INTEGRALISTIK
Integralistik is a peer reviewed journal that covers the fields of scientific knowledge or academic that civics education studies. The Integralistik is a academic journal that centered in citizenship studies i.e. civic education (curriculum, teaching, instructional media, and evaluation), political education, law education, moral education, and multicultural education.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Konsep Kebijakan Disaster Recovery Plan (Drp), Dalam Rangka Ketahanan Nasional ]]>
<![CDATA[Sutejo, Bambang]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25271
<![CDATA[Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menempatkan pulau jawa pada level teratas sebagai pulau yang paling rawan terjadi bencana pada tahun 2012. Penyusunan Disaster Recovery Plan (DRP) dan pembangunan Disaster Recovery Center (DRC) bagi Pusat Data Pemerintah dipandang perlu segera dilaksanakan mengingat Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menginginkan e-government terimplementasi dengan baik di Indonesia. Jurnal ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana membangun DRP dan DRC agar dapat memperkuat ketahanan Nasional.]]>
<![CDATA[Upaya Meningkatkan Pemahaman Epistemologis Pancasila di Perguruan Tinggi ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Danang]]>;
<![CDATA[Hastangka, Hastangka]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25734
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi dan pemetaan mahasiswa dalam memahami Pancasila. Fokus perhatian dalam kajian dan penelitian ini diarahkan pada pemikiran dan pandangan mahasiswa melalui studi kasus pada mahasiswa di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang Pancasila memiliki dasar-dasar epistemologis yang benar setelah mengalami proses pembiasaan membaca sumber bacaan berupa buku bahan ajar, buku teks, jurnal, penelitian ilmiah, dan artikel media massa tentang Pancasila. Setelah mahasiswa melalukan pencarian informasi, proses perkuliahan dilaksankan dengan model pembelajaran roleplay untuk mensimulasikan proses pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diminta menguraikan tentang makna dan pengertian Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia dengan menggunakan gaya bahasanya sendiri. Hasil proses pembelajaran ini dapat mendorong mahasiswa mampu berfikir secara tepat dalam memaknai dan memahami arti penting Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Upaya meningkatkan pemahaman tentang Pancasila menjadi penting bagi mahasiswa sebagai proses pembentukan karakter bangsa. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat ]]>
<![CDATA[Itasari, Endah Rantau]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25742
<![CDATA[Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak, kewajiban dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Pemerintan Kalimantan Barat telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, hal ini sinyal positif dimana pemerintah daerah khususnya Kalimantan Barat memiliki niat baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya khususnya para penyandang disabilitas dan menjamin hak-haknya sama dengan masyarakat yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini diharapkan memberikan masukan secara konseptual tentang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Barat di dalam melakukan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas]]>
<![CDATA[Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme Dalam Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Dian Esti]]>;
<![CDATA[Afkar, Kardiansyah]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.20853
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang ambiu pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana mekanisme pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan. Hasil dari penulisan artikel ini adalah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan tekhnis pelaksana undang-undang tersebut masih menjadikan pendidikan sebagai hak dari terpidana termasuk pendidikan deradikalisasi terpidana bebas untuk menggunakan haknya tersebut baik untuk mengikuti maupun tidak mengikuti pendidikan deradikalisasi tersebut. Terkait pendidikan deradikalisasi yang dilihat berdasarkan beberapa aspek dalam peraturan perundang-undangan masih perlu adanya reformulasi terhadap ketentuan tersebut dan perbaikan terhadap model pendidikan deradikalisasi yang ada saat ini.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Praktik Pengalaman Beracara pada Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh UPBJJ-UT Semarang ]]>
<![CDATA[Uswatun Khasanah, Dian Ratu Ayu]]>;
<![CDATA[Masduki, Lusi Rachmiazasi]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25016
<![CDATA[Praktik secara langsung dan tatap muka tetap menjadi pilihan favorit mahasiswa pada perguruan tinggi yang menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, dibandingkan dengan praktik/tutorial online. Mahasiswa program studi hukum UT selain diberikan materi teoritis akademis secara mandiri dan terstruktur, juga diberikan pengalaman beracara di pengadilan. Selain praktik dan observasi di lembaga peradilan, mahasiswa juga dibimbing untuk menulis berkas/dokumen yang dibutuhkan dalam proses beracara. Metode penelitian dilakukakan dengan metode kuantitatif dan kualitatif (mix methode) dengan instrumen berupa angket dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari angket/kuesioner dan dari wawancara langsung. Data sekunder dari literasi pustaka buku pedoman PPB dan referensi lainnya. Hasil yang diperoleh yaitu pelaksanaan PPB secara tatap muka sejauh ini sudah dipandang bagus oleh mahasiswa yang telah melaksanakan PPB, tetapi ada beberapa aspek yang harus dibenahi sebagai evaluasi dalam membuat program pada semester berikutnya.]]>
<![CDATA[Membumikan Ecology Citizenship Melalui Pengetahuan Tentang Isu Lingkungan : Pengembangan Tenaga Panas Bumi Indonesia ]]>
<![CDATA[Gunawati, Dewi]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25014
<![CDATA[Latar belakang penelitian adalah: a). Dampak eksploitasi energi fosil menyebabkan kepunahan energi, diperlukan alternatif energi sebagai solusi , Salah satu bentuk alternatif energi adalah geotermal yang dalam tataran yuridis ditemukan masalah dan kendala dalam implementasi kebijakan geotermal , dalam tataran sosiologis terdapat masalah  penolakan warga masyarakat terhadap rencana pemanfaatan atau ekstraksi panas bumi (geotermal) yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sebagaimana terjadi di Kawasan Perlindungan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan di Lereng Gunung Lawu, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Penolakan dilatar belakangi karena dampak yang ditimbulkan oleh ekstraksi mampu merusak biodiversity dan ancaman terhadap penghidupan warga masyarakat disektor pertanian. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan mengapa warga negara harus memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan geotermal sebagai upaya membangun warga negara ekologis. Metode penelitian: Penelitian doktrinal. Jenis penelitian deskriptif, eksploratif dan evaluatif. Hasil Penelitian: alasan mengapa warga negara harus memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan geotermal sebagai upaya membangun warga negara ekologis adalah bahwa: 1). Pengetahuan atas isu lingkungan yang mencakup hakekat, asal muasal pembentukan dan ruang lingkupnya merupakan dasar bagi masyarakat untuk membentuk sikap dan watak, tindakan untuk menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan secara bertanggung jawab. 2). Sebagai implementasi dari prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa penikmatan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang sama bagi generasi sekarang dan yang akan datang merupakan perwujudan prinsip keadilan yang harus dipahami oleh warga negara ekologi yaitu warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya alam. 3). Dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan mensyaratkan prinsip pengelolaan yang menjunjung harmoni tujuan ekonomi, sosial dan ekologi.]]>
<![CDATA[Konsep Kebijakan Disaster Recovery Plan (Drp), Dalam Rangka Ketahanan Nasional ]]>
<![CDATA[Bambang Sutejo]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25271
<![CDATA[Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menempatkan pulau jawa pada level teratas sebagai pulau yang paling rawan terjadi bencana pada tahun 2012. Penyusunan Disaster Recovery Plan (DRP) dan pembangunan Disaster Recovery Center (DRC) bagi Pusat Data Pemerintah dipandang perlu segera dilaksanakan mengingat Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menginginkan e-government terimplementasi dengan baik di Indonesia. Jurnal ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana membangun DRP dan DRC agar dapat memperkuat ketahanan Nasional.]]>
<![CDATA[Upaya Meningkatkan Pemahaman Epistemologis Pancasila di Perguruan Tinggi ]]>
<![CDATA[Danang Prasetyo]]>;
<![CDATA[Hastangka Hastangka]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25734
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi dan pemetaan mahasiswa dalam memahami Pancasila. Fokus perhatian dalam kajian dan penelitian ini diarahkan pada pemikiran dan pandangan mahasiswa melalui studi kasus pada mahasiswa di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang Pancasila memiliki dasar-dasar epistemologis yang benar setelah mengalami proses pembiasaan membaca sumber bacaan berupa buku bahan ajar, buku teks, jurnal, penelitian ilmiah, dan artikel media massa tentang Pancasila. Setelah mahasiswa melalukan pencarian informasi, proses perkuliahan dilaksankan dengan model pembelajaran roleplay untuk mensimulasikan proses pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diminta menguraikan tentang makna dan pengertian Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia dengan menggunakan gaya bahasanya sendiri. Hasil proses pembelajaran ini dapat mendorong mahasiswa mampu berfikir secara tepat dalam memaknai dan memahami arti penting Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Upaya meningkatkan pemahaman tentang Pancasila menjadi penting bagi mahasiswa sebagai proses pembentukan karakter bangsa. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat ]]>
<![CDATA[Endah Rantau Itasari]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25742
<![CDATA[Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak, kewajiban dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Pemerintan Kalimantan Barat telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, hal ini sinyal positif dimana pemerintah daerah khususnya Kalimantan Barat memiliki niat baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya khususnya para penyandang disabilitas dan menjamin hak-haknya sama dengan masyarakat yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini diharapkan memberikan masukan secara konseptual tentang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Barat di dalam melakukan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas]]>
<![CDATA[Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme Dalam Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Dian Esti Pratiwi]]>;
<![CDATA[Kardiansyah Afkar]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.20853
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang ambiu pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana mekanisme pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan. Hasil dari penulisan artikel ini adalah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan tekhnis pelaksana undang-undang tersebut masih menjadikan pendidikan sebagai hak dari terpidana termasuk pendidikan deradikalisasi terpidana bebas untuk menggunakan haknya tersebut baik untuk mengikuti maupun tidak mengikuti pendidikan deradikalisasi tersebut. Terkait pendidikan deradikalisasi yang dilihat berdasarkan beberapa aspek dalam peraturan perundang-undangan masih perlu adanya reformulasi terhadap ketentuan tersebut dan perbaikan terhadap model pendidikan deradikalisasi yang ada saat ini.]]>
