cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 15, No 2 (2020): December" : 30 Documents clear
Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP Wemby Adhiatma Satrio Prayogo
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.22402

Abstract

Penghinaan terhadap Kepala Negara atau Presiden dan/atau Wakil Presiden kembali dihadirkan dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana versi Agustus 2019. Tentu hal ini menimbulkan kegamangan atas ketentuan tersebut yang sebelumnya pernah dicabut melalui proses negative legislation oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 13-22/PUU-IV/2006. Melalui riset ini penulis menitik beratkan tinjauan pada konsep kriminalisasi kejahatan dan konsep pidana serta pemidanaan yang dirumuskan pada pasal tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain kriminalisasi tindak pidana penghinaan presiden dan/atau wakil presiden sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini disertai dengan  alasan hukumnya, konsep pidana pada pasal  tersebut juga tidak selaras dengan 4 (empat) misi pembentukan hukum pidana nasional yaitu misi dekolonialisasi hukum pidana, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi hukum pidana terhadap berbagai perkembangan baru dibidang hukum pidana. Konsep pemidanaan yang dituangkan juga jauh dari semangat restorative justice sebagai tujuan pemidanaan. The defamation to the President and Vice President represented in the criminal law draft in August 2019. This criminalization created uncertainty over the provision that had previously been revoked through the Constitutional Court's negative legislation in the ruling No. 13-22 / PUU-IV / 2006. This study reviews the concept of criminalization and the concept of crime and punishment formulated in the article. This study concludes that criminal acts that insult the President or vice president are no longer relevant to the current conditions. The criminal concept in the article is also not in line with the 4 (four) missions for the formation of national criminal law. They are the decolonization, democratization, consolidation of criminal, and adaptation and harmonization of criminal law. The concept of punishment also far from the spirit of restorative justice as a goal of punishment.
Deviasi Hukum dan Moral dalam Sistem Regulasi dan Pelayanan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan Saharuddin Daming
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.23932

Abstract

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus menjadi bagian penting dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Karena itu, pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 mengamanatkan bahwa pemerintah harus mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu. Untuk maksud tersebut, lahirlah Undang-undang No 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, disusul Undang-undang No 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan regulasi tersebut, maka Negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan sosial akan mengoptimalkan layanan sebaik-baiknya demi terwujudnya pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat. Karena itu tulisan ini akan meneliti bentuk deviasi dalam sistem layanan yang menghambat optimalisasi dalam melaksanakan pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat, selain itu, juga mengkaji perbandingan antara sistem layanan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan dengan asuransi kesehatan pada umumnya.Health is a basic need as well as an important part of human rights that must be fulfilled by the state. Therefore, article 3 of Law Number 36 of 2009 mandates that the government must realize the highest degree of public health as an investment for the development of socially and economically productive human resources.  National social security system is a state program that aims to provide certainty of protection and social welfare for all people as mandated in Article 28H paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) and Article 34 paragraph (1) and paragraph (2) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, in the Decree of the People's Consultative Assembly Number X / MPR / 2001, the President was assigned to establish a national social security system in order to provide a more comprehensive and integrated social protection for the people.For this purpose, Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System was born, followed by Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Organizing Bodies. Based on these regulations, the State through Social Security Organizing Bodies for health will optimize the best possible services for the realization of the fulfillment of the right to health for the community. Therefore this paper will examine the form of deviations in the service system that inhibits the optimization in implementing the fulfillment of the right to health for the community, in addition, it also examines the comparison between the service system in the health Social Security Organizing Bodies with health insurance in general
Penghindaran Pajak Dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang Nindi Achid Arifki; Ilima Fitri Azmi
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.18667

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tindakan penghindaran pajak terhadap ketentuan formil tindak pidana pencucian uang secara yuridis. Penghindaran Pajak sendiri merupakan subsistem pada objek Tindak Pidana Pajak yang pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana tercantum dalam peraturan perpajakan. Kerugian pada pendapatan negara merupakan bagian dari konsep kerugian keuangan negara baik yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun dalam lingkup Hukum Keuangan Negara. Adanya kerugian pada pendapatan negara dalam tindak pidana perpajakan memunculkan suatu diskursus terkait peruntukan atas hasil kerugian pendapatan negara oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan penelusuran preskripsi doktrinal serta pendekatan peraturan perundang-undangan, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penghindaran pajak dalam diskursus tindak pidana pencucian uang pada konstruksi hukum tindak pidana pajak sebagai Predicate Crime. Kesimpulan yang diperoleh adalah menempatkan kegiatan penghindaran pajak sebagai kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana pajak dan TPPU karena 2 argumen pokok yaitu sifat dan bentuk dari penghindaran pajak, selain itu dalam penegakan hukum TPPU dan Tindak Pidana Pajak dalam prosesnya menggunakan asas concursus realis dalam memaknai Predicate Crime dan Derivatif Crime. This article aims to study tax avoidance towards formal requirements of money laundering crime juridically. Tax Avoidance is a subsystem on the object of Tax Crimes, which basically can cause losses to state revenues as stated in tax regulations. Losses on state revenues are part of the concept of loss of state finances, whether regulated in the Corruption Act or within the scope of State Finance Law. The loss of state income in tax crimes raises a discourse regarding the allocation of the results of a loss of state income by the perpetrators of Money Laundering (TPPU). Using the normative juridical method using the search for doctrinal prescriptions and the Statute approach, this paper attempts to examine tax avoidance in the discourse of money laundering in the legal construction of tax crimes as the Predicate Crime. The conclusion obtained is to place tax avoidance activities as activities related to tax crime and TPPU because of two main arguments, namely the nature and form of tax avoidance, in addition to the TPPU law enforcement and Tax Crime in the process using the realist concursus principle in interpreting the Predicate Crime and Derivative Crime. 
Kebijakan Kriminal Non Penal Dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif melalui Internet) Cahya Wulandari
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.23650

Abstract

The rapid development of information technology, especially related to the use of the internet, having a positive and negative impact. The negative impact of the use of technological developments and the spread of negative content encourages a non-criminal criminal policy through techno prevention. The use of various internet programs and applications that have been created by Kemenkominfo become one form of non-criminal policy through efforts to use techno prevention in overcoming the spread of negative content. Techno prevention forms include Internet Sehat dan Aman (INSAN), Internet Cerdas Kreatif dan Produktif (INCAKAP), software Whitelist Nusantara, Family Link application, YouTube Kids, Dinner Time, MamaBear, Bandwidth throttling, and a number of say no to hoax fanpage and discussion groups, Trend Micro Online Guardian, YouDiligence, Avira Social Network Protection and STOPit.  Pesatnya perkembangan teknologi informasi khususnya terkait dengan penggunaan internet selain memberikan dampak positif juga memberi dampak negatif. Dampak negatif dari penggunaan perkembangan teknologi dan adanya penyebaran konten negatif mendorong suatu kebijakan kriminal non penal melalui techno prevention. Penggunaan berbagai program dan aplikasi internet yang telah diciptakan oleh Kemenkominfo menjadi salah satu bentuk kebijakan kriminal non penal melalui upaya penggunaan techno prevention dalam penanggulangan penyebaran konten negatif. Bentuk techno prevention diantaranya, program Internet Sehat dan Aman (INSAN), Internet Cerdas Kreatif dan Produktif (INCAKAP), software Whitelist Nusantara, aplikasi Family Link, YouTube Kids, Dinner Time, MamaBear, Bandwidth throttling, dan sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, Trend Micro Online Guardian, YouDiligence, Avira Social Network Protection dan STOPit.
Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah Edward James Sinaga
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.23717

Abstract

Indonesia memiliki wilayah daratan dan lautan yang sangat luas, untuk itu perlu dilakukan penataan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun masyarakat masih kurang peduli dan belum memahami esensi penataan ruang. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penataan ruang dan peran masyarakat, serta upaya yang harus dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah memberikan peran bagi masyarakat secara optimal, dan komprehensif terhadap keterlibatan masyarakat. Reforma agraria dikatakan berhasil jika dapat mempersempit jurang kesenjangan antar kelas dan antar sektor. Reforma agraria yang dijalankan pemerintah bergantung pada tingkat respons terhadap penataan ruang dan peran masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, antara lain dengan mempersiapkan peraturan yang lebih operasional, berupa pedoman pelibatan peran masyarakat dalam penataan ruang yang lebih teknis dan rinci, serta mudah dipahami. Indonesia has vast land and sea area, so it is necessary to arrange it to be utilized as much as possible for prosperity. Indonesia has enacted Law Number 26 /2007 on Spatial Planning. However, the public still does not care and understand it. The research uses a normative legal approach to explain various applicable laws and regulations relating to spatial planning and the community's roles. The implementation of regional spatial planning is inseparable from the role of land stewardship, which is a sub-system of spatial planning in realizing spatial plans for the benefit of the community somewhat. Spatial planning carried out by the government depends on the level of response and the role of the community. Efforts that need to enhance the role of the community in spatial planning, among others, are by preparing more operational regulations, in the form of guidelines for involving the community's role in spatial planning that is more technical and detailed, and easy to understand.
Analisis Hukum Kedaulatan Digital Indonesia Siti Yuniarti; Erni Herawati
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.18293

Abstract

AbstrakPerkembangan TIK, khususnya internet, memunculkan berbagai aktivitas melalui ruang siber (cyberspace) yang memunculkan manfaat dan resiko secara bersamaan. Dalam perspektif negara, pemanfaatan TIK dapat dioptimalkan untuk menjalankan fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Guna mendorong pemanfaatan dalam ruang siber secara optimal, diskusi mengenai kedaulatan negara dalam ruang siber menjadi salah satu pertanyaan mendasar. Penegakan kedaulatan digital oleh negara kerap pula diperlukan untuk meminimalisasi efek negatif yang timbul pada lingkup politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan nasional. Olehkarenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kedaulatan digital diinterprestasikan oleh Indonesia melalui instrumen pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian tahap awal yang memerlukan penelitian lanjutan. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian awal ini menyimpulkan bahwa dalam rangka pembentukan kedaulatan digital oleh negara, Indonesia saat ini memusatkan pada pembentukan cyber territory dan sumber daya manusia sebagai langkah awal untuk membangun kedaulatan digital. Namun, Indonesia belum memiliki regulasi pada level undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi.The development of ICT's, especially the internet, has led to various activities through cyberspace that has generated benefits and risks simultaneously—from a state's perspective, using ICTs to carry out the state's function in externalizing the welfare's society. To optimize cyberspace's utilization, the discussion on state sovereignty in cyberspace is one of the fundamental questions. The state's enforcement of digital sovereignty is often needed to minimize the adverse effects on political, social, economic, cultural, and national security. Therefore, this research goal is to analyze how Indonesia interprets digital sovereignty through government instruments. This research is early-stage research that requires further research. This preliminary study concludes that Indonesia is currently focusing on developing cyber territory and human resources as a first step to develop Indonesia's digital sovereignty. However, the protection of personal data has not been covered by a specific personal data act at this moment.
Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-undang bidang Lingkungan Hidup) Mahrus Ali
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.23833

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan penal mengenai kriminalisasi terhadap korporasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa hanya UU PPPH dan UU PPLH yang mengatur tentang tindak pidana oleh korporasi dengan mengadopsi doktrin identifikasi dan teori pelaku fungsional. Kriteria penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya ditemukan pengaturannya di dalam UU PPLH, yaitu sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori strict liability perlu diadopsi terutama untuk delik-delik yang bergantung kepada persyaratan administratif. Keempat UU yang diteliti mengatur sanksi pidana bagi korporasi meskipun ancaman pidananya bervariasi dan relatif berat. Sayangnya, ketentuan tersebut tidak diikuti dengan aturan pelaksanaan pidana sehingga berpengaruh kepada penerapan aturan tersebut di tahap aplikasi karena pelaku lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada membayar denda. This research is aimed at analyzing penal policy on criminalization against corporation in the Laws related to environment. By using normative legal research accompanied by statutue and conceptual approaches, this study reveals that offense to corporation is only formulated in both Illegal Logging Act and Environmental Protection and Management Act (EPMA) adopting doctrine of identification and functioneel daaderschap. Meanwhile, only EPMA that formulates the criteria for corporate official to be criminally liability for the offense as long as he acts as a functional position in the corporate structure. It is also suggested to adopt strict liabity for administrative dependent of criminal law. All Acts determine the criminal sanction for the petpetrators in the various severity of punishment. This study also found that the strafmodus for fine in those Acts was not formulated. Hence, they prefer to choose short imprisonment then that of fine. This will give impact to the application of the provision.
Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP Bahari Sanjaya; Muladi Muladi; Ratna Kumala Sari
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.23013

Abstract

KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum karena KUHP masih menganut asas “universitas delinquere non potest”. Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Namun, peraturan tersebut menimbulkan ketidakkonsistenan dalam regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) )dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang mengakibatkan ketidakseragaman dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyebab dan dampak inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan adanya inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU, karena di dalam KUHP masih tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga dampaknya adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. The Criminal Code does not recognize corporations as a legal subject because the Criminal Code still adheres to the principle of "university delinquent non-potest". Criminal liability arrangements for corporations are only known in-laws and regulations outside the Criminal Code. However, these regulations cause inconsistencies in the regulation of corporate criminal liability as in Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication (Corruption Law) and Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering (PPTPPU Law) which results in non-uniformity in criminal liability towards the corporation. This study aims to analyze and describe the causes and effects of inconsistencies in the regulation of corporate criminal responsibility in the Corruption Law and the PPTPPU Law. The approach used to study this problem is the statutory approach. This study shows that there are inconsistencies in the regulation of criminal liability towards corporations in the Corruption Law and the PPTPPU Law. The character of economic crime is increasingly complex, which affects the regulation of corporate criminal responsibility, including politics and the background of the birth of laws in the economic field. The impact is a disparity judge's decision in issuing a decision against a corporation that commits a criminal offense.
Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstagdigheden) dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit Etty Mulyati
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.19527

Abstract

Perjanjian kredit perbankan dalam praktik dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank sebagai pihak yang dominan, sedangkan pihak debitur hanya dapat menyetujuinya dan dengan terpaksa menerima semua persyaratan yang sudah dibakukan oleh pihak bank. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian baku, dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan dan pihak yang kedudukannya lebih rendah akan mengalami keadaan yang kurang menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penyalahgunaan keadaan dalam kesepakatan perjanjian kredit perbankan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyalahgunaan keadaan tidak hanya berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian. Debitur yang sangat membutuhkan dana, sebagai pihak yang berada dalam keadaan darurat dapat dengan terpaksa menyetujui isi perjanjian kredit walaupun persyaratannya sangat memberatkan, sementara pihak bank secara ekonomi dan psikologis mempunyai kedudukan yang lebih kuat. Di Indonesia penyalahgunaan keadaan belum diatur secara jelas dalam KUHPerdata. Diperlukan adanya perubahan dan pengembangan KUHPerdata terkait penyalahgunaan keadaan agar terjadi keseimbangan antara penerapan asas kebebasan berkontrak dan penerapan asas kepatutan, keadilan dan keseimbangan.
Implementation of Sharia Compliance to Optimize Zakat Governance in the Frontier and Outermost Regions in Indonesia Nurfahmi Islami Kaffah; Heru Susetyo
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.24162

Abstract

This research is a juridical and empirical study about the implementation of sharia compliance based on Law no. 23 the year 2011 on the Management of Zakat. BAZNAS, as the zakat management authority under the government, must implement good governance based on Islamic Sharia principles, trustworthiness, benefit, justice, legal certainty, integrated and accountability as a mandate from the zakat regulation. Sharia compliance is the main aspect in the management of zakat which consists the rules and the principles of sharia are essentially listed in the Qur’an, Hadith and developed in zakat fiqh related to principles of collecting and management of zakat, such as subject dan object of zakat, nisab and haul and the utilization and empowerment of zakat property. This study discusses the regulatory aspects of sharia compliance in the management of zakat, sharia principle in the operation of zakat, the stakeholders, indicators, reporting and auditing systems, and the benefits of implementing sharia compliance in zakat management. The research field was conducted in six ProvinceS in Indonesia (Aceh, West Nusa Tenggara, East Kalimantan Province, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, Gorontalo). The implementation of sharia compliance in zakat institutions began to be effective in 2018 after the Decree of the Ministry of Religious Affairs Number 733 in 2018 concerning sharia audit guidelines for zakat management reports. The implementation of sharia compliance has a positive correlation with the implementation of good governance in the management of zakat institutions because it is associated with increased accountability and responsibility of zakat institutions. Sharia compliance is a strategic issue in achieving best practices in the management of zakat institutions, especially in ensuring legal certainty and trust in the community to optimize the empowerment of zakat in Indonesia.

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue