cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
YUSUF ADIWIBOWO
Contact Email
lentera.hukum@unej.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
lentera.hukum@unej.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Lentera Hukum
Published by Universitas Jember
ISSN : 23554673     EISSN : 26213710     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Lentera Hukum merupakan sarana ilmiah bagi mahasiswa untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum. Artikel yang dikirim belum pernah dipublikasikan atau tidak dalam proses penerbitan dalam berkala ilmiah lain. E-Journal Lentera Hukum terbit tiga kali dalam setahun yaitu April, Juli, dan Desember. Diterbitkan secara elektronik atas kerjasama Fakultas Hukum dan UPT Penerbitan Universitas Jember
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2014): LENTERA HUKUM" : 5 Documents clear
Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anjalline, Irwan; Anggraini, R.A. Rini; Indrayati, Rosita
Lentera Hukum Vol 1 No 2 (2014): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v1i1.564

Abstract

Tuntutan dana kampanye yang begitu besar ini menjadikan peserta pemilu harus berusaha menyiapkan dana. Dana yang digunakan peserta pemilu dapat berasal dari peserta pemilu maupun sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dari dana yang dikumpulkan muncul berbagai persoalan mengenai keabsahan dana tersebut, maupun pengaruh dana yang disumbangkan terhadap tanggung jawab peserta pemilu. Disamping partai politik membutuhkan dana besar untuk membiayai kampanye, di pihak lain besarnya dana kampanye yang disumbangkan pada partai politik membuat partai politik terjebak dalam kepentingan penyumpang dan seakan melupakan kepentingan rakyat. Kata Kunci: Pemilu, Dana Kampanye, Peserta Pemilu
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/Pn.Spg) Subki, Tajus; Muntahaa, Multazaam; Azizah, Ainul
Lentera Hukum Vol 1 No 2 (2014): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v1i1.565

Abstract

Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi tersebut. Warga negara yang tidak mentaati pembatasan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a untuk menjerat tindak pidana penodaan agama. Dalam kasus yang Penulis analisis seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif dengan tetap memilih Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, hal tersebut karena kedua pasal tersebut bukan merupakan tindak pidana yang sejenis.Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun. Pasal 156a KUHP memberi ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara. Ancaman tersebut memang tergolong sangat tinggi dan berat, karena pembuat undang-undang menganggap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penodaan agama sangat serius bagi negara dan masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Sampang seharusnya memvonis Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan. Kata Kunci: Tindak Pidana Penodaan Agama, Bentuk Surat Dakwaan, Tujuan Pemidanaan.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sianipar, Veronica Agnes; Mulyono, Eddy; Indrayati, Rosita
Lentera Hukum Vol 1 No 2 (2014): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v1i1.566

Abstract

Pengaturan atas hak asasi manusia telah dijamin dan dilindungi dalam UUD NRI 1945 serta UU HAM itu, maka dari itu seharusnya tidak perlu lagi dibuat pengaturan oleh undang-undang untuk memastikan adanya kemerdekaan atau kebebasan bagi setiap orang itu untuk berorganisasi dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hanya saja, bagaimana cara kebebasan itu digunakan, apa saja syarat-syarat dan prosedur pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, dan pembubaran organisasi itu tentu masih harus diatur lebih rinci, yaitu dengan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Karena alasan itulah, pemerintah memandang perlu untuk menyusun satu undang-undang berdasarkan ketentuan UUD 1945 sebelum reformasi, yaitu UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Akan tetapi, UU Ormas yang lama tersebut sudah tidak relevan lagi dengan dinamika masyakarat kini yang kemudian mendorong lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai UU Ormas yang baru. UU Ormas yang baru diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengatur ruang lingkup dan definisi ormas secara jelas terkait dengan aspek legal administratif. Walaupun demikian, nyatanya UU Ormas yang baru masih meninggalkan beberapa masalah sehingga perlu ditinjau apakah UU Ormas yang baru tersebut telah sesuai dengan konstitusi serta dapat melindungi hak asasi manusia dari tindakan anarkis melalui sanksi yang tercantum dalam batang tubuh UU tersebut. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Tindakan Anarkis
Implementasi Peraturan Presiden No. 39/2014 Terhadap Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Santoso, Dimas Bagus; Prasetyo, Eko Surya; Wardana, Tommy Bagus
Lentera Hukum Vol 1 No 2 (2014): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v1i3.16912

Abstract

Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Indonesia juga berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia, sehingga sangat menguntungkan terutama dalam bidang ekonomi. Indonesia bentuk komitmen dalam ASEAN telah meratifikasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia telah memiliki regulasi berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut diwujudkan dalam Perpres Nomor 39 tahun 2014 sebagai pengganti Perpres Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Penanaman modal memang sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, tetapi bukan berarti penanam modal bebas untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Penanaman modal tidak bertentangan dengan konstitusi selama untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Sedangkan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2014 berimplikasi terhadap meningkatnya penanaman modal asing di Indonesia yang justru dapat mengancam penanaman modal dalam negeri. Selain itu, eksploitasi yang berlebihan justru akan merusak kedaulatan lingkungan hidup di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan kegiatan produksi harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kata Kunci: Investasi, Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Pertumbuhan Ekonomi.
Evaluasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Ulum, Muhammad Bahrul
Lentera Hukum Vol 1 No 2 (2014): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v1i3.16911

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan peyelesaian perselisihan hasil pemilu di tingkat lokal yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Analisis ini membahas masalah yang cukup besar dan implikasi lebih lanjut terhadap manajemen pengadilan dan desain kelembagaan untuk mendorong lintasan demokratisasi di negara ini dalam rezim pasca-otoritarianisme. Dengan menggarisbawahi bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan yang besar, dan banyaknya kasus yang ditangani MK menjadikan lembaga ini kelebihan beban dalam usaha menjaga konstitusi, analisis ini mengkritik sejauh lembaga ini dapat menangani kekuasaan dan mengadili kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dengan perselisihan pemilu yang efisien berikut ini terhadap jumlah terbatas hakim konstitusi dan skandal korupsi di antara mereka. Pada akhirnya, makalah ini menyoroti penerapan pembentukan pengadilan adhoc dalam menangani sengketa pemilu yang diajukan ke lembaga ini yang dapat memastikan manajemen pengadilan yang efektif dan efisien untuk mempromosikan rezim konstitusional Indonesia. Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Desain Kelembagaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): LENTERA HUKUM Vol. 12 No. 1 (2025): LENTERA HUKUM Vol. 11 No. 3 (2024): LENTERA HUKUM Vol 11 No 2 (2024): LENTERA HUKUM Vol 11 No 1 (2024): LENTERA HUKUM Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023): Human Rights and Economy in the Global South Vol 10 No 1 (2023): Human Rights in Indonesia and Beyond Vol 9 No 3 (2022): LENTERA HUKUM Vol 9 No 2 (2022): LENTERA HUKUM Vol 9 No 1 (2022): LENTERA HUKUM Vol 8 No 3 (2021): LENTERA HUKUM Vol 8 No 2 (2021): LENTERA HUKUM Vol 8 No 1 (2021): LENTERA HUKUM Vol 7 No 3 (2020): LENTERA HUKUM Vol 7 No 2 (2020): LENTERA HUKUM Vol 7 No 1 (2020): LENTERA HUKUM Vol 6 No 3 (2019): LENTERA HUKUM Vol 6 No 2 (2019): LENTERA HUKUM Vol 6 No 1 (2019): LENTERA HUKUM Vol 5 No 3 (2018): LENTERA HUKUM Vol 5 No 2 (2018): LENTERA HUKUM Vol 5 No 1 (2018): LENTERA HUKUM Vol 4 No 3 (2017): LENTERA HUKUM Vol 4 No 2 (2017): LENTERA HUKUM Vol 4 No 1 (2017): LENTERA HUKUM Vol 3 No 3 (2016): December 2016 Vol 3 No 1 (2016): April 2016 Vol 3 No 3 (2016): LENTERA HUKUM Vol 3 No 2 (2016): LENTERA HUKUM Vol 3 No 1 (2016): LENTERA HUKUM Vol 2 No 3 (2015): LENTERA HUKUM Vol 2 No 2 (2015): LENTERA HUKUM Vol 2 No 1 (2015): LENTERA HUKUM Vol 1 No 2 (2014): LENTERA HUKUM Vol 1, No 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014): LENTERA HUKUM More Issue