cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024" : 42 Documents clear
REINTEGRASI SOSIAL EKS NAPITER: ASISTENSI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG Fitriani, Kirana -; Alfirdaus, Laila Kholid; Adnan, Muhammad -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses reintegrasi sosial eks napiter merupakan program untuk mengembalikan eks napiter ke tengah masyarakat. Hal ini difungsikan supaya eks napiter yang telah bebas dari lapas tidak kembali melakukan teror. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendampingi program reintegrasi sosial eks napiter di Kota Semarang. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori terorisme, reintegrasi sosial, masyarakat sipil dan deradikalisasi, serta masyarakat sipil dalam reintegrasi sosial. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara, dengan narasumber yang ditentukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi eks napiter yang dilaksanakan oleh pemerintah dan Yayasan Persadani sudah berjalan secara efektif dan berhasil mengembalikan eks napiter pada masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh negara sebelum melepas napiter ke tengah masyarakat seperti; dialog, tes wawasan kebangsaan, serta pendampingan ke tengah masyarakat. Kemudian dengan programprogram Yayasan Persadani seperti; pendampingan semasa napiter di dalam lapas, pendampingan eks napiter di luas lapas dengan kegiatan informal-formal, pendampingan perekonomian eks napiter melalui bantuan sembako dan pelatihan ketrampilan kerja
PENERAPAN KONSEP WHAT’S THE PROBLEM REPRESENTED TO BE APPROACH DALAM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA: STUDI KASUS PASAR DESA CIPEUNDEUY, KABUPATEN BANDUNG BARAT Manuel, Savanna Fransisca Sylvia; -, Fitriyah -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat dibentuk dengan fokus pada pengelolaan Pasar Desa Cipeundeuy. Sejak tahun 2022, pengelolaan pasar dialihkan dari pemerintah desa ke BUMDes sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan efisiensi pengelolaan aset desa. Namun, proses ini memunculkan berbagai masalah bagi para pedagang pasar, termasuk kenaikan biaya sewa kios yang signifikan, pemeliharaan fasilitas yang tidak optimal, dan kebijakan relokasi pasar yang memberatkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis proses problematisasi kebijakan tersebut melalui pendekatan What’s the Problem Represented to Be? (WPR), yang diperkenalkan oleh Bacchi, serta Teori Elit. WPR digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana masalah-masalah yang muncul diidentifikasi dan direpresentasikan dalam kebijakan pembentukan BUMDes, sementara Teori Elit digunakan untuk memahami peran aktor-aktor berkuasa dalam proses kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan awal pembentukan BUMDes adalah meningkatkan efisiensi dan kemandirian pengelolaan aset desa, kebijakan ini lebih menguntungkan pemerintah desa dan kelompok elit lokal dibandingkan para pedagang. Kenaikan harga sewa kios yang drastis dan program relokasi pasar yang memberatkan pedagang menunjukkan ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil dan kepentingan pedagang pasar. Selain itu, jabatan dalam BUMDes cenderung didominasi oleh kepentingan politik lokal, mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga memunculkan dinamika kekuasaan lokal yang memperburuk keadaan. Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan publik yang terlihat baik di permukaan dapat memunculkan ketidakadilan bagi kelompok yang lebih lemah. Dengan menggunakan pendekatan WPR, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa kebijakan BUMDes di Desa Cipeundeuy bukan hanya masalah efisiensi pengelolaan aset desa, tetapi juga sarat dengan kepentingan politik elit lokal yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat umum, khususnya para pedagang. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan BUMDes ke depan, terutama dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan
ANALISIS EFEKTIVITAS PAKET LAYANAN (PAKLAY) KOMPLIT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR Putri, Enggar Melano; Adnan, Muhammad -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paket Layanan (Paklay) Komplit Disdukcapil Karanganyar merupakan program digitalisasi pelayanan publik dengan mengintegrasikan layanan digital untuk pemrosesan dokumen kependudukan. Program ini dibuat karena adanya tuntutan dari pemerintah pusat untuk melakukan inovasi pelayanan berbasis digital serta karena disdukcapil menyadari jika masih cukup banyak masyarakat yang belum mengurus dokumen kependudukan karena persyaratan yang rumit, biaya yang mahal, keterbatasan akses, dan antrian yang lama. Studi ini mengevaluasi efektivitas layanan dengan menggunakan teori efektivitas layanan yang dikutip dalam buku karya Budiani dengan judul Evaluasi Program dan Proyek tahun 2016. Penelitian ini fokus pada indikator efektivitas dalam buku Budiani yaitu: keberlanjutan program, kesesuaian tujuan dan sasaran, kualitas pelaksanaan, efisiensi sumber daya, pencapaian hasil, dampak program, dan kepuasan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, studi kasus, jurnal, buku, website, peraturan dan kebijakan yang berlaku dan dokumentasi. Untuk validitas data digunakan triangulansi data. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelakanaan Paket Layanan (Paklay) Komplit telah efektif dan meningkatkan pelayanan publik di Karanganyar terutama dalam hal dokumen kependudukan secara signifikan dengan mempercepat waktu pelayanan, meningkatkan aksesibilitas pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan potensi layanan PakLay Komplit untuk menjadi model bagi inisiatif serupa di daerah lain di seluruh Indonesia
KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN WATERPARK TIRTOREDJO DI DESA SUDIMORO KABUPATEN MAGELANG Amalia, Syifa Putri; Adnan, Muhammad -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji kinerja pengelolaan pariwisata Waterpark Tirtoredjo di Desa Sudimoro, Kabupaten Magelang, yang dikelola oleh BUMDes Sudimoro. Meskipun memiliki potensi tinggi, pengelolaan Waterpark menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya profesionalisme manajemen, keterbatasan sumber daya manusia, promosi yang tidak efektif, dominasi pemerintah desa, serta masalah aksesibilitas dan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan teori kinerja dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyarankan peningkatan kapasitas manajemen, perbaikan infrastruktur, optimalisasi strategi pemasaran, serta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Dengan demikian, Waterpark Tirtoredjo diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat Sudimoro
PENGUATAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGADAAN BARANG DAN JASA STUDI KASUS DPRD KOTA TANGERANG SELATAN Pranoto, Medina Lutfiani; -, Kushandajani -; Yuwono, Teguh -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

guatan Good Governance Melalui Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat mempermudah pelayanan bertransaksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbasis elektronik. Hal ini juga dapat membantu mencegah terjadinya praktik korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa publik. Pada Peraturan Presiden pada Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah E-Katalog pada dasarnya merupakan sebuah tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Inpres, dengan menindih percepatan membuka sistem EProcurement dan penerapan E-Purchasing yang berbasis E-Katalog. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah dalam penggunaan EKatalog tersebut sudah efektik untuk mendorong transparansi barang dan jasa (Organisasi, Interpretasi, Aplikasi) dan manfaat yang diberikan dalam penggunaan E- Katalog tersebut. Penelitian ini menggunakan indikator (Organisasi, Interpretasi dan Value) dalam kebijakan Charles O. Jones pada penerapan kebijakan yang paling penting. Adapun motode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan E-Katalog di DPRD Kota Tangerang Selatan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada proses pengadaan barang dan jasa. E- Katalog memberikan akses yang lebih terbuka terhadap informasi terkait produk, harga, dan penyedia jasa, sehingga memungkinkan adanya pengawasan yang lebih baik terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Implementasi ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan good governance, Selain itu, penggunaan E-Katalog juga membawa efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. kendala yang masih dihadapi dalam implementasi E- Katalog tersebut ialah aspek teknis dan operasional, seperti kurangnya pemahaman teknis di kalangan staf DPRD dan pelatihan yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem secara optimal.
TRANSFORMASI DIGITAL PADA PELAYANAN PELELANGAN IKAN DI TPI JUWANA UNIT II KABUPATEN PATI (Studi Penelitian pada Aplikasi Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA)) Putri, Anindya Pramesta; Herawati, Nunik Retno; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menyajikan sebuah studi kasus tentang sistem informasi pelelangan ikan pati (SIPIPA) yang mana merupakan sebuah hasil transformasi digital dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang menggandeng beberapa stakeholder untuk diterapkan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan sistem pelelangan ikan tradisional yang bermasalah, sehingga digantikan oleh SIPIPA dan bagaimana transformasi digial itu terjadi TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelelangan ikan tradisional yang sebelumnya digunakan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati sudah tidak lagi efektif dan efisien. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati berinisiatif untuk menciptakan sebuah inovasi guna mengganti sistem pelelangan tradisional. SIPIPA merupakan sebuah alternatif yang tepat untuk mengganti sistem pelelangan yang sebelumnya sudah tidak lagi efektif dan efisien. Keberadaan SIPIPA telah membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kompleks di sektor perikanan. Sistem ini telah memenuhi standar e-government dan parameter transformasi digital, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelelangan ikan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang berasal dari kurang mampunya masyarakat untuk beradaptasi untuk mengurus perbankan yang menjadi syarat transaksi lelang, yaitu menggunakan Bank Jateng sebagai Bank Mitra. Meskipun begitu, SIPIPA telah berhasil membawa angin segar dalam dunia pelelangan ikan dan menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi katalisator perubahan menuju tata kelola yang lebih baik, tidak seperti pada sistem pelelangan yang sebelumnya
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Desa Wisata Desa Tasikharjo Kec. Kaliori Kab. Rembang BAIHAKI, MUHAMMAD ILYAS; -, Yuwanto -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius, termasuk di Kabupaten Rembang yang pada tahun 2023 mencatat angka kemiskinan sebesar 14,17% atau sekitar 91.90 ribu jiwa. Upaya memberdayakan masyarakat terus dilakukan, salah satunya melalui program pemberdayaan di tingkat desa dengan mengembangkan potensi lokal, seperti desa wisata. Tujuan penelitian untuk menganalisis pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat Desa Tasikharjo melalui pengembangan potensi desa wisata dan mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Tasikharjo serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari adanya pengembangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala desa, kepala bidang destinasi wisata, pengelola wisata, masyarakat setempat, dan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi Desa Wisata Tasikharjo sudah berhasil terlihat dari pengembangan infrastruktur dan keberlanjutan wisata yang terus berjalan. Faktor pendukung pemberdayaan meliputi dukungan dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat serta potensi yang dimiliki. Faktor penghambat meliputi keterbatasan pendanaan dalam pengembangan infrastruktur dan manajemen koordinasi antar pengelola dengan pedagang dalam penerapan standar harga jual. Dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Secara ekonomi, terbukanya peluang usaha baru, seperti warung makan dan mainan yang mana, hal tersebut mendorong penurunan tingkat pengangguran sebesar 0.15 persen, dan pemberdayaan berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa wisata Tasikharjo hingga setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp.2.099.000., Kabupaten Rembang. Dampak sosial juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang terdorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dampak lingkungan meningkatnya tumpukan sampah dan pengelolaan sampah dengan cara dibakar menyebabkan pencemaran lingkungan dan udara setempat. Temuan penelitian bahwa dalam pengembangan potensi desa wisata, Pemerintah Desa Tasikharjo belum dapat dilakukan secara mandiri melainkan masih membutuhkan bantuan pendanaan dalam pengembangan wisata dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta lembaga keuangan seperti Bank BRI. Diharapkan adanya pelatihan mengenai manajemen keuangan, pelayanan wisata dan pengelolaan sampah untuk keberlanjutan pengembangan Desa Wisata Tasikharjo
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PPKM KOTA SEMARANG TERHADAP PERILAKU USAHA (STUDI PERILAKU USAHA CAFÉ DI KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG 2021) Faizin, Muhammad Noor; Martini, Rina -; Marlina, neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor Usaha Mandiri merupakan salah satu sektor yang terdampak dari Pandemi Covid-19, terlebih dengan adanya kebijakan – kebijakan publik terkait penanggulangan Covid-19 yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Kota Semarang salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menjalankan instruksi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mulai dari PPKM Darurat Jawa Bali, PPKM Mikro, PPKM Level 1,2,3 dan 4. Salah satu Kecamatan di Kota Semarang yang sangat strategis untuk membuka usaha khususnya usaha Café ialah Kecamatan Banyumanik yang berada di sekitar Kampus Universitas Diponegoro. Dampak PPKM sangat dirasakan dengan pembatasan kegiatan, Pengetatan protokol kesehatan serta hilangnya market utama yaitu Mahasiswa, membuat para pelaku usaha mengalami krisis berkepanjangan dan berusaha melancarkan strategi-strategi untuk mempertahankan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan PPKM Kota Semarang terhadap perilaku usaha Café di Kecamatan Banyumanik Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif, dengan objek penelitian berupa Café di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dengan tema yang diungkap ialah a) Perilaku usaha yang digambarkan dalam lima aspek yaitu, a) Jaga casflow tetap sehat, b) Pemaksimalan sistem delivery order, c) Penerapan variasi produk, d) Penerapan Promo, dan e) Penerapan protokol kesehatan; dan 2) PPKM dengan fokus, a) PPKM Darurat Jawa-Bali, b) PPKM Mikro, c) PPKM Level 4, d) PPKM level 3, e) PPKM Level 2 dan f) PPKM level 1. Teknik Pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara semi-terstruktur kepada empat manajer atau perwakilan dari empat Café di Kecamatan Banyumanik Semarang. Analisis yang digunakan ialah model Creswell dalam analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan yaitu: a) Jaga Cashflow tetap sehat, empat Café berhasil menjaga cashflow nya sehingga dapat mempertahankan eksistensi Café tersebut selama Pandemi; b) Pemaksimalan sistem delivery order, dua dari empat café menerapkan sistem delivery order, sementara dua lainnya tidak menerapkan; c) Variasi produk baru, hanya satu dari empat café yang membuat variasi baru sebagai langkah pembaruan menu di Cafenya, sementara tiga lainnya tidak melakukan variasi produk; d) penerapan promo, tiga dari empat Café menerapkan promo dengan bentuk paket brunch, bundling product, pembuatan membership card dengan benefits dan pembuatan menu special edition serta promo pada situasi khusus seperti bulan ramadhan; e) Keempat Café menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan; dan f) pelaksanaan PPKM di Kota Semarang sudah tepat dan efektif, meskipun menurut penjelasan pelaku usaha dampak secara materi dan imateri dirasakan oleh para pelaku café yang menjadi objek penelitian
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 Nadyatuzzahro, Salsabilla -; Herawati, Nunik Retno; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai jawaban atas tuntutan dari masyarakat akan pengadaan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan teori dari Grindle (1980: 5) untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan yang dapet ditinjau dari isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan/konteks kebijak (context of policy). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka. Beberapa informan untuk mendukung keakuratan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut Drs. Hamdani Azahari, MM. selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Ir. Yayuk Sri Rahayu, ST, MT. selaku Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Afiyahwati, S,Si. Selaku Kabid Perizinan DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Yudo Baskoro, SH. Selaku Staf Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lamongan, serta pengguna layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan telah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal. Isi Kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan dirancang untuk memenuhi kepentingan masyarakat melalui pelayanan prima dengan menyediakan berbagai jenis layanan publik yang terintegrasi di satu tempat. Selain itu, juga didukung oleh pelibatan berbagai stakeholders dalam pengambilan keputusan serta penempatan SDM pemberi layanan yang sesuai dengan kualifikasinya. Sementara itu, dari aspek konteks kebijakan, Mal Pelayanan Publik Lamongan telah menetapkan strategi jemput bola untuk memperluas jangkauan layanan publik; karakteristik pihak pemberi layanan yang edukatif terkait alur pelayanan; hingga resposivitas dari pihak pemberi layanan yang turut meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga tidak luput dari berbagai hambatan, seperti, kurangnya alokasi dana yang memadai, kurangnya SDM yang terlatih, perubahan prosedur operasional, resistensi dari berbagai pihak, hingga kurangnya partisipasi secara aktif dari masyarakat. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu DPMPTSP Kabupaten Lamongan perlu secara rutin memantau kinerja, meningkatkan anggaran, memperbaiki fasilitas, mengembangkan SDM sesuai kualifikasi, dan mengadopsi pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan pelayanan di MPP Lamongan.DPMPTSP Kabupaten Lamongan perlu melakukan kampanye edukasi, meningkatkan aksesibilitas MPP, menambah SDM, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik.
PERBANDINGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) ERA BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN ERA ANIES BASWEDAN DI KELURAHAN SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU Manning, Victoria Albertine; -, supratiwi -; Erowati, dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi pada aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas dan mampu mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut mampu dibuktikan oleh Kelurahan Senayan dengan berhasil meraih beberapa penghargaan PTSP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan PTSP pada era Ahok dan era Anies di Kelurahan Senayan, serta faktor pendukung dan penghambat dari kedua era tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian berada di Kantor PTSP Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Metode pengumpulan data meliputi teknik wawancara dengan Lurah Senayan, Kepala PTSP dan Petugas Kelurahan Senayan serta Warga Kelurahan Senayan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Anies Baswedan telah berhasil memenuhi lima aspek pelayanan publik dan good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta reponsivitas. Pada era Ahok, aspek reponsivitas belum berjalan dengan baik dan untuk aspek transparansi, akuntabilita, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi ditemukan hasil yang positif. Transparansi dan peningkatan fasilitas menjadi faktor pendukung, sedangkan responsivitas dan kendala teknologi menjadi hambatan dalam PTSP era Ahok. Faktor pendukung pada era Anies adalah inovasi teknologi dan responsivitas yang baik, sementara itu masalah integrasi sistem dan keterbatasan SDM menjadi hambatan. Rekomendasi yang diberikan yaitu pelatihan penggunaan teknologi bagi petugas PTSP, inovasi aplikasi perizinan, dan kaderisasi pada pergantian petugas

Page 1 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue