cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 1: April 2016" : 13 Documents clear
PENYAMAAN PERSEPSI DAN KERJASAMA DALAM PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA Widyo Pramono
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8708

Abstract

AbstractLaw enforcement practices in the field of taxation has not yet had a positive correlation between the examination of taxation and the increasing of state revenues from the taxpayer . The double standards applied by the Tax Directorate in addressing abuses of legislation in the field of taxation has often occured. Therefore, it is necessary cohesion between a tax assessment and an enforcementof law on the state revenue optimization. A Such efforts can be made through: firstly, it is necessary to drawn up the characteristics of the violations and irregularities a tax regulation. The perceptions differences between law enforcement officers typically associated classification of administrative violation , crime in the area of taxation , and corruption in the field of taxation. Thus the similarity mindset , understanding and commonality of action in following up on the alleged irregularities in the field of taxation are essentially needed , There is important to do as a first step.whether through administrative action or through the enforcement of criminal law.  Secondly, the integration between the principal tax debt settlement and the criminal justice process. There will be often two different things and seems “face to face” during the criminal proceedings and the principal tax debt settlement. When a taxpayer is processed through the criminal justice mechanisms and sanctions as well as  criminal fines , then at the same time officers issued a tax assessment as the basis of its tax debt collection . Whereas one of the basic elements in determining the losses in state revenues is actually the result of calculation of tax liabilities and tax audit As a result, the issuance of SKP conducted after the criminal justice process , which raises the number of “ tax debts hanging “. AbstrakPeraturan perundang-undangan dan berbagai praktik penegakan hukum di bidang perpajakan ternyata masih belum memiliki korelasi positif antara pemeriksaan di bidang perpajakan dengan peningkatan penerimaan negara dari wajib pajak. Standar ganda yang diterapkan Ditjen Pajak dalam menindaklanjuti pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan seringkali terjadi. Oleh karena itu perlu diupayakan keterpaduan antara pemeriksaan pajak dan penegakan hukum di satu pihak dengan optimalisasi penerimaan negara. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pertama, diperlukan adanya pemetaan terhadap karakteristik pelanggaran dan penyimpangan di bidang perpajakan. Perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum biasanya terkait klasifikasi pelanggaran administrasi, tindak pidana di bidang perpajakan, maupun korupsi di bidang perpajakan. Maka kesamaan pola pikir, pemahaman dan kesamaan tindakan dalam menindaklanjuti adanya dugaan penyimpangan di bidang perpajakan, apakah melalui tindakan administrasi ataukah melalui penegakan hukum pidana menjadi penting untuk dilakukan sebagai langkah awal. Kedua, adanya integrasi antara penyelesaian utang pokok pajak dengan proses peradilan pidana. Selama ini antara proses peradilan pidana dengan penyelesaian utang pokok pajak, merupakan dua hal yang terpisah dan terkadang berhadap-hadapan. Ketika seorang wajib pajak diproses melalui mekanisme peradilan pidana dan dikenakan sanksi pidana berikut denda, maka pada saat itu pula aparat Ditjen Pajak menerbitkan SKP sebagai dasar penagihan utang pajaknya. Padahal salah satu dasar dalam menentukan unsur kerugian pada pendapatan negara, sesungguhnya merupakan utang pajak hasil perhitungan dan pemeriksaan pajak. Akibatnya penerbitan SKP yang dilakukan setelah proses peradilan pidana, justru menimbulkan banyaknya “utang pajak menggantung”.
KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL Yoyon M Darusman
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8732

Abstract

AbstractIntellectual Property Rights as a part of property rights which belongs to human. The word property means ideas, creations, imaginations and thought. One of the intellectual property  rights involves the field of industry (industrial property rights), especially related to technology which is called Invention, Based on legal perspective, it called as Patent. Patent is the exclusive rights which is given by the state to the inventor as the results of its invention in the field of technology, is given for a periode of time  done by   himself or appointed to other parties to do it. Then “Invention” is Inventor idea which is applicated in one activity of problem solving which specific in the  field of technology, as a product, process, or improvement and development product or process. Then the Patent as one of the other Intellectual Property Rights (IPR) has the importance position to the respective holder and getting protection on national and international law. AbstrakHak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari pada hak kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Kekayaan tersebut lahir karena adanya ide, kreasi, imajinasi dan pikiran. Salah satu kekayaan intelektual tersebut dapat dilihat dibidang industri. Khususnya yang berkaitan dengan teknologi yang dalam hal ini disebut dengan paten. Paten merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan permasalahan yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sebagai salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), paten memeliki kedudukan yang sangat penting bagi pemiliknya serta mendapatkan perlindungan dalam kerangka nasional maupun internasional.
PERAN DAN KEDUDUKAN PETANI DALAM SISTEM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Moch Najib Imanullah; Emmy Latifah; Anugrah Adiastuti
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8720

Abstract

AbstractThis study aims to determine the role and position of farmer in the international trading system today. The development of the international trading system has an impact on the shift of food production system and food security policy which ultimately also has an impact on farmer’s role and position in the global market. Evolution of agricultural structures in any periodization provide a clear description of the role and position of farmers in every era to enter the globalization. The globalization era was shaping a more liberal market system so that the role and position of farmers is becoming increasingly difficult in the international trading system. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kedudukan petani dalam sistem perdagangan internasional dewasa ini. Perkembangan sistem perdagangan internasional berdampak pada pergeseran sistem produksi pangan dan kebijakan ketahanan pangan yang akhirnya juga berdampak pada peran dan kedudukan petani di pasar global. Evolusi struktur pertanian dalam setiap periodesasi memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan kedudukan petani pada setiap masanya hingga memasuki era globalisasi. Era globalisasi membentuk sistem pasar yang lebih liberal sehingga peran dan kedudukan petani menjadi semakin sulit dalam sistem perdagangan internasional. 
KARAKTERISTIK KASUS KONSUMEN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENDIRIAN BPSK (BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN) DI WILAYAH MADURA Murni Murni; Erma Rusdiana; Rina Yulianti
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8710

Abstract

AbstractThis empirical legal research aims to describe reality factors that caused not established BPSK (Consumer Disputes Resolution Board) in Madura area. Characteristics of Consumer Disputes in Madura  used as early Informed to mapping the factors inhibited BPSK in Madura. In-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD) was conducted to mapping of  consumer cases characteristic that happened in Madura, furthermore, this research classified factors that caused not established BPSK in Madura. Results of this study mapping the structural and cultural problems is a major cause for the establishment of BPSK. AbstrakPenelitian hukum empiris ini bertujuan untuk menggambarkan realitas faktor-faktor yang menyebabkan tidak berdirinya  BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di wilayah Madura. Karakteristik sengketa konsumen di wilayah Madura dijadikan informasi awal untuk melakukan pemetaan terhadap faktor-faktor yang menghambat adanya BPSK di Madura. Interview mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memetakan karakteristik kasus konsumen yang terjadi di Madura, selanjutnya akan di klasifikasikan faktor-faktor apa saja yang menghambat berdirinya BPSK di Madura. Hasil penelitian ini memetakan problem struktural dan budaya menjadi penyebab utama bagi pendirian BPSK. 
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL Franciscus Xaverius Wartoyo
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8734

Abstract

AbstractGovernment has the legal responsibilities in the implementation of national education system to carry out the mandate set out in Section 31 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 related to the intellectual life of the nation. This is confirmed and applied by The Indonesian Government Regulation 47/2008 regarding compulsory education and Indonesian Government Regulations 48/2008 related to the  funding education of elementary school (SD) to high school (SMP) free made by the government through the School Operational Assistance (BOS) to make the education system based on the national human values and justice according to Pancasila ad realize the human rights set out in the Constitution Indonesian 1945  Article28 c paragraph(1) and Article 28d paragraph (3) stated that every citizen has the right to obtain equal opportunities in government. The free  primary education can not be realized in a fair and equitable for the presence of education autonomy, every area is not the same policies and management education in many schools that are not transparent even still many schools to collect funds for the reason given by the government budget for operational costs is not enough.In addition, the9-year basic education which should be free up to secondary education (high school) born by either the state of infrastructure, teachers’ salaries, electricity, telephone, computer, books, stationery without distinguishing between public and private schools. AbstrakPemerintah memiliki tanggung jawab hukum dalam implementasi sistem pendidikan nasional sebagai amanah (mandat) dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni hak mendapatkan pendidikan yang layak. Mandat tersebut diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar dan Peraturan Pemerintah Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan dari Sekolah Dasar ( SD ) hingga Sekolah Menengah ( SMP ) yang gratis ditanggung oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dalam rangka untuk menciptakan sistem pendidikan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan nasional dan keadilan dalam Pancasila, serta dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia berdasar Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) dimana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pendidikan dasar gratis tidak dapat dicapai secara adil dan merata karena setiap daerah miliki kebijakan dan manajemen pendidikan yang berbeda, adanya ketidaktransparanan sekolah dalam mengelola dana, dan faktor alasan ketidakcukupan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Pendidikan Dasar 9 (sembilan tahun) seharusnya gratis sampai pada Pendidikan Menengah Pertama (SMP) baik dalam hal infrastruktur pendidikan, honor guru, biaya listrik, telepon, pengadaan komputer, buku-buku tanpa ada pembedaan sekolah publik dan sekolah swasta. 
MODEL KAPASITAS BIROKRASI UNTUK PENGEMBANGAN INTEGRITAS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEDAULATAN DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL Isharyanto Isharyanto; Suranto Suranto; Jadmiko Anom Husodo; Adriana Grahani Firdaussy; Andina Elok Puri Maharani
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8722

Abstract

AbstractPerkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) coordinate with the users of irrigation water for other purposes through irrigation area coordination forum. Institutional financing irrigation management by irrigation farmers secaa a whole is still very limited ability to provision of funds operation and maintenance of irrigation networks when compared with the needs of maintenance of irrigation networks managed. The results showed that this indicator is quite good, although not all of them are active in every activity P3A. Some farmers feel that once a member but do not know the activities that will be implemented so that the benefits are still lacking at the farm level.Considering the amount of irrigation service charges under the authority of the local government, in this case the local government bureaucracy, we need a model of partnership with farmers. The main elements are dominant in this model is the behavior of (i) the farming community, (ii) participation of irrigation management, (iii) the physical condition of the irrigation network, (iv) of irrigation water services, and (vi) the management of irrigation networks. AbstrakPerkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melakukan koordinasi dengan para pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi. Pembiayaan pengelolaan   irigasi   oleh kelembagaan   petani  irigasi secaa keseluruhan masih sangat terbatas kemampuan penyediaan dana operasi          dan  pemeliharaan         jaringan irigasi bila  dibandingkan                          dengan kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa indikator ini cukup baik walaupun belum semuanya aktif dalam setiap kegiatan P3A. Sebagian petani merasa  bahwa  pernah  menjadi anggota tetapi tidak tahu kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga manfaatnya masih kurang di tingkat petani. Dengan memperhatikan besaran tuntutan pelayanan irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah, dalam hal ini birokrasi pemerintahan daerah, maka diperlukan model kemitraan dengan petani. Unsur-unsur utama yang dominan dalam model ini adalah perilaku (i) masyarakat petani, (ii) partisipasi pengelolaan irigasi, (iii) kondisi fisik jaringan irigasi, (iv) pelayanan air irigasi, dan (vi) pengelolaan jaringan irigasi. 
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI DAN DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN CLOUD COMPUTING DI INDONESIA Sinta Dewi Rosadi
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8712

Abstract

AbstractThe increasing use of internet technology has spawned new challenges to the protection of privacy and personal data, especially with the increasing practice of collection, use and dissemination of personal data of a person. The lack of specific instruments and regulations will cause of the weakness of the privacy and data personal protection mechanism, especially in the use of cloud computing technology. Cloud computing is a technology that uses the internet and central remote servers to maintain or manage user data. It allows users to use applications without installation so that personal files can be accessed anywhere and anytime through internet access. This technology enables efficiencies by centralizing storage, processing and data memory. However, on the other hand, cloud computing has raised a new legal issue is how could the personal data of the user of cloud computing be protected from a wide range of abuses by the provider of cloud computing and the third party. This legal issue become very significant because if a personal data of the user of cloud computing is misused by the provider or the third party, then it is contrary to human rights, namely the protection of privacy and personal data which has been protected by international, regional, and national instruments. So far, Indonesia has not been having regulation that specifically protect its citizens from the personal data abuse whether committed by governments, private companies or  individuals. Therefore, this study aims to create the concept of adequate regulation in order to provide protection for user of cloud computing services in Indonesia. AbstrakMeningkatnya pemanfaatan teknologi internet melahirkan tantangan baru dalam perlindungan atas privasi dan data pribadi, terutama dengan semakin meningkatnya praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi seseorang. Ketertinggalan instrumen dan regulasi menjadi salah satu pemicu lemahnya mekanisme proteksi terhadap privasi dan data pribadi khususnya dalam penggunaan teknologi cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang menggunakan internet dan server pusat yang jauh untuk menjaga atau mengelola data pengguna. Cloud computing membantu pengguna untuk menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalasi sehingga file pribadi dapat diakses di manapun dan kapanpun melalui akses internet. Teknologi ini memungkinkan efisiensi dengan memusatkan penyimpanan, pemrosesan dan memori data. Namun demikian, di sisi lain, cloud computing telah menimbulkan permasalahan hukum baru yaitu bagaimana data pribadi pengguna cloud computing terlindungi dari berbagai macam pengungkapan dan pendistribusian oleh penyedia jasa cloud computing terhadap pihak ketiga. Permasalahan hukum ini menjadi sangat signifikan karena jika data pribadi seseorang disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu perlindungan terhadap privasi dan data pribadi seseorang yang telah dilindungi oleh instrumen internasional, regional dan nasional. Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus melindungi warga negara dari praktik pemanfatan data pribadi yang sewenang wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun individu. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengguna jasa cloud computing di Indonesia. 
PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTIK MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL Riska Andi Fitriono; Budi Setyanto; Rehnalemken Ginting
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8724

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to formulate a law enforcement mallpractice through appropriate penal mediation approach and provide a win-win solution for the parties involved in the dispute medik.Target khususya that identify, inventory provisions regulating medical mallpraktek in Indonesia. The method used in this paper is a normative juridical method is done by researching library materials or so-called secondary data in the form of positive law. Results showed Forms discussion increasingly complex medical disputes require a model solution that is able to unravel the problems with wider, komprehenship and flexible with the disputing parties involved in the decision-making process; (b) Being able to reduce the number of medical disputes are resolved through litigation / court, so as to reduce the buildup of this case in the courts. Through the Institute of Medical Dispute Resolution will be able to generate trust and eventually will be the choice of the patient to resolve the dispute with the doctor / dentist / health care facilities; (c) Ability to address complaints of patients / families in obtaining protection, although the settlement of disputes are not necessarily able to satisfy it. However, the existence of these models are expected to provide a solution for both patients and health professionals in solving medical problems, without having to involve a lot of people who are not interestedAbstrakTujuan penelitian ini adalah merumuskan penegakan hukum malpraktik melalui pendekatan mediasi penal yang tepat dan memberikan win-win solution bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa medik. Target khususya itu mengidentifikasi, menginventarisasi ketentuan pengaturan mallpraktek medis di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder berupa hukum positif.Hasil pembahasan menunjukan Bentuk sengketa medik yang semakin kompleks membutuhkan suatu model penyelesaian yang mampu mengurai permasalahan dengan lebih luas, komprehenship dan luwes dengan melibatkan para pihak yang bersengketa dalam proses pengambilan keputusan ; (b) Mampu mengurangi jumlah sengketa medik yang diselesaikan melalui jalur litigasi / pengadilan , sehingga dapat mengurangi menumpuknya perkara dalam jalur pengadilan ini. Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik  maka akan dapat menumbuhkan kepercayaan dan akhirnya akan menjadi pilihan pasien untuk menyelesaikan sengketanya dengan dokter/dokter gigi / sarana pelayanan kesehatan ; (c) Mampu mengatasi keluhan-keluhan pasien / keluarganya dalam memperoleh perlindungan, meskipun penyelesaian sengketa ini belum tentu dapat memuaskannya. Namun demikian adanya model tersebut diharapkan mampu memberikan solusi baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan dalam menyelesaikan masalah medik , tanpa harus melibatkan banyak orang yang tidak berkepentingan.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING BIDANG USAHA PERIKANAN DI INDONESIA Ramlan -
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8714

Abstract

AbstractThe aim of this study was to determine the forms of tort committed by foreign direct investment companies which engaged in the field of fisheries in Indonesia. Fisheries in Indonesia has been 100 percent controlled by a foreign direct investor company. Ironically, many those companies committed unlawful act. This study was a normative legal research using legislation approached. The data was secondary one. The collection of those data through the library research, then analyzed qualitatively. An unlawful act committed by foreign direct investment company were: the legal status of companies that do not turn into foreign direct invesment company, a fictitious company, they were not building fish proccessing units, fishing gear that does not fit, transiphment, and violations of fishing ground. This act led to over fishing in some areas of Indonesia fisheries management.Keywords: unlawful act, foreign direct investment company, fisheries.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan penanam modal asing (PMA) yang bergerak di bidang perikanan di Indonesia. Usaha penangkapan ikan di Indonesia 100 persen dikuasai oleh perusahaan penanam modal asing. Namun ironisnya, banyak penanam modal asing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui bahan kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan penanam modal asing adalah: status hukum perusahaan yang tidak berubah menjadi PMA, perusahaan fiktif, tidak membangun UPI, alat tangkap ikan yang tidak sesuai, transiphment, dan pelanggaran fishing ground. Perbuatan ini menyebabkan terjadinya over fishing di beberapa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.Kata kunci: perbuatan melawan hukum, penanaman modal asing, usaha perikanan.
STATUS HUKUM KONTRAKTOR PRIVATE MILITARY AND PRIVATE SECURITY COMPANIES DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Sefriani Sefriani
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8726

Abstract

AbstractPost- cold war the number ofmilitary privatization has been raising with many role in .This raises legal problemrelated to the legal status of PMSCs contractors. The method used is a normative legal research with statute approach, the historical approach, conceptual approach, as well as the comparative approach. Results of the study are presented in the form of descriptive analysis. The study concluded that generally the contractors are civilian unless and during they aredirectlyparticipatein thehostilities. AbstrakPasca perang dingin terjadi peningkatan privatisasi militer dengan banyaknya penggunaan kontraktor Private Military and Securites Companies PMSCs untuk berbagai peran di wilayah-wilayah konflik. Hal ini menimbulkan masalah hukum terkait status hukum kontraktor tersebut mengingat belum jelasnya aturan yang ada.Metode penelitianyang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan statute approach, historical, conceptual dan comparative approach yang disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa secara umum dikatakan kontraktor PMSc adalah civilian yang berhak atas perlindungan dari penyerangan langsung kecuali dan selama mereka ambil bagian langsung dalam permusuhan.. 

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 3: December 2021 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 9, No 3: December 2020 Vol 9, No 3: September - December 2020 Vol 9, No 2: May - August 2020 Vol 9, No 2: August 2020 Vol 9, No 1: April 2020 Vol 9, No 1: January - April 2020 Vol 8, No 3: December 2019 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 2 (2012): MEI-AGUSTUS Vol 1, No 1: April 2012 Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 3, No 1: JANUARI-APRIL Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 2, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL Vol 1, No 1: JANUARI-APRIL More Issue