didukung dengan sarana dan prasarana lainnya. Sedangkan desa yang belum memiliki perdes tersebut adalah desa-desa yang belum pernah mengalami permasalahan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan belum menjadi prioritas program, juga alasan lain seperti permasalahan dana, komitmen pemerintah desa dan masyarakat, dan juga mewabahnya pandemi Covid-19. Kewenangan desa dalam pembuatan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup merupakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten Semarang kepada pemerintah desa. Pemerintah desa dapat lebih aktif mengupayakan pelestarian lingkungan hidup sebagai langkah preventif dari adanya permasalahan lingkungan yang diakibatkan manusia atau bencana alam. Sehingga perlu adanya komitmen yang mulai dibangun pemerintah desa untuk membuat perdes pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan programnya]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI INDUSTRI KERAJINAN MEBEL UKIR DI KABUPATEN JEPARA ]]>
<![CDATA[Fatihatur - Rohmania]]>;
<![CDATA[Achmad - Taufiq]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Industri mebel ukir merupakan salah satu industri yang mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Jepara. Hal tersebut dibuktikan jika sebagian besar masyarakat Kabupaten Jepara berproduksi mebel ukir. Namun, dalam beberapa tahun terakhir industri mebel ukir mengalami kemunduran. Adanya hal tersebut dibutuhkan collaborative governance atau kerjasama antar stakeholder untuk menjaga eksistensi industri mebel ukir di Kabupaten Jepara. Sehingga adanya Collaborative tersebut keeksistensian industri mebel ukir dapat dipertahankan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana proses collaborative governance dalam mempertahakan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara serta menganalisis tantangan yang dihadapi antar aktor dalam mempertahankan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance serta merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, HIMKI, serta masyarakat yang memiliki industri mebel ukir. Berdasarkan hasil penelitian collaborative governance meliputi 3 tahap yaitu fase mendengarkan, fase dialog, dan fase pilihan. Hubungan antar actor dalam proses collaborative mempunyai hubungan yang baik meskipun antara masyarakat dan HIMKI kurang memiliki hubungan yang erat namun antar aktor dalam melakukan kerjasama berjalan dengan beriringan. Penelitian ini menyimpulkan jika belum terdapat adanya collaborative governance dalam mempertahankan industri mebel ukir di Jepara, namun yang ada masih berupa kerjasama antar aktor atau partnership. Tantangan yang dihadapi para aktor juga merupakan tantangan yang sudah terjadi dari tahun ke tahun namun belum ada penyelesaian yang tepat sehingga tantangan tersebut dapat teratasi. Pemerintah seharusnya mampu memberikan kebijakan yang tepat serta menggandeng masyarakat dan swasta agar hubungan yang dimiliki antar aktor lebih kuat sehinga permasalahan tersebut bisa teratasi dengan baik]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS E-LEARNING MENGGUNAKAN WEBSITE SIP TENAN DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BPSDMD) PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Ario Wicaksono Putra]]>;
<![CDATA[Yuwanto - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan diklat berbasis e-learning dengan menggunakan website SIP TENAN pada diklat teknis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yang dimana pelaksanaan diklat berbasis e-learning ini tergolong baru dan akan menjadi projek jangka panjang, namun belum pernah dilakukan uji kelayakan. Maka dari itu peneliti terdorong untuk menganalisis bagaiamana pelaksanaan pelatihan diklat berbasis e-learning ini dilaksanakan terkhususnya pada salah satu pelatihan yang ada pada Bidang Kompetensi Teknis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, karena pada dasarnya e-learning yang berkualitas dan berhasil diperlukan adanya penilaian kelayakan oleh pendidik dan peserta didik yang terlibat didalamnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelatihan diklat berbasis e-learning yang menggunakan website SIP TENAN serta untuk mengetahui hambatan serta menemukan solusi dari hambatan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi serta analisis data dengan menekankan cacatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan diklat berbasis e-learning SIP TENAN berdasarkan penilaian kelayakan website yang dilakukan oleh widyaiswara terhitung untuk digunakan. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat hambatan dan kendala yaitu beberapa tampilan navigasi dan khususnya tampilan forum diskusi pada web e-learning masih membingungkan peserta, web e-learning masih menggunakan 2 bahasa, jadwal pelatihan kurang sesuai , waktu pengaksesan cukup singkat, bahan tayang beberapa masih menggunakan yang lama, materi terlalu banyak, masih menggunakan materi lama, penugasan yang memberatkan peserta, penilaian penugasan dalam web e-learning oleh widyaiswara membutuhkan waktu yang lama, dan server web e-learning yang seringkali error, disamping itu juga ada beberapa pegawai atau penyelanggara pelatihan yang kurang paham dalam mengoperasikan media pelatihan yang ada]]>
<![CDATA[EVALUASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Agustin Mellyana Setiani]]>;
<![CDATA[Yuwanto - -]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Blora menjadi latar belakang dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui berhasil atau tidaknya keberlangsungan implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mengevaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi dari William Dunn yang terdapat 6 (enam) aspek/indikator seperti efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan/perataan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu penelitian ini menggunakakan metode kualitatif deskriptif yang mengumpulkan data melalui wawancara bersama narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, serta didukung oleh studi pustaka dari dokumen-dokumen yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora telah mengupayakan pengentasan kemiskinan dengan membuat kebijakan Peraturan Bupati serta hasil dari implementasi program dan kegiatannya menghasilkan capaian yang cukup bagus, meskipun masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum dijalankan secara efektif bahkan masih ada yang belum dilaksanakan. Selain itu, ditemukan bahwa kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Blora disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang membuat banyak masyarakat terdampak dengan kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan pendapatan/penghasilan sehari-hari menurun, serta tidak terpenuhinya kebutuhan perekonomian karena harga kebutuhan pokok mengalami peningkatan]]>
<![CDATA[Program Indonesia Pintar Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pandemi Di Kota Semarang Tahun 2020-2021 ]]>
<![CDATA[Suci - Wulansari]]>;
<![CDATA[Nunik Retno Herawati]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Indonesia Pintar adalah program jaminan sosial di bidang pendidikan berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta didik, yang dalam penelitian ini terkhusus pada peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan informasi serta data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Adapun analisis data dalam penelitian ini terdiri terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar jenjang SMP di Kota Semarang tetap berjalan di masa pandemi Covid-19, tetapi penyerapan dana pada tahun 2020 berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021, membuat Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan upaya-upaya agar pelaksanaan Program Indonesia Pintar menjadi lebih baik. Upaya dari Dinas Pendidikan Kota Semarang membuahkan hasil yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya proporsi penyaluran dana Program Indonesia Pintar di tahun 2021. Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Pendidikan Kota Semarang lebih meningkatkan sosialisasi kepada sekolah atau akan lebih baik sosialisasi kepada masyarakat, serta meningkatkan intensitas pertemuan atau koordinasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang dilakukan setiap tahunnya]]>
<![CDATA[BUDAYA POLITIK MASYARAKAT KEJAWEN TERHADAP NILAI DEMOKRASI: STUDI KASUS PAGUYUBAN RESIK KUBUR JERO TENGAH CILACAP ]]>
<![CDATA[Joi - Karlina]]>;
<![CDATA[Yuwanto - -]]>
<![CDATA[ Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Politic and Government Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat Kejawen memiliki kepala paguyuban yang dijadikan seorang pemimpin oleh mereka dengan sistem pemilihan turun-temurun menjadikan penelitian terhadap hubungan dengan Nilai Demokrasi menjadi kajian yang menarik. Penelitian ini mengkaji Budaya Politik Masyarakat Kejawen terhadap Nilai Demokrasi: Studi Kasus Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah Cilacap. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif ekplanatif sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori budaya politik dan nilai demokrasi untuk menganalisis hasil penelitian di Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah. Hasil penelitian menemukan bahwa, Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah bisa dikategorikan masih memegang kuat budaya politik Parokial. Di sisi lain, budaya politik Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah mendukung terhadap nilai demokrasi. Saran dari peneliti adalah kajian ulang terkait definisi budaya politik Parokial]]>
