cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 58 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024" : 58 Documents clear
NETRALITAS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA PEMILU 2019 ( STUDI SATUAN PEMBEKALAN DAN ANGKUTAN MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT ) Alviana, Woro Cesar; Hidayat, nur -; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Netralitas militer sering dianggap sebagai strategi kebijakan yang dapat membantu negara menjaga stabilitas dan menghindari dampak negatif dari keterlibatan langsung dalam konflik. Namun, kebijakan ini juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam hal keamanan nasional dan ketahanan terhadap potensi ancaman. Netralitas militer pada pemilu merupakan salah satu elemen kunci dalam membangun demokrasi yang stabil dan kuat serta menjamin bahwa kekuatan militer tidak memihak atau tidak memanipulasi proses politik untuk kepentingan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia pada Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat pada Pemilu 2019 melalui analisis civil military relation Hungtington melalu objective civilian control dengan indikator yang digunakan yaitu dapat menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia pada pemilu 2019 sudah berjalan cukup baik, namun ada beberapa oknum yang tidak bersifat netral. Hal ini menjadi konsen penuh, karena sesuai dengan peraturan maupun undang-undang yang berlaku, seorang Prajurit wajib bersikap netral dan dapat menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik. Namun tidak sedikit juga parjurit yang mempertahankan sikap netral disegala kondisi.
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEMIRI BARAT DARI PERSPEKTIF GOOD VILLAGE GOVERNANCE UNTUK MENDORONG COMMUNITY TRUST Safitri, Nur Faiza; -, Kushandajani -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Kemiri Barat dan keterkaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Dari penelitian ini, dapat diketahui bagaimana Pemerintah Desa Kemiri Barat mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan melibatkan masyarakat secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya korupsi. Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiri Barat dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 4 staf pemerintah desa, Ketua BPD, 8 tokoh masyarakat sebagai pemangku kepentingan, serta arsip dokumen pemerintah desa. Berfokus pada 3 prinsip Good Governance (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi), studi ini melihat bagaimana pemerintah Desa Kemiri Barat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan partisipatif beserta faktor-faktor determinasinya sehingga desa ini mampu meraih peringkat tertinggi Desa Antikorupsi se-Jawa Tengah. Studi ini melihat kehadiran kepercayaan masyarakat dalam proses penganggaran melalui musyawarah desa. Studi ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat mempengaruhi eksistensi Good Governance di pemerintahan desa dan eksistensi Good Governance ini mampu memupuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Maka untuk melihat bagaimana kepercayaan itu terbangun, perlu untuk dilakukan studi terkait partisipasi masyarakat dengan subjek yang lebih representatif
Analisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Putra, Yogatama Al Rasyid; Herawati, Nunik Retno; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kolaborasi merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk mengembangkan suatu hal agar lebih mudah dalam perkembangannya, dalam hal ini desa menjadi pembahasan utama yaitu kolaborasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kabupaten Semarang. Desa merupakan instrumen dalam negara yang setingkat dengan kelurahan. Desa juga identik dengan potensinya, selain itu potensi di desa juga menjadi daya tarik bagi beberapa orang. Potensi tersebut dalam pengembangannya harus memiliki kolaborasi antar sektor agar dapat berkembang dengan pesat. Desa Jetis dipilih sebagai lokasi penelitian karena mempunyai potensi ekonomi yang beragam, terutama sebagai sentra bunga dan tanaman hias, produksi buah alpukat berkualitas tinggi dan sejumlah besar tanaman hias. Namun potensi ekonomi lokal tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya terkait dengan peran BUMDes dan keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung inisiatif pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, terdapat kendala berupa banyaknya miss komunikasi yang terjadi antar sektor, hal tersebut tentu menghambat perkembangan dari BUMDes dan Desa Jetis sendiri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana keberjalanan dan juga tingkat keberhasilan Collaborative Governance dalam pengelolaan BUMDes di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash (2007: 543) dan menggunakan indikator kolaborasi antar sektor milik: Bryson, Crosby, dan Stone (2006). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi, penelitian dan tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukannya beberapa permasalahan dalam kolaborasi antar sektornya yang menyebabkan Collaborative Governance belum berjalan secara maksimal. Permasalahan mengenai komunikasi, anggaran dan transparansi merupakan permasalahan utama yang terjadi dalam kolaborasi di Desa Jetis ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi pengelolaan ekonomi lokal di Desa Jetis. Lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam pengembangan kebijakan dan strategi kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat setempat
DINAMIKA KONFLIK PERTAMBANGAN DAN PELANGGARAN HAM : Studi Kasus Konflik Tambang di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023 Suhanto, Muhamad Fazri Hasan; Martini, Rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini mencoba merekam secara empiris bagaimana dinamika konflik pertambangan yang terjadi di Desa Wadas antara rakyat dengan Negara selama sembilan tahun lamanya. Selain itu, studi ini juga mejajaki persoalan serius yang muncul dalam situasi dinamika konflik yang terjadi di Desa Wadas. Data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Warga Desa wadas dan pihak-pihak yang terlibat mulai dari lembaga swadaya masyarakat seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, juga pihak -pihak dari pemerintah. Hasil studi menunjukan jika konflik yang terjadi di sebabkan adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah melahirkan sikap-sikap ilegal dari Negara, sehingga dalam praktiknya terjadi dinamika konflik yang sangat panjang dan dalam dinamika konflik tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia di dalam masyarakat Desa Wadas baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan sipil politik. Dengan demikian Negara harus bertanggung jawab atas terjadinya konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi melalui upaya resolusi konflik yang tidak merugikan masyarakat dan menghasilkan win-win solution
INTERRELATIONS BETWEEN ACTORS IN TOURISM MANAGEMENT BASED ON THE PENTA HELIX FRAMEWORK : CASE STUDY PASIR PADI BEACH, PANGKALPINANG CITY Nabilah, Siti Maharani; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study was motivated by the lack of good governance in managing Pasir Padi Beach tourism from the perspective of Penta Helix actors. By collecting and analyzing the roles of actors, this thesis discusses the collaborative process that occurred in developing tourism policy at Pasir Padi Beach, as well as the power relations involved. Researchers used qualitative descriptive methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This research uses two theoretical frameworks, namely the Collaborative Governance Theory in the Penta Helix and the Power Relations Theory in the Penta Helix. The findings of this research are that there is a relationship between actors in the management of Pasir Padi Beach, which shows that there is a central relationship between the government and the private sector. The existence of power relations in Pasir Padi Beach tourism management policies inhibits private investment, creates uncertainty for the business world, and causes an imbalance of power between the government which focuses on revenue, and the private sector which focuses on profits, excluding main stakeholders such as local communities and academics. Government domination of infrastructure and regulations also influences decision-making, hindering collaboration and transparency. This limited transparency limits participation and hinders collaborative governance, raising sustainability concerns
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PEKALONGAN Arnie, Harnum Tiara; -, Yuwanto -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Kartu Prakerja yang sistemnya  terpusat menjadikan peserta program langsung terhubung dengan Pemerintah Pusat. Perpres No. 36 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan Dinperinaker dalam implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekalongan ditinjau dengan teori implementasi kebijakan Grindle. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Adapun datanya diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sosialisasi berhasil dilaksanakan melalui pertemuan langsung dan pemberian informasi melalui media sosial. Dinperinaker berhasil memanfaatkan website E-Makaryo dan media sosial untuk menyebarkan informasi kebutuhan tenaga kerja daerah. Berkaitan dengan fasilitasi, Dinperinaker telah memberikan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Adapun pendampingan dilakukan dengan memberikan rekomendasi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Namun, peran penyediaan data Lembaga Pelatihan dan sistem berbagi biaya belum berhasil terlaksana karena adanya hambatan, yaitu keterbatasan akses Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program. Pemerintah Daerah tidak diberi akses data-data penerima, tidak dilibatkan dalam seleksi pemilihan Jenis Pelatihan, serta tidak berperan dalam alokasi anggaran program. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Dinperinaker sejatinya tidak ditemukan peran yang dilaksanakan secara signifikan. Peran yang dilaksanakan oleh Dinperinaker hanya sebatas teknis yang sebenarnya sudah merupakan tugas pokok Dinperinaker. Dalam memaksimalkan Program Kartu Prakerja di daerah, sebaiknya pemerintah membangun sistem yang kolaboratif yaitu mengedepankan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PERBANDINGAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DI DESA KALIKONDANG DAN KELURAHAN BINTORO DEMAK A’yuni, Intan Qurrota; -, Nur Hidayat -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan implementasi program yang terjadi di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro Demak, dari wilayah yang menjadi sasaran program. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan melakukan pendalaman terkait implementasi Program KOTAKU. Subjek penelitian dari penelitian ini yaitu Tim KOTAKU, Tim Pokja PKP, Pemerintah Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro, BKM, dan masyarakat di kedua wilayah yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis dalam penelitian ini mengacu pada analisis yang didasarkan pada teori implementasi program Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro sudah berhasil diimplementasikan dengan baik, terbukti dari luas kawasan kumuh yang berkurang setelah adanya program tersebut. Keberhasilan ini dapat dilihat dari beberapa variabel implementasi seperti sumberdaya program yang sudah dilaksanakan dan dikelola dengan baik dan berdampak positif terhadap efektivitas program. Tingkat keberhasilan dari implementasi Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dapat dilihat dari kedua wilayah yaitu “desa” dan “kelurahan” yang memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial dari wilayah sasaran. Selain itu, faktor utama yang menentukan keberhasilan adalah kelembagaan yang terstruktur dengan baik. Untuk mengoptimalkan implementasi program ini, pemerintah dapat memberikan pengawasan lanjut terhadap pelaksana program di tingkat lingkungan. Selain itu, keberlanjutan program dapat dievaluasi agar dampak dan hasil dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang.
