cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2017): (June)" : 14 Documents clear
NILAI KEADILAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Rais, Muslihin
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 1 (2017): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4870

Abstract

Nilai keadilan putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi pada hakikatnya diwujudkan untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak seimbang atau memihak, sehingga para pencari keadilan merasakan sebagai putusan yang sesuai dengan keyakinan hokum atau perasaan hukumnya, serta terhindar dari adanya putusan yang bertendensi penghukuman dan melanggar hak dari pelaku tindak pidana atau menyimpang dari asas praduga tak bersalah; Putusan hakim pada perkara pidana korupsi yang mencerminkan nilai keadilan ditentukan dengan kriteria, jika putusan hakim dilakukan dengan secara professional, dan didukung dengan integritas moral hakim yang tinggi, maka putusan hakim sudah dipandang mengandung nilai-nilai keadilan; dan Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, sehingga tidak mencerminkan nilai keadilan pada perkara tindak pidana korupsi disebabkan karena kualitas hakim, kemandirian hakim dan adanya intervensi dalam memeriksa dan mengadili perkara. Untuk mewujudkan adanya nilai keadilan dalam putusan perkara pidana diperlukan adanya independensi dan akuntabilitas hakim Pengadilan Tipikor dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas moral hakim perlu dilakukan pembinaan yang intensif dan pengawasan terhadap hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi; Untuk dapat terwujudnya putusan hakim yang bernilai keadilan, diperlukan adanya indikator – indikator keadilan dalam penilaian putusan hakim dan membuka seluasluasnya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai putusan hakim
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Alsabah, Andi Febriansyah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 1 (2017): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4875

Abstract

Sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, cita-cita tersebut dapat terhambat oleh tindakan korupsi yang berkembang sangat cepat, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, dan tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara, tetapi merusak perekonomian rakyat, serta menjadi ancaman bagi stabilitas Nasional dan internasional. Untuk itu diperlukan kebijakan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi, karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan hukum tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang. Tujuan penelitian adalah menganalisa kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini serta untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan prilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder yang dikumpulkan dari sumber primer yaitu perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga diperlukan pembaharuan dengan menekankan rumusan tindak pidana pada unsur “merugikan negara”. Mengingat perkembangan korupsi semakin cepat dari tahun ke tahun, maka Konsep KUHP dirasakan sebagai kebijakan hukum pidana yang tepat bagi penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang.
PERKEMBANGAN FIQH PADA ERA MODERN SERTA PARA TOKOHNYA Azman, Azman
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 1 (2017): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4865

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Perkembangan Fiqh Pada Era Modern Serta Para Tokohnya dimana pada perkembangan fiqh ini meliputi Periodesasi Perkembangan Sejarah Sosologi Hukum Islam, Modernisme menuju rasionalisasi ajaran islam, Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kelompok modernis, Karakteristik kelompok modernis, Kondisi hukum Islam masa kini, System mempelajari fiqih modern, Tokoh-Tokoh Tajdjid (Pembaru) Islam, Kondisi Umat Islam Di Negara-Negara Minoritas Muslim Pada Periode Moder, Aplikasi metodologi Fiqih Realitas dalam kasus Fiqih Kontempore, dan Biaya hidup dalam keluarga Modern. Gerakan ini merupakan aliran dalam Islam yang pola pikir sesuai dengan perkembangan modern. Modernisme Islam adalah gerakan untuk mengadaptasi ajaran Islam kepada pemikiran dan kelembagaan modern. Modernis dalam bahasa Arab sering diasosiasikan dengan istilah tajdid, yang diartikan pembaharuan. Tokohnya disebut mujaddid, berarti pembaharu.
QUANTUM LEARNING SEBAGAI PROSES PEMBELAJARAN BAHASA ARAB AKTIF, INOVATIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN Musgamy, Awaliah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 1 (2017): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4871

Abstract

Pembelajaran bahasa Arab harus diaplikasikan sebagai suatu proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan untuk mengatasi kelesuan pembelajaran bahasa Arab selama ini. Tugas terbesar yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah mengubah persepsi para siswa bahwa bahasa Arab itu sulit dan termasuk momok bagi mereka sehingga penerapan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan diharapkan akan menghilangkan sterotip siswa tersebut dengan sendirinya. Quantum Learning mengasumsikan bahwa proses pembelajaran seperti sebuah orkestra yang tergabung dari beberapa komponen tapi mampu menghasilkan alunan nada yang menghibur bukan hanya mereka yang tergabung dalam orkestra tersebut tapi termasuk mereka yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembelajaran bahasa Arab yang yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, segala potensi yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab harus dimaksimalkan.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2025): (June) Vol 13 No 1 (2024): Vol13, No. 1 2024 (Januari-Juni) Vol 13 No 2 (2024): (December) Vol 12 No 2 (2023): (December) Vol 12 No 1 (2023): (June) Vol 11 No 2 (2022): (December) Vol 11 No 1 (2022): (June) Vol 10 No 2 (2021): (December) Vol 10 No 1 (2021): (June) Vol 9 No 2 (2020): (December) Vol 9 No 1 (2020): (June) Vol 8 No 2 (2019): (December) Vol 8 No 1 (2019): (June) Vol 7 No 2 (2018): (December) Vol 7 No 1 (2018): (June) Vol 6 No 2 (2017): (December) Vol 6 No 1 (2017): (June) Vol 5 No 2 (2016): (December) Vol 5 No 1 (2016): (June) Vol 4 No 2 (2015): (December) Vol 4 No 1 (2015): (June) Vol 3 No 2 (2014): (December) Vol 3 No 1 (2014): (June) Vol 2 No 2 (2013): (December) Vol 2 No 1 (2013): (June) Vol 1 No 1 (2012): (December) More Issue