cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 3 (2021)" : 8 Documents clear
Framework Media di Dunia Muqsith, Munadhil Abdul
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.17929

Abstract

The intellectual struggle that is presented in various print and electronic mass media is the impact of the freedom to obtain and disseminate information. The mass media that used to be only in the form of print media has now turned into online media which makes it easier for anyone to access it. No wonder most people say that technology has become the prima donna for modern human civilization in the 21st century. Keywords: Framework; Media; Technology
Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia Rahmatullah, Indra
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.21393

Abstract

Critical Legal Studies (CLS) merupakan salah satu alternatif pemikiran dalam filsafat hukum yang dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum. Ciri khas dari pemikiran ini adalah tidak menjadikan hukum yang dibuat oleh negara diterima taken for granted begitu saja sebelum adanya proses perjuangan nalar kritis terhadap subtansi hukumnya. Ada situasi ketidakpercayaan dan kekhawatiran bahwa hukum yang dibuat negara tidak bisa mendatangkan keadilan karena prosesnya yang melalui pergulatan tarik menarik kepentingan politik kekuasaan dan ekonomi sehingga menyebabkan produk hukumnya rentan akan tabir ketidaksempurnaan. Netralitas, dan imparsialitas merupakan katakunci yang menjadi indikator untuk mempurifikasi hukum tersebut. Oleh karena itu, CLS berupaya untuk selalu membuka selubung relasi kekuasaan dan relasi ekonomi yang selalu mengintervensi hukum dengan perjuangan dan logikanya sendiri. 
Pancasila Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Aktualisasi Subyektif Nilai-Nilai Pancasila Solusi Berbangsa dan Bernegara Rahma, Jihan Nadia
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.22617

Abstract

The subjective actualization of Pancasila values is the implementation of Pancasila values in all Indonesian citizens. The important position of Subjective actualization of Pancasila values in the life of the nation and state is that the application of the concept of objective actualization is based on subjective actualization of each person of the Indonesian nation so that objective actualization of Pancasila values will be easier too carry out and also the problems that arise. Chronic and acute conditions can be handled easily and even prevented so that they do not multiply into the main problem that divides the nation and state of  Indonesia. The disintegration and implementation of Pancasila values is one way out of the nation’s ideology will be safe but to achieve the level of ideological security a process is needed to achieve the actualization. Ttherefore, the actualization of Pancasila is needed helping the smooth of life of the nation and state.  
Analisa Hubungan Bilateral Pakistan-Afghanistan Pasca Pemerintahan Taliban Nurdin, Ikhsan none; Aldiniansyah Muslich, Ananda Maulana; Salsabila, Syahdani none
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.22778

Abstract

Artikel ini membahas tentang perkembangan hubungan bilateral Pakistan dengan Afghanistan setelah pemerintahan Taliban. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut berjalan lancar atau membaik seiring dengan berjalannya waktu, entah itu dari perkembangan ekonomi maupun sosial politik kedua belah negara tersebut. Pakistan mendukung dalam pembangunan pemerintahan dan kekuasaan Taliban di Afghanistan akantetapi mereka juga membuat kebijakan tersendiri untuk menyikapi hal tersebut. Artikel ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cara pengambilan sumber sumber dari berbagai jurnal dan penelitian sebelumnya, yang memiliki hasil akhir yaitu bahwasannya hubungan bilateral antara kedua negara tersebut pasca pemerintahan Taliban memiliki beberapa kemajuan di berbagai bidang sehingga faktor tersebut dapat meningkatkan perkembangan di negara Afghanistan itu sendiri. Kata Kunci : Hubungan Bilateral, Pemerintahan Taliban, Pakistan-Afghanistan 
Perlindungan Hukum bagi Debitor di Indonesia Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test Aprita, Serlika
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.27640

Abstract

The embodiment of legal protection for debtors whose companies still have the prospect of continuing but the debtor's financial condition in a state of inability to pay must be declared bankrupt due to the absence of an insolvency test which is considered contrary to the application of the going concern principle, which is related to the existence of expectations regarding the concept of the Indonesian Bankruptcy Law. in the future, especially regarding the shift in the purpose of the Bankruptcy Law, where initially the Bankruptcy Law aimed to liquidate debtor's assets, so it is hoped that in the future the Bankruptcy Law will in its development change as a means of reorganizing debtors in continuing their business activities, where this goal is not embodied in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU.
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pilar Kebangsaan Indonesia Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.31360

Abstract

Landasan Nasional Pancasila dan HUT RI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bhinneka Tunggal Ika dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam lambang negara Indonesia. Garuda dengan kepala menoleh ke kanan, perisai berbentuk hati yang tergantung di leher garuda dan semboyan yang tertulis di pita yang dipegang garuda adalah tiga komponen yang membentuk lambang negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Tahun 1951 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009. Ungkapan "BHINNEKA TUNGGAL IKA" dicetak dalam bahasa Jawa Kuno pada pita dengan huruf latin. Ini adalah moto Kebangsaan Indonesia.
Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Belarusia Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.38438

Abstract

Belarus is a unitary state situated in the Eastern European region. Belarus employs a presidential system of governance within its governmental framework. This implies that the president, who is elected directly by the populace, possesses the utmost executive authority. Nevertheless, there exists a role known as the prime minister, which has the responsibility of orchestrating the implementation of government programs on a daily basis. In Belarus, the government system establishes an equilibrium between the authority of the president as the chief executive and the prime minister as the chief executive. While the president wields significant authority, the prime minister plays a crucial role in overseeing the government's daily operations and facilitating the execution of policy. The Belarusian system of government exemplifies an endeavor to amalgamate components from several government systems, so establishing a distinctive model within the political and constitutional framework.
Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Armenia Yunus, Nur Rohim
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.38489

Abstract

Armenia adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Kaukasus Selatan. Setelah menjadi bagian dari Uni Soviet selama beberapa dekade, Armenia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991. Negara ini memiliki bentuk negara berupa republik dengan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan Armenia adalah republik semi-presidensial, di mana kekuasaan dipegang oleh kedua institusi eksekutif tersebut serta Majelis Nasional, yang merupakan badan legislatif negara tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol 8, No 6 (2024) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue