JURNAL BERKALA ILMIAH EFISIENSI
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, sebagai media informasi, penelitian dan karya ilmiah dalam bidang Ilmu Ekonomi, Ekonomi Perencanaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Moneter, Ekonomi Publik, Ekonomi Perusahaan dan Ekonomi Keuangan, yang berasal dari para pengajar, alumni, mahasiswa dan masyarakat umum. Jurnal ini terbit minimal tiga kali dalam setahun yaitu pada bulan Pebruari, Juni, Oktober.
Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol 15, No 3 (2015): Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi"
:
19 Documents
clear
KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SORONG
Kambu, Susi;
Rotinsulu, Debby;
Tumangkeng, Steva
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15, No 3 (2015): Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
ABSTRAK Â Krisis moneter yang pernah dialami negara Indonesia pada tahun 1998 mengakibatkan menurunnya penerimaan negara dan terhambatnya pembangunan dalam berbagai sektor. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara salah satunya hanya melalui pajak dan retribusi daerah. Disisi lain, otonomi menuntut kemandirian daerah diberbagai bidang, termasuk kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pembangunan didaerahnya. Kabupaten Sorong, dilihat dari kemandirian pendanaan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan yang bersumber daribantuan pemerintah pusat atau propinsi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemandirian daerah perlu dilihat sejauh mana kontibusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dikabupaten Sorong.Objek penelitian ini adalah Kabupaten Sorong khususnya Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan Mengidentifikasi bagaimana perkembangan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sorong. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007-2013. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Deskriptif Statistik dan Analisis Trend.Hasil Penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif statistik menunjukan bahwa Pajak Daerah Kontribusinya semakin meningkat dan penerimaannya mengalami tren positif dengan slope curam yang menunjukkan penerimaan Pajak Daerah akan meningkat dengan cepat. Retribusi Daerah kontribusinya semakin menurun dam tren penerimaannya juga positif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi peningkatan yang pesat. Â Kata Kunci : Pajak , Retribusi, PAD, Kontribusi dan Trend
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SULAWESI UTARA
Sanggelorang, Septiana;
Rumate, Vekie;
Siwu, Hanly
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15, No 3 (2015): Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
ABSTRAK Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia sangat tergantung pada komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Model analisis yang digunakan adalah berganda, dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu meningkat sebesar 0,870 dan secara statistik signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar -0,438 dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara. Kata Kunci: Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI UTARA SELAMA PERIODE OTONOMI DAERAH 2001-2013
Prok, Kristovel
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15, No 3 (2015): Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
ABSTRAK Provinsi Sulawesi utara merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh factor – factor aktivasi ekonomi seperti penggunaan lahan , angkatan kerja dan investasi swasta. Hal ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan factor – factor aktivasi ekonomi untuk pertumbuhan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh lahan, angkatan kerja dan investasi swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara selama periode Otonomi Daerah Tahun 2001 – 2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistic Sulawesi utara dan instansi – instansi terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa lahan produktif dan investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, penggunaan lahan , Angkatan kerja dan investasi swasta
Analisis Penentuan Sektor Unggulan Atas Dasar Penyerapan Tenaga Kerja Studi Kasus di Kota Manado Tahun 2008-2013
Dedifu, Marshall
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15, No 3 (2015): Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
ABSTRAK  Setiap daerah mempunyai potensi serta keunggulan ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Kemampuan memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Keunggulan atau daya saing suatu sektor ekonomi bukan saja mejadi alat pemacu pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi juga menjadi indikator penting sebagai penciptaan lapangan kerja baru dalam jangka panjang agar mampu meyerap tenaga kerja disuatu daerah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. Dimana Tingkat PDRB dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi sektor ekonomi unggulan dilihat dari pertumbuhan maupun daya saingnya serta peran sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Manado.  Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Location Quotient dan Shift Share. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan teknik analisis Location Quotient didapatkan hasil sebagai berikut; sektor ekonomi yang unggul serta mempuyai keunggulan komparatif dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor industry, sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor keuangan, serta sektor jasa-jasa. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan teknik analisis Shift Share didapatkan hasil sebagai berikut;(1) Perekonomian Kota Manado memiliki pertumbuhan rata-rata yang paling cepat di bandingkan dengan Sulawesi Utara, (2) secara keseluruhan atau total perekonomian regional Kota Manado belum maju di tinjau secara sektoral, (3) secara keseluruhan atau total perekonomian regional Kota Manado memiliki daya saing yang masih rendah terhadap perekonomian Sulawesi Utara, (4) selama kurun waktu 2008-2013 perekonomian Kota Manado mengalami kenaikan absolute atau unggul secara kinerja. Kata Kunci          : Sektor Unggulan,Tenaga Kerja, Location Quotient dan Shift Share
PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP INVESTASI DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Posumah, Ferdy
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15, No 3 (2015): Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
ABSTRAK Kabupaten Minahasa tenggara  merupakan salah satu daerah berkembang dengan tingkat pembangunan intfrastruktur yang cukup tinggi di Sulawesi Utara baik itu dari sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor pertanian. Tingkat pembangunan infrastuktur yang tinggi juga secara tidak langsung akan meningkatkan investai. Hal ini mendorong pemerintah meningkatkan jumlah infrastruktur di kabupaten minahasa tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur sektor pertanian, sektor kesehatan dan sektor pendidikan terhadap investasi di kabupaten minahasa tenggara tahun 2011 - 2013. Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan data sekunder yang diperoleh dari instansi - instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembangunan infrastruktur sektor kesehatan dan sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan pembangunan infrastruktur sektor pertanian berpengaruh terhadap investasi. Kata kunci:     Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Minahasa Tenggara
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN ATAS PEREKAMAN SURAT PEMBERIITAHUAN SPT PADA KANTOR PELAYANA PAJAK (KPP) PRATAMA BITUNG
Huda, Fadila;
Saerang, David;
Elim, Inggriani
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15, No 3 (2015): Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Membayar pajak merupakan kewajiban oleh setiap masyarakat, dan hak pemerintah untuk memungutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai penerapan system informasi perpajakan, kendala dan kesulitan maupun proses mekanisme perekaman SPT dalam penerapan sistem informasi di KPP Pratama Bitung. KPP Pratama Bitung mengaplikasikan mekanisme sistem SIPMOD dan SIDJP pada pertengahan tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan KPP Pratama Bitung dalam memproses dan merekam SPT, meningkat secara signifikan. KPP Pratama Bitung mampu merekam 800 - 900 SPT setiap harinya. Waktu yang dibutuhkan dalam proses perekaman setiap wajib pajak hanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit. Fasilitas drop box memiliki andil yang cukup besar sebagai media pelayanan dari wajib pajak ke petugas TPT. Menjamurnya budaya ketidak jujuran dalam pelaporan pajak serta kesalahan manusia dalam proses perekaman SPT di KPP Pratama Bitung masih sering ditemukan. Kata kunci: Pajak, SPT Masa, SPT Tahunan, Perekaman
EVALUASI MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT.HUTAMA KARYA (Persero)
Sutrimo, Dewi Ramdhani;
Kalangi, Lintje;
Budiarso, Novi
JURNAL BERKALA ILMIAH EFISIENSI Vol 15, No 3 (2015): Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Salah satu pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dimana jika terjadi kesalahan dalam proses tersebut dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak â pihak yang membayarkan penghasilan yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap dan perwakilan luar negeri lainnya. Penelitian ini dilakukan pada PT.Hutama Karya (persero).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Hutama Karya (Persero). Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Hutama Karya telah melaksanakan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi dalam melakukan penyetoran perusahaan terkadang mengalami keterlambatan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan PT. Hutama Karya telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam melakukan pemotongan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan sebaiknya dalam melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU perpajakan, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak. Kata Kunci : Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 23
EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Maitulung, Jeane;
Manossoh, Hendrik;
Tirayoh, Victorina
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15, No 3 (2015): Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Sistem Penerimaan Kas merupakan sistem yang digunakan untuk menata usahakan kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan. Dalam Permendagri No 59 Tahun 2007 sistem penerimaan kas dari pendapatan asli daerah ada prosedur yang harus dilakukan yaitu prosedur penerimaan, prosedur pelaporan dan prosedur pencatatan. Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA)Kabupaten kepulauan sangihe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sistem akuntansi penerimaan pendapatan asli daerah di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Permendagri No 59 Tahun 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian terhadap evaluasi sistem akuntansi penerimaan pendapatan asli Daerah menggambarkan bahwa sistem dan prosedur di Dinas PPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan dengan baik karena masih ada dua prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Â Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Akuntansi, PAD
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN 21 FINAL ATAS PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III (STUDI KASUS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI UTARA)
Sela, Syalomita;
Tinangon, Jantje;
Elim, Inggriani
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15, No 3 (2015): Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai / karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-undang No.10 tahun 1994. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah yaitu kebijakan perubahan tarif pajak penghasilan 21 final atas Pegawai Negeri Sipil golongan III sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. Penelitian yang dilakukan penulis adalah Penelitian kualitatif menurut Herdiansyah adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Pajak Penghasilan 21 yang harus dipotong oleh bendaharawan pemerintah adalah sebesar 5% dari honor golongan III dan 15% dari honor golongan IV dan bersifat final. Namun demikian, pemotongan ini tidak dilakukan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah. Artinya untuk Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah ini jika mendapat honor dari APBN atau APBD, honornya tidak dipotong Pajak Penghasilan 21. Beberapa bentuk dari honorarium dan imbalan lain yaitu berupa honorarium, uang lembur, uang sidang, uang hadir, dan atau imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, tidak termasuk biaya perjalanan dinas. Kebijakan tarif dapat disesuaikan dengan jumlah honorarium yang diterima Pegawai Negeri Sipil yang diberikan berdasarkan setiap jabatan, golongan, dan jenis kegiatan. Dalam pembuatan kebijakan tersebut sebaiknya diikuti dengan pengetahuan mengenai besaran honorarium dan imbalan lain kepada Pegawai Negeri Sipil. Â Kata kunci : Kebijakan,Pajak penghasilan 21 Â
ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PADA KARYAWAN PT. BPR PRIMAESA SEJAHTERA MANADO
Dalughu, Meyliza
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15, No 3 (2015): Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
Publisher : Sam Ratulangi University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Atas dasar tersebut Instansi Pemerintahan dan Perusahaan yang menggaji pegawai atau karyawan wajib menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawannya setiap bulan. Penelitian ini dilaksanakan di PT BPR Primaesa Sejahtera Manado, Tujuan dari Penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado apakah telah sesuai dengan Undang–Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif, dan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah teknik Wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.  Kata Kunci : Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21