cover
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2: August 2014" : 12 Documents clear
MODEL PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH) Subekti Subekti; Lushiana Primasari
Yustisia Vol 3, No 2: August 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i2.11092

Abstract

AbstractThe aim of the study is to determine the model of traffic settlement through a system of criminal law enforcement or mediation as the criteria used when the system through the enforcement of the criminal law or mediation. Judging from the type of sociological research, including research to take place in the Central Java Police Region. The data used in the primary and secondary. As research material is in the police traffic unit and Central Java Police docket of traffic accidents in the Traffic Unit Police Central Java. The results showed that the Central Java Police region in resolving cases of traffic accidents that result in death, serious injury, minor injuries or material losses using models of settlement through legal means, never use mediation. Cases of traffic accidents that resulted in death investigation report regular use, while resulting in serious injury, loss of light and material used rapid investigation report. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian perkara lalu lintas yakni melalui sistem penegakan hukum pidana atau mediasi serta kriteria yang digunakan apabila melalui sistem penegakan hukum pidana atau mediasi. Ditinjau dari jenis penelitian termasuk penelitian hukum sosiologis dengan mengambil lokasi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Data yang digunakan primer dan sekunder. Sebagai bahan penelitian adalah polisi di Satuan lalu lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan berkas perkara kecelakaan lalu lintas yang ada di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, luka berat, luka ringan maupun kerugian material menggunakan model penyelesaian melalui jalur hukum, tidak pernah menggunakan mediasi. Perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia digunakan berita acara pemeriksaan biasa, sedangkan yang mengakibatkan luka berat, ringan dan kerugian material digunakan berita acara pemeriksaan cepat.Kata kunci: perkara kecelakaan lalulintas, penegakan hukum, mediasi
KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PADA ERA OTONOMI KHUSUS DI ACEH Efendi Efendi
Yustisia Vol 3, No 2: August 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i2.11104

Abstract

AbstractAt the time of the enactment of Act No. 18 of 2001, there is no specific authority granted to Aceh in natural resource management. Everything related to the management of natural resources in Aceh, authorities still follow the general provisions. So the authority in natural resource management is no different with other provinces in Indonesia. But with the enactment of Act No. 11 of 2006 be another condition, because through tis Act Aceh was given huge authority in managing natural resources which include mining consisting of mineral, coal, geothermal, forestry, agriculture, fisheries, and marine good that exist on land or in the ocean. AbstrakPada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, tidak ada kewenangan khusus yang diberikan kepada Aceh dalam pengelolaan sumberdaya alam. Segala yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam di Aceh, kewenangannya tetap mengikuti ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pada umunya. Sehingga kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam tidak ada perbedaan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Tetapi dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 kondisinya menjadi lain, karena Aceh diberikan kewenangan yang begitu luas dalam mengelola sumberdaya alam yaitu meliputi pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan.Kata kunci: Kewenangan, sumberdaya alam, otonomi khusus 

Page 2 of 2 | Total Record : 12