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Desa Cening, Kecamatan Singorojo) Haqiqi, Brilliant Nauval; Manar, Dzunuwanus Ghulam; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Infrastructure development is an important thing that is carried out for the smooth running of the national or regional development process. One of the infrastructures that is the concern of the government is the road, because the infrastructure can encourage the smooth mobility of people, goods, and services. Kendal Regency government is addressing the problems of road infrastructure development in the region, especially district roads. One of the problematic kabuaten roads in Kendal Regency is in Cening Village, Singorojo District because it has been damaged for 35 years. The research method used by the researcher in carrying out this research is qualitatively descriptive, with data collection in the form of interviews, observations, and documentation. Researchers use qualitative methods because they want to find out and analyze in depth related to how Development Management, inhibiting factors, and solutions to complete the existing district roads in Cening village, where the road section has long been in a damaged condition. The main speakers in this study were the Public Works and Spatial Planning Office of Kendal Regency and the Cening village government. This study uses the management theory of George R. Terry that includes planning, organizing, executing, and supervising. The concept is used in the process of development of district road infrastructure in Cening Village. However, in the process of road construction, there are several obstacle factors that will be evaluated using the concept of Bridgman & Davis with indicators in the form of inputs, processes, outputs, and outcomes. On the other hand, the Regency Road in Cening village has not been completely built one hundred percent, but still leaves the Cening-Kaliputih road section which is still in a badly damaged condition. Therefore, the Cening village government felt the need to report back and inquire about the news of the certainty of the construction of the Cening-Kaliputih road to the relevant parties. Furthermore, the Kendal Regency government through the Kendal Regency DPUPR must also be able to solve the problem of damaged roads in Kendal Regency in general and Cening village in particular.
PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (STUDI KOMPARASI DI KECAMATAN WANGON DAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS) Kharismaningtias, Indah Dwi -; Sardini, Nur Hidayat -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The low level of participation of disability groups is an issue that needs attention considering that disabled voters are an inseparable segment of the election. The phenomenon of participation gaps that occurred in Wangon and Rawalo Districts, Banyumas Regency in the 2019 election became the starting point for the departure of research that needs to be carried out. Rawalo sub-district as the area with the lowest participation of disabled voters only reached a participation rate of 20.37%, while Wangon sub-district as the region with the highest participation managed to contribute 82.24% participation. This study was conducted to compare the reasons why voters with disabilities in both regions participated or did not participate in the election along with the factors that influenced the high and low participation. Qualitative methods with descriptive-comparative research types are used to explore phenomena more deeply through data collection techniques in the form of interviews and documentation studies. The results of this study show that the high and low turnout in Wangon and Rawalo sub-districts is influenced by internal factors coming from the voter and external factors coming from the election organizer and the surrounding environment. Some of the problems that hinder disability involvement include suboptimal socialization intensity, lack of provision of electoral facilities and infrastructure, and lack of support and assistance from family. The factors that make it easier for people with disabilities to participate include the location of polling stations that are easy to reach and the provision of ball pick-up services on polling day. From this study, it was also found that aspects of political awareness and mentoring were the factors that most influenced the difference in participation rates in the two regions
CULTURE STRATEGY : FESTIVAL DANAU TOBA SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DANAU TOBA Sibagariang, Mery Chrismas; Martini, Rina -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai strategi kebudayaan dalam pelaksanaan Festival Danau Toba dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Toba. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Toba melakukan kerja sama dengan pemangku lainnya yaitu pihak swasta dan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan strategi kebudayaan yang didasari oleh Teori Pariwisata Berbasis Budaya. Teori ini menekankan pentingnya memanfaatkan warisan budaya sebagai daya tarik pariwisata yang uni dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pengembangan acara budaya, infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan, dan pendekatan partisipatif dalam pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, tinjauan pustaka dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini adalah Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), Ancanam (Treath) yang dimiliki oleh Kabupaten Toba dalam pengembangan pariwisata Danau Toba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kebudayaan dengan peoptimalan pariwisata berbasis budaya melalui pelaksanaan Festival Danau Toba untuk pengembangan pariwisata Danau Toba di Kabupaten Toba dengan melibatkan pihak swasta dan juga masyarakat lokal Kabupaten Toba saat ini sudah berjalan cukup baik, hal ini ditunjukkan dari peranan setiap pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang sudah mulai terlihat dibeberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Namun, dalam implementasi dari strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Toba masih terdapat kendala, seperti kurangnya koordinasi antar pihak, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, kurangnya pelestarian dan pengembangan destinasi wisata, dan belum optimalnya fungsi dan kerjasama antar lembaga Pariwisata, kurangnya promosi mengenai pariwisata.

Page 4 of 6 | Total Record : 58

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue