cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Satria, S.H., M.H
Contact Email
indah.satria@ubl.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Z.A Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Pranata Hukum
Published by Universitas Bandar Lampung
ISSN : 1907560X     EISSN : 26853213     DOI : https://doi.org/10.36448/pranatahukum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2010): Juli" : 6 Documents clear
Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Tami Rusli
PRANATA HUKUM Vol 5 No 2 (2010): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i2.87

Abstract

Perlindungan hak yang mungkin didapat konsumen/nasabah adalah melalui lembaga konsumen. Akan tetapi, pihak lembaga konsumen dalam fungsinya sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan konsumen dengan para pengusaha, sering mengalami hambatan-hambatan baik dari konsumen sendiri, pengusaha, maupun pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah anjungan tunai mandiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami secara lebih jelas bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah anjungan tunai mandiri di lembaga keuangan perbankan. Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Setelah data dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah) yang melakukan electronic banking melalui Anjungan Tunai Mandiri yaitu pemberian keamanan kartu dilakukan dengan mengkombinasikan penggunaan magnetic stripe dengan penggunaan chip (integrated circui”), yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan/atau memproses data, sehingga pada kartu dapat ditambahkan aplikasi untuk kepentingan pengamanan pemrosesan data transaksi serta peningkatan keamanan mesin Electronic Data Capture (EDC) pada penyedia barang dan/atau jasa (merchant/point of sales), keamanan mesin ATM, dan keamanan pada sistem pendukung dan pemroses transaksi (back end system) yang berada pada penerbit, Acquirer dan/atau third party processor, dilakukan dengan cara menyediakan mesin dan sistem yang dapat memproses kartu dengan teknologi chip sehingga keamanan konsumen terjamin.
Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime M. Yustia A.
PRANATA HUKUM Vol 5 No 2 (2010): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i2.88

Abstract

Salah satu permasalahan yang dihadapi penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana mayantara (cyber crime) adalah masalah pembuktian tentang kesalahan terdakwa. Kenyataan tersebut menjadi suatu tantangan bagi kalangan penegak hukum untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Permasalahan penelitian adalah bagaimana proses pembuktian kejahatan mayantara (cyber crime).Pendekatan normatif yang digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam mengungkapkan suatu kasus kejahatan mayantara (cyber crime) yang sangat rumit, kompleks, yang bersifat spesifik, keterangan ahli telematika sebagai alat bukti pada kejahatan mayantara (cyber crime) dalam proses peradilan pidana merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai pembuktian tindak pidana cyber crime yang menggunakan sarana internet maka ketentuan hukum pembuktian yang dipakai tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia Erna Dewi
PRANATA HUKUM Vol 5 No 2 (2010): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i2.89

Abstract

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (recht vinding), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif.
Klaim Ganti Rugi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraaan Bermotor Erlina B.
PRANATA HUKUM Vol 5 No 2 (2010): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i2.90

Abstract

Perjanjian asuransi yang sesuai dengan tujuannya yaitu suatu perjanjian yang memberikan proteksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi yang tidak dapat diketahui pada saat perjanjian dibuat. Di mana dalam proses klaim asuransi harus didasarkan pada asas keseimbangan karena risiko yang dialihkan kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayarkan kepada penanggung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterprestasi bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam literatur-literatur, Peraturan Perundang- Undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa prosedur pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung terhadap penanggung secara umum harus memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Polis Standar Kendaraan Bermotor yaitu mulai dari pemberitahuan, pengisian formulir klaim, dan penyerahan dokumen lainnya serta investigasi yang dilakukan penanggung. Sedangkan mengenai ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh evenemen pencurian pada tertanggung adalah ganti kerugian total dan penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung berdasarkan harga sebenarnya sesuai dengan ketentuan Polis Standar Kendaraan Bermotor.
Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah Berdasarkan Prinsip Syariah Agus Iskandar
PRANATA HUKUM Vol 5 No 2 (2010): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i2.91

Abstract

Perbankan dengan prinsip syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis-bisnis terkait. Dengan demikian, perbankan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya, bank-bank yang mendasari produk-produknya dan pelaksanaannya kepada Hukum Islam. Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian Al-Mudharabah yang dilaksanakan pada dasarnya terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah atau debitur dalam mengelola usahanya sehingga disimpulkan layak (fisible), dapat menghasilkan hasil usaha, yang bertujuan untuk membayar kewajibannya. Dalam hal perjanjian Al-Mudharabah, ia mengacu pada prinsip pokok syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata serta Mukallaf yaitu orang yang mampu bertindak secara hukum, seperti baliq dan berakal sehat, dengan tidak mengesampingkan asas Prudential Banking Principle terhadap proteksi pengamanan dana bank.
Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia Meita Djohan Oelangan
PRANATA HUKUM Vol 5 No 2 (2010): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v5i2.92

Abstract

Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar dari sektor pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dalam mengolah dana dibidang perpajakan sehingga tidak menggangu pembangunan karena pendapatan negara dari sektor pajak yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan menjadi hilang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data bersumber dari data sekunder. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif selanjutnya dideskripsikan ke dalam bentuk uraian kalimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara mempunyai kekuatan untuk memaksa masyarakat membayar pajak dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pembangunan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak terhadap masyarakat, dari pemasukan pajak tersebut digunakan untuk memenuhi pembangunan sektor riil yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dengan harapan bahwa usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah dengan jalan menggali sumber dana dalam negeri yaitu berupa pajak dapat berjalan lancar dan rakyat dapat menikmati hasilnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2010 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 2 (2025): Juli Vol. 20 No. 1 (2025): Januari Vol. 19 No. 2 (2024): Juli Vol. 18 No. 2 (2023): Juli Vol. 18 No. 1 (2023): Januari Vol. 17 No. 2 (2022): Juli Vol 17 No 1 (2022): Januari Vol 16 No 2 (2021): Juli Vol 16 No 1 (2021): Januari Vol 15 No 2 (2020): Juli Vol 15 No 1 (2020): Januari Vol 14 No 2 (2019): Juli Vol 14 No 1 (2019): Januari Vol 13 No 2 (2018): Juli Vol 13 No 1 (2018): Januari Vol 12 No 2 (2017): Juli Vol 11 No 1 (2016): Januari Vol 10 No 2 (2015): Juli Vol 10 No 1 (2015): Januari Vol 9 No 1 (2014): Januari Vol 8 No 2 (2013): Juli Vol 8 No 1 (2013): Januari Vol 7 No 2 (2012): Juli Vol 7 No 1 (2012): Januari Vol 6 No 2 (2011): Juli Vol 6 No 1 (2011): Januari Vol 5 No 2 (2010): Juli Vol 5 No 1 (2010): Januari Vol 4 No 2 (2009): Juli Vol 4 No 1 (2009): Januari Vol 3 No 2 (2008): Juli Vol 3 No 1 (2008): Januari Vol 2 No 2 (2007): Juli Vol 2 No 1 (2007): Januari Vol 1 No 1 (2006): Januari More Issue