cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2015): (June)" : 17 Documents clear
Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-ayat Al-Qur’an) Sohrah, Sohrah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i1.1515

Abstract

Pengertian syura sebagai masdar dari kata kerja syawara-yusyawiru yang memberi makna menampakkan dan menawarkan sesuatu, dipahami bahwa, musyawarah adalah mengeluarkan atau memberikan gagasan untuk hal-hal yang baik dan benar dalam menyelesaikan suatu masalah. Atau pembahasan bersama yang dimaksudkan untuk memperoleh suatu keputusan dan disepakati bersama oleh peserta musyawarah. Syura, juga adalah suatu forum dimana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat di dalamnya untuk memecahkan persoalan umat. Ketika al-Qur’an   berbicara tentang musyawarah, tidak ditetapkan bentuk-bentuk musyawarah mana yang paling pantas dilakukan. Nabi pun melaksanakan musyawarah dengan bentuk dan cara yang berbeda tergantung dari suasana yang mengitarinya. Karena itu, dipahami pula bahwa, pola dan bentuk pelaksanaan musyawarah tergantung kepada kondisi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan budaya dan pengetahuan suatu masyarakat.
Simbolisme dalam Pencitraan Partai Politik Sastrawati, Nila
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i1.1499

Abstract

Simbol dan politik merupakan dua entitas yang tak dapat dipisahkan. Instrumen-insturmen yang digunakan dalam politik khususnya partai politik tidak terlepas dari symbol-simbol dengan pemaknaan yang disepakati sebagai makna yang melingkupi symbol yang dihadirkan. Simbol tampil dan hadir dengan sendirinya, tetapi dicitrakan menjadi entitas yang luar biasa sehingga mampu menjadi pemikat dalam  mencapai tujuan partai politik.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa) HL, Rahmatiah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i1.1503

Abstract

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosiallainnya. Dan hukum pidana Islam memberikan jaminan terhadap tegaknya harkat kemanusiaan, tidak mendiskriminasikan pada siapa yang melakukannya. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, diwujudkan dalam bentuk, pemberian retribusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
Misi Emansipatoris Alqur’an dalam Relasi Seksualitas Antara Majikan dan Budak Perempuan Rosmini, Rosmini
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i1.1511

Abstract

The Qur'an was revealed during the oppression of man by man more institutionalized in the form of slavery. This institution fostered and developed by international public civilization in a variety of ways in which the war became a major facility in the preservation of slavery in addition to other facilities. Among of the them are human trafficking because of poverty, slave inheritance itself and by other means inhumane. In this context,  the Qur’an’s transformative declaration in restoring human status of slaves should be appreciated including the concept of Qur'an in managing sexuality relations between male employer and female slaves. Emancipatory movement of the Qur'an in this case implementated by positioning  the women slave as part of a marginal women community who able to accompany the life of a man in a "married" or "marry her" with the believer independent men (mukmin).
Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia Jumadi, Jumadi
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i1.1501

Abstract

Sistem multi partai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Sistem partai politik ini menjadi sebuah jaringan dari hubungan dan interakasi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Di Indonesia, jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu “gemuk” karena melibatkan banyak parpol. Gemuknya koalisi ini mengakibatkan pemerintahan hasil koalisi tidak dapat berjalan efektif karena harus mempertimbangkan banyak kepentingan.Sistem  Pemerintahan  Presidensial,  Sistem  Kepartaian  MultiPartai. 
Pemetaan Umat Islam (Sunni, Syiah dan Ahmadiyah) Khalik, Subhan
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i1.1516

Abstract

Kancah politik dalam Islam telah melahirkan tiga kelompok ajaran yang berlatar belakang kekuasaan politik. Kancah inilah yang memicu terjadinya dialog teologis secara massive di kalangan kaum muslimin. Pada masa selanjutnya ketiga kelompok ini mengkristal menjadi mazhab anutan. Ahmadiyah sebagai kelompok termuda dari kelompok yang ada telah melaksanakan fungsi mereka secara simultan untuk membangun jaringan penyebaran ajaran agama Islam hingga ke pelosok. Sunni, Syi’ah memiliki akar perbedaan teologi yang cukup kontras pada masalah kepemimpinan. Akan halnya Ahmadiyah, tampak lebih fokus pada klaim bahwa pendiri ajaran ini dikultuskan sebagai seorang Nabi. Inilah ciri khas ketiga golongan tersebut sekaligus menjadi dasar perbedaan ajaran mereka.
Jihad Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia Azman, Azman
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i1.1498

Abstract

Hizbut Tahrir Indonesia is Islamic mass organization. Politics is the activity, and Islam is its ideology. Hizbut Tahrir engaged in the midst of people, struggling to make Islam the primary court, and lead them to re-establish the Caliphate and enforce the law according to what Allah has revealed in life. Hizbut Tahrir interpret jihad as an effort to mobilize all abilities in war for the sake of Allah to raise the requires, spreading the message of Islam, as well as assist with the the treasure, the opinions, directly multiply the line, and others. “Cramped” meanings of this the word of jihad, finally limiting its actualization only on physical jihad, both defensive as well as offensive. To Hizbut Tahrir Indonesia, a main objective of the establishment of the caliphate is total implementation of Islamic law, which both are preconditions to do offensive jihad.

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2025): (June) Vol 13 No 1 (2024): Vol13, No. 1 2024 (Januari-Juni) Vol 13 No 2 (2024): (December) Vol 12 No 2 (2023): (December) Vol 12 No 1 (2023): (June) Vol 11 No 2 (2022): (December) Vol 11 No 1 (2022): (June) Vol 10 No 2 (2021): (December) Vol 10 No 1 (2021): (June) Vol 9 No 2 (2020): (December) Vol 9 No 1 (2020): (June) Vol 8 No 2 (2019): (December) Vol 8 No 1 (2019): (June) Vol 7 No 2 (2018): (December) Vol 7 No 1 (2018): (June) Vol 6 No 2 (2017): (December) Vol 6 No 1 (2017): (June) Vol 5 No 2 (2016): (December) Vol 5 No 1 (2016): (June) Vol 4 No 2 (2015): (December) Vol 4 No 1 (2015): (June) Vol 3 No 2 (2014): (December) Vol 3 No 1 (2014): (June) Vol 2 No 2 (2013): (December) Vol 2 No 1 (2013): (June) Vol 1 No 1 (2012): (December) More Issue