cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 139 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2019)" : 139 Documents clear
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur) Lepa, Oktavia; Pangemanan, Sofia; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pada penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang merupakan unit terdepan setelah desa dan kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat ditingkat kecamatan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan pertanian. Berbagai peran strategis pertanian yang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan pertanian diharapkan dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Pembangunan pertanian yang dilaksanakan setiap negara berkembang mempunyai perbedaan prinsip yang dilandasi falsafah, hakikat, tujuan, strategi ataupun kebijaksanaan dan program pembangunannya. Namun demikian, pembangunan yang dilakukan negara berkembang secara umum merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan perubahan kearah modernisasi guna meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pembangunan, Pertanian.
PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK (Studi Kasus di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara) Lengkey, Fendi F. F.; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik adalah pertentangan dua atau lebih posisi yang berbeda yang di alami seseorang (pertentangan internal berkenaan dengan motif, keinginan, usaha dan nilai etis) atau yang terjadi antara beberapa pihak atau antar kelompok, Negara dan masyarakat lainnya.Persoalan konflik yang menyangkut kepentingan publik di mana memahami peranan pemerintah di dalamnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merespon persoalan publik adalah sesuatu yang sangat penting. Kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik menjadi titik tekan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan konflik yang setiap waktu terjadi. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pencegahan Dan Penanganan Konflik Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jenis Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori Wirawan tentang manajemen konflik. Teknik pengumpulan data melalui obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan mata dan telinga dari Pemerintah (Bupati) dalam upaya penanganan dan pencegahan konflik dan juga bertindak memfasilitasi hubungan antar lembaga khusus untuk mencapai ketahanan internal dalam masyarakat.Kata Kunci : Peranan, Badan Kestuan Bangsa Dan Politik, Manajemen Konflik.
Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Sipil Negara dalam Penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Lumi, Raymond Verrel; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, standar kualitas pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat sesuai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan, Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan E-Government ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat setempat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan lokal.Kualitas pelayanan prima yang dimaksud yaitu pelayanan yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.dengan melihat bahwa kualitas pelayanan publik Aparatur Sipil Negara dalam penerapan E-Government maka semakin mempermudah akses dari masyarakat karena melihat indikator pelayanan publik yaitu mengenai Produktivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas dan Kualitas Layanan atau Profesionalitas ASN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik ASN dalam penerapan E-Government dan Metode penelitian dan penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Pemerintah, E-Government
Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 di Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan Lariti, Wartini; Niode, Burhan; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 3 dikatakan penyelenggaraan pemilu pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas mandiri; jujur;adil; kepastian hukum; tertib; proporsionall; profesional; akuntabel; efektif dan efesien. Asa tersebut berlaku bagi semua komponen/ elemen yang ada dalam warga negara indonesia termasuk diabilitas dan pemilih pemula yang baru pertama kali memilih. Kegiatan politik bagi pemilih pemula yang pada umumnya terdiri dari siswa SMU atau mahasiswa semester satu pada pilkada tahun 2014 menjadi penting, karena kegiatan ini bukan hanya pada soal bagaimana mencoblos tanda gambar, melainkan kesadaran dan pendewasaan politik yang perlu ditumbuhkan sejak awal. Pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak suara untuk memilih belum sepenuhnya paham terhadap kegiatan dalam pemilihan umum, mereka mungkin saja mengalami kebingungan untuk memilih siapa yang akan dipilih para wakil rakyatnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara dan kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpukan Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku utara tahun 2019, sikap atau perilaku pemilih pemula sangat dipengaruhi oleh factor sosiologis, Psikologi, dan RasionalKata Kunci: Perilaku, Pemilih Pemula, Politik
PROFESIONALISME CAMAT DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN STUDI DI KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Ponggohong, Kinly; Mantiri, Michael; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Pemerintahan sesuai kententuan perundangan yang berlaku. Dalam pemerintahan kecamatan, camat sebagai kepala Kecamatan di harapkan dapat melaksanakan tugas Pemerintah dengan baik demi terciptanya Profesionalisme di Kecamatan. Profesinalisme camat merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya camat dalam melaksanakan Pemerintahan yang telah di tetapkan, karena itu untuk mewujudkan profesionalisme camat membutuhkan kemampuan dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum pelaksanaan Profesionalisme Camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi camat belum berjalan dengan baik berdasarkan dari beberapa indicator seperti Perizinan, Sumber daya manusia serta fasilitas Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan. Camat juga belm berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa dan menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Karena sikap dari seorang camat sangatlah menentukan dari hasil kerja setiap program kerja yang ada di kecamatan yang harus di capai Baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun kelurahan/desa. Pelaksanaan pelayanan di kecamatan pasan belum berjalan dengan baik dan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya, meskipun sudah ada beberapa kemajuan tapi kepemimpinan Camat sangatlah berpengaruh dari hasil pelayanan pemerintahan yang ada di Kecamatan Pasan.Kata Kunci: Profesionalisme, Menyelenggarakan, Pemerintahan.
ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG PROFESSIONAL DI KANTOR KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Mongilala, Mestita; Gosal, Ronny; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etika Pemerintahan sebagai salah satu unsur yang penting untuk terwujudnya birokrasi yang profesional juga mempunyai posisi yang diterminan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu organisasi baik itu keluar maupun kedalam karena perilaku atau etika dari aparatur pemerintah tersebut menjadi sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintahan dan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka mencapai tujuan negara. Atas dasar ini tanpa adanya etika pemerintah dan pemerintahan profesioanal maka tujuan suatu organisasi ataupun lembaga negara tidak akan tercapai dan jika kondisi ini terjadi maka kerugian besar akan ditanggung oleh aparat pemerintah, masyarakat bahakan pada umumnya negara itu sendiri, mengingat salah satu tujuan membentuk pemerintah adalah untuk meningkat kesesejahteraan masyarakat. Lebih penting dari itu bahwa keberadaan satu negara dalam hubungannya dengan negara lain, pengakuan suatu negara yang merdeka itu di dasarkan atas adanya pemerintahan yang berdaulat dan profesional. Hal ini dilihat dari kualitas pelayanan bahakan etika aparat kecamatan passi timur dalam melakasanakan tugas-tugas yang diemban masing-masing aparat yang ada di kecamatan passi timur. Pemerintahan dalam praktek pelaksanaannya selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan baik yang menyangkut organisasi pemerintahannya, pemimpin pemerintahan, masyarakat yang diperintah, maupun implementasi fungsi pemerintahanya, asas pemerintahan, lingkungan pemerintahan, sistem pemerintahan maupun etika pemerintahan, yang kesemuanya menuntut penanganan yang seksama agar tujuan pemerintahan yang telah dicanangkan itu dapat dicapai secara efisien dan efektif. Sejalan dengan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa etika aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawabnya dalam suatu organisasi birokrasi yang profesional sangat menentukan untuk keberlangsungan pemerintahan baik. Untuk itu dalam mewujudkan hal tersebut aparatur pemerintahan harus mendengarkan, merasakan, menaggapi dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat serta tuntutan organisasi, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat.Kata Kunci : Etika Pemerintahan, Birokrasi, Profesional.
Peran Pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam gunung api karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Wilade, Jessica Intansari; Pangemanan, Sofia; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut penjelasan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat banyak masalah yang harus di selesaikan agar daerah atau pemerintahan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Salah satu masalah yang biasanya terjadi adalah bencana alam. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdapat salah satu gunung berapi aktif di indonesia yaitu gunung api karangetang. Dapat dipantau gunung api karangetang setiap tahunnya akan melakukan aktivitas mengeluarkan abu vulkanik ataupun lahar. Karena itu perlu adanya tanggapan serius dari pemerintah dalam bagaimana penanggulangan bencana alam tersebut agar tidak terjadi banyak kerugian. untuk kejadian beberapa tahun yang lalu pemerintah daerah belum mengoptimalkan petunjuk petunjuk mengenai jalur evakuasi dan daerah yang menjadi kawasan rawan bencana dan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat sehingga mengakibatkan resiko tinggi dalam terjadinya kejadian bencana alam gunung api karangetang, serta pemerintah daerah terbilang lambat karena melaksanakan penanggulangan bencana ketika sudah adanya kerugian baik, kerusakan infrastruktur bangunan, jalan, jembatan serta sudah memakan korban jiwa. Maka dari itu fokus dalam penelitian ini menggunakan teori dari Giri Wiarto yang menurutnya penanggulangan bencana terdiri dari tiga fase, yaitu sebelum terjadi bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam gunung api karangetang. Meskipun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat hambatan tetapi pemerintah daerah masih bisa mengupayakan untuk tetap memadai keperluan dalam penanggulangan bencana. diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan pelayanan dalam penanggulangan bencana alam gunung api karangetang karena bencana alam ini bisa terjadi sewaktu-waktu.Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana
PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANACE TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) Lauma, Rahmat; Pangemanan, Sofia; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harapan dengan penerapan good governance yang benar-benar optimal, akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang baik, banyak diantara masyarakat yang membayangkan bahwa dengan memiliki pemerintahan yang baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi rendah, dan pemerintah akan semakin peduli dengan kepentingan masyarakat, mengingat perkembangan good gevernance memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar maka diperlukan sebuah langkah yang strategis untuk memulai praktik good gevernance atau pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pelaksanaan good gevernance terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan pengaruh penerapan good governance terhadap kualitas pelayanan publik, sampel terdiri dari 25 pegawai dan 25 masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa good governance berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik. Besaran pengaruh tiap-tiap variabel good governance secara stimulan hanya mampu mempengaruhi variabel kualitas pelayanan publik sebesar 21,9% sisanya sebesar78,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, dan secara parsial, variabel efektifitas dan efisiensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga hipotesis bahwa semakin tinggi efektifitas dan efisiensi maka semakin baik kualitas pelayanan publik tidak terbukti dalam penelitian ini.Kata Kunci : Good Governance, Kualitas, Pelayanan Publik
STRATEGI DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DALAM PENGEMBANGAN PASAR RAKYAT Karamea, Alfi; Rachman, Ismail; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang, pasar rakyat identikdengan sebuah lokasi perdagangan yang kotor, kumuh dan semrawut. Pihak pengelolapasar terutama dari kalangan aparatur pemerintah dituntut untuk dapat mengubahkesan masyarakat yang terkesan negatif menjadi pasar yang nyaman, aman, rapih, danbersih. Jika Pasar Rakyat tersebut dikelolah dengan baik maka dapat memberikankontribusi terhadap perekonomian Daerah. Perkembangan Pasar Rakyat ini tidakterlepas dari Peran Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha KecilMenengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil Penelitian menunjukanbahwa : 1) strategi Meningkatkan Sarana Pendukung Perekonomian yaitu revitalisaipasar yang dilaksankan oleh Dinas Kabupaten belum berjalan dengan maksimal masihada sebagian pasar yang perlu diperhatikan, 2) Kondisi Sarana dan Prasarana PasarRakyat belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), 3) masih rendahnyakualitas sumbser daya manusia dalam pengelolaan pasar rakyat. Tujuan dari Penelitianini adalah untuk mengetahui Bagaimana Strategi Dinas Perdagangan PerindustrianKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara DalamPengembangan Pasar Rakyat. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitiandeskriptif, dengan mengunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci: Strategi, Pengembangan, Pasar.
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DI KOTA TIDORE KEPULAUAN Samson, M. Sahrul Fikri; Liando, Daud; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Anggota DPRD mengenai legislasi, penguatan kelembagaan dan mengetahui kendala-kendala yang di hadapi DPRD dalam menyusun Peraturan Daerah Inisiatif. Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengunakan Penelitian Lapangan, yaitu peneliti langsung menemui Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan beberapa metodologi yaitu obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Fungsi Legislasi DPRD Kota Tidore Kepulauan masih belum sesuai harapan meski pemahaman mengenai legisasi cukup baik namun pembentuakan Peraturan Daerah Hasil inistiaf DPRD masih jauh dari harapan dimana dalam 4 (empat) tahun DPRD hanya mampu membentuk 7 (tujuh) Peraturan Inisiatif DPRD sedangkan Dalam Penguatan Kelembagaan DPRD Kota Tidore rutin melakukan Bimtek mengenai Legal Drafting. Kemudian kendala-kendala yang mempegaruhi Produksivitas Peraturan Daerah terdiri dari Faktor Individual dan Faktor Institusional, dimana faktor individual yaitu kapasitas Anggota DPRD yang masih minim karena mempuyai latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Kemudian faktor Institusional yaitu minimnya kapasitas Anggota dan tidak adanya database/arsip mengenai Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) pertahun.Kata Kunci : Fungsi Legislasi, DPRD, Peraturan Daerah, Inisiatif

Page 2 of 14 | Total Record : 139

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue