Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Public Policy and Management Review

jppmr
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Humanities, Art,

Arts Humanities

Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Arjuna Subject : -

Articles 20 Documents

1 2

Search results for , issue "Volume 1, Nomor 1, tahun 2012" : 20 Documents clear

Strategi Pengelolaan Angkutan Umum Jalan Raya di Kota Semarang Agatha Debby; Herbasuki Nurcahyanto; Mariyam Musawa
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Transportasi darat adalah sarana angkutan penumpang umum yang memegang peranan penting dalam menunjang aktifitas dan mobilitas masyarakat akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya taraf hidup sosial ekonomi, sehingga angkutan penumpang umum ini harus dipertahankan keberadaannya Namun, kondisi pengelolaan angkutan umum jalan raya khususnya bus di Kota Semarang mengalami penurunan jumlah penumpan dikarenakan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, apalagi armada bus banyak yang tidak layak jalan masih beroperasi.Fokus dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi baru dalam pengelolaan angkutan umum jalan raya di Kota Semarang sehingga pengelolaan angkutan umum jalan raya di Kota Semarang lebih optimal. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan narasumber dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang. Analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) digunakan untuk menentukan isu – isu strategis dalam pengelolaan angkutan umum jalan raya di Kota Semarang. Isu strategis yang ada dievaluasi dengan menggunakan Litmus Test untuk menentukan tingkat kestrategisan dari isu – isu tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu yang paling strategis adalah peningkatan moda transportasi massal yang terintegrasi dengan pelayanan publik sebagai fokus utama dan dengan dukunga dari stakeholder. Strategi tersebut mendapatkan skor tertinggi yaitu sebesar 34.Peningkatan angkutan umum massal ini perlu ditingkatkan agar mampu mengangkut penumpang dengan jumlah lebih banyak dari satu tempat ke tempat lain disertai pelayanan maksimal dengan mengembangkan angkutan shutle bus atau membuka rute angkutan umum yang menghubungkan Terminal Mangkang, Bandara A. Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, Stasiun Tawang sehingga angkutan umum dapat terintegrasi.

STRATEGI PENANGANAN GELANDANGAN DI KOTA SEMARANG Intan Nurul Azizah; Herbasuki Nurcahyanto; Mariyam Musawa
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Masalah sosial seperti gelandangan merupakan fenomena sosial yang tidak bisadihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerahperkotaan. Salah satu faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan masalah ini adalahkemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap meningkatnyaarus urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota-kota besar, sehingga terjadi kepadatanpenduduk. Terbatasnya lapangan pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan menyebabkanmereka banyak yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dan terpaksa menjadigelandangan. Jumlah gelandangan di Kota Semarang meningkat dari tahun 2009 ke 2010yaitu sebanyak 44 orang menjadi 60 orang ini disebabkan Kota Semarang sebagai tujuan paraurban mencarari lapangan pekerjaan.Penelitian ini mengidentifikasikan nilai-nilai strategis dalam penanganan gelandangandi Kota Semarang, menganalisis lingkungan strategis dan merumuskan strategi yang dapatberfungsi secara efektif dan efisien dalam penanganan gelandangan di Kota Semarang.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metodemanajemen strategik untuk mengungkapkan isu-isu strategis secara intensif dan mendalamdan komprehensif. Melalui Analisis SWOT dan Uji Litmus sebagai instrumen untukmengukur lingkungan dan mendapatkan strategi yang diperlukan dalam pengoptimalan dalampenanganan gelandangan di Kota SemarangHasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan gelandangan di KotaSemarang belum dapat dikatakan optimal, sehingga dibutuhkan strategi untuk meminimalisirkondisi tersebut. Strategi yang disarankan adalah pengoptimalan peran Balai Among Jiwoyang satu-satunya Balai yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang tidak hanya untuktempat penampungan gelandangan psikotik saja, tetepi juga untuk gelandangan yang nonpsikotik, serta meningkatkan kembali koordinasi dan kerjasama antara Satpol PP dalammasalah operasi di lapangan.

Analysis of Public Services Quality of Service Unit AK.1 (Yellow Card) at Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Baidi Abdullah; Endang Larasati Setyaningsih; Tri Yuniningsih
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Functions of public service is one of the fundamental functions it must fulfill the government both at central and regional levels. Given the government's main function is to serve the community, the government needs to continue to work to improve the quality of service. One is the service AK.1 (Kartu Kuning) in Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. This study aims to determine the effect of employee job skills and motivation to quality of service AK.1 (Kartu Kuning) in Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.This study uses the type of explanatory variables to test the relationship between the researched. And measure how much influence the relationship of independent variables and the dependent variable. The results showed that there was a positive relationship between employee job skills and motivation to the quality of service, so that the initial hypothesis is accepted. The results showed that job skills of the variables (X1) and motivation variables (X2) has a positive relationship with service quality variables (Y) in Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Semarang . In accordance with the provisions of the statistical test, it can be concluded that Ho refused and Ha is received significantly, with KD = 98.2%.

Manajemen Relokasi Pedagang Kaki Lima Taman Menteri Supeno di Kota Semarang Fikry Shubhi Rasyidi; Endang Larasati Setyaningsih; Susi Sulandari
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Pemerintah Kota Semarang Melalui Regulasi Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan pedagang kaki lima Nomor 11 tahun 2000 dan pemakaian kekayaan Daerah nomor 6 tahun 2008. Merelokasi PKL kawasan Simpang lima dan Pahlawan ke kawasan Taman Menteri Soepeno dengan menghabiskan anggaran sebesar RP. 370.483.000,00 yang telah di relokasi ke kawasan Taman KB, Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya pembangunan lapak-lapak PKL di Taman Menteri Soepeno agar dapat menata PKL-PKL liar yang berada di pinggiran jalan Kota Semarang.Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan Bagaimana proses manajemen program relokasi Pedagang Kaki Lima dai Jalan Pahlawan ke Taman Menteri Supeno di Kota Semarang serta mencari tahu apa yang menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat dari proses manajemen relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Pahlawan ini, sebab sebagaian besar Pedagang merasa banyak mengalami kerugian didalam program relokasi ini, dimana mereka mengalamai penurunan pendapatan yang diakibatkan hilangnya langganan mereka dulu serta sepinya konsumen di Shelter Taman Menteri Supeno Kota Semarang.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menjelaskan fenomena yang mempengaruhi proses manajemen program relokasi di Taman Menteri Supeno Kota Semarang, dengan menggunakan teori fungsi mananjemen dari George Terry sebagai pedoman didalam melakukan penelitian ini, sehingga pembagian penelitian terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program relokasi Program Relokasi Pedagang Kaki Lima Taman Menteri Supeno di Kota Semarang sehingga diharapkan dengan mengoptimalkan pelaksanaan program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para Pedagang Kaki Lima di Taman Menteri Supeno sehingga program ini tidak hanya memberikan solusi permasalahan tata kota buntuk Pemerintah tetapi juga untuk kesejateraan Pedagang .

EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS ELECTRONIC GOVERNMENT DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN WONOSOBO Amalia Dwi Cahyani; Slamet Santoso
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) merupakan sebuah sistem yang terpadu meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam administrasi kepegawaian. Mengacu pada Inpres No 3 Tahun 2003 dan adanya pengertian SIMPEG tersebut maka BKD Wonosobo sebagai badan yang mengelola manajerial kepegawain juga menerapkan SIMPEG untuk membantu dalam proses pengelolaan dan pengolahan data secara lebih efektif dan efisien. Adapun SIMPEG di BKD Wonosobo diwujudkan dalam empat aplikasi dimana masing-masing aplikasi tersebut mempunyai fungsi masin-masing.Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana kinerja SIMPEG di BKD Wonsobo beserta faktor pendorong dan penghambatnya untuk bisa mengetahui kesesuaian fakta yang ada dilapangan dengan pedoman yang seharusnya sehingga dapat diambil sebuah rekomendasi bagi kemajuan SIMPEG di masa yang selanjutnya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menjelaskan fenomena yang terjadi mengenai kinerja penerapan SIMPEG diberbagai aplikasi yang ada di BKD Wonosobo dengan berpedoman pada Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government serta berbagai teori konsep untuk memperkuat serta menambah pustaka. Dari hasil penelitian masih menunjukkan bahwa empat aplikasi yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan penerapan SIMPEG yang semestinya. Hal ini terutama dapat terjadi karena masih rendahnya komitmen dan dukungan pemimpin serta SKPD yang lain serta masih terbatasnya SDM di BKD sendiri untuk dapat mengoperasionalkan aplikasi tersebut.

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PADA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 Ita Musfirowati Hanika; Dyah Lituhayu
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin agar lebih mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, PNPM Mandiri Perdesaan hadir untuk meningkatkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial untuk membantu sesama dalam peningkatan kesejahteraan secara lebih mandiri. Penelitian mengambil fokus pada pembangunan di bidang ekonomi yaitu Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk menunjukkan sejauh mana pelaksanaan dan hambatan program SPP di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang melalui wawancara secara langsung (interview guide) dengan narasumber yaitu Kepala Kecamatan Kembang, PJOK PNPM, Ketua Unit Pelaksana Kegiatan, Fasilitator Kecamatan dan Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Pada proses pelaksanaannya Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang menghasilkan berbagai manfaat positif bagi masyarakat (perempuan). Diantaranya telah mampu membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf hidup kaum perempuan dan menjadi pribadi yang aktif, walaupun dalam pelaksanaan program muncul berbagai hambatan dalam pelaksanaannya tetapi hal ini perlu menjadi perhatian dari tim fasilitator kecamatan dan PNPM-MP Kecamatan Kembang agar pelaksanaan PNPM-MD selanjutnya berjalan lebih baik

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG Cahyo Subarkah; Margaretha Suryaningsih; Hesti Lestari
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

pembangunan di Kota Semarang. Pesatnya pembangunan Kota Semarang diikutidengan peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pula pada volume sampahyang diproduksi. Peningkatan volume sampah tidak sebanding dengan sarana danprasarana pengelolaan sampah di Kota Semarang. Mengacu UU Nomor 18 Tahun2008 yang mengharuskan Pemerintah Kota/Kabupaten melakukan pengelolaansampah, Kota Semarang menerapkan 2 strategi pengelolaan sampah yangdilakukan di hulu maupun hilir. Untuk tingkat hilir, bekerja sama dengan pihakketiga dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, sedangkan untuk tingkathulu menerapkan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Penerapanpengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat belum efektif seperti yangdiharapkan guna terciptanya zero waste di Kota Semarang. Kondisi tersebutmenjadi latar belakang dalam penelitian ini.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampahterpadu berbasis masyarakat serta faktor apa saja yang mendukung danmenghambat yang dihadapi dalam penerapan pengelolaan sampah terpaduberbasis masyarakat. Data yang didapat selanjutnya digunakan untuk merumuskanstrategi alternatif yang dapat digunakan dalam pengelolaan sampah terpaduberbasis masyarakat.Untuk mengungkap permasalahan dan tujuan penelitian, penelitimengunakan pendekatan kualitatif analitik dengan menggunakan kajianmanajemen strategis sebagai landasan dasar dalam menganalisis dan merumuskanstrategi, serta kajian manajemen pengelolaan sampah sebagai indikator fenomenapenelitian. Analisis data digunakan dengan mengunakan metode matriks SWOTdan uji Litmus.Hasil penelitian yang ditemukan dilapangan menunjukan bahwa faktorpendukung penerapan pengelolaan sampah terpadu meliputi adanya dukunganpolitik, baik dari DPRD Kota maupun Walikota dan keterlibatan Stakeholder.Faktor penghambat penerapan pengelolaan smapah terpadu meliputi belumadanya regulasi lokal yang menguatkan penerapan pengelolaan sampah, peranserta masyarakat bersifat pasif belum aktif terlibat dalam pemilahan sampah,terkendala pemasaran hasil produksi, konsep swakelola tidak seperti yangdiharapkan. Dari hasil uji litmus, isu strategis dalam pengelolaan sampah terpaduberbasis masyarakat adalah meningkatkan kapasitas sumber daya dalam upayamengubah persepsi, sikap, dan prilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.Untuk menunjang keberhasilan pengelolaan sampah terpadu berbasismasyarakat di Kota Semarang, berikut rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu:meningkatkan kordinasi, komitmen, dan kerjasama pihak-pihak terkait,memperkuat regulasi lokal atau landasan hukum serta meningkatkan dukungandari masyarakat.

EVALUASI PROGRAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TEGAL Miranti, Arlinda; Lituhayu, Dyah
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Penataan pedagang kaki lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima. Tujuan dari penataan pedagang kaki lima ini adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang melalui wawancara secara langsung (interview guide) dengan narasumber yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal, Satpol PP Kabupaten Tegal, pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima yang telah direlokasi.Pada proses pelaksanaannya, program penataan pedagang kaki lima menghasilkan dampak positif yang lebih dirasakan oleh pihak pemerintah daerah setempat dan dampak negatif yang dirasakan oleh pedagang kaki lima. Muncul berbagai hambatan dalam pelaksanaan program penataan, seperti penolakan dari kelompok sasaran yaitu pedagang kaki lima sampai belum adanya tempat relokasi yang memenuhi keinginan dari pedagang kaki lima yaitu tempat yang strategis dan banyak pembeli. Berbagai hambatan yang ada perlu mendapat perhatian lebih dari instansi yang berwenang dalam pelaksanan program agar menjadi lebih baik untuk pelaksanaan selanjutnya.

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA OLEH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG Galih Wahyu Pradana; Endang Larasati Setyaningsih; Santoso Slamet
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Masalah kependudukan menjadi masalah yang cukup penting karena berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai akan menyebabkan terjadinya pertambahan angka pengangguran, menurunnya mutu modal manusia dan bahkan akan mengancam ketahanan nasional. Masalah kependudukan ini telah dipikirkan oleh Pemerintah dengan menerapkan kebijakan tentang Keluarga Berencana untuk menekan laju pertumbuhan.Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pelayanan Keluarga Berencana. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang pelayanan karena tugas utama dari negara adalah melayani masyarakatnya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menjelaskan fenomena yang mempengaruhi kualitas pelayanan Program Keluarga Berencana di Kota Semarang, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik. Dari hasil penelitian, ditemukan tiga fenomena yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan Program Keluarga Berencana di Kota Semarang. Ketiga fenomena tersebut adalah asas pelayanan, prinsip pelayanan dan standar pelayanan publik.

PERUBAHAN SISTEM ORGANISASI PERPAJAKAN DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI Hadini, Anindita Ulfa; Lituhayu, Dyah; Lestari, Hesti
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yangmemberi kontribusi cukup besar. Kepengurusan pajak berada di bawahnaungan Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada dibawah Departemen Keuangan. Seperti kita ketahui bahwa beberapa saatyang lalu kinerja pegawai pajak menjadi sorotan banyak pihak, karenabanyaknya anggapan bahwa kinerja pegawai pajak banyak melakukanpenyelewengan.Hal ini diperkuat dengan banyaknya pandangan negatif daripengamat perpajakan, masyarakat umum dan Wajib Pajak terhadapburuknya kinerja pegawai Ditjen Pajak (intranet Ditjen Pajak, 2005). Halini ditegaskan pula dari hasil jajak pendapat Fokus Kompas yang dimuatpada harian Kompas tanggal 26 November 2005, berdasarkan pernyataanresponden sebanyak 55% yang menilai buruknya citra pegawai pajak,hanya 27,7% responden yang menilai positif terhadap citra pegawai pajakdalam menjalankan tugasnya (intranet Ditjen Pajak, 2006). Hasil jajakpendapat Kompas yang diselenggarakan pada 18-20 November 2009memperlihatkan, lebih dari separuh responden (66,8 persen) menyatakanbahwa citra aparat birokrasi pemerintah saat ini secara umum masih buruk.Dari data di atas tampak bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlumerumuskan kebijakan dalam rangka memperbaiki citra mereka.KPP Pratama Semarang Gayamsari yang menjadi subjek dalampenelitian ini, sebelum tahun 2008 bergabung dengan KPP PratamaSemarang Timur dan KPP Pratama Demak. Namun, pada akhir tahun2007, seiring dengan berjalannya modernisasi perpajakan ketiganya pecahdan berdiri sendiri-sendiri. Perbedaan KPP yang sekarang sangat kontrasdibandingkan dengan KPP konvensional (lama) yang belum mendapatsentuhan modernisasi. Perbedaan itu, misalnya, tampilan gedung kantoryang dirancang dan didesain dengan konsep kantor modern (walaupunbelum semua KPP di Indonesia), front office yang standar di TempatPelayanan Terpadu (TPT) sebagai aplikasi â€œone stop serviceâ€ perpajakan,tersedianya alat-alat bantu di lobby atau di TPT, seperti help desk yangsiap melayani informasi dan konsultasi perpajakan yang bersifat umum,media informasi perpajakan dengan touch screen, dan lain sebagainya.Meskipun demikian, timbul pula gejala kurang optimalnya fungsipengadaan sarana ini. Hal ini terlihat dari jarang sekali Wajib Pajak yangmencari informasi perpajakan di media touch screen tersebut. Banyaknyaaktivitas pelayanan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaSemarang Gayamsari membuat banyak pelanggan harus menunggu,sementara fasilitas pelayanan tidak bertambah.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

1 2

Filter by Year

2012 2012

Filter By Issues

All Issue Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA