cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chandra
Contact Email
Chandra
Phone
-
Journal Mail Official
publisia.jopad@unmer.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Published by Universitas Merdeka Malang
ISSN : 25412515     EISSN : 25412035     DOI : -
Core Subject : Health, Social,
Public Health Social Sciences
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, with registered numbers ISSN 2541-2515 (print) and 2541-2035 (online) is a multidisciplinary journal published by the Public Administration Department - Faculty of Social and Political Sciences, University of Merdeka Malang. The purpose of this publication is to discuss the conceptual or concepts and research results that have been achieved in the field of public administration and policy. The main focus of Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik is problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning.
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 18, No 1 (2014): April" : 14 Documents clear
KONSTRUKSI SOSIAL DALAM GLOBALISASI; INDEPENDENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DIANTARA KORPORASI DAN CIVIL SOCIETY Chandra Dinata
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 18, No 1 (2014): April
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.955 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v18i1.2028

Abstract

Globalisasi mampu untuk merubah mindshet satu negara untuk menganut sistem liberal dalam perekonomian. Kebijakan-kebijakan negara yang dihasilkan mengarah pada kepentingan korporasi dengan dalih investasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu guna memperlancar kepentingan korporasi, negara-negara maju baru berkembang di setting untuk menjadi negara ”bergantung” dengan setumpuk hutang untuk percepatn pembangunan dinegara tersebut. Ketergantungan yang diciptakan mampu memberikan efek kejut bagi negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara tentunya lebih berpihak pada kepentingan korporasi (pemilik modal). Dengan demikian, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh negara sangat sulit diimplemenasikan. Hal ini harus dikembalikan kepada jati diri bangsa secara kaffah sebagaimana dicita-citakan oleh founding father bangsa dengan jalan mengembalikan marwah yang terkoyak oleh globalisasi tanpa filter.
KEBIJAKAN INDUSTRI FARMASI DI TENGAH GEMPURAN PRAKTEK KAPITALISME Ratna Dwi Novitasari
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 18, No 1 (2014): April
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.106 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v18i1.2029

Abstract

Praktek kapitalisme merambah pada segala aspek kehuidupan masyarakat global dan mampu menciderai keberpihakan negara terhadap rakyatnya. Dalam industri kesehatan misalnya, kebijakan-kebijakan ke-farmasi-an yang diselenggarakan oleh negara mengarah pada kepentingan pasar. Kebutuhan-kebutuhan atas obat-obat berkualitas mengacu pada kepentingan pasar. Dengan demikian, “pasar” menjadi aktor utama dalam industri farmasi dalam negeri. Minimnya kualitas layanan kesehatan yang diberikan negara kepada  masyarakat semakin menguatkan asumsi bahwa negara sedang absen dalam melindungi hak-hak dasar warga negara seperti kesehatan. Negara lebih menggantungkan diri kepada para pasar yang memainkan kualitas dan harga obat-obatan yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang negara. Dengan demikian masyarakat miskin akan lebih dekat dengan segala sumber penyakit yang siap menyerang kapan dan dimana saja
KESENJANGAN SOSIAL: KOLONIALISME PENDIDIKAN MENGIKIS TERWUJUDNYA WALFARE STATE Ahsani, Retno Dewi Pramodia
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 18, No 1 (2014): April
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.808 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v18i1.2030

Abstract

Pendidikan merupakn hak dasar yang harus terpenuhi oleh setiap warga negara, oleh sebab itu pendidikan menjadi indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan satu masyarakat di satu negara. Dewasa ini, pendidikan yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat membuka jurang pemisah yang dalam untuk msyarakat menjangkaunya. Tingginya biaya pendidikan membuktikan bahwa pendidikan telah dokomodifikasi oleh negara, dan negara selalu ”membuang muka” ketika masyarakat tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas. Atas kondisi komodifikasi pendidikan, maka masyarakat yang berada dalam kelompok yang kurang mampu tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas dikarenakan biaya yang tinggi. Atas kondisi ini, negara seharusnya hadir memberikan ruang-ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan murah dan berkualitas, sebagai bentuk implementasi amanh konstitusi
MANAJEMEN KARIR PADA JABATAN FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN KEHUTANAN RI Wahyu Tri Kuncara
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 18, No 1 (2014): April
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.903 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v18i1.2031

Abstract

Agenda reformasi birokrasi yang diterapkan dilingkungan kementerian kehutanan Republik Indonesia memasuki babak baru dengan menggunakan metode restrukturisasi organisasi berbasis pada Personal Assesment Center (PAC) yang menjadi sumber dan pondasi bagi penempatan jenjang karir pegawai. Karir pegawai sangat ditentukan oleh kapasitas serta prfesionalisme pegawai dalam menjalankan fungsi-fungsinya selaku aparatur negara. Dengan demikian, menggunakan model PAC mampu mendorong para pegawai untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan fungsinya tersebut.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2: Oktober 2025 Vol. 9 No. 2: OKTOBER 2024 Vol 9, No 1: APRIL 2024 Vol 8, No 2: Oktober 2023 Vol 8, No 1: April 2023 Vol 7, No 2: Oktober 2022 Vol 7, No 1: April 2022 Vol 6, No 1 (2021): Volume 6 No 1 April 2021 Vol 6, No 2: Oktober 2021 Vol 6, No 1: April 2021 Vol 5, No 1 (2020): PJIAP Vol. 5 (1) April 2020 Vol 5, No 2 (2020): Oktober 2020 Vol 5, No 2: Oktober 2020 Vol 5, No 1: April 2020 Vol 4, No 1 (2019): April 2019 Vol 4, No 2: Oktober 2019 Vol 4, No 2 (2019): Oktober Vol 4, No 1: April 2019 Vol 3, No 2 (2018): Oktober Vol 3, No 2: Oktober 2018 Vol 3, No 1: April 2018 Vol 2, No 1 (2017): April 2017 Vol 2, No 2: Oktober 2017 Vol 2, No 2 (2017): Oktober Vol 2, No 1: April 2017 Vol 20, No 1 (2016): April 2016 Vol 1, No 2 (2016): October 2016 Vol 1, No 1 (2016): April 2016 Vol 1, No 2: October 2016 Vol 1, No 1: April 2016 Vol 18, No 1 (2014): April 2014 Vol 18, No 1 (2014): April More Issue