cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 58 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024" : 58 Documents clear
ANALISIS RELASI MAJELIS DESA ADAT (MDA) KABUPATEN BADUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH Nugraha, Agni Yoga; -, Kushandajani -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung ialah lembaga persatuan masyarakat adat yang ada di tingkat Kabupaten. Kabupaten Badung merupakan daerah yang unggul pada sektor pariwisata dan Pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mengimplementasikan pariwisata kebudayaan. Berangkat dari hal tersebutlah MDA Kabupaten Badung perlu terlibat dalam pengembangan pariwisata daerah bersama dengan Pemda Badung sebagai regulator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi dari kedua aktor tersebut dalam pengembangan pariwisata daerah dan melihatnya melalui teori Talcott Parsons yaitu struktural fungsional serta konsep A-G-I-L. Konsep ini melihat MDA Kabupaten Badung sebagai lembaga sosial yang menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui hubungan dengan lembaga sosial lain untuk saling mempengaruhi, kerjasama, kolaborasi, ataupun memunculkan ketegangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MDA Kabupaten Badung mengalami hambatan terkait regulasi dan birokrasi untuk bisa telibat dalam pengembangan pariwisata daerah. MDA Kabupaten Badung sesuai dengan teori Parsons akan secara alami melakukan fungsinya untuk mencapai stabilitas sosial dengan membangun relasi secara terstruktur dengan lembaga sosial lain salah satunya Pemda Badung
RETRIBUSI PASAR DAN COVID-19 (Strategi Manajemen Krisis Pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Semarang Dalam Mengatasi Penurunan Pendapatan Retribusi Pasar Tahun 2020-2021) Joelianto, Najma Maharani Putri; Adnan, Muhammad -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melonjaknya angka kasus Covid-19 di Kota Semarang pada tahun 2020-2021 cukup meningkatkan kekhawatiran masyarakat. Pemerintah Kota Semarang melalui walikota menetapkan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat, memberikan dampak penurunan omset bagi pedagang pasar tradisional, yang kemudian muncul keluhan membayarkan tarif retribusi pasar. Dampaknya, pada awal tahun 2020 pendapatan retribusi pasar Kota Semarang mengalami penurunan sebesar 47,6%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen krisis pandemi Covid-19 dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2021. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, menggunakan teori manajemen krisis menururt Rhenald Kasali dan Theory of Planned Behavior menurut Icek Ajzen. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan hasil wawancara sebagai sumber data dengan Dinas Perdagangan, Kepala Pasar Pedurungan dan pedagang Pasar Pedurungan, pedagang pasar Kedung Mundu, dan pedagang pasar Karangayu.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kota Semarang merumuskan 2 strategi pemulihan yaitu menetapkan 2 Surat Keputusan Walikota Semarang terkait pengurangan 50% dan pembebasan retribusi bagi pedagang yang tidak berjualan serta perubahan target pendapatan retribusi pasar yang diturunkan sebesar 80% pada tahun 2020 dan 73% pada tahun 2021. Berdasarkan pemilihan strategi tersebut dapat diketahui bahwa pedagang pasar merespon dengan baik yang dibuktikan dengan tetap bersedia membayar retribusi pasar yang hanya 50%, sedangkan yang tidak berjualan tidak ada tunggakan tagihan. Untuk target pendapatan di tahun 2020 yang sudah diturunkan tercapai sebesar Rp 6.880.340.532,00. Target pendapatan di tahun 2021 juga diturunkan dan tercapai sebesar Rp 5.358.135.760,00. Secara realisasi, pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2021 dapat diketahui mengalami penurunan 24% atau sebesar Rp 1.640.431.282,00 dikarenakan pada tahun 2021 angka kasus Covid-19 yang masih tinggi. Capaian target 2020-2021 sebenarnya bisa melampaui target, jika petugas pemungut disiplin melaksanakan tugasnya setiap hari dan pedagang pasar yang patuh membayarkan retribusi pasar setiap hari
TATA KELOLA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PADA SEKTOR PARIWISATA: STUDI WISATA DIENG Fitriani, Valeriana Aldiva; -, Fitriyah -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keselamatan dan keamanana wisata merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pada umumnya, wisata yang memiliki risiko tinggi memiliki daya tarik lebih bagi wisatawan. Wisata Dieng yang berada di dataran tinggi dan daerah gunung api memerlukan manajemen risiko terstruktur. Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk yang mungkin muncul dari segala potensi risiko. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami tata kelola dalam keselamatan dan keamanan destinasi Wisata Dieng. Hal ini tidak hanya merujuk pada keselamatan wisatawan, tapi memandang lebih jauh dari perspektif pengelola hingga pengendali kebijakan. Setiap perspektif mesti dianalisis lebih dalam untuk melihat seberapa bekerjanya tolak ukur hingga legal standing yang dipakai dalam tata kelola keselamatan dan keamanan Wisata Dieng. Data diperoleh dari wawancara mendalam untuk mengumpulkan informasi utuh, jelas dan lengkap kepada aktor-aktor pengelola Wisata Dieng. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keselamatan dan keamanan Wisata Dieng diselenggarakan dengan mengidentifikasi risiko, menyusun prosedur, menciptakan respon tanggap darurat dalam penangan kecelakaan, memberlakukan aturan, menggandeng media untuk menyebarluaskan informasi aktual, dan menyusun pemulihan pasca terjadinya bencana atau kecelakaan.
EVALUASI PROGRAM GERAKAN KEMBALI BERSEKOLAH TAHUN 2018 – 2022 DI KABUPATEN BREBES Syu’la, Abidah Nabilah; Astuti, Puji -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerakan Kembali Bersekolah" (GKB) program in Brebes Regency, initiated in 2017, aims to address Out-of-School Children (ATS) and improve the Human Development Index (HDI) through Extended Schooling Hopes and Average Schooling Duration. However, BPS data for 2022 indicates a low HDI in Brebes Regency. The research employs the CIPP (Context, Input, Process, Product) Stufflebeam evaluation model with a qualitative method, utilizing purposive and snowball sampling. The research findings in context evaluation reveal the strengths and weaknesses of the GKB program, yet these strengths have not effectively addressed the weaknesses. In input evaluation, the strategies implemented by the Brebes Regency Government to address program issues have not been entirely successful. In process evaluation, annual evaluations are carried out as planned, but there are still issues beyond control. In product evaluation, modifications are made to the GKB program to enhance HDI. Thus, it can be inferred that the Brebes Regency Government has not successfully addressed the improvement of the GKB program, despite conducting evaluations annually. Therefore, if the GKB program is to continue, various unresolved issues need to be rectified. Further research is needed on the evaluation of the GKB program using different theories and broader informants to understand the development based on annual evaluations. Keywords: Evaluation, “Gerakan Kembali Sekolah” Program, Human Development Index, Out-of-School Children
PENGARUH KEBIJAKAN PENYAMPAIAN SPPT PBB SECARA ELEKTRONIK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Pembayaran PBB Di Kecamatan Semarang Barat) Sahi, Nada Rafa’; Adnan, Muhammad -; Alfirdaus, Laila Kholid
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan penyampaian SPPT PBB secara elektronik merupakan salah satu proyek EGovernment yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan penyampaian SPPT PBB secara elektronik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, mengadopsi teori E-Service Quality menurut Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, Dwayne D. Gremler dan juga teori kepatuhan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggabungkan data berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada 394 responden di Kecamatan Semarang Barat dan hasil wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Hasil penelitian berdasarkan uji regresi linear sederhana, variabel penyampaian SPPT PBB secara elektronik (X) mengalami nilai regresi sebesar 1,104. Hal tersebut menunjukkan apabila nilai variabel penyampaian SPPT PBB secara elektronik (X) meningkat sebesar 1%, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak PBB (Y) akan meningkat sebesar 1,104. Dalam arti lain yaitu penyampaian SPPT PBB secara elektronik dan kepatuhan wajib pajak PBB memiliki sifat hubungan positif karena nilai koefisien positif. Apabila penyampaian SPPT PBB secara elektronik meningkat maka kepatuhan wajib pajak PBB akan meningkat pula dan begitupun sebaliknya. Uji hipotesis dalam penelitian ini ada dua yaitu, uji t dan uji koefisien determinasi (R2 ). Hasil dari uji t dapat dilihat dari nilai signifikansi 0.00 < 0,05 sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya terdapat pengaruh antar variabel X terhadap variabel Y, yakni terdapat pengaruh yang signifikan terkait kebijakan penyampaian SPPT PBB secara elektronik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini dapat dilihat juga berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2 ), menunjukkan bahwasannya nilai Adjusted R Square sebesar 0,937 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel (Y) sebesar 93,7% dan sisanya sebesar 6,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sampel yang digunakan dapat lebih luas lagi tidak hanya tingkat kecamatan tetapi se-Kota Semarang dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk menyertakan alasan-alasan yang lebih mendalam terhadap kepatuhan wajib pajak PBB
IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP FASILITAS TRANS SEMARANG TAHUN 2021) Putri, Ghelfira Kuni Izzataqi; -, Yuwanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas Trans Semarang masih menjadi sorotan publik dikarenakan masih belum maksimalnya pelayanan yang diberikan untuk temanteman disabilitas. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Semarang menetapkan kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas, yang didalamnya mencakup hak aksesibilitas penyandang disabilitas sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keberadaan penyandang disabilitas di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 dalam aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas Trans Semarang tahun 2021 masih belum cukup baik, di mana indikator berwujud, ketanggapan, serta jaminan belum mampu dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang ketika memberikan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas Trans Semarang. Terdapat faktor pendukung dalam implementasi Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 dalam aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas Trans Semarang tahun 2021, antara lain yaitu komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara yang menjadi faktor penghambat ialah sumber daya. Disarankan bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk dapat mematuhi peraturan dan standar aksesibilitas yang telah ditetapkan dalam hukum atau regulasi setempat untuk penyandang disabilitas
KONFLIK SEKTARIANISME DAN DOMINASI MASYARAKAT (Studi Kasus: Penolakan Pembangunan Masjid di Desa Kalikangkung, Kabupaten Tegal Tahun 2022) Pramana, Ardine -; Sardini, Nur Hidayat -; Adnan, Muhammad -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia and many other developing countries make multiculturalism both a wealth and a threat. This depends on how the government manages existing multiculturalism. Multiculturalism led to the emergence of various social groups, oneof which was a social group with a religious background. The existence of social groups causes the emergence of social conflicts in the community. Such conflicts can be sectarianism or intrareligious conflicts. This study was conducted to determine the sectarianism conflict that occurred in Kalikangkung Village, Pangkah District, Tegal Regency. Researchers analyze the chronology of conflict and the factors causing conflict. This study uses qualitative research type with case study approach. Thetypes of data used are primary and secondary data with data collection techniques through in-depth interviews. This study explains the dynamics of sectarian conflict in Kalikangkung Village. The conflict dynamics are in the form of pre-conflict, confrontation, crisis, and post-conflict stages. This study also explains the factorsthat cause conflict in the form of general factors (underlying factors) and supporting factors (participating factors). Common factors relate to the dominance of society and the influence of the Ahmadiya community. Supporting factors are actions that cause prejudice from society. In this study, researchers found the existence of social identity that creates social dominance in society. This results in social conflicts. The sectarian conflict of Kalikangkung Village is classified as a great conflict because it meets the elements of contradiction, attitude, and behavior
PENERAPAN WEBSITE SIPANJIMAS OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUMAS Putri Vandora, Amelia Anggraeni; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Munculnya perkembangan teknologi digital pada sektor pemerintahan memunculkan trasformasi pelayanan public pada pemerintah melalui elektronik atau e-government. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerapan e-government melalui website SIPANJIMAS sebagai pelayanan perizinan online.Website SIPANJIMAS merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Banyumas. Website ini dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan pelayanan public kepada masyarakat terkait hal perizinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memperdalam tahapan e-government serta kualitas pelayanan publik digital yang diberikan oleh DPMPTSP. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang diolah kemudian dinarasikan sesuai dengan penilaian peneliti. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerapan egovernment yang dilakukan oleh DPMPTSP sudah melalui beberapa tahapan yaitu tahap publish, tahap interaksi dan tahap transaksi akan tetapi tahap ketiga yaitu transaksi, pada website SIPANJIMAS tidak adanya transaksi dilakukan di karenkan karena dari 31 perizinan yang melakukan pembayaran hanya 3 perijinan sehingga belum bisa dijadikan sebagai tahap transaksi.
TINDAK LANJUT KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS DIPONEGORO Irawan, Syifa Salsabila; Astuti, puji -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of the policy for preventing and handling sexual violence within Diponegoro University is carried out with reference to Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments. The implementation of this policy was carried out because of concerns about cases of sexual violence that occurred in universities. In this case, universities must be free from sexual violence so that the rights of the academic community can be fulfilled and the educational process can run optimally. This research aims to determine the follow-up to the implementation of policies for preventing and handling sexual violence within Diponegoro University using the theory of public policy implementation models put forward by Charles O. Jones (1984). The research approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data, and the analysis techniques used are qualitative. The results of this research indicate that the implementation of policies for preventing and handling sexual violence within Diponegoro University by referring to Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments has been implemented with the record that there is a lack of quantity and quality of human resources to meet organizational dimensions. However, the implementation of this policy has not been implemented in fulfilling the interpretation dimension which consists of a lack of socialization. The final dimension implemented in the implementation of policies for preventing and handling sexual violence at Diponegoro University is the application dimension
ANALISIS IMPLEMENTASI HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN (HCDP) PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2022 Azhari, Balqis Khaylaryanda; Herawati, Nunik Retno; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor utama dan faktor kunci bagi organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam melakukan pelayanan publik. Untuk dapat menjawab tuntutan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik, perlu dilakukan upaya pengembangan pegawai aparatur sipil negara (ASN) guna mewujudkan pegawai ASN yang memiliki integritas, profesionalitas, kompeten dan mampu berkinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah. Kompetensi menjadi salah satu unsur utama dalam pengelolaan ASN, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah merupakan bagian dari pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab untuk terus mendorong peningkatan pendapatan daerah. Berangkat dari hal tersebut melalui program Human Capital Development Plan (HCDP) yang dirumuskan dalam kerangka pikir yang komprehensif dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang mempengaruhi kebutuhan pengembangan SDM yang dihadapai oleh kementerian/lembaga guna menghilangkan adanya gap atau kesenjangan antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki oleh ASN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) Pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 dengan teori implementasi kebijakan menurut Charles O.Jones mengenai tiga aktivitas utama pada implementasi kebijakan. Di dalam teori tersebut terdapat indikator penilaian yang dapat menilai keberjalanan suatu implementasi kebijakan diantaranya yaitu berdasarkan indikator organisasi, interpretasi, dan pelaksanaan. Adapun data diperoleh dengan wawancara serta analisis data yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat beberapa prosedur yang tidak sesuai atau dilewatkan dalam pengimplementasian HCDP pada Kementerian Dalam Negeri, namun secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan serta fungsi utama program HCDP yaitu membuat dokumen acuan untuk pengembangan kompetensi SDM

Page 5 of 6 | Total Record : 58

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue