cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 22528334     EISSN : 25500309     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The journal Al-Risalah contains works whose material focuses on the results of research and thoughts related to the development of scientific disciplines, both sharia and legal disciplines in general. Also works covering thoughts that integrate religious disciplines (sharia) and legal disciplines in general. The scope of this journal includes: Jurisprudence Ushul al-Fiqh Tafseer and Ulumul Quran Hadith and Ulumul Hadith Islamic Politics and Thought International Relations in Islam Civil law Criminal law International law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)" : 12 Documents clear
EFEKTIFITAS HUKUM PELAKSAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Hak Anak Memperoleh Akta Kelahiran) Laola Subair
Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.854 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9683

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk memperoleh akta kelahiran dan untuk mengetahui faktor penghambat yang timbul untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Metode Penelitian yang digunakan dalam pembahasan tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan normatif empris, sumber data penulisan diperoleh dari dokumen dan peraturan perundang-undangan dengan jenis data berupa data primer dan sekunder, Narasumber yang diambil penulis adalah Kantor Dinas Kependudukan. Analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yaitu: Pertama: Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis dari tahun 2015-2017 ternyata banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran di Kota Palopo. Hal ini menunjukkan peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak berjalan efektiv sekalipun sudah ada aksi nyata yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Kedua : faktor penghambat dari penyelenggara pemerintah (aparat pelaksana) diantaranya dalah aparat pelaksana yang melakukan tindakan diskriminatif dan sosialisasi yang kurang merata. Adapun faktor penghambat yang berasal dari masyarakat yaitu kurangnya kesadaran masyarat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dalam hal ini akta kelahiran dan tidak lengkapnya berkas yang diajukan masyarakat saat pengurusan akta kelahiran.
ANALISIS GENDER TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN DALAM UUP NOMOR 1 TAHUN 1974 Adriana Mustafa
Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.373 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9690

Abstract

Salah satu diskursus penting dalam hukum perkawinan adalah harta benda perkawinan. Hal ini karena dalam hukum perkawinan terdapat beberapa jenis harta benda, juga seringkali terjadi ketidakadilan di dalamnya. Apalagi jika dilihat dari sudut pandang analisis gender, maka persoalan terkait dengan harta benda dalam erkawinan menjadi penting untuk terus dipercakapkan. Dengan keberadaan UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di antaranya mengatur juga hal ihwal harta benda dalam perkawinan, maka kedudukan harta benda menjadi begitu penting. Dalam analisis gender pola kepemilikan harta benda dalam UUP adalah sesuatu yang sudah sejalan dengan spirit keadilan dan kesetaraan gender.

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 26 NO 1, MAY (2026) (IN PRESS Vol 25 No 1 (2025): MAY (2025) VOLUME 25 NO 2, NOPEMBER (2025) VOLUME 24 NO 2, NOPEMBER (2024) VOLUME 24 NO 1, MAY (2024) VOLUME 23 NO 2, NOVEMBER (2023) VOLUME 23 NO 1, MAY (2023) VOLUME 22 NO 2, NOVEMBER (2022) VOLUME 22 NO 1, MAY (2022) VOLUME 21 NO 2, NOVEMBER (2021) VOLUME 21 NO 1, MEI (2021) VOLUME 20 NO 2, NOVEMBER (2020) VOLUME 20 NO 1, MEI (2020) VOLUME 19 NO 2, NOVEMBER (2019) VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) Ar-Risalah More Issue