Articles
155 Documents
Search results for
, issue
" Vol 1, No 4 (2015)"
:
155 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ]]>
<![CDATA[Tanor, Irene Dwikartika]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi kebijakan E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bolaang Mongondow belum seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Yang menyangkut peran pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan e-Governmnet, Sumber âsumber daya dalam pengelolaan data untuk e-Governmentt, dan sikap pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut George Edward III (1980,1. Dalam Dr. Riant Nugroho âPublic Policyâ, 2010 : 636 ) menyaranakan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, tetapi karena fokus penelitian peneliti hanya mengambil 3 faktor yaitu: komunikasi, sumber â sumber dan sikap. Ternyata yang menjadi masalah dalam penelitian terdapat pada faktor Sumber Daya Manusia yaitu tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian pembuatan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran lambat, kurangnya kedisiplinan pegawai, kurangnya sarana dan prasarana penunjang berupa perangkat komputer dan print yang sering eror atau rusak. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan E-Government ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ]]>
<![CDATA[Tanor, Irene Dwikartika]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi kebijakan E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bolaang Mongondow belum seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Yang menyangkut peran pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan e-Governmnet, Sumber âsumber daya dalam pengelolaan data untuk e-Governmentt, dan sikap pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut George Edward III (1980,1. Dalam Dr. Riant Nugroho âPublic Policyâ, 2010 : 636 ) menyaranakan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, tetapi karena fokus penelitian peneliti hanya mengambil 3 faktor yaitu: komunikasi, sumber â sumber dan sikap. Ternyata yang menjadi masalah dalam penelitian terdapat pada faktor Sumber Daya Manusia yaitu tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian pembuatan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran lambat, kurangnya kedisiplinan pegawai, kurangnya sarana dan prasarana penunjang berupa perangkat komputer dan print yang sering eror atau rusak. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan E-Government ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ]]>
<![CDATA[Tanor, Irene Dwikartika]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi kebijakan E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bolaang Mongondow belum seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Yang menyangkut peran pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan e-Governmnet, Sumber âsumber daya dalam pengelolaan data untuk e-Governmentt, dan sikap pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut George Edward III (1980,1. Dalam Dr. Riant Nugroho âPublic Policyâ, 2010 : 636 ) menyaranakan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, tetapi karena fokus penelitian peneliti hanya mengambil 3 faktor yaitu: komunikasi, sumber â sumber dan sikap. Ternyata yang menjadi masalah dalam penelitian terdapat pada faktor Sumber Daya Manusia yaitu tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian pembuatan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran lambat, kurangnya kedisiplinan pegawai, kurangnya sarana dan prasarana penunjang berupa perangkat komputer dan print yang sering eror atau rusak. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan E-Government ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ]]>
<![CDATA[Tanor, Irene Dwikartika]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi kebijakan E-Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bolaang Mongondow belum seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Yang menyangkut peran pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan e-Governmnet, Sumber âsumber daya dalam pengelolaan data untuk e-Governmentt, dan sikap pemerintah pada implementasi kebijakan e-Government. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut George Edward III (1980,1. Dalam Dr. Riant Nugroho âPublic Policyâ, 2010 : 636 ) menyaranakan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, tetapi karena fokus penelitian peneliti hanya mengambil 3 faktor yaitu: komunikasi, sumber â sumber dan sikap. Ternyata yang menjadi masalah dalam penelitian terdapat pada faktor Sumber Daya Manusia yaitu tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian pembuatan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran lambat, kurangnya kedisiplinan pegawai, kurangnya sarana dan prasarana penunjang berupa perangkat komputer dan print yang sering eror atau rusak. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan E-Government ]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip-Prinsip Good Govenance Di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. ]]>
<![CDATA[Sorongan., Frando Daniel]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Alasan dari pentingnya penelitian ini adalah, pentingnya penerapan good governance dalam setiap sudut pemerintahan di Indonesia, baik skala nasional maupun pedesaan. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengetahaui sejauh mana pemerintah kecamatan kawangkoaan dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance, guna bertujuan memperbaiki sistem birokrasi maupun merevitalisasi berbagai permasalahan di kecamatan kawangkoan. Definisi good governance menurut lembaga Administratif Negara yaitu penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif , dengan menjaga kesinergi interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat (society) Istilah pemerintahan menurut Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin     (2004:51), berasal dari kata dasar pemerintah yang mendapat sisipan âemâ yang berarti â suatu system yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya, atu sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negaraâ. Temuan yang di dapati Penerapan prinsip akuntabilitas di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa , merupakan pertanggungjawaban pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penerapan prinsip daya tanggap di kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, sebagai respon pemerintah Kecamatan Kawangkoan dengan segera terhadap aspirasi masyarakat.dan respon aparatur sudah maksimal.  ]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PENINGKATAN PRSETASI KERJA DI KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ]]>
<![CDATA[Monolimay, Helva Nova]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa ini. Media massa, baik elektronik maupun cetak, seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi, merupakan salah satu motif yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait dengan kepemimpinan. Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Pemimpin memegang peran kunci dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strategi organisasi. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Utara bertujuan untuk mengkaji bagaimana kepemimpinan camat di Dalam Meningkatkan prestasi kerja karena dari hasil pengamatan ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai kecamatan dan dari hasil penelitian menunjukkan kebenaran akan hal tersebut disinilah kepemimpinan camat di uji. Keywords : Kepemimpinan, Camat, Prestasi Kerja ]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara) ]]>
<![CDATA[Sajangbati, James]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepemimpinan merupakan suatu faktor yang paling sering menentukan keberhasilan suatu organisasi pemerintahan, dengan tujuan akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Seorang pemimpin yang baik dapat memberikan motivasi kepada bawahannya untuk dapat bekerja secara maksimal, demi terwujudnya pelayanan publik. Di kecamatan talawaan terindikasi bahwa kepemimpinan camat dalam memberikan pelayanan publik di bidang E-KTP masih sangat lemah, hal ini dibuktikan dengan masih belum efektif dan efisien pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan camat dalam pelayanan publik di bidang pembuatan E-KTP, Dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat dalam memberikan pelayanan publik di Kecamatan Talawaan masih belum efektif untuk meningkatkan semangat kerja aparaturnya, sehingga pelayanan yang diberikan belum memberikan nilai kepuasan di masyarakat Kecamatan Talawaan, sehingga dalam penelitian ini, untuk mendapatkan kualitas pemerintahan yang efektif dan efisien, sangat penting memilih pemimpin yang berkompeten, dan mampu memimpin dibidangnya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kata Kunci: Kepemimpinan, Camat, Pelayanan Publik.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara) ]]>
<![CDATA[Sajangbati, James]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepemimpinan merupakan suatu faktor yang paling sering menentukan keberhasilan suatu organisasi pemerintahan, dengan tujuan akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Seorang pemimpin yang baik dapat memberikan motivasi kepada bawahannya untuk dapat bekerja secara maksimal, demi terwujudnya pelayanan publik. Di kecamatan talawaan terindikasi bahwa kepemimpinan camat dalam memberikan pelayanan publik di bidang E-KTP masih sangat lemah, hal ini dibuktikan dengan masih belum efektif dan efisien pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan camat dalam pelayanan publik di bidang pembuatan E-KTP, Dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat dalam memberikan pelayanan publik di Kecamatan Talawaan masih belum efektif untuk meningkatkan semangat kerja aparaturnya, sehingga pelayanan yang diberikan belum memberikan nilai kepuasan di masyarakat Kecamatan Talawaan, sehingga dalam penelitian ini, untuk mendapatkan kualitas pemerintahan yang efektif dan efisien, sangat penting memilih pemimpin yang berkompeten, dan mampu memimpin dibidangnya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kata Kunci: Kepemimpinan, Camat, Pelayanan Publik.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip-Prinsip Good Govenance Di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. ]]>
<![CDATA[Sorongan, Frando Daniel]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Alasan dari pentingnya penelitian ini adalah, pentingnya penerapan good governance dalam setiap sudut pemerintahan di Indonesia, baik skala nasional maupun pedesaan. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengetahaui sejauh mana pemerintah kecamatan kawangkoaan dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance, guna bertujuan memperbaiki sistem birokrasi maupun merevitalisasi berbagai permasalahan di kecamatan kawangkoan. Definisi good governance menurut lembaga Administratif Negara yaitu penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif , dengan menjaga kesinergi interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat (society) Istilah pemerintahan menurut Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin     (2004:51), berasal dari kata dasar pemerintah yang mendapat sisipan âemâ yang berarti â suatu system yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya, atu sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negaraâ. Temuan yang di dapati Penerapan prinsip akuntabilitas di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa , merupakan pertanggungjawaban pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penerapan prinsip daya tanggap di kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, sebagai respon pemerintah Kecamatan Kawangkoan dengan segera terhadap aspirasi masyarakat.dan respon aparatur sudah maksimal.  ]]>
<![CDATA[KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SELARU ]]>
<![CDATA[Kelmaskosu, Maria Natalia]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di Indonesia kemiskinan sudah terjadi sejak jaman dahulu dimana pemerintah Indonesia tidak dapat menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, bahkan kemiskinan sudah menjadi pekerjaan yang serius untuk pemerintah kita. Banyak cara yang telah dilakukann oleh pemerintah, tetapi untuk menekan atau bahkan mengurangi angka kemiskinan sangatlah sulit. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, ternyata tidak sedikit penduduk yang tergolong miskin. Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari gabungan penduduk di perkotaan, dan di perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah. Upaya- upaya untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pegertian sehari- hari seringkali disebut sebagai upaya âpembangunanâ.Pendek kata, pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program pemerintah khususnya dinas social kabupaten Maluku tenggara barat khususnya di kecamatan selaru. Dari hasi penelitian yang dilakukan memang masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program-program tersebut seperti sumberdaya manusia. Kinerja dinas social masih dipertanyakan lagi.   Keywords : Program, Pemberdayaan, Miskin ]]>
