cover
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Arjuna Subject : -
Articles 2 Documents
Search results for , issue "Vol 14, No 3 (2025): September" : 2 Documents clear
Analisis Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Melalui Program 1000 HPK Radifan, Muhamad Almas
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 14, No 3 (2025): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.105653

Abstract

Analisis kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi ini bertujuan menganalisis kebijakan (analysis for policy) terkait Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 melalui program 1000 HPK beserta evaluasi dalam memberikan alternatif pemecahan masalah kebijakan yang berlaku. Terdapat kendala dalam gerakan 1000 HPK seperti belum adanya penggalangan komitmen khusus, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program, dan belum maksimalnya dalam melakukan monitoring evaluasi kegiatan terkait program. Mengacu pada SUN Framework, sebagian besar dari 13 intervensi di bidang gizi yang terbukti paling cost effective sudah dilaksanakan, namun hasilnya tidak efektif. Hal ini terutama karena masalah gizi sementara ini dianggap sebagai tanggung jawab sektor kesehatan semata. Perlu adanya sinergitas dari seluruh sektor dalam mendukung kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi untuk mencapai keberhasilan dari program yang telah dicanangkan pemerintah.Kata kunci: Analisis kebijakan; perbaikan gizi; peraturan presiden; 1000 HPKAnalisis kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi ini bertujuan menganalisis kebijakan (analysis for policy) terkait Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 melalui program 1000 HPK beserta evaluasi dalam memberikan alternatif pemecahan masalah kebijakan yang berlaku. Terdapat kendala dalam gerakan 1000 HPK seperti belum adanya penggalangan komitmen khusus, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program, dan belum maksimalnya dalam melakukan monitoring evaluasi kegiatan terkait program. Mengacu pada SUN Framework, sebagian besar dari 13 intervensi di bidang gizi yang terbukti paling cost effective sudah dilaksanakan, namun hasilnya tidak efektif. Hal ini terutama karena masalah gizi sementara ini dianggap sebagai tanggung jawab sektor kesehatan semata. Perlu adanya sinergitas dari seluruh sektor dalam mendukung kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi untuk mencapai keberhasilan dari program yang telah dicanangkan pemerintah. Kata kunci: Analisis kebijakan; perbaikan gizi; peraturan presiden; 1000 HPK
Ageing Population Policy in Indonesia: A Narrative Review Mangunsong, Farma; Jirapramukpitak, Tawanchai; Hastuti, Sari
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 14, No 3 (2025): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.106962

Abstract

The percentage of elderly people in Indonesia has surpassed 10%, drawing attention to the specific needs of this demographic. While physical decline is a natural part of ageing, additional needs often emerge as individuals grow older. Ageing is associated with increased demand for healthcare services, financial instability, and a rising elderly dependency ratio. This study analyses elderly care policies in Indonesia, evaluates existing healthcare systems and social support, and compares them with models from several other countries. A narrative review approach was used, incorporating thematic analysis of literature, policy documents, research reports, and statistical reports. The study finds that although various initiatives have been implemented, their execution remains fragmented. Challenges are compounded by unintegrated healthcare services, limited infrastructure in remote areas, insufficient financial assistance, and the absence of a long-term care system. Compared to other countries with more integrated elderly healthcare services, Indonesia needs to improve support for this vulnerable group. The study recommends the development of an integrated national policy, improved access to financial assistance, strengthened community-based healthcare services, and long-term funding for elderly care. Further research is needed to assess the effectiveness of existing policies, the role of informal caregivers, and sustainable financing mechanisms to enhance elderly care systems in Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 2