cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018" : 14 Documents clear
EFEKTIFITAS PASAL 14 POJK NO. 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN TERKAIT PENERAPAN MARKET CONDUCT PADA JASA KEUANGAN PERBANKAN (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Malang) Aria Perkasa Utama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aria Perkasa Utama, Dr. Reka Dewantara S.H., M.H, Ranitya Ganindha S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Ariap92@gmail.com   Abstrak Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/ atau masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan Konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 01/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. POJK dimaksud menerapkan prinsip keseimbangan, yaitu antara menumbuh kembangkan sektor jasa keuangan secara berkesinambungan dan secara bersamaan memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/atau masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan. POJK tersebut mengandung 3 aspek utama yaitu: (i) peningkatan transparansi dan pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK); (ii) tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian produk dan/atau layanan dengan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan; (iii) prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen keuangan untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/ atau layanan PUJK. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jasa Keuangan, Perbankan, Market Condutct Abstract The Financial Services Authority is a state institution that has regulatory functions and supervision in all activities in the financial services sector. The financial services sector includes financial services in the banking sector, financial services activities in the capital market sector and financial services activities in the insurance sector, pension funds, financial institutions and other financial services institutions. Based on Article 4 of Law No. 21 of 2011 on Financial Services Authority (hereinafter called “OJK”), it is stated that one of the tasks of the OJK is to provide protection to consumers and/or the community. In order to provide consumer protection, OJK has issued OJK Regulation (POJK) No. 01/POJK.07/2013 dated 26th July 2013 on Consumer Protection in Financial Services Sector. POJK is intended to implement the principle of balance, which is between developing the financial services sector on an ongoing basis and simultaneously providing protection to consumers and/or the public as users of financial services. The POJK contains 3 main aspects, namely: (i) increasing transparency and disclosure of benefits, risks and costs of products and/or services of Financial Service Providers; (ii) the responsibility of the PUJK to assess the suitability of products and/or services with the risks faced by financial consumers; (iii) simpler procedures and ease of financial consumers to submit complaints and resolve disputes over PUJK products and / or services. In this study, the author chose empirical research method using a sociological juridical approach that was carried out in the community that intent and aim to finding facts, then proceed with problems, problem identification and the last was problem-solving.Keywords: Consumer Protection, Financial Services, Banking, Market Condutct 
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 8 POJK NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF MENGENAI KEWAJIBAN PENYALURAN KREDIT BAGI UMKM (Studi di BRI Cabang Manukan Surabaya) Dinar Wibisono Mukti Aji
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinar Wibisono Mukti Aji, Dr. Siti Hamidah S.H,. M.M., Dr. Reka Dewantara S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : wibisono.dinar@ymail.com  ABSTRAK Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau yang disebut dengan Laku Pandai adalah salah satu program yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan akses dan pengetahuan serta permudahan layanan keuangan dalam jasa perbankan. Laku Pandai diselenggarakan BRI Cabang Manukan Surabaya dengan agen sebagai kepanjangan tangan dalam melakukan transaksi layanan keuangan. Penulisan karya ini mengangkat rumusan masalah: seberapa efektif penerapan Pasal 8 POJK Nomor 19/POJK.3/2014 dalam rangka penyaluran kredit UMKM, serta bagaiamana upaya dalam mengatasi hambatannya tersebut. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris. Pembahasan tentang efektifitas penerapan dan upaya dalam mengatasi hambatan penerapan LakuPandai masih banyak mengalami kendala, penelitian ini berkaitan dengan kenyataan di masyarakat pengguna jasa layanan keuangan. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan secara yuridis sosiologis untuk mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan sejauh mana efektivitas penerapan Pasal 8 POJK Nomor 19/POJK.3/2014 dalam rangka penyaluran kredit UMKM melalui Agen BRILink dibawah naungan BRI Cabang Manukan Surabaya Kata Kunci: layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, laku pandai, kredit UMKM ABSTRACT The financial services without office to be an inclusive finance or so called “smart conduct” (laku Pandai) is a program used by government to increase living standard of society through enhancing access and knowledge as well as accessible financial services in banking service. Laku Pandai conducted by BRI Manukan Branch, Surabaya as an agent of assistance to do transaction of financial service. This research proposed some research problems : (1) How effective the implementations of Article 8 of POJK Nomor 19/POJK.03/2014 for distributing credit to MSME’s ; (2) How are efforts to overcome those obstacles. This research used empirical legal method. The discussions related to the effectiveness of implementations and the effort to overcome obstacles of Laku Pandai still have many challenges. This research is related to the fact in society, especially customers of financial services. The author use empirical legal research through sociological jurisprudence approach to identify and make conception concerning to the effectiveness of implementation of Article 8 of POJK Nomor 19/POJK.03/2014 in order to distribute credit for MSME’s through the agent of BRILink under supervision of BRI Manukan Branch, Surabaya.Keywords: financial services without an office to be an inclusive finance, Laku Pandai, credit of MSME’s 
PERLUASAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PEMBUKTIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2014) Illa Miftahul Jannah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illa Miftahul Jannah, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S, Eny Harjati, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Illamjannah@gmail.com  Abstrak Mahkamah Konstitusi telah menciptakan norma baru yaitu mengakui keberadaan testimonium de auditu sebagai alat bukti sebagaiamana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pada tahun 2010 Mengenai perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memperluas definisi saksi dan keterangan saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri”. Pada prinsipnya dalam Hukum Acara Pidana, testimonium de auditu tidak diakui sebagai alat bukti karena tidak menjamin kebenarannya. Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 testimonium de auditu diakui keberadaannya yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam Hukum Acara Pidana dan alat bukti persangkaan dalam Hukum Acara Perdata. Mengenai kasasi yang diajukan terdakwa, alasan-alasan kasasinya tidak dapat dibenarkan menurut Undang-undang karena alasan kasasinya tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP dan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Kata Kunci: Testimonium de auditu, Pembuktian, Putusan Mahkamah Konstitusi. Abstract Constitutional Court has created a new norm admitting the existence of testimonium de auditu as a proof regarding the Decision of Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010 in 2010 on Proposal for Judicial Review of Act Number 8 of 1981 on Criminal Code Procedure in regard to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that has extended the definition of witness and testimony of the witness in Article 1 Number 26 and 27 of Criminal Code Procedure to ‘any person that can give testimony in enquiry, prosecution, and judicature related with any criminal act that is not always heard, seen, and experienced by him/her’. Principally, in Criminal Code Procedure, testimonium de auditu is not regarded as a proof, as it does not guarantee the truth. However, after the Decision of Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010, testimonium de auditu becomes accepted as a proof in Criminal Code Procedure and in Civil Code Procedure. In terms of cassation appealed by the defendant, the reasons coming with the cassation are not accepted by the Act, for they are irrelevant to what is stated in Article 253 Paragraph (1) of Criminal Code Procedure and, therefore, the defendant is pleaded guilty. Keywords: Testimonium de auditu, proof, Decision of Constitutional Court  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR AKIBAT FORCED DELISTING EMITEN OLEH BURSA EFEK INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PASAR MODAL INDONESIA Agustin Havistasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agustin Havistasari, Dr. Sihabuddin, SH.,MH, Moch. Zairul Alam, SH.,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : la.vistary@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini, peneliti mengangkat suatu permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi investor akibat forced delisting emiten oleh Bursa Efek Indonesia. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh emiten yang menyebabkan emiten tersebut terkena forced delisting oleh bursa sehingga menimbulkan kerugian bagi para investornya. Terdapat dua jenis delisting yang dilakukan oleh bursa yaitu voluntary delisting dan forced delisting. Dalam hal terjadinya voluntary delisting, emiten diwajibkan untuk membeli kembali saham-saham yang dimiliki oleh para investor melalui proses tender offer, sedangkan dalam hal forced delisting sampai saat ini belum terdapat aturan yang jelas mengenai bagaimana pertanggung jawaban emiten terhadap para investor yang juga merupakan wujud perlindungan hukum bagi para investornya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis, yang dibantu dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut peneliti diperlukannya suatu aturan yang jelas terkait pertanggung jawaban emiten yang sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum kepada para investor akibat forced delisting emiten oleh bursa, sehingga dapat memberikan kepastian yang jelas terkait status dan perlindungan terhadap investor. Hal ini mengingat saat ini pasar modal di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam rangka meningkatkan perekonomian negara. Kata kunci :Perlindungan Hukum, Investor, Forced Delisting  ABSTRACT In this thesis, the researcher raised a problem regarding legal protection for investors due to the forced delisting of issuers by the Indonesian Stock Exchange. The choice of this theme was motivated by the number of cases related to the violations committed by the issuers which caused the issuers exposed of forced delisting by the exchange, this can cause losses to investors. In the case of a voluntary delisting happens, the issuers are required to repurchase stocks that owned by investors through the tender offer process, whereas in the case of a forced delisting, until at the moment there is no clear regulation on how the responsible of the issuers for the investors which are also a part of law protection for investors. The type of this research is normative legal research and using statue approach and analytical approach, which is assisted with primary, secondary, and tertiary legal materials. According to the researcher, a clear regulation is needed, regarding the responsibility of the issuers as well as a form of legal protection to the investors due to the forced delisting of the issuer by the exchange, so as to provide clear certainty regarding the status and protection of investors. Keywords: Legal Protection, Investors, Forced Delisting
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK BARANG MEWAH TERHADAP RUMAH MEWAH (Studi di Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang) Tamara Soniya Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tamara Soniya Putri, Dr. Tunggul Anshari S.N.,S.H.,M.Hum., Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : tamarasoniyaputri@gmail.com   ABSTRAK Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihanya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis efektifitas penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dalam wilayah Kantor DJP Kanwil III Kota Malang, menganalisis dan menemukan hambatan yang dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang dalam melaksanakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah serta untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang dilakukan terhadap hambatan yang dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang dalam melaksanakan penagihan pajak penjualan barang mewah terhadap rumah mewah. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pajak penjualan barang mewah terhadap rumah mewah di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa. Kata Kunci: Efektivitas, Pajak, Rumah Mewah ABSTRACT Tax is one of the revenue sources for the state as to financially support the development of the state. The tax is paid by the citizens of Indonesia and the billing is forcible. This research is aimed to understand and analyse the effectiveness of tax billing imposed on luxury goods, specifically luxury home within the area of DJP office of Regional Office III of Malang, analyse and find out the impeding factors encountered by the Directorate General of Regional Office III of Malang in implementing the tax billing imposed on a luxury home and to find out and analyse the solution to the impeding factors of the implementation sales tax billing on a luxury home. This research employed empirical juridical research method with descriptive and qualitative approaches. The data was obtained from observation and interview. The research result indicates that the effectiveness of sales tax imposed on luxury homes in DJP of Regional Office III of Malang through written reprimand or distress warrant has seen an increase from 2016 to 2017 in terms of either the number of letters sent or the unpaid amount of tax written in the warrant. Similarly, this increase is also apparent in unpaid tax disbursement by means of reprimand letter and distress warrant, in which this increase also applies to the value of disbursement of unpaid tax written in the distress warrant. Keywords: effectiveness, tax, luxury home
IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang) Mhd.Rizky Fadly Damanik
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mhd. Rizky Fadly Damanik, Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : fadlydamanik258@yahoo.com  ABSTRAK Penelitian ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada pasal 40 ayat (1) yang berbunyi laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hasil yang didapatkan di lapangan yang bertepatan di salah satu Desa di Kabupaten Malang yaitu pada Desa Plandi bahwasannya belum terlaksananya atau belum diinformasikan kembali terkait laporan penggunaan APBDesa yang digunakan dalam 1 tahun terakhir, sehingga dalam skripsi ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan bagaimana upaya dalam mengatasi hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasilnya setelah melakukan penelitian tersebut Desa Plandi menerbitkan laporan pertanggungjawaban APBDesa kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah di akses. Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Keuangan Desa, Pertanggungjawaban, Diinformasikan Kepada Masyarakat. ABSTRACTThis research has written based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 Year 2014 on Village Financial Management. In Article 40 Paragraph (1) states that realization report and accountability report for the realization of Income Expenditure Budgeting of Village which is stipulated in Article 37 and 38 that must be informed to society through written evidence and accessible media. The result in the field which is located in one of the villages in Malang Regency shows that in Plandi Village has not be implemented or re-informed related to realization report of Income Expenditure Budgeting of Village which was used a year ago. This thesis aims to understand the obstacle factors and how to overcome those obstacles.This research used empirical legal research using empirical legal approach. After conducting the research, the result shows that Plandi Village has issued an accountability report of Income Expenditure Budgeting of Village to the society through accessible media and information.Keywords: implementation, village financial management, accountability, informed to society 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SEPEDA MOTOR LISTRIK DALAM PERSPEKTIF PASAL 68 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang) Ghinmas Risdiwanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ghinmas Risdiwanto, Dr. Shinta Hadiyantina S.H., M.H., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ghinmas_king@yahoo.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap pengguna sepeda motor listrik dalam perspektif Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Dalam Pasal 68 UULLAJ dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Tetapi, kualifikasi kendaraan bermotor belum meliputi sepeda motor listrik yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam registrasi untuk mendapatkan STNK dan TNKB. Hal ini menyebabkan belum adanya perlindungan hukum bagi pemilik sepeda motor listrik akibat kekosongan hukum karena tidak ada produk hukum sebagai landasan dari pemerintah. Berdasarkan hal itu, skripsi ini memiliki tujuan untuk menemukan bentuk perlindungan hukum yang tepat serta hambatan penggunaan sepeda motor listrik yang didasarkan pada Pasal 68 UULLAJ. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis bahan hukum memakai pengolahan data secara deduktif. bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yaitu hasil wawancara dengan narasumber, bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum seperti buku dan lainnya. Kata kunci: Kekosongan Hukum, Perlindungan Hukum, Sepeda Motor Listrik.  ABSTRACT This study discusses the legal protection of electric motorcycle users in the perspective of Article 68 of Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transport (UULLAJ). In Article 68 UULLAJ stated that every motor vehicle that is operated on the road shall be equipped with a letter of vehicle number (STNK) and motor vehicle number (TNKB). However, motor vehicle qualifications do not yet include electric motorcycles that have no clear legal basis in registration to obtain vehicle registration and TNKB. This causes the absence of legal protection for electric motorcycle owners due to legal vacuum as there is no legal product as the foundation of the government. Based on this, this thesis aims to find the right forms of legal protection as well as obstacles to the use of electric motorcycles based on Article 68 UULLAJ. This research is legal research using sociological juridical approach. Techniques of legal material analysis using deductive data processing. the legal material used is the primary legal material that is the result of interviews with resource persons, secondary legal materials including legal materials such as books and others. Keywords: Copyright, Rewards, National Interest.
IMPLEMENTASI WAKTU BELAJAR DI SEKOLAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH (Studi Komparasi Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ahmad Yani Kota Malang Dan Madrasah Ibtidaiyah Tarbi Yudha Winarko
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yudha Winarko, lutfi Efendi, S.H., Mum., Dr. Nur Chanifah,SPd.I,M.Pd.I Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : yudha3435@gmail.com  ABSTRAK Peranan pemerintah dalam mengatur perbaikan dalam sitem pendidikan dari zaman kemerdekaan sampai saat ini tidak pernah berhenti. Secara historis sistem pendidikan di indonesia selalu mengikuti alur dari pemerintahan. Berlanjut pada era pemerintahan jokowi yang mengeluarkan kebijakan sekolah sehari penuh (Full Day School). Kebijakan ini lahir dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah. Penelitiaan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah, faktor yang mendukung dan mempengaruhi, serta upaya optimalisai dalam pelaksanaanya. Penelitian ini dilakukan di dua sekolah satu melaksanakan full day school dan satu tidak melaksanakan full day school. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris sebagai metodologi penelitian. Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Waktu belajar tambahan, full day school, Pelaksanaan Full day school. ABSTRACT The role of government to regulate amelioration of educational system from the independence era till now has never been stopped. Historically, an educational system in Indonesia is always based on a pattern from the government. Following President Jokowi era, the government issued a regulation concerning full-day school. This regulation issued through the implementation of Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2017 on School Day. This research aims to understand the implementation of Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2017 on School Day, supporting factors and its influence, and optimizing effort of its implementation. This research was conducted in two schools that the first school implements full day school and the other school does not implement full-day school. The research used the empirical legal approach as a research methodology. Keywords: Regulation, Implementation, Additional time study, Full day school, Implementation of full-day school 
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 51 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Kabupaten Malang) Hafiz Kendratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hafiz Kendratama, Dr. Istislam., S.H., M.Hum., Dr. Moh. Fadli S.H.,M.Hum.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat keefektifan terhadap penegakan sanksi administrasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada perusahaan pembuang limbah yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahuni2010 tentangiPengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 51 ayat (2), dijelaskan pada pasal tersebut bahwa sanksi administrasi lingkungan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan. Bermula dari keluhan warga disepanjang aliran sungai yang terganggu dengan tercemarnya sungai maka Dinas Lingkungan Hidup turun ke lapangan untuk meninjau keadaan, dari pemeriksaan awal tersebut maka dicurigai terdapat perusahaan yang dicurigai membuang air hasil pengolahan limbah ke sungai tersebut, kemudian dilakukan investigasi dan ditemukan satu perusahaan yang terbukti membuang limbah ke sungai yaitu perusahaan pembuat minuman ringan PT.SNC dengan produknya yang yaitu kertas belum jadi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu memberikan pendampingan berupa tindakan penanggulangan serta edukasi tentang penanganan limbah dan memberikan saran agar pengolahan limbah di lakukan oleh pihak ketiga, selain itu dinas lingkungan hidup memberikan masukan agar perusahaan menyediakan tepat IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan mengolah air limbah, tetapi keadaan saat itu permintaan akan kertas hasil produksi PT. SNC sangat tinggi maka kegiatan produksi juga sangat tinggi, otomatis produksi juga tinggi yang menyebabkan jumlah limbah juga tinggi dan daya tampung tidak muat, dan terjadi kembali pencemaran tersebut di buang disungai Dinas Lingkungan Hidup memutuskan untuk memberi sanksi administrasi berupa teguran tertulis, dengan berjalannya waktu ternyata hal tersebut kurang maksimal akhrinya dinas lingkungan hidup memberikan sanksi teguran tertulis kedua kalinya, dan akhirnya dianggap pencemaran tersebut telah berhenti. Tetapi keadaan dilapangan ternyata berbeda dengan yang diharapkan, pencemaran tersebut masih terjadi meskipun jumlahnya berkurang tidak seperti yang terjadi pada tahun 2015. Kata Kunci: Efektifitas, Penegakan Sanksi Administrasi, Pencemaran Lingkungan. ABSTRACT This research aims to identify whether there is an effectiveness on the enforcement of administrative sanctions given by Environmental Agency to Waste Disposal Company that caused environmental pollution. According to the Local Regulation of Malang Regency Number 7 of 2010 on Control of Environmental Pollution and Destruction, Article 51 Paragraph (2) explains that environmental administrative sanction, can be formed in written reprimand, government coercion, suspension and revocation of environmental licence. Starting from complaining of society, especially along river, that was disturbed by polluted river, so Environmental Agency conducted inspection to observe the situation. From the first inspection, some companies was suspected for throwing water waste to the river. Then investigation was conducted and it was founded one company that proof threw waste to the river which is the company of beverage, PT.SNC, through its product,the unfinished paper . The first step was conducted by Environmental Agency is giving assistances, such as preventive action and education on waste management, as well as giving advice of waste management which was conducted by third party. Furthermore, Environmental Agency gave advice to the company for providing properly Installation of Water Waste Management to retain and manage water waste. In this situation, however, the demand of paper production from PT. SNC was very high, therefore the production activity was high as well. Automatically, the production was high that caused the waste was also high and the volume was not enough. The pollution happened again in the river. The Environmental Agency decided to give administrative sanctions in the form of written reprimand. By the time, it was not effectively enough. In the end, the Environmental Agency gave written reprimand for the second time and seems that the pollution was stopped. However, the condition in the field is different than it was expected. The Pollution still happens, even the amount was decreased which was not as much as happened in 2015.  Keywords: Effectiveness, Enforcement of Administrative Sanctions, Environmental Pollution 
ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA MENJADI IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OLEH PEMERINTAH INDONESIA Talitha Vania Sahaly
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Talitha Vania Sahaly, Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Ph.D., Ikaningtyas, S.H., LL.M. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: talithasahaly@yahoo.com  ABSTRAK Negara adalah sebuah entitas hukum yang memiliki kedaulatan untuk menegakkan kekuasaan dalam wilayahnya, tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Namun bagaimanapun, negara juga merupakan entitas hukum yang dapat terlibat dalam kegiatan transaksi ekonomi antar negara maupun dengan badan privat, dimana mengakibatkan negara tunduk pada prinsip dan hukum ekonomi. Prinsip Pacta Sunt Servanda membawa akibat kekuatan mengikatnya segala bentuk kesepakatan, termasuk kesepakatan antara negara dengan badan privat. Dalam transaksi ekonomi yang melibatkan negara-negara, konflik mengenai kedaulatan negara sangat berpotensi untuk muncul. Kasus dimana pemerintah Indonesia berusaha untuk memberlakukan peraturan baru dengan tujuan untuk merubah sistem dari investasi pertambangan di negaranya telah menimbulkan reaksi dan ancaman dari PT Freeport Indonesia, sebagai pihak yang berinvestasi, untuk membawa kasus ini ke ranah arbitrase, dengan tuduhan pelanggaran kontrak. Maka dari itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa negara memiliki kedaulatan permanen terhadap sumber daya alamnya, dalam hal ini adalah sumber daya mineral, dan sebuah negara memiliki hak untuk mengakhiri kontrak atau merubah kesepakatan dengan badan privat. Namun bagaimanapun, sebuah negara tidak bisa memenuhi kehendaknya, kecuali itu merupakan kepentingan nasional, tanpa diskriminasi, dan dengan kompensasi, sebagaimana telah diatur dalam CERDS. Meskipun begitu, sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah diberlakukan, hingga saat ini, PT Freeport Indonesia masih memegang kontrak yang lama dan belum memenuhi peraturan tersebut. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia harus lebih tegas dalam menegakkan hukumnya kepada seluruh pihak dalam wilayahnya, khususnya pihak yang terlibat dalam operasi pertambangan. Kata Kunci: Pertambangan, Pacta Sunt Servanda, kedaulatan, PT Freeport Indonesia. ABSTRACT A state is a legal entity that has sovereignty to conduct its power within its territory, without any intervention from another party. However, a state also a legal entity that able to involve in the economic transaction between states or private bodies, whereas it is subjected to economic laws and principles. The principle of Pacta Sunt Servanda brings forth the legal binding effect of any form of an agreement, including the agreement between state and private body. In the economic transaction that is involving states, the conflict of state sovereignty over the principle is likely to occur. The case where Indonesian government is trying to conduct new regulations in order to change the mining investment system in its country has inflicted reaction and threat from Freeport Indonesia, as one of the investing party, to lead the case into the arbitration tribunal, with the accusation of default. Therefore, this study revealed that a state has a permanent sovereignty over its natural resources, in this case, mineral resources, and a state has rights to terminate or modified agreements with private bodies. However, a state cannot fulfill its desire, unless it is for national interest, without discrimination, and with compensation, as it is regulated in CERDS. Even so, since the latest Indonesian mining regulation of 2009 has conducted, until today, Freeport Indonesia is still holding the old contract and has not fulfill the regulation. In this case, the Indonesian government should firmer to enforce its law to every party in their territory, particularly parties involved in mining operations. Keywords: Mining, Pacta Sunt Servanda, sovereignty, Freeport Indonesia.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue