cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "vol 5, no 1: april 2016" : 9 Documents clear
PENYAMAAN PERSEPSI DAN KERJASAMA DALAM PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA Pramono, Widyo
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8708

Abstract

AbstractLaw enforcement practices in the field of taxation has not yet had a positive correlation between the examination of taxation and the increasing of state revenues from the taxpayer . The double standards applied by the Tax Directorate in addressing abuses of legislation in the field of taxation has often occured. Therefore, it is necessary cohesion between a tax assessment and an enforcementof law on the state revenue optimization. A Such efforts can be made through: firstly, it is necessary to drawn up the characteristics of the violations and irregularities a tax regulation. The perceptions differences between law enforcement officers typically associated classification of administrative violation , crime in the area of taxation , and corruption in the field of taxation. Thus the similarity mindset , understanding and commonality of action in following up on the alleged irregularities in the field of taxation are essentially needed , There is important to do as a first step.whether through administrative action or through the enforcement of criminal law.  Secondly, the integration between the principal tax debt settlement and the criminal justice process. There will be often two different things and seems “face to face” during the criminal proceedings and the principal tax debt settlement. When a taxpayer is processed through the criminal justice mechanisms and sanctions as well as  criminal fines , then at the same time officers issued a tax assessment as the basis of its tax debt collection . Whereas one of the basic elements in determining the losses in state revenues is actually the result of calculation of tax liabilities and tax audit As a result, the issuance of SKP conducted after the criminal justice process , which raises the number of “ tax debts hanging “. AbstrakPeraturan perundang-undangan dan berbagai praktik penegakan hukum di bidang perpajakan ternyata masih belum memiliki korelasi positif antara pemeriksaan di bidang perpajakan dengan peningkatan penerimaan negara dari wajib pajak. Standar ganda yang diterapkan Ditjen Pajak dalam menindaklanjuti pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan seringkali terjadi. Oleh karena itu perlu diupayakan keterpaduan antara pemeriksaan pajak dan penegakan hukum di satu pihak dengan optimalisasi penerimaan negara. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pertama, diperlukan adanya pemetaan terhadap karakteristik pelanggaran dan penyimpangan di bidang perpajakan. Perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum biasanya terkait klasifikasi pelanggaran administrasi, tindak pidana di bidang perpajakan, maupun korupsi di bidang perpajakan. Maka kesamaan pola pikir, pemahaman dan kesamaan tindakan dalam menindaklanjuti adanya dugaan penyimpangan di bidang perpajakan, apakah melalui tindakan administrasi ataukah melalui penegakan hukum pidana menjadi penting untuk dilakukan sebagai langkah awal. Kedua, adanya integrasi antara penyelesaian utang pokok pajak dengan proses peradilan pidana. Selama ini antara proses peradilan pidana dengan penyelesaian utang pokok pajak, merupakan dua hal yang terpisah dan terkadang berhadap-hadapan. Ketika seorang wajib pajak diproses melalui mekanisme peradilan pidana dan dikenakan sanksi pidana berikut denda, maka pada saat itu pula aparat Ditjen Pajak menerbitkan SKP sebagai dasar penagihan utang pajaknya. Padahal salah satu dasar dalam menentukan unsur kerugian pada pendapatan negara, sesungguhnya merupakan utang pajak hasil perhitungan dan pemeriksaan pajak. Akibatnya penerbitan SKP yang dilakukan setelah proses peradilan pidana, justru menimbulkan banyaknya “utang pajak menggantung”.
KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL Darusman, Yoyon M
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8732

Abstract

AbstractIntellectual Property Rights as a part of property rights which belongs to human. The word property means ideas, creations, imaginations and thought. One of the intellectual property  rights involves the field of industry (industrial property rights), especially related to technology which is called Invention, Based on legal perspective, it called as Patent. Patent is the exclusive rights which is given by the state to the inventor as the results of its invention in the field of technology, is given for a periode of time  done by   himself or appointed to other parties to do it. Then “Invention” is Inventor idea which is applicated in one activity of problem solving which specific in the  field of technology, as a product, process, or improvement and development product or process. Then the Patent as one of the other Intellectual Property Rights (IPR) has the importance position to the respective holder and getting protection on national and international law. AbstrakHak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari pada hak kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Kekayaan tersebut lahir karena adanya ide, kreasi, imajinasi dan pikiran. Salah satu kekayaan intelektual tersebut dapat dilihat dibidang industri. Khususnya yang berkaitan dengan teknologi yang dalam hal ini disebut dengan paten. Paten merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan permasalahan yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sebagai salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), paten memeliki kedudukan yang sangat penting bagi pemiliknya serta mendapatkan perlindungan dalam kerangka nasional maupun internasional.
PERAN DAN KEDUDUKAN PETANI DALAM SISTEM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Imanullah, Moch Najib; Latifah, Emmy; Adiastuti, Anugrah
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8720

Abstract

AbstractThis study aims to determine the role and position of farmer in the international trading system today. The development of the international trading system has an impact on the shift of food production system and food security policy which ultimately also has an impact on farmer’s role and position in the global market. Evolution of agricultural structures in any periodization provide a clear description of the role and position of farmers in every era to enter the globalization. The globalization era was shaping a more liberal market system so that the role and position of farmers is becoming increasingly difficult in the international trading system. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kedudukan petani dalam sistem perdagangan internasional dewasa ini. Perkembangan sistem perdagangan internasional berdampak pada pergeseran sistem produksi pangan dan kebijakan ketahanan pangan yang akhirnya juga berdampak pada peran dan kedudukan petani di pasar global. Evolusi struktur pertanian dalam setiap periodesasi memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan kedudukan petani pada setiap masanya hingga memasuki era globalisasi. Era globalisasi membentuk sistem pasar yang lebih liberal sehingga peran dan kedudukan petani menjadi semakin sulit dalam sistem perdagangan internasional. 
KARAKTERISTIK KASUS KONSUMEN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENDIRIAN BPSK (BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN) DI WILAYAH MADURA Murni, Murni; Rusdiana, Erma; Yulianti, Rina
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8710

Abstract

AbstractThis empirical legal research aims to describe reality factors that caused not established BPSK (Consumer Disputes Resolution Board) in Madura area. Characteristics of Consumer Disputes in Madura  used as early Informed to mapping the factors inhibited BPSK in Madura. In-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD) was conducted to mapping of  consumer cases characteristic that happened in Madura, furthermore, this research classified factors that caused not established BPSK in Madura. Results of this study mapping the structural and cultural problems is a major cause for the establishment of BPSK. AbstrakPenelitian hukum empiris ini bertujuan untuk menggambarkan realitas faktor-faktor yang menyebabkan tidak berdirinya  BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di wilayah Madura. Karakteristik sengketa konsumen di wilayah Madura dijadikan informasi awal untuk melakukan pemetaan terhadap faktor-faktor yang menghambat adanya BPSK di Madura. Interview mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memetakan karakteristik kasus konsumen yang terjadi di Madura, selanjutnya akan di klasifikasikan faktor-faktor apa saja yang menghambat berdirinya BPSK di Madura. Hasil penelitian ini memetakan problem struktural dan budaya menjadi penyebab utama bagi pendirian BPSK. 
PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTIK MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL Fitriono, Riska Andi; Setyanto, Budi; Ginting, Rehnalemken
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8724

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to formulate a law enforcement mallpractice through appropriate penal mediation approach and provide a win-win solution for the parties involved in the dispute medik.Target khususya that identify, inventory provisions regulating medical mallpraktek in Indonesia. The method used in this paper is a normative juridical method is done by researching library materials or so-called secondary data in the form of positive law. Results showed Forms discussion increasingly complex medical disputes require a model solution that is able to unravel the problems with wider, komprehenship and flexible with the disputing parties involved in the decision-making process; (b) Being able to reduce the number of medical disputes are resolved through litigation / court, so as to reduce the buildup of this case in the courts. Through the Institute of Medical Dispute Resolution will be able to generate trust and eventually will be the choice of the patient to resolve the dispute with the doctor / dentist / health care facilities; (c) Ability to address complaints of patients / families in obtaining protection, although the settlement of disputes are not necessarily able to satisfy it. However, the existence of these models are expected to provide a solution for both patients and health professionals in solving medical problems, without having to involve a lot of people who are not interestedAbstrakTujuan penelitian ini adalah merumuskan penegakan hukum malpraktik melalui pendekatan mediasi penal yang tepat dan memberikan win-win solution bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa medik. Target khususya itu mengidentifikasi, menginventarisasi ketentuan pengaturan mallpraktek medis di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder berupa hukum positif.Hasil pembahasan menunjukan Bentuk sengketa medik yang semakin kompleks membutuhkan suatu model penyelesaian yang mampu mengurai permasalahan dengan lebih luas, komprehenship dan luwes dengan melibatkan para pihak yang bersengketa dalam proses pengambilan keputusan ; (b) Mampu mengurangi jumlah sengketa medik yang diselesaikan melalui jalur litigasi / pengadilan , sehingga dapat mengurangi menumpuknya perkara dalam jalur pengadilan ini. Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik  maka akan dapat menumbuhkan kepercayaan dan akhirnya akan menjadi pilihan pasien untuk menyelesaikan sengketanya dengan dokter/dokter gigi / sarana pelayanan kesehatan ; (c) Mampu mengatasi keluhan-keluhan pasien / keluarganya dalam memperoleh perlindungan, meskipun penyelesaian sengketa ini belum tentu dapat memuaskannya. Namun demikian adanya model tersebut diharapkan mampu memberikan solusi baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan dalam menyelesaikan masalah medik , tanpa harus melibatkan banyak orang yang tidak berkepentingan.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING BIDANG USAHA PERIKANAN DI INDONESIA Ramlan, Ramlan
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8714

Abstract

AbstractThe aim of this study was to determine the forms of tort committed by foreign direct investment companies which engaged in the field of fisheries in Indonesia. Fisheries in Indonesia has been 100 percent controlled by a foreign direct investor company. Ironically, many those companies committed unlawful act. This study was a normative legal research using legislation approached. The data was secondary one. The collection of those data through the library research, then analyzed qualitatively. An unlawful act committed by foreign direct investment company were: the legal status of companies that do not turn into foreign direct invesment company, a fictitious company, they were not building fish proccessing units, fishing gear that does not fit, transiphment, and violations of fishing ground. This act led to over fishing in some areas of Indonesia fisheries management. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan penanam modal asing (PMA) yang bergerak di bidang perikanan di Indonesia. Usaha penangkapan ikan di Indonesia 100 persen dikuasai oleh perusahaan penanam modal asing. Namun ironisnya, banyak penanam modal asing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui bahan kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan penanam modal asing adalah: status hukum perusahaan yang tidak berubah menjadi PMA, perusahaan fiktif, tidak membangun UPI, alat tangkap ikan yang tidak sesuai, transiphment, dan pelanggaran fishing ground. Perbuatan ini menyebabkan terjadinya over fishing di beberapa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. 
STATUS HUKUM KONTRAKTOR PRIVATE MILITARY AND PRIVATE SECURITY COMPANIES DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Sefriani, Sefriani
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8726

Abstract

AbstractPost- cold war the number ofmilitary privatization has been raising with many role in .This raises legal problemrelated to the legal status of PMSCs contractors. The method used is a normative legal research with statute approach, the historical approach, conceptual approach, as well as the comparative approach. Results of the study are presented in the form of descriptive analysis. The study concluded that generally the contractors are civilian unless and during they aredirectlyparticipatein thehostilities. AbstrakPasca perang dingin terjadi peningkatan privatisasi militer dengan banyaknya penggunaan kontraktor Private Military and Securites Companies PMSCs untuk berbagai peran di wilayah-wilayah konflik. Hal ini menimbulkan masalah hukum terkait status hukum kontraktor tersebut mengingat belum jelasnya aturan yang ada.Metode penelitianyang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan statute approach, historical, conceptual dan comparative approach yang disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa secara umum dikatakan kontraktor PMSc adalah civilian yang berhak atas perlindungan dari penyerangan langsung kecuali dan selama mereka ambil bagian langsung dalam permusuhan.. 
MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pujiyono, Pujiyono; Wiwoho, Jamal; Triyanto, Triyanto
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8716

Abstract

AbstractCorporate Social Responsibility (CSR) is an obligation that imposed on a company under Article 74 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (UUPT). CSR implementation has some problems because of the lack of regulations (UUPT) that thera no sanctions for the companies that do not implement CSR. Currently, many companies that do not implement CSR maximally. So that the implementation of CSR is currently less of legal responsibility. Therefor,  it is necessary to formulate a model of CSR’s accountability in order to fill the legal vacuum that occurs at this time in order to improve the welfare of society. This research used research and development / R&D method. The location of research consits of PT Pertamina Hulu Energi (PHE) in Jakarta and some companies in Surakarta. The data used is derived from the primary data from informants, while secondary data in the form of journals, papers, reports, results of previous studies and other relevant publications. The Instrument collecting data using interviews, questionnaires, focus group discussions (FGD) and literature study. For the analysis used qualitative analysis techniques. AbstrakTanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pelaksanaan CSR masih menjadi persoalan karena belum adanya peraturan pelaksanaan dari UUPT tentang pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Saat ini banyak perusahaan hanya melakukan CSR secara suka-suka tanpa ada pedoman yang jelas. Sehingga pelaksanaan CSR saat ini kurang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu perlu dirumuskan model pertanggungjawaban pelaksanaan CSR guna mengisi kekosongan hukum yang terjadi saat ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research and development / R&D). Lokasi penelitian meliputi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Jakarta dan beberapa Perusahaan di Surakarta. Data yang dipergunakan yakni data primer berasal dari informan, sedangkan data sekunder berupa jurnal, makalah, laporan, hasil penelitian terdahulu dan publikasi lainnya yang relevan. Instrumen pengumpul data menggunakan wawancara, kuesioner, Focus Group Discussion (FGD) dan studi kepustakaan. Untuk analisis digunakan teknik analisis kualitatif.
PERKEMBANGAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME) DAN ANTISIPASINYA DENGAN PENAL POLICY Supanto, Supanto
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8718

Abstract

AbstractThe research conducted to inventory of the various laws (the legislative products) relating to the regulating in the field of information technology crime, to identify  its adjustment   in globalization, to describe the conduct proscribed as a crime of the Information and Electronic Transaction, as well as reviewing the formulation of criminal sanctions. Studies based on the idea that regulation Law Number 11 of  2008 is aimed at setting the utilization of information technology, particularly the information and electronic transactions, in order to be implemented properly and maintain the safety and benefit of humanity. However, their use potentially criminal, which must be addressed, including the use of criminal law, therefore there is a provision in the law of criminal sanctions, in this case defined the prohibited acts and penalties specified criminal, offense. Conclusions obtained, In line with an information technology and The Law of Infromation and  Transaction  of electronic (The Law No. 11 of 2008/UU ITE), inventoried some legislation which can be understood as an attempt arrangement of information technology, especially as a crime, as in the Criminal Code (KUHP), the Law on Telecommunications, the Law on Copyright / patent, the law of terrorism . The adjustment of The Law Number 11 of 2008 on the Information and Electronic Transactions with global regulation and a comparative assessment of the demands that must be met in order to harmony especially on the cyber crime law. In addition, the formulation of a threatened criminal sanctions in offenses under the Act remain as types of criminal sanctions prescribed in the Penal Code, which is a kind of imprisonment sanction fines and criminal sanctions, but not formulated an additional criminal sanction. Therefore, its system is no innovation typical types of criminal sanctions for offenses in the field of information and electronic transactions. AbstrakPenelitian yang dilakukan bertujuan untuk menginventarisasi berbagai undang-undang (produk legislatif) yang berkaitan dengan bidang kejahatan teknologi informasi, untuk mengidentifikasi penyesuaian dalam era globalisasi, untuk menggambarkan perilaku terlarang sebagai kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik , serta meninjau perumusan sanksi pidana. Studi didasarkan pada gagasan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 bertujuan untuk pengaturan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan menjaga keamanan dan kepentingan kemanusiaan, namun penggunaannya berpotensi pidana, termasuk penggunaan hukum pidana, karena ada ketentuan dalam hukum sanksi pidana, dalam hal ini didefinisikan tindakan yang dilarang dan hukuman yang ditentukan pidana. Kesimpulan yang diperoleh, Perlu penyesuaian UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan regulasi bersifat global dan penilaian komparatif dari tuntutan yang harus dipenuhi untuk keharmonisan terutama pada hukum kejahatan cyber. Dalam UU ITE, terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana. Adapun jenis sanksi pidananya adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Jenis sanksi ini sudah dikenal dalam Pasal 10 KUHP, dan tidak ditentukan jenis pidana tambahan. Dengan demikian tidak ada pengembangan mengenai jenis pidana khusus yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana  di bidang informasi dan transaksi elektronik. 

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1: April 2026 Vol 14, No 3: December 2025 Vol 14, No 2: August 2025 Vol 14, No 1: April 2025 Vol 13, No 3: December 2024 Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 1: April 2012 More Issue