cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022" : 15 Documents clear
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN WONOGIRI Aldila Rizky Aga; Yuwanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada penelitian ini dilatarbelakangi dengan permasalahan mengenai tingginya angka putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut menjadi faktor rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri. Dikarenakan setiap daerah memiliki peran untuk mengatur daerah otonomnya secara mandiri, pemerintah Kabupaten Wonogiri menerapkan kebijakan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi. Kebijakan tersebut merupakan bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Wonogiri. Untuk menjaga kebijakan agar berjalan secara terkontrol dan pada klimaksnya mampu mencapai tujuan, Joko Sutopo (Bupati Wonogiri) menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis tentang bagaimana implementasi dari Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti berdasarkan teori David C. Korten dikenal dengan sebutan model kesesuaian implementasi dan menggabungkan dengan beberapa teori untuk mendalami hasil analisis. Hasil penelitian tentang Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2020 telah diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sejak 2016 hingga 2020 namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan kurang keterbukaan yang terjadi pada tahap seleksi calon penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. Sistem penilaian yang sepenuhnya dilakukan pihak ketiga membuat perolehan nilai yang didapat calon mahasiswa berprestasi kurang terpublikasi sehingga mahasiswa tidak mengetahui keseluruhan nilai yang telah dilakukan dari tahap administrasi, tahap uji kompetensi hingga tahap wawancara. Untuk itu, disarankan bagi pelaksana kebijakan berani mengevaluasi terhadap kekurangan pada pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan penerima penghargaan sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem pelaksanaan
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 Aditya Yoga Prakosa; Kushandajani - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan pada tahun 2020 dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia setiap 5 tahun sekali, salah satunya di Kabupaten Blora. Pemilihan ini diikuti oleh berbagai golongan masyarakat yang memiliki hak memilih sesuai dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019. Pilkada serentak di Kabupaten Blora diadakan pada saat itu memiliki kenaikan dalam partisipasi, salah satunya dipengaruhi oleh partisipasi pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan kategori pemilih yang memiliki peran yang penting karena jumlahnya yang cukup tinggi, selain itu pemilih pemula sangat sulit ditebak karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasinya. Penelitian ini menggunakan metode campuran (Mixed Metode). Penelitian ini menggunkan tipe mixed method yalitu strategi eksploratoris sekuensial yang lebih mendahulukan data kualitatif kemudian diiringi dengan pengolahan data kuantitatif. Pengumpulan data dalam skripsi ini dengan observasi aktif, wawancara, survey kuesioner dengan teknik pengambilan informan sampling insidental serta sampel data kuantitatif dengan menggunakan rumus slovin dengan nilai signifikasi sebesar 10% serta mengukur skala dengan menggunakan skala Likert dan skala Guttmann. Peneliti melakukan pengolahan data dengan cara editing, coding, tabulasi, menganalisis data dan mengolah data menggunakan program asisten komputer SPSS versi 20.0 for Windows. Hasil temuan penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Kabupaten Blora tahun 2020 yaitu pengaruh adanya sosialisasi, kedua karena kondisi covid-19 yang ada pada saat itu, ketiga pemilih pemula memiliki pemikiran yang cenderung tidak rasional dan lebih bersifat pragmatis
KOMPLEKSTIFITAS PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH DALAM PERSPEKTIF GENDER Andi Harisa Pane; fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan serius yang harus ditangani dengan cara serius pula, adanya pandangan yang bias gender terhadap korban kekerasan perempuan semakin membuat korban tidak mampu untuk berdaya memperoleh hak-haknya. Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah yang berada di Provinsi Aceh masih memiliki tantangan yang kompleks karena masih banyaknya melekatnya budaya patriarki di berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat karena adanya penafsiran agama yang bias, adat istiadat yang menempatkan posisi perempuan tidak berdaya dan masih banyak ketidak pedulian oleh masyarakat akan pentingnya penanganan kekerasan terhadap perempuan. Berangkat dari fenomena tersebut penangan yang semata-mata dari institusi yang berwenang saja tidak akan mampu menyelesaikan penangan kekerasan terhadap perempuan, melainkan harus dilihat pokok permasalahan secara lebih kompleks baik itu dari sektor pemerintah, masyarakat maupun ranah yang lebih privat atau domestik dengan menggunakan perspektif gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Hasil Penelitian menunjukan bahwasannya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah tidak terlepas dari mengakarnya cara pandang patriarki dalam adat gayo yang diyakini oleh masyarakat, ketidak pedulian masyarakat akan pentingnya penangan kekerasan terhadap perempuan, serta kekerasan lebih banyak terjadi di ranah keluarga sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh pemerintah karena korban kerap mendapat ancaman jika dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi untuk terus berjuang menangani kekerasan terhadap perempuan dilihat dari perspektif gender di tengah tingginya angka kekerasan perempuan serta budaya masyarakat yang patriarki yang masih mengakar
Analisis Inovasi Kebijakan Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SIBADRA) Kota Bogor untuk Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik Raihan Ardi Muhana; Puji - Astuti; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran atau disingkat SiBadra merupakan inovasi kebijakan Pemerintah Kota Bogor di bidang layanan aduan dan saran, dimana melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat dengan mudah melaporkan aduan maupun sarannya serta berdiskusi melalui kolom komentar terkait permasalahan yang diajukan, dan didisposikan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Bogor. Aplikasi SiBadra memiliki potensi lebih lanjut sebagai sebuah inovasi kebijakan sehingga tidak hanya sebatas efisiensi pelaporan aduan dan saran saja, tetapi juga bisa menjadi penguat demokrasi dan partisipasi publik, serta mampu mendorong proses demokrasi deliberatif di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap obyek penelitian yang terdiri dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor, lalu pihak pengguna yakni OPD penanggungjawab laporan lingkup Kota Bogor serta masyarkat Kota Bogor selaku pelapor. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan analisa data. Adapun konsep yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsep adopsi inovasi kebijakan, e-demokrasi, dan partisipasi publik digital. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi inovasi kebijakan SiBadra berjalan dengan baik dan tanpa kendala yang signifikan, dimana penyelenggara dan pengguna dapat memanfaatkan atau dengan kata lain "mengadopsi" kebijakan ini dengan baik. Pada variabel konsep e-demokrasi, ditemukan bahwa proses e-demokrasi yang terjadi pada aplikasi SiBadra masih pada tingkatan demokrasi liberal, dimana OPD masih mengutamakan efisiensi pelaporan dan masyarakat masih terbatas pada paradigma penyelesaian laporan saja, belum mencapai level diskusi membahas permasalahan bersama. Terakhir pada variabel konsep partisipasi publik digital, faktor pendorong masyarakat menggunakan aplikasi SiBadra masih sebatas penyelesaian laporan saja, belum nampak adanya upaya untuk membahas isu bersama sebagai manifestasi deliberasi publik. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya keberjalanan proses demokrasi pada aplikasi tersebut, dimana keputusan kebijakan OPD diambil pula berdasarkan masukan dari masyarakat. SiBadra dapat dimaksimalkan potensinya untuk menjadi wadah demokrasi deliberatif apabila terdapat arahan dari Pemerintah Kota Bogor. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan terkait dengan bagaimana kasus besar pada SiBadra didiskusikan dan dieksekusi lebih lanjut oleh OPD terkait, maupun komparasinya dengan aplikasi aduan dan saran serupa dari pusat yakni SP4N LAPOR
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG Heni Sukma Ningrum; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kartu Prakerja merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berbasis pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Antusiasme masyarakat terhadap Kartu Prakerja sangat tinggi mengingat Tahun 2020 banyak masyarakat yang terdampak Covid-19. Namun pada pelaksanaanya, banyak keluhan yang muncul di masyarakat karena kesulitan mendaftar hingga merasa kesal karena tidak lolos setelah beberapa kali mendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala Disnaker Kota Semarang dalam implementasi program kartu prakerja di Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang suatu variabel, berupa lisan dari narasumber dan situasi yang dapat diamati. Hasil penelitian, implementasi kebijakan kartu prakerja yang dilaksanakan di Kota Semarang oleh Disnaker Kota Semarang telah berjalan dengan baik seperti sosialisasi kepada masyarakat Semarang baik secara langsung maupun melalui social media, tersedianya perangkat kerja dan sarana prasarana yang menunjang dalam pendampingan masyarakat terkait kartu prakerja, sikap jujur pegawai dalam melayani masyarakat Semarang, serta adanya pembagian kerja dan SOP yang jelas. Keberhasilan program ini juga terbukti karena telah membantu dalam meningkatkan kompetensi dan memperbaiki perekonomian hidup para penerima manfaat kartu prakerja
IMPLEMENTASI PERATURAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DALAM MEREALISASIKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA BOGOR TAHUN 2020 Shafa Annisya Rachmalia Adhiyat; Dewi - Erowat
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota/Kabupaten Layak Anak adalah kota yang memiliki sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Perda Kota Bogor nomor 3 tahun 2017 sebagaimana mencakup antara lain; anak yang berada dalam situasi yang darurat, anak yang dalam berhadapan dengan hukum, anak yang berada dalam posisi eksploitasi serta anak yang termasuk pada kelompok minoritas serta terisolasi. Peraturan daerah Kota Bogor ini menguraikan terhadap landasan pelayanan perlindungan khusus anak guna menyikapi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif dengan menunjuk kepada sepuluh informan. Dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik oleh George Edward III, teori implementasi dan teori kekerasan anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bogor masih terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dari KLA tersebut, antara lain para implementor KLA melakukan Pelatihan Konvensi Hak Anak, dibentuknya lembaga perlindungan di ranah masyarakat yaitu PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), sudah dibentuk pula aplikasi untuk melapor dan konsultasi kebutuhan keluarga. Namun KLA Kota Bogor masih dikatakan belum sepenuhnya optimal seperti sosialisasi KLA masih belum merata kepada masyarakat Bogor, belum terbentuknya Rumah Singgah Anak bagi anak yang mengalami eksploitasi dan sikap pelaksana kegiatan yang kadang kala berubah-ubah serta beberapa lembaga perlindungan yang masih bergerak secara tersentral yang mengakibatkan peringkat KLA Kota Bogor belum ada peningkatan sejak 2018 hingga 2021.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 Almira Tasya Vicesa; dewi - erowati; hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam upaya pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan mengadakan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tujuan penyelenggaraan PTSP yakni terselenggaranya pelayanan perijinan serta nonperizinan yang cepat, murah, sederhana, dan transparan, serta perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan perizinan serta nonperizinan. Pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari adanya proses perizinan yang lebih mudah yaitu dengan adanya PTSP, sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan PTSP dalam meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Banyumas serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat proses implementasi kebijakan tersebut menggunakan teori George Edward, yaitu variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DKI JAKARTA (STUDI KASUS PROGRAM SAMPAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA, PEMBANGUNAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA DAN OPTIMALISASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG) Sulistio - Wibowo; Budi - Setiyono; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berisi mengenai implementasi tiga Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah, yaitu Program SAMTAMA, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA), dan Optimalisasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Penulis memilih penelitian ini karena jumlah sampah yang ada di Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jakarta merupakan salah satu kota dengan jumlah sampah terbanyak yang ada di Indonesia dan masih belum terselesaikan hingga saat ini. Sebenarnya sudah banyak kebijakan terkait pengelolaan sampah di Jakarta dari era kepemimpinan sebelumnya, tetapi masih belum dapat mengatasi permasalahan sampah hingga saat ini. Didukung dengan TPST Bantar Gebang yang diprediksi akan penuh dan tidak dapat dioperasikan lagi pada tahun 2022. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi ketiga KSD tersebut untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi serta hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk dapat menggambarkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih detail permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan datanya melalui wawancara, studi literatur, dan observasi. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, yaitu dari bidang Peran Serta Masyarakat, bidang Teknis Lingkungan Kebersihan dan bidang Unit Pengelola Sampah Terpadu. Selain dari dinas terkait, peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak masyarakat. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi KSD pengelolaan sampah ini sebenarnya sudah berjalan, tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya. Untuk KSD yang sudah berjalan yaitu program SAMTAMA sejak 2019 sudah mulai dilaksanakan. Untuk KSD pembangunan FPSA dan optimalisasi TPST Bantar Gebang masih dalam tahap proses pembangunan. Belum optimalnya pelaksanaan KSD tersebut dapat dilihat dari aspek dan indikatornya. Dari aspek komunikasi masih terdapat masyarakat yang tidak melakukan arahan yang telah diberikan pada saat sosialisasi. Dari aspek disposisi masih banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait adanya pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di sekitar lingkungan mereka. Dari aspek sumber daya masih minimnya jumlah sumber daya manusia di lingkungan dinas dan masih minimnya fasilitas yang tersedia seperti kendaraan pengangkut sampah dan sebagainya. Oleh karena itu, dibutuhkan kordinasi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan dengan masyarakatnya sebagai penerima kebijakan agar segala hambatan atau kekurangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PENURUNAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA LONGKEYANG, KECAMATAN BODEH, KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 Salasati Dinas Mudi; Turtiantoro - -; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stunting menjadi permasalahan penting yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia. Salah satu kabupaten prioritas penanganan stunting adalah Kabupaten Pemalang. Selain itu, pemerintah menunjuk sebanyak 1.000 desa yang menjadi prioritas penanganan stunting. Pada tahun 2018 di Kabupaten Pemalang terdapat 10 desa yang menjadi prioritas penanganan stunting salah satunya yaitu Desa Longkeyang. Pemerintah Kabupaten Pemalang mengeluarkan sebuah peraturan yang berbentuk Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 mengenai Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pemalang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Terdapat tujuh informan dalam mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Longkeyang masih belum sepenuhnya optimal diantaranya kejelasan dalam proses penyampaian informasi antar pelaksana kebijakan masih terdapat adanya miss komunikasi, sumber daya manusia perangkat desa belum memenuhi standar secara kualifikasi dan kapabilitas, jumlah sumber daya manusia Puskesmas Jatiroyom masih kurang dalam melakukan promosi kesehatan, kurangnya sumber daya peralatan di desa sebagai sarana penunjang, dana di desa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sarana penunjang stunting. Sedangkan struktur birokrasi, transmisi kebijakan, konsistensi, dan disposisi sudah berjalan secara baik. Implementasi kebijakan ini terdapat faktor-faktor penghambat seperti faktor penghambat secara internal, eksternal, dan geografis. Disarankan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang untuk mengadakan pelatihan peningkatan SDM perangkat Desa Longkeyang. Puskesmas Jatiroyom dan Pemerintah Desa Longkeyang lebih intensif untuk menggalakkan sosialisasi terkait mitos pantangan ibu hamil. Jumlah petugas Puskesmas Jatiroyom dalam melakukan sosialisasi kebijakan di Desa Longkeyang perlu ditambah. Pemerintah Desa Longkeyang lebih memaksimalkan anggaran yang ada untuk peningkatan fasilitas penunjang kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting
PROSES KETERLIBATAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN REVITALISASI KAWASAN ALUN-ALUN KOTA TEGAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN RUANG TERBUKA HIJAU Melina - Rosyida; Budi - Setiyono; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses keterlibatan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari tahapan Perumusan sampai dengan Penetapan Kebijakan dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam kebijakan pembangunan revitalisasi di Kawasan Alun-alun Kota Tegal sebagai Upaya Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif hanya menggambarkan tentang suatu variable, berupa lisan dari narasumber dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, peneliti mewawancarai Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Paguyuban Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian, berbagai OPD yang terlibat dalam kebijakan pembangunan revitalisasi selanjutnya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Tegal selaku pembuat kebijakan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal. Pembangunan revitalisasi berjalan dengan cukup sukses. Pemerintah telah melakukan tahapan sosialisasi dengan baik dan runtut serta telah melibatkan berbagai aktor tidak terkecuali PKL. Namun dari delapan tahapan rapat sosialisasi untuk PKL tersebut, hanya tiga tahapan saja yang melibatkan koordinasi PKL didalamnya yaitu pada pembagian lokasi PKL di tempat relokasi dan pada pengarahan serta pembinaan PKL saja. Penyelenggaraan revitalisasi kawasan Alun-alun Koa Tegal juga mengalami berbagai hambatan antara lain sosialisasi yang terbatas, kurangnya kepercayaan PKL, dan tempat relokasi yang dinilai kurang representatif

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue