cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, April 2013" : 20 Documents clear
RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG KAWI MALANG TERHADAP PERUSAHAAN OTOBUS PUTRA MULIA BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN MALANG (Studi Implementasi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S.94–DIR/ADK/12/2005 T Melissa Ivana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.898 KB)

Abstract

ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai proses restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia berkedudukan di Kabupaten Malang. Penulis hendak meneliti tahap-tahap restrukturisasi kredit, hambatan, dan upaya tentang Restrukturisasi Kredit. Berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO:S.94– DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit, Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia meliputi tahap-tahap yaitu prakarsa restrukturisasi kredit, negosiasi, analisis dan evaluasi, putusan restrukturisasi, dokumentasi restrukturisasi, dan monitoring.Adapun materi yang direstrukturisasi terhadap debitur yaitu perubahan tingkat suku bunga, penjadwalan kembali dan pengelolaan/pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku Hambatan maupun upaya dalam restrukturisasi kredit adalah didalam setiap tahapan restrukturisasi kredit tersebut.Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit
DECENTRALIZATION PERMITS MANAGEMENT OF HAZARDOUS AND TOXIC WASTE (Implementation Study of Article 59 paragraph (4) Act No.32 Year 2009 concerning Protection and Environmental Management in Malang City) Dinda Windi Caesara Winardi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.76 KB)

Abstract

ABSTRAKSIDINDA WINDI CAESARA WINARDI, 0910113052, 2013, DesentralisasiPerizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Studi Implementasi Pasal 59 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Malang), Jurnal Ilmiah, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dosen Pembimbing: Sri Kustina, SH. CN, dan Dr. M. Fadli, SH. MH, 19 lembar. Abstrak penelitian ini memaparkan atau menggambarkan serta menjawab permasalahan perlindungan hukum desentralisasi perizinan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri, berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.Penulisain skripsi ini, penulis mengangkat judul “DESENTRALISASI PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (Studi Implementasi Pasal 59 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Malang)” Adapun permasalahan yang diteliti adalah (1) Bagaimana Implementasi Pasal 59 ayat (4) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Terkait Desentralisasi Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Malang, (2) Apa Saja Hambatan yang Dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kota Malang Dalam Pelaksanaan Implementasi Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Terkait Desentralisasi Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Bagaimana Upaya Untuk Menghadapi Hambatan Tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitia empiris ini adalah pendekatan yuridis- sosiologis. Proses perizinan pengelolaan limbah B3 yang semula dilaksanakan secara sentralisasi, sejak lahirnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perizinan pengelolaan limbah B3 sebagian dilaksanakan secara desentralisasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 59 ayat (4) Undang- Undang ini bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Mentri, Gubenur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya. Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup secara tegas juga dinyatakan dalam Undang- Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peran dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.Kata Kunci : desentralisasi, perizinan, pengelolaan limbah B3, implementasi, Kota Malang.
ANALISIS PERJANJIAN KREDIT BERDASAR PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN Fitria Dewi Navisa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1807.052 KB)

Abstract

Kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudentialprinciples), diatur dalam Pasal 2, 8 dan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang ditetapkan melalui peraturan Bank Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan transaksi perbankan agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien. Pada intinya prinsip kehati-hatian berkaitan dengan penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Penjelasan pasal 2 huruf f UUPLH memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan “asas kehatihatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
ANALISIS TANGGUNG GUGAT TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PASAL 149 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN MENGENAI PSIKOTIK GELANDANGAN Anindita Purnama Ningtyas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.243 KB)

Abstract

ABSTRAKSecara harfiah penderita psikotik gelandangan merupakan manusia biasayang memiliki hak dan kewajiban, dengan berlandaskan pada Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mencerminkan pada pemberian hak secara konkret kepada psikotik gelandangan dari negara. Namun dalam realita saat ini, tidak semua pemerintah daerah melaksankan pasal tersebut, hal tersebut mengisyaratkan tidak adanya pemenuhan hak dari pemerintah daerah kepada penderita pikotik gelandangan. Sedangkan dari sisi sosiologis, keberadaan psikotik gelandangan dari tahun ketahun semakin meningkat, dengan tidak adanya penanganan dari pemerintah daerah mengenai psikotik gelandangan ini maka selain melanggar peraturan dan tidak memenuhi hak dari penderita psikotik itu namun juga berakibat pada mengganggu ketentraman masyarakat karena psikotik gelandangan diketahui hidupnya nomaden dan berkeliaran di lingkungan masyarakat. Sehingga dibutuhkan suatu upaya hukum sehingga pemerintah daerah melaksanakan penanganan terhadap psikotik gelandangan.Kata Kunci: Tanggung Gugat, Pemerintah Daerah Dan Psikotik Gelandangan.
THE LEGAL PROTECTION OF CHILD AS WITNESS AND/OR VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING IN INVESTIGATION PROCESS (Study Case in Unit Protection of Woman and Children in Batu Police Station) Oktafiani Hatma Suwoto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.54 KB)

Abstract

ABSTRACTIONOKTAFIANI HATMA SUWOTO, 0910113223, 2013, The Legal Protection of Child As Witness and/or Victims of Human Trafficking In Investigation Process (Case Study Unit Protection of Woman and Children in Batu Police Station), Essay, Criminal Law, Faculty Law, Brawijaya University, Lecturer: Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. dan Milda Istiqomah, SH. MTCP, 12 Page. Abstract: This study describes or illustrates well as address issues of legal protection of children as witnesses and/or of human trafficking in the investigation process. Legal protection is a protection given to the subject of the law in the form of legal instruments both preventive and repressive, both written and unwritten. Problems studied are (1) Urgency legal protection of children as victims of trafficking crimes in the investigation process, (2) The legal protection of children as victims of human trafficking in the investigation. The research method used is empirical jurisdiction. Some indicators of legal protection of children as witnesses of human trafficking victims, namely: the role of victims, Position witnesses and victims, non-technical, and technical. Technical indicators include several things, namely: The rooms that used to investigated witness and victims, investigated procedures. Whereas, non-technical indicators include: policy and paradigm of police itself which says that legal protection should be given to children because of the laws governing the protection of children as victims and as perpetrators. The forms of legal protection provided by the Unit Protection of Woman and Child to the victim witness include: the anonymity of witnesses and / or victims, rehabilitation of health, counseling, assistance for witnesses and / or victims of the child, and a exclusive investigated room.Keywords: Protection Law, Child, Victim and/or Witness, Human Trafficking
KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGENDARA BERMOTOR YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Pasuruan) Claudia Qurota Akyunin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.422 KB)

Abstract

ABSTRAKSIPada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang bentuk perlindungan hukum bagi korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan pra survei yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan berdasarkan catatan awal tahun 2012 di bulan Januari sampai dengan September terdapat 10 kasus pencurian dengan kekerasan. Korban-korban tersebut tidak hanya mengalami kerugian materi, namun mereka juga mengalami kerugian psikis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya di latarbelakangi karena kebutuhan hidup.Kata Kunci: Bentuk Perlindungan Hukum
BARRIERS TO THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 43 SUB-SECTION (2) OF LAW NO.41 FROM 2004 REGARDING WAQF PROPERTY MANAGEMENT AND OPERATION OF THE PRODUCTIVE WAQF (Cash Waqf Management Studies at Baitul Maal Hidayatullah Malang) Talitha Rakhma Maulida
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.875 KB)

Abstract

ABSTRACTThe emergence of a new discourse in exploring the potential of people who can be utilized to build communities solidarity through cash waqf concept. Cash waqfpractice is relatively new in Indonesia. This type represents waqf object other than land and building waqfs that are immovable. It strated with the introduction of waqf cash waqf certificate (cash waqf certificate) as well as the establishment of the Social Investment Bank Limited (SIBL)body, which function as an agency that raises funds from the wealthy people through cash waqf certificate. This study has the objective to be achieved at the end of this research, which is to describe and analyze the implementation of Article 43 paragraph (2) of Act 41 of2004 in the management and development of waqf properties conducted productivally, to identify, describe, and analyze the distribution system of cash waqf funds received by the Baitul Maal Hidayatullah Malang providing benefits to the community, to identify, describe, and analyze the enabling and inhibiting factors experienced by Baitul Maal Hidayatullah Malang in receiving and managing cash waqf. This research is a juridical-empirical study on barriers for the implementation of Article 43 Paragraph (2) of Act 41 of 2004 on Waqf in the management and implementation of cash waqf property in a productive manner. The research approach used in this study is the juridical-sociological approach. It examines the problem in accordance with facts gathered fromthe field that could be linked to the prevailing legal norms, and the legal theories that exist. In effort to raise funds from the public in form of cash waqf, BMH Malang who directly or indirectly act as nadzir waqf, has taken several steps in the approachto potential benefactors in cash waqf program, through a religious approach and the social approach. Distribution of cash waqf funds that have been collected by BMH Malang put into a special fund group, because BMH realize that integrity of thesewaqf assets must be maintained. In promoting these cash waqf program,  BMH Malang realizes that there are some things that support as well as hinder BMH Malang measures.
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KERUSUHAN DAN ANARKI SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA DI RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya) Astrid Azizy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.741 KB)

Abstract

AbstraksiDalam skripsi ini, penulis membahas mengenai Faktor Terjadinya Kerusuhan dan Anarki Serta Upaya Penanggulangannya Di Rumah Tahanan Negara. Hal yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul tersebut, dengan menggaris bawahi bahwa apa yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya sering kali terjadi kasus tersebut serta ingin mengetahui secara mendalam mengenai faktor apa saja yang di timbulkan serta bentuk upaya penanggulangannya. Tujuan penulisan ini bagi mahasiswa yaitu sebagai rujukan yang khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum yang sedang mempelajari timbulnya keurusuhan dan anarki di dalam Rumah Tahanan Negara. Sedangkan bagi pihak Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya dapat digunakan sebagai rujukan dalam hal mengetahui faktor yang ditimbulkan serta upaya penanggulangannya. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai faktor terjadinya kerusuhan dan anarki serta upaya penanggulangannya, maka penulis menggunakan suatu metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Untuk dapat mencegah terjadinya suatu kerusuhan dan anarki, maka pihak Rutan harus melakukan cara preventif dan represif. Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini yaitu, pihak Rutan harus berkoordinasi dengan Kepolisian dalam hal penanggulangan kerusuhan dan anarki serta pihak Rutan harus melakukan suatu pendekatan kepada tahanan maupun narapidana yang berpengaruh di dalam blok-blok agar dapat mencegah secepat mungkin.Kata Kunci : Kerusuhan, Anarki, Preventif, Represif, Rumah Tahanan Negara.
DAMPAK YURIDIS DICABUTNYA HAK MONOPOLI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) (Studi Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur) Nur Afifah Rahma Dania
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.4 KB)

Abstract

ABSTRAKNUR AFIFAH RAHMA DANIA, Hukum Perdata, Fakultas HukumUniversitasBrawijaya, April 2013, Dampak Yuridis Dicabutnya Hak Monopoli PenyaluranPupuk Bersubsidi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) (Studi Pada PUSKUD Jatim),Dr. Sihabudin SH. MH, Herman Suryokumoro SH. MSDalam penulisan ini, peneliti membahas apa dampak yuridis dicabutnya hakmonopoli penyaluran pupuk bersubsidi pada Koperasi Unit Desa, selain itu hal-hal apa saja yang mempengaruhi dicabutnya hak monopoli ini, dan apa saja upaya yang dilakukan PUSKUD Jatim dalam mengatasiketerpurukan KUD Anggotanya setelah dicabutnya hak monopoli tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hal-hal yang mempengaruhi dicabutnya hak monopoli penyaluran pupuk dikarenakan oleh 2 faktor yaitu faktor internal daneksternal. Faktor eksternal karena keikutsertaan Indonesia dalam berbagai jenis perjanjian internasional dan meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut. Untuk faktor internal adalah karena keinginan Indonesia agar Koperasi dapat mengikuti perdagangan bebas dan bisa mengembangkan usahanya secara mandiri. Berdasarkan penelitian diketahui pula mengenai dampak yuridis dari dicabutnya hak monopoli melalui Inpres 18 Tahun 1998 adalah adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dan dari keputusan tersebut maka kegiatan yang semula dijalani oleh KUD sebagai penyalur kini tidak dapat lagi dijalani, dan hanya sebatas pengecer saja. Untuk itu upaya-upaya yang dilakukan oleh PUSKUD Jatim untuk tetapmempertahankan eksistensinya sebagai Koperasi Sekunder adalah dengan melakukan usaha Revitalisasi terhadap Koperasi-Koperasi yang pasif agar dapat melakukan kembali kegiatan perkoperasiannya. Selain itu, PUSKUD Jatim juga menjalin usahakemitraan dengan perusahaan-perusahaan lain demi menambah pendapatannya.
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK ANTARA PEMAIN DENGAN PERSIK KEDIRI Ani Oktiana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.432 KB)

Abstract

AbstraksiPada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam kontrak antara Pemain dengan Persik Kediri. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi adanya ketidakjelasan Kontrak, misalnya mengenai hak Pemain disebutkan bahwa hak Pemain adalah mendapatkan opini medis bukan mengenai gaji Pemain, biaya opini medis tersebut juga ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu Pemain dan Klub. Jika opini medis tersebut merupakan hak Pemain seharusnya Pemain tidak mendapatkan tanggungan dalam biaya opini medis. Ketidakjelasan Kontrak inilah yang dapat mendorong terjadinya isu-isu hukum, terkait dengan keterlambatan pembayaran gaji Pemain oleh Klub, selain itu adanya berita mengenai Pemain yang meninggal karena tidak mendapatkan suatu pelayananmedis yang layak. Isu hukum mengenai keterlambatan pembayaran gaji oleh Klub juga terjadi pada Persik Kediri, sehingga hal inilah yang mendorong penulis untuk mencermati Kontrak yang diadakan oleh Persik Kediri kepada para Pemain. Penerapan asas-asas perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan para pihak dalam melaksanakan hubungan kontraktual dan asas proporsionalitas yang menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemain dan Klub sehingga terwujudnya suatu keadilan bagi para Pihak dalam penyelenggaraan Kontrak perlu diperhatikan penggunaannya dalam Kontrak. Penggunaan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionlaitas tersebut dimaksudkan agar tidak terjadinya kekaburan dan ambiguitas isi Kontrak, sehingga isu-isu hukum yang ada dapat dihindari oleh Klub, dan Pemain tidak lagi merasa dirugikan oleh Klub dengan adanya keterlambatan pembayaran gaji ataupun pemenuhan pelayanan medis yang layak.Kata Kunci: Kontrak Pemain, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Proporsionalitas.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue