cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 1: April 2016" : 13 Documents clear
MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pujiyono Pujiyono; Jamal Wiwoho; Triyanto Triyanto
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8716

Abstract

AbstractCorporate Social Responsibility (CSR) is an obligation that imposed on a company under Article 74 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (UUPT). CSR implementation has some problems because of the lack of regulations (UUPT) that thera no sanctions for the companies that do not implement CSR. Currently, many companies that do not implement CSR maximally. So that the implementation of CSR is currently less of legal responsibility. Therefor,  it is necessary to formulate a model of CSR’s accountability in order to fill the legal vacuum that occurs at this time in order to improve the welfare of society. This research used research and development / R&D method. The location of research consits of PT Pertamina Hulu Energi (PHE) in Jakarta and some companies in Surakarta. The data used is derived from the primary data from informants, while secondary data in the form of journals, papers, reports, results of previous studies and other relevant publications. The Instrument collecting data using interviews, questionnaires, focus group discussions (FGD) and literature study. For the analysis used qualitative analysis techniques. AbstrakTanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pelaksanaan CSR masih menjadi persoalan karena belum adanya peraturan pelaksanaan dari UUPT tentang pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Saat ini banyak perusahaan hanya melakukan CSR secara suka-suka tanpa ada pedoman yang jelas. Sehingga pelaksanaan CSR saat ini kurang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu perlu dirumuskan model pertanggungjawaban pelaksanaan CSR guna mengisi kekosongan hukum yang terjadi saat ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research and development / R&D). Lokasi penelitian meliputi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Jakarta dan beberapa Perusahaan di Surakarta. Data yang dipergunakan yakni data primer berasal dari informan, sedangkan data sekunder berupa jurnal, makalah, laporan, hasil penelitian terdahulu dan publikasi lainnya yang relevan. Instrumen pengumpul data menggunakan wawancara, kuesioner, Focus Group Discussion (FGD) dan studi kepustakaan. Untuk analisis digunakan teknik analisis kualitatif.
PENDAYAGUNAAN FREIES ERMESSEN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Dyah Adriantini Sintha Dewi
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8730

Abstract

AbstractFreies ermessen is the authority freegiven to government officials in order to provide the best service for citizens , which is a consequence of the concept of the welfare state aimed at the welfare of society . In this case , there is principle that government should not refuse to solve a problem with no reason or no rules , so that the public interest is not harmed , officials were given the authority to interpret and apply its own rule for resolving the problems faced by the community. However , to avoid irregularities freies ermessen then it must comply with the general principles of good governance and required their means of control , control of the judicial , political and administrative .AbstrakFreies ermessen merupakan kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat, yang merupakan konsekuensi dari adanya konsep negara kesejahteraan (welfarestate) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini dikenal adanya prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu masalah dengan alasan tidak atau belum ada aturannya, sehingga agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan, pejabat diberi kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan sendiri suatu aturan untuk menyelesaiakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Namun demikian, untuk menghindari penyim- pangan maka freies ermessen itu harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta diperlukan adanya sarana kontrol, baik kontrol yudisial, politik maupun administratif.
PERKEMBANGAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME) DAN ANTISIPASINYA DENGAN PENAL POLICY Supanto Supanto
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8718

Abstract

AbstractThe research conducted to inventory of the various laws (the legislative products) relating to the regulating in the field of information technology crime, to identify  its adjustment   in globalization, to describe the conduct proscribed as a crime of the Information and Electronic Transaction, as well as reviewing the formulation of criminal sanctions. Studies based on the idea that regulation Law Number 11 of  2008 is aimed at setting the utilization of information technology, particularly the information and electronic transactions, in order to be implemented properly and maintain the safety and benefit of humanity. However, their use potentially criminal, which must be addressed, including the use of criminal law, therefore there is a provision in the law of criminal sanctions, in this case defined the prohibited acts and penalties specified criminal, offense. Conclusions obtained, In line with an information technology and The Law of Infromation and  Transaction  of electronic (The Law No. 11 of 2008/UU ITE), inventoried some legislation which can be understood as an attempt arrangement of information technology, especially as a crime, as in the Criminal Code (KUHP), the Law on Telecommunications, the Law on Copyright / patent, the law of terrorism . The adjustment of The Law Number 11 of 2008 on the Information and Electronic Transactions with global regulation and a comparative assessment of the demands that must be met in order to harmony especially on the cyber crime law. In addition, the formulation of a threatened criminal sanctions in offenses under the Act remain as types of criminal sanctions prescribed in the Penal Code, which is a kind of imprisonment sanction fines and criminal sanctions, but not formulated an additional criminal sanction. Therefore, its system is no innovation typical types of criminal sanctions for offenses in the field of information and electronic transactions. AbstrakPenelitian yang dilakukan bertujuan untuk menginventarisasi berbagai undang-undang (produk legislatif) yang berkaitan dengan bidang kejahatan teknologi informasi, untuk mengidentifikasi penyesuaian dalam era globalisasi, untuk menggambarkan perilaku terlarang sebagai kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik , serta meninjau perumusan sanksi pidana. Studi didasarkan pada gagasan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 bertujuan untuk pengaturan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan menjaga keamanan dan kepentingan kemanusiaan, namun penggunaannya berpotensi pidana, termasuk penggunaan hukum pidana, karena ada ketentuan dalam hukum sanksi pidana, dalam hal ini didefinisikan tindakan yang dilarang dan hukuman yang ditentukan pidana. Kesimpulan yang diperoleh, Perlu penyesuaian UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan regulasi bersifat global dan penilaian komparatif dari tuntutan yang harus dipenuhi untuk keharmonisan terutama pada hukum kejahatan cyber. Dalam UU ITE, terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana. Adapun jenis sanksi pidananya adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Jenis sanksi ini sudah dikenal dalam Pasal 10 KUHP, dan tidak ditentukan jenis pidana tambahan. Dengan demikian tidak ada pengembangan mengenai jenis pidana khusus yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana  di bidang informasi dan transaksi elektronik. 

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 3: December 2021 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 9, No 3: September - December 2020 Vol 9, No 3: December 2020 Vol 9, No 2: May - August 2020 Vol 9, No 2: August 2020 Vol 9, No 1: April 2020 Vol 9, No 1: January - April 2020 Vol 8, No 3: December 2019 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2 (2012): MEI-AGUSTUS Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 1: April 2012 Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 3, No 1: JANUARI-APRIL Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 2, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL Vol 1, No 1: JANUARI-APRIL More Issue