cover
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2018)" : 9 Documents clear
Analisis Implementasi Integrasi Layanan PPIA HIV ke Layanan Antenatal di Kota Depok 2017 Mira Miranti Puspitasari; Purnawan Junadi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (834.377 KB) | DOI: 10.22146/jkki.36396

Abstract

Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) pada ibu hamil merupakan kegiatan essensial  pada layanan antenatal, sehingga adanya integrasi akan lebih efektif untuk meningkatkan jangkauan ibu hamil melakukan skrining HIV yang bertujuan mencegah penularan secara vertikal dari ibu ke anak. Analisis Implementasi ditujukan untuk melihat pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil terintegrasi dalam layanan antenatal terpadu di Kota Depok 2017. Metode pada penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pegambilan data WM, FGD dan telaah dokumen.Hasil dari penelitian didapatkan aspek komunikasi berupa sosialisasi pedoman pelaksanaan kebijakan belum optimal terutama untuk layanan swasta. Dari sisi dana tidak dilakukannya  alokasi  anggaran spesifik program PPIA mempengaruhi implementasi, kewenangan petugas pelaksana sudah optimal,  belum tersedianya struktur birokrasi yaitu SOP dan fragmentasi untuk layanan terintegrasi, lingkungan sosial berupa dukungan masyarakat, layanan kesehatan swasta yang belum optimal dan masih adanya stigma negatif. Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi integrasi layanan PPIA ke layanan antenatal belum optimal hal ini didukung konseling pra-tes dan pasca tes belum efektif, cakupan skrining HIV bumil masih rendah, mekanisme rujukan yang belum berjalan dengan baik dan proses pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi yang belum terintegrasi. Direkomendasikan melakukan pemetaan kegiatan yang  sudah dilakukan, membuat regulasi dan roadmap perencanaan kegiatan yang bertujuan untuk perluasan layanan dan dapat menggandeng sektor swasta.  Prevention of HIV transmission from mother to child (PMTCT) in pregnant women is an activity on antenatal services, the existence of integration would be more effective to increase coverage of pregnant women do HIV screening aimed at preventing contagion vertically from mother to child. Analysis of Implementation aimed to see the implementation of HIV screening of pregnant women integrated to antenatal care in Depok, 2017. Method is qualitative data develop techniques with WM, FGD and review documents. The result is socialization program policies especially for private service not optimal. A special budget allocation of PMTCT has not been made thus affecting the implementation, the Authority managing officers are already optimally, bureaucratic structure which consists of SOP and fragmentation of policy not available, the social environment in the form of community support, private health services that has not been optimized and still the existence of negative stigma. The conclusions obtained that the implementation of the Integration PMTCT to antenatal care has not been optimal this is supported counselling pre-test and post test has not been effective, HIV screening coverage bumil is still low, the referral mechanism has not been going well and the process of recording and reporting as well as monitoring evaluations that have not been integrated. Recommended doing mapping activities already done, making regulation and roadmap planning activities aimed at the expansion of the services and may be working with the private sector.
Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 Ernawati Roeslie
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (875.876 KB) | DOI: 10.22146/jkki.36222

Abstract

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8: Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa)  di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok berdasarkan 4 (empat) variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisa diatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agar meningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metode pelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat.
Analisis Implementasi Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di PUSKESMAS Mampu PONED Kota Depok Tahun 2017 Dyan Handayani; Anhari Achadi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.59 KB) | DOI: 10.22146/jkki.36405

Abstract

Pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan melalui Puskesmas Mampu PONED masih rendah dan menyebabkan keterlambatan penanganan kegawatdaruratan yang berdampak pada peningkatan AKI dan AKB. Kota Depok memiliki 7 Puskesmas Mampu PONED namun cakupan persalinan di PONED hanya 3,9% dari jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2016 dan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2016 -2021 akan menambah 4 Puskesmas Mampu PONED. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana langkah-langkah program PONED sudah dilaksanakan serta diketahuinya apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program. Penelitian kualitatif dilakukan pada 7 Puskesmas mampu PONED Kota Depok  bulan Desember 2017 sampai Januari 2018. Informan berjumlah 38 orang terdiri dari pemangku kebijakan di level Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas PONED, bidan koordinator PONED serta bidan pelaksana PONED. Untuk mendapatkan hasil yang valid, peneliti melakukan triangulasi data dengan teknik WM FGD dan telaah dokumen yang berkaitan implementasi PONED.Hasil penelitian didapatkan unsur input sudah berjalan namun belum optimal, sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik kuantitas maupun kualitasnya, belum tersedianya SOP diseluruh Puskesmas PONED. Unsur proses belum optimal, komunikasi belum efektif tentang tujuan kebijakan dari penentu kebijakan kepada pelaksana, pada aspek disposisi belum semua pemangku kebijakan memberikan sikap yang positif terhadap implementasi PONED, aspek birokrasi belum semua PONED memiliki struktur organisasi dan aspek lingkungan sosial belum berperannya lintas program dan lintas sektor dalam mendukung kegiatan. Unsur output belum optimal, belum dilakukan pengolahan dan analisa data hasil pelayanan dan belum adanya kegiatan monitoring dan evaluasi secara simultan. Kesimpulan didapatkan 2 Puskesmas mampu PONED sudah memenuhi 9 dari 10 indikator yang ditetapkan dalam analisis implementasi PONED, sedangkan 5 Puskesmas mampu PONED lainnya belum optimal. Rekomendasi perlu adanya alokasi dana untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, refreshing program PONED kepada pelaksana dan lintas sektor, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaksana kebijakan tentang implementasi PONED melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar menguatkan disposisi. 
Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Pemanfaatan POSBINDU Penyakit Tidak Menular (PTM) di Wilayah Kerja PUSKESMAS Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan Tahun 2018 Dwi Wigati Ratna Sari; Mieke Savitri
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (867.754 KB) | DOI: 10.22146/jkki.36849

Abstract

Masuknya Penyakit Tidak Menular sebagai salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, mengisyaratkan bahwa PTM secara global telah mendapatkan perhatian khusus yang menjadi prioritas nasional. Salah satu cara dalam program pengendalian PTM adalah melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM. Puskesmas Kecamatan Setiabudi dalam menjalankan skrining melalui Posbindu PTM menerapkan Permenkes No.43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan yaitu setiap warga usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Setiabudi Tahun 2018. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu warga usia 15-59 tahun dengan sampel 145 orang. Analisis data penelitian ini menggunakan uji Chi Square dan uji Regresi Logistik Sederhana. Hasil penelitian adalah warga yang memanfaatkan Posbindu PTM sebanyak 57,9%. Variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan Posbindu PTM adalah jenis kelamin (p=0,026) OR=2,856, pekerjaan (p=0,024) OR=2,382, pengetahuan (p=0,010) OR=2,553, akses ke Posbindu PTM (p=0,013) OR=2,748, ketersediaan sarana Posbindu PTM (p=0,012) OR=2,567, dukungan keluarga (p=0,037) OR=2,153, dukungan petugas kesehatan (p=0,004) OR=2,825, dukungan kader (p=0,000) OR=6,970, kebutuhan akan Posbindu PTM (p=0,035) OR=2,397. Variabel yang paling dominan adalah dukungan kader OR= 4,680 (95% CI 2,2-10,8). Kesimpulan penelitian ini adalah dukungan kader menjadi faktor yang paling dominan dalam pemanfaatan Posbindu PTM.
Analisis Kebijakan Pembiayaan TB di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Era JKN di Kota Samarinda Erwin Purwaningsih
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (844.247 KB) | DOI: 10.22146/jkki.35037

Abstract

Tuberkulosis adalah penyakit menular dengan jumlah kasus tertinggi di Samarinda pada tahun 2016. Segi pembiayaan terdapat gap antara anggaran kesehatan dinas kesehatan kota Samarinda yang berasal dari APBD kota Samarinda dengan jumlah dana program pemberantasan TB. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan pembiayaan TB di fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kota Samarinda. Metode Penelitian: Studi kasus dengan wawancara mendalam dan review dokumen. Subjek penelitian berjumlah 16 orang berasal dari pihak legislatif, pihak eksekutif, penyedia pelayanan kesehatan dan pihak lintas sektoral. Hasil: Terdapat koordinasi antara dinas kesehatan dan BPJS kesehatan untuk penetapan standar fasilitas kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan yang dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tetapi tidak untuk pertukaran data pasien dan transparansi penggunaan dana klaim pasien TB. Dana JKN merupakan sumber dana terbesar yaitu 94,48% dan diperuntukkan untuk pembiayaan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjut (RITL) pada tahun 2015. Tingginya RJTL disebabkan karena kurang maksimalnya pelaksanaan rujukan parsial dan rujuk balik pasien TB antara fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Kesimpulan: Pembiayaan TB di Kota Samarinda masih lebih banyak di fasilitas kesehatan rujukan dibandingkan fasilitas kesehatan primer.
DETERMINAN PERILAKU MEROKOK WANITA USIA SUBUR : ANALISIS FAKTOR SOSIODEMOGRAFIS (ANALISIS DATA INDONESIAN FAMILY LIFE SURVEI (IFLS) 2014) Rahmah, Miftahul Jannati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.17620

Abstract

Latar Belakang: Indonesia merupakan negara penyumbang perokok terbesar diantara Negara-Negara di ASEAN, 53 % dari seluruh perokok di ASEAN ada di Indononesia, dengan 67,4% adalah perokok laki-laki dan 4.5% adalah perokok wanita. Dari berbagai penelitian, perokok wanita memiliki risiko kesehatan lebih banyak dari pada perokok laki-laki, terutama pada wanita yang memiliki usia subur. Karena, bahaya yang ditimbulkan tidak hanya untuk dirinya namun untuk anak yang akan dilahirkannya juga. Banyak determinan yang mempengaruhi perilaku merokok pada wanita di Indonesia, salah satunya adalah faktor predisposisi yang didalamnya berisi tentang faktor sosiodemografis dan faktor enabling salah satunya adalah kepuasan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan sosiodemografis pada perilaku merokok wanita usia suburMetode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan analisis data sekunder Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014 dengan unit kebiasaan merokok pada wanita dan desain cross sectional. Data IFLS 2014 diambil dari 13 provinsi.Hasil: Wanita yang tidak menikah memiliki peluang lebih tinggi menjadi perokok (OR=2,3;95%CI=1,52-3,35). Wanita yang berada di Desa lebih rentan menjadi perokok (OR=1,41; 95%CI=1,12-1,73). Wanita bekerja memiliki peluang lebih rendah menjadi perokok (OR=0,65; 95%CI=0,52-0,82). Dan wanita yang merasa puas terhadap hidupnya memiliki peluang lebih tinggi menjadi perokok (OR=2,3 ;95% CI=1,77-2,97)Kesimpulan: Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang kuat antara status marital, status pekerjaan, domisili dan kepuasan hidup dengan perilaku merokok pada wanita usia subur.
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPESERTAAN PROGRAM JKN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS REMAJA KOTA SAMARINDA Nadiyah, Husnun
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.19093

Abstract

Program JKN bertujuan memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jumlah kepesertaan JKN tahun 2015 di Kota Samarinda saat ini sebanyak 398.135 atau 40,25% dari jumlah penduduk Kota Samarinda tahun 2015
PERAN LEADERSHIP DALAM KEBERHASILAN IMPLEMENTASI LEAN MANAGEMENT DI RUMAH SAKIT PELNI Irene Trisbiantara
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.12 KB) | DOI: 10.22146/jkki.35533

Abstract

AbstrakIrene Trisbiantara1 Andreasta Meliala2 Latar Belakang: Rumah sakit di Indonesia menghadapi era BPJS dengan tuntutan kendali mutu dan kendali biaya yang harus terpenuhi bila hendak menjamin keberlangsungan kehidupan rumah sakit. Lean management merupakan salah satu solusi yang mulai diterapkan pada banyak rumah sakit, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kehadiran leadership.Tujuan: Mengeksplanasi peranan leadership dalam keberhasilan implementasi lean management di rumah sakit.Metode: Penelitian ini menggunakan metode studi kasus eksplanatoris dengan desain kasus tunggal holistik pada rumah sakit Pelni di Jakarta. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling sebanyak 1 direktur utama, 3 wakil direktur, 3 kepala divisi, 3 kepala instalasi dan 6 kepala urusan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, kuesioner kepada 50 orang staf, wawancara mendalam kepada para leader serta penelusuran dokumen rumah sakit.Hasil : Transformational leadership menggerakkan implementasi lean management di rumah sakit dan transactional leadership membentuk komitmen para staf melalui reward. Keberadaan leadership tanpa disertai budaya yang kuat berlandaskan filosofi Toyota, menjadikan employee engagement yang diperlukan untuk continuous improvement sulit terbentuk. Sebaliknya, beban kerja, turn over dan tingkat stress dan kejenuhan meningkat. Komunikasi langsung yang belum baik, minimnya pengembangan para staf serta sistem reward yang belum sesuai beban kerja, semakin mempersulit terjadinya employee engagement di rumah sakit. Loyalitas staf pun dituntut oleh leader. Keberhasilan lean management saat ini meningkatkan revenue dan menurunkan cost rumah sakit.Kesimpulan : Transformational leadership berperan penting untuk implementasi lean management sementara transactional leadership berperan membentuk komitmen awal para staf melalui reward. Komitmen selanjutnya harus dibangun berdasarkan transformational leadership yang juga membangun trust bagi employee. Budaya yang kuat berlandaskan filosofi Toyota pun harus ada untuk mewujudkan employee engagement yang dapat mendorong terjadinya continuous improvement yang diharapkan. Sebaliknya employee engagement pun diperlukan untuk perubahan budaya yang diperlukan dalam implementasi lean management. Komunikasi langsung yang baik, pengembangan para staf serta sistem reward yang sesuai juga mendukung terwujudnya employee engagement di rumah sakit. Kata Kunci : Transformational leadership, lean management, implementasi, leader, rumah sakit, budaya, employee engagement.      1   Mahasiswa Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada 2  Departemen  Pusat Kebijakan dan Manajemen  Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Evaluasi kualitatif program penyakit tidak menular berbasis posbindu di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I grace sicilia dhany
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1213.485 KB) | DOI: 10.22146/jkki.36117

Abstract

Latar belakang: penderita penyakit tidak menular (PTM) pada umumnya datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sudah dalam kondisi lanjut dan sulit untuk sembuh total. Masyarakat yang berdaya dan tangguh merupakan modal sosial yang luar biasa besar dibanding sumber daya lainnya yang berasal dari luar masyarakat. Posbindu PTM merupakan salah satu solusi peningkatan  potensi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian faktor risiko PTM melalui kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama. Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I efektif berjalan sejak tahun 2015. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular berbasis posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I.Metode: penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Subjek penelitian berjumlah 38 orang diambil dengan menggunakan teknik purposive. Menggunakan teknik wawancara mendalam, FGD, observasi lapangan dan pengambilan data sekunder.Hasil: Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I berjalan dari tahun 2015 dan rutin dilaksanakan setiap bulan serta berkembang dari 6 menjadi 9 posbindu pada Tahun 2017. Terdapat kebutuhan akan keberadaan posbindu di masyarakat, kader dan tokoh masyarakat menganggap posbindu penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan berharap program tetap dijaga keberlajutannya. Terdapat potensi besar dari masyarakat yang diwakili oleh kader dan tokoh masyarakat yang perlu dikembangkan lebih baik lagi. Masih terdapat kekurangan jumlah petugas kesehatan sebagai pengelola P2PTM menurut informan, pemahaman konsep posbindu belum sesuai dengan pedoman yang berlaku dan keterbatasan pembiayaaan dan sarana prasarana. Kader posbindu selalu konsisten menjalankan Posbindu PTM dengan ataupun tanpa pelatihan tentang posbindu PTM. Peran kader dan tokoh masyarakat merupakan modal utama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Masih terdapat pandangan masyarakat bahwa di mana ada pemeriksaan kesehatan di situ ada pengobatan. Beberapa kendala tersebut menjadikan capaian kunjungan posbindu di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungo I tahun 2017 sebesar 5,7% (standar SPM 100%).Kesimpulan: Posbindu PTM rutin dilakukan setiap bulan. Berdasarkan evaluasi menggunakan metode CIPP bahwa pelaksanaan Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesas Muara Bungo I belum optimal. Diperlukan perhatian dan campurtangan lintas sektor yang diprakarsai langsung oleh Bupati Bungo.Kata kunci: evaluasi program; penyakit tidak menular; posbindu PTM

Page 1 of 1 | Total Record : 9