cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 118 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2017)" : 118 Documents clear
PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN PAALDUA KECAMATAN PAAL DUA KOTA MANADO Tiwa, Juita Lidya; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakLembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu lembaga yang menjadi mitra pemerintah kelurahan/desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, namun pada kenyataannya keberadaan LPM di Kelurahan Paaldua belum melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran LPM Kelurahan Paaldua dalam pembangunan, hasil penelitian menujukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua belum optimal berperan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, hal ini dapat dinilai dari rendahnya kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua dalam merencanakan pembangunan, kemampuan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, dan kemampuan untuk melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pembangunan yang ada di Kelurahan. Rendahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua ini disebabkan oleh: keaktifan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua itu sendiri, dimana ada beberapa pengurus yang sudah toidak lagi berdomisili di Kelurahan Paal Dua, ditambah dengan rendahnya pengetahuan, keterampilan, keahlian sesuai dengan pekerjaan yang diembannya, motivasi pengurus, serta permasalahan klasik yaitu tidak tersedianya dana operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal DuaKata Kunci : Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN TALIKURAN KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA Sunda, Cliff M; Lumolos, Johny; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSumber daya manusia adalah aset atau unsur yang paling unik sekaligus penting diantara unsur-unsur organisasi lainnya. Hal yang membuat Sumber daya manusia disuatu organisasi atau perusahaan unik karena manusia itu sendiri makhluk yang memiliki akal budi,punya kemampuan untuk berkembang, dan memiliki keinginan-keinginan berbeda dengan alat produksi lain yang tidak dapat berkembang kemampuannya serta tidak memiliki keinginan-keinginan. Oleh Karena itu tidak sama dengan alat produksi lain maka pengelolaan manusia pun bersifat unik. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara pada pasal 1 disebutkan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya Aparatur sipil Negara harus bersikap professional dan berintegritas.Penelitian ini menggunakan mentode penelitian kualitatif, dengan teori dari agus dwiyanto mengenai penilaian kinerja yang meliputi : produktivitas, kualitas layanan, akuntabilitas responsibilitas dan responsivitas. Dari hasil penelitian Dari beberapa indicator tersebut, menunjukkan kinerja aparat dalam melaksanakan pelayanan public di Kelurahan Talikuran dapat dikatakan baik.Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik
IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA KANONANG DUA KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Sondakh, Sandi Swivan; Kimbal, Marthen; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBabak baru penyelenggaraan pemerintahan desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan nuansa berbeda pada penyelenggaraan pemerintahan desa dimasa sebelumnya, indikasi meyakinkan adalah dengan dilucurkannya dana yang begitu besar bagi desa, yang tentunya harus diikuti juga dengan tertib administrasinya. Penelitian dilaksanakan di Desa Kananonang Dua Kecamatan Kawangkoan, yang pada beberapa waktu lalu memperoleh predikat desa terbaik dalam pengelolaan administrasi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi administrasi pemerintahan dalam menunjang pembangunan, dengan metode kualitatif dimaksudkan agar dapat lebih menggali permasalahan yang diteliti, informan yang ditentukan pada penelitian ini adalah mewakili pemerintah kecamatan, Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan sudah dalam kategori yang baik, keberhasilan dalam bidang administrasi dapat dicapai sesuai dengan mekanisme yang ada.Kata Kunci: Implementasi, Administrasi Pemerintahan Desa, Pembangunan
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara) Lanto, Jenifer; Rondonuwu, Arpi; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakProgram raskin (program penyaluran beras untuk keluarga miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Penyaluran raskin (beras untuk rumah tangga miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang betujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang difokuskan pada peran pemerintah desa menunjang Kebijakan Program Raskin di Desa Bawoleu dilihat dari aspek keberhasilan pelaksauaan program Raskin, yang meliputi : tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Informan dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Desa dan pengurus serta anggota BPD dan masyarakat (KK). Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan kunci juga dilakukan pengumpulan data-data statistic di kantor desa, dengan mengadakan uraian secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian di Desa Bawoleu Kecamatan Tagulanadang Utara. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program Raskin di Desa Bawoleu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menemui kendala pendataan yang tidak terdata dengan baik, lokasi geografis yang letak Desanya berjauhan yang sulit dijangkau, dan keadaan sumber daya aparat pelaksana di tingkat Desa yang perlu lebih diberdayakan serta prilaku pemimpin yang bersifat subyektif dalam penentuan penerima manfaat dari program raskin.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Kesejahteraan Masyarakat.
KINERJA PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (SUATU STUDI DI DESA DOKULAMO KECAMATAN GALELA BARAT) Maumeha, Mega Elvira; Liando, Daud Markus; Kairupan, Josef Kurniawan
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, desa telah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur seluruh tatanan di desa, termasuk menyusun anggaran ataupun menyusun keuangan desa sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber keuangan desa dari beberapa sumber keuangan desa, dalam penerapannya, ADD diperuntukkan dalam menunjang pemerintah desa untuk menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan desa. Alokasi dana desa di kerjakan oleh pemerintah desa itu sendiri, kinerja pemerintah desa sangat penting dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Pada penelitian ini, kinerja pemerintah desa Dokulamo dalam pengelolaan ADD merupakan objek penelitian ini, untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi mengenai kinerja pemerintah desa.Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Desa, ADD
PERAN WALIKOTA DALAM MENGATASI KONFLIK PEMBANGUNAN MESJID ASY-SYUHADA DI KELURAHAN GIRIAN PERMAI KOTA BITUNG Kere, Debby Natasia; Pati, Agustinus; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pembangunan sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan massyarakat yang berlangsung pada level makro dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti memiliki perbedaan-perbedaan diantaranya suku, agama, rass, dan golongan. Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali menimbulkan massalah sosial dengan adanya kepentingan beberapa individu dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya suatu perbedaan maka sering menimbulkan konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran walikota dalam mengatasi konflik pembangunan mesjid Asy-Syuhada di Kelurahan Girian Permai Kota Bitung. Jenis penelitian yang diguankan adalah jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan Teori dari Wirawan tentang manajemen konflik. Teknik Pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Walikota dalam menyelesaikan suatu konflik masyarakat sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Walikota dengan cara menjadi Konsiliator, Mediator, dan Arbiter dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Manajemen Konflik.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BITUNG DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS KECAMATAN LEMBEH UTARA Liunsili, Herman; Kimbal, Marthen; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasalah yang terjadi di Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara yaitu tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana seperti kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling dan bangunan rumah dinas, kemudian kurangnya sistem gas medik, peralatan medis, obat-obatan. Puskesmas dengan fasilitas yang kurang memadai seperti ini tidak dapat berbuat lebih terhadap masyarakat, seharusnya pemerintah melihat apa yang dibutuhkan masyarakat dalam hal ini penanganan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas mulai ada peningkatan itu terlihat dari fasilitas kesehatan setiap tahunnya ada penambahan, akan tetapi masih ada fasilitas, sarana dan prasarana pada puskesmas ini yang masih belum ada seperti kendaraan ambulans, kendaraan puskesmas keliling, rumah dinas tenaga medis, dan juga obat-obatan dan fasilitas medik yang sering mengalami kekurangan persediaan yang dikarenakan distribusi oleh pihak dinas pendidikan seing mengalami keterlambatan, selanjutnya pemakaian sarana dan prasarana Puskemas mengalami peningkatan, itu dikarenakan sering terjadi kehabisan persediaan misalnya obat-obatan, gas medik dan alat kesehatan habis pakai.Kata Kunci: Peran, Kepala Dinas, Pengelolaan, Sampah.
PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN DI KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makagansa, Mega Hardianty; Pioh, Novie; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPrinsip Otonomi Daerah adalah kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Segala kekayaan daerah baik itu berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia menjadi potensi dan kekhasan tersendiri yang dimiliki daerah dan hal inilah yang menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan arah dan kebijakan dalam merencanakan segala kebutuhan guna pengembangan daerahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayana Publik Pasca Pemekaran di kecamatan Tahuna Barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah pemekaran terdapat pengaruh yang signifikan antara pemekaran kecamatan dan kondisi pembangunan infrastruktur, dimana setelah pemekaran pembangunan menjadi lebih baik dan cepat,dan juga setelah pemekaran terdapat pengaruh yang signifikan antara pemekaran kecamatan dan kondisi pelayanan publik, dimana setelah pemekaran pelayanan publik menjadi lebih disiplin dan efisien, hal-hal yang mendukung kondisi pembangunan dan pelayanan publik dari faktor pendukung internal yaitu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta dana yang dibutuhkan baik untuk kelancaran pembangunan maupun untuk efektivitas pelayanan publik, sedangkan faktor penghambat dari pemerintah adalah adanya pembangunan lain yang berupa pelabuhan yang menyebabkan perbaikan jalan tertunda, sedangkan pada pelayanan publik setelah pemekaran masyarakat merasa lebih baik hanya saja untuk menuju ke kantor kecamatan masyarakat masih terhambat dengan jalan yang rusak.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pemekaran Kecamatan
PERAN KEPALA PUSKESMAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Di Kecamatan Kepulauan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe) Makatumpias, Steffany; Gosal, T.A.M.Ronny; Pangemanan, Sofia E.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pembangunan kesehatan merupakan bagian Intergral dan terpenting dari pembangunan nasional, tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kamauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu daya saing sumber daya manusia indonesia. Penilaian keberhasilan Puskesmas dapat dilakukan oleh internal organisasi Puskesmas itu sendiri, yaitu dengan “Penilaian Kinerja Puskesmas,” yang mencakup manajemen sumber daya termasuk alat, obat, keuangan dan tenaga, serta didukung dengan manajemen sistem pencatatan dan laporan, disebut Sistem informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Dalam menunjang kinerja Aparatur Sipil Negara agar berjalan optimal dan teratur, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN pada pasal 1 ayat 1 yaitu disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentunkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja untuk dapat berjalan dengan optimal yaitu : faktor individu atau sumber daya manusia, dipuskesmas marore memang ada beberapa orang memiliki latar belakang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dengan jabatan atau pekerjaan yang ditempati. Hal ini sangat berpengaruh dengan kinerja dari individu tersebut, faktor disiplin hal ini sebabkan karena kurangnya kepedulian dan kesadaran pegawai puskesmas dalam pekerjaan. Sikap seseorang yang tidak mau tahu akan kondisi sosial lingkungannya meskipun ia mengetahui apa yang sedang terjadi pada lingkungannya dan faktor fasilitas, untuk melaksanakan tugas, pegawai puskesmas tentunya membutuhkan fasilitas atau peralatan medis yang memadai dalam perjalanan tugasnya, infrastruktur teknis/fisik sarana prasarana yang merupakan kebutuhan dasar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang ada. Kata Kunci : Kepala Puskesmas, Kinerja, Aparatur Sipil Negara
PROFESIONALISME CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIKECAMATAN PULUTAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Manumbalang, Glendy Harris; Kaawoan, Johannis; Nayoan, Herman
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan profesionalisme camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi camat berjalan dengan baik berdasarkan beberapa indicator ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kecamatan. Camat berhasil membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjalankan tugas pemeritahan dengan baik, karena sikap dari seorang camat sangatlah menentukan hasil kerja dari setiap program kerja yang dicapai, baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun Kelurahan/desa. Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Pulutan berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kepemimpinan camat sangat berpengaruh dari hasil pelayanan dari suatu instansi termasuk kecamatan Pulutan.Kata Kunci: Profesionalisme, Penyelenggaraan, Pemerintahan

Page 3 of 12 | Total Record : 118

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue