cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 43 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018" : 43 Documents clear
UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR (Studi Pelayanan Perparkiran di Kabupaten Ponorogo) Fitri Yuliani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fitri Yuliani, Dr. Tunggul Anshari SH, M. Hum., Agus Yulianto SH, MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya fitriyuliani683@yahoo.co.id  ABSTRAK Pada skripsi ini penulis membahas tentang upaya pemerintah daerah kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector retribusi parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector retribusi parkir. Dalam pelayanan perparkiran di kabupaten Ponorogo masih mendapatkan hambatan-hambatan. Mulai dari juru parkir yang tidak patuh dengan peraturan dalam menjalankan tugasnya dan masyarakat yang kurang akan kesadaran hukumnya. Banyak ditemui juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir, bahkan banyak pula juru parkir memunggut parkir diatas tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Ponorogo. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis empiris, dilakukan dengan melakukan penelitian langsung untuk memperoleh data/informasi mengenai upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector retribusi parkir di kabupaten Ponorogo. Metode dalam pengambilan data dilakukan dengan cara studi lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai Dinas Perhubungan, UPT Perparkiran, juru parkir dan pegawai DPPKAD Kabupaten Ponorogo. Penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, suatu uraian yang berbentuk kalimat teratur, logis, runtut, serta efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa, upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector retribusi parkir ini belum maksimal dan diperlukan langkah-langkah yang lebih inovatif yang mampu menghapus hambatan maupun kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaannya. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Upaya-upaya Pemerintah, Hambatan-Hambatan pelayanan Parkir, Retribusi Parkir ABSTRACT This research is aimed to discuss the measures taken by the local government of the Regency of Ponorogo to increase district own source revenue by imposing tax on parking service. This is also aimed to find out what measures are taken by the local government to increase the revenue. However, there are several impeding factors regarding the parking services in Ponorogo, it is found that parking ticket is not given to those parking their vehicles in parking areas. In some other areas, parking men are found to charge parking fee more than the amount regulated by the government of the regency. This act is certainly irrelevant to Article 59 of Government Regulation of the Regency of Ponorogo Number 14 of 2011 concerning Levy imposed on Public Services. This research employed empirical juridical method, where direct observation was conducted to obtain information on the measures taken. The data was collected from the results of interviews with staff of Department of Transportation, parking Technical Implementation Unit of Parking Services, parking men, and staff of DPPKAD the Regency of Ponorogo. The data obtained was analysed based on descriptive and qualitative techniques, in which the research writing was presented in logical order and effectively. The research result reveals that the measures taken by the government to increase the revenue by imposing levy on parking services has not been optimally implemented. More innovative steps are required to tackle existing impeding factors.   Keywords: own source revenue, government’s measures, impeding factors in parking services, parking levy  
IMPLEMENTASI PASAL 44 JO PASAL 53 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA KEDIRI Hersadamar Santika Rahastri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hersadamar S. R., Prof. Dr. Sudarsono, S. H., M. S., Agus Yulianto, S. H., M. H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya santikahersadamar@gmail.com  ABSTRAK Dalam mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak, Kota Kediri mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Kediri No 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Demi terwujudnya lingkungan kota yang layak bagi anak di Kota Kediri, berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak, setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak. Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud meliputi diskotek, klub malam, bar, karaoke dewasa, dan bidang usaha lain yang sejenis. Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 44 tersebut, maka berdasarkan pasal 53 sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri dan Satpol PP Kota Kediri dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut belum dapat diimplementasikan dengan baik di Kota Kediri karena belum mampu mengurangi jumlah permasalahan yang timbul akibat penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta selama ini pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang telah melanggar Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak masih hanya sebatas pemberian teguran secara  lisan. Kata Kunci: Implementasi, Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. ABSTRACT To make the policy concerning the development of child-friendly cities, the city of Kediri has issued Regional Regulation Number 6 of 2016 on Execution of the Development of Child-friendly Cities. To realise this program, in line with Article 44 of Regional Regulation of Kediri Number 6 of 2016, any businesses such as nightclubs, bars, karaoke, or other similar activities that are potential to hamper the development of children are not allowed to welcome children. Failing to abiding by the regulation may lead to sanctions imposed based on Article 53 in which maximum of three-month imprisonment or a fine as much as IDR. 50,000,000 may follow as a consequence. An interview with the Head of Child Protection as part of Women Empowerment, Child Protection, and Population Control Agency and Civil Service Police Unit implies that the regional regulation has not been successfully implemented in the city of Kediri since the related issues keep growing in number and there are still a number of businesses failing to obey Article 44 of Regional Regulation of Kediri Number 6 of 2016. So far, it is still restricted to just words of warning when several businesses are found to break the regulation. Keywords: implementation, implementation of the development of child-friendly cities. 
PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG MELANGGAR PERATURAN TERKAIT DISIPLIN KERJA ( Studi di Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Tuban ) Arga Purwa Nugraha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arga Purwa Nugraha, Lutfi Effendi, S.H, M.Hum, Agus Yulianto, S.H, M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Argaa10@gmail.com  Abstrak Negara sebagai suatu organisasi yang  mewujudkan tujuan hukum dengan menggunakan status badan hukum serta hak dan kewajibannya. Hubungan hukum antara negara dan sarana yang berbentuk manusia akan menimbulkan kaidah hukum kepegawaian. Aparatur negara mendistribusikan hak dan kewajibannya kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibantu dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja berbeda dengan pegawai honorer. Perbedaan tersebut terletak pada PPPK digaji oleh pemerintah pusat dan diatur oleh undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan Pegawai Honorer digaji oleh pemerintah daerah. Setiap Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja wajib mempunyai kemampuan dan kualitas tinggi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Tingkat disiplin pegawai apabila pegawai datang dan pulang sesuai jam kerja yang telah ditentukan, berpakaian rapi, melaksanakan tugas dan kewajiban, menggunakan alat-alat dan perlengkapan dengan hati-hati selama di kantor, serta tepat waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas, Serta tidak melanggar peraturan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengawasan disiplin kerja PPPK dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para PPPK dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. PPPK yang melanggar aturan-aturan mengenai disiplin kerja akan diberikan sanksi sesuai yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Pegawai Pemerinah dengan Perjanjian Kerja, Disiplin Kerja, Sanksi. Abstract A State serves as an organisation that realises legal objectives under the status of legal entity and its rights and obligations. The legal connection between a state and its infrastructure known as human being will lead to the rules of employment. State apparatus distributes rights and obligations to civil servants assisted by government staff under an employment contract. Government staff under the contract should be distinguished from honorary workers, in which the former is paid by central government and it is regulated in Act Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus while the latter is paid by regional government. Government staff is demanded to be highly qualified to perform his/her tasks. The discipline of the staff can be seen from their punctuality, his/her appropriate attire, the way he/she executes tasks, the proper use of office instruments and devices, and obedience to Act Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. Supervision of government staff discipline is carried out to minimise breach committed by the staff. This is aimed to achieve the objective of national development. Those found to infringe the existing regulation are subject to sanctions imposed according to law that applies. Keywords: government staff under employment contract, discipline at work, sanction 
ЕFЕKTIVITАS PЕNGЕNDАLIАN DАN PЕNGАWАSАN BАGI PЕNJUАL MINUMАN TRАDISIONАL BЕRАLKOHOL “TUАK” BЕRDАSАRKАN PАSАL 18 AYAT (3) PЕRАTURАN DАЕRАH KАBUPАTЕN TUBАN NOMOR 9 TАHUN 2016 (Studi di Satpol PP Kabupaten Tuban) Ichsan Habiburohman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ichsan Habiburohman, Lutfi Effendi,S.H., M.Hum, Nurdin,S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: Ichsanrouman3@gmail.com   ABSTRAK Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pаsаl 18 Pеrаturаn Dаеrаh Kаbupаtеn Tubаn nomor 9 tаhun 2016 dengan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya pembiaran dalam penjualan “Tuak” dan belum adanya pengendalian dan pengawasan terkait minuman keras tradisional di wilayah Kabupaten Tuban. Permasalahan  ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait Pengendalian dan pengawasan “Tuak” khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tuban.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pаsаl 18 Pеrаturаn Dаеrаh Kаbupаtеn Tubаn nomor 9 tаhun 2016  masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh struktur hukum yang mengurus tentang pengendalian dan pengawasan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dapatnya Satpol PP sebagai penegak aturan pemda menegakkan  aturan daerah yang berlaku sehingga masih banyak miras tradisional yang dijual bebas.Hambatan yang dialami dalam menerapkan perda kabupaten Tuban nomor 9 terdapat baik dalam struktur maupun dari masyarakat sendiri. Hambatan yang paling umum terjadi adalah karena kurangnya Pengetahuan oleh SDM akan aturan mengenai pembatasan miras tradisional di daerah Tuban serta kurangnya sanksi tegas dari pemerintah kabupaten Tuban untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran “Tuak”,namun terhadap hambatan tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang sesuai guna menanggulangi hambatan tersebut. Kata kunci: Tuak, Pengawasan & Pengendalian. ABSTRACT The main issue discussed in this paper is that there is difference between the regulation (das sollen) specifically in Article 18 of Regional Regulation of the Regency of Tuban Number 9 of 2016 and what really happens in the field (das sein) where the existence of traditional alcoholic drink (called Tuak) sellers in the Regency of Tuban remain unsupervised and uncontrolled. This issue requires further research for solution to prevent it from happening in the future. The urgency of this research is to provide legal certainty concerning the supervision and control of Tuak especially for the people of the Regency of Tuban. The research result shows that the provision of Article 18 of Regional Regulation of the Regency of Tuban Number 9 of 2016 has not been effectively implemented especially by the structure of law responsible for the supervision and control. Moreover, this also reveals that the Civil Service Police Unit responsible to reinforce the law fails to control the distribution of the liquor that is still widely available in the market. One of impeding factors in implementing the regulation comes from the structure of law and the society per se, while the most common factor is regarding lack of knowledge of the human resource concerning regulations that restrict alcoholic drinks in Tuban and lack of assertive sanctions from the government of the Regency of Tuban in terms of supervision and control of distribution of Tuak despite the fact that several measures have been taken to tackle the issues. Keywords: Tuak, supervision and control 
EFEKTIFITAS SELF ASSESMENT SYSTEM OLEH WAJIB PAJAK PENSIUNAN PADA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MELALUI E-FILING Mochammad Reza Ananda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochammad Reza Ananda, Dr. Shinta Hadiyantina,SH.,M.H., Agus Yulianto, SH.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : rzanndm@gmail.com  ABSTRAK Pada skripsi ini mengangkat tentang permasalahan tentang efektifitas dari kegiatan self-assesment  oleh wajib pajak terutama pensiunan pada pelaporan pajak penghasilan 21 melalui E-filing. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya keluhan maupun kenyataan di lapangan bahwa pensiunan disini banyak yang lebih memilih melapor langsung daripada secara online. Berdasarkan hal tersebut , skripsi ini mengangkat satu rumusan masalah yaitu, 1) Apakah efektifitas Self Assessment System  yang dilakukan oleh wajib pajak pada proses kegiatan e-Filing pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah berjalan efektif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena dilatar belakangi dengan adanya suatu kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan teori dan harapan para pembuat peraturan perundang – undangan, penelitian juga didasari karena adanya perilaku yang nyata terjadi di masyarakat karena disebabkan oleh berlakunya hukum normatif. Dari hasil penelitian penulis memperolehjawaban dari rumusan masalah yaitu,  kegiatan e-filing ini dirasa belum berjalan secara maksimal dikarenakan tidak semua wajib pajak yang sudah pensiun ini tahu cara melaporkan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pihak perpajakan dan juga  kurangnya pengetahuan mengenai cara mengubah status menjadi non-efektif, yang bertujuan untuk menon-aktifkan NPWP dari piak yang terkait serta menggugurkan kewajiban untuk melapor SPT Tahunan. Kata Kunci: Pensiunan, Pajak Penghasilan, Self Assesment, E-filing ABSTRACT This thesis discusses about a problem related to the effectiveness of tax report through e-filing by retired taxpayers. It was motivated by complaints and reality in the field that many pensioners preferred to report directly rather than through online. Based on that, this thesis raised a question, namely: 1) whether the effectiveness of self assesment system by retired taxpayers in the process of e-Filing related to the report of income tax Article 21 has been implemented effectively. The type of research used empirical legal research. The researcher chose this type of research because it was motivated by the fact in the field which was not appropriate with theory and expectation from legislators. From the result of the research, the author found the answer that this e-filing activity seems not run maximally because not all retired tax payers. Keyword: Retired taxpayer, Income tax, Self assessment, E-filing 
PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA Pieter Erastus Yestandha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pieter Erastus Yestandha, Prof I Nyoman Nurjaya, S.H, M.S, Mufatikhatul Farikhah, S.H, M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: pieter.erastus@gmail.com  Abstrak Penulis mengangkat topik ini karena berkembangnya mata uang Cryptocurrency yang sudah mendunia. Banyak negara mulai meregulasi bersamaan dengan digunakannya mata uang ini oleh beragam kalangan. Namun, dibalik berkembangnya mata uang ini, terdapat ancaman untuk digunakan sebagai modus baru tindak pidana pencucian uang yang ada pada teknologi pengembang mata uang ini. Kriminalisasi dengan hukum positif serta pencegahan untuk menggunakan mata uang Cryptocurrency sebagai modus baru pencucian uang menjadi topik bahasan penulis. Tujuan penulis membuat artikel ini adalah guna memberikan pengetahuan bagi pembaca tentang potensi pencucian uang dengan menggunakan mata uang Cryptocurrency beserta dengan ancaman pidananya. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan sedikit melakukan perbandingan hukum dengan negara lain. Dengan metode dan pendekatan tersebut, penulis menggunakan teknik gramatikal dan teleogikal untuk memberikan analisa pada topik artikel ini.Urgensi dari penulisan artikel ini adalah karena adanya celah tindak pidana pencucian uang yang belum diketahui dari mata uang Cryptocurrency. Kata Kunci: Cryptocurrency, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kriminalisasi Abstract The use of cryptocurrency-based transaction has developed worldwide and a number of countries have regulated since the use of this currency is growing among societies. However, along with its development, cryptocurrency is potential for any chance of money laundering. Criminalisation based on positive law and prevention from using cryptocurrency as a new way of money laundering are discussed in this research. In other words, this article is aimed to share knowledge to readers regarding the potential of money laundering by means of cryptocurrency along with its criminal punishment. Normative juridical method along with statute and conceptual approaches were employed in the research, and a bit of comparison of the practice between Indonesia and another country was performed. Furthermore, grammatical and theological techniques were applied to analyse the topic in this article. This article, in short, was written since there is still a potential for money laundering to take place and it has not been much known regarding the cryptocurrency. Keywords: cryptocurrency, money laundering criminal act, criminalisation
DISKRESI KEPOLISIAN MELAKUKAN PENEMBAKAN DI TEMPAT TERSANGKA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH ( Study di Bagian Resort Kriminal Kantor Kepolisian Kabupaten Pasuruan ) Yandita Raka Mahendra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yandita Raka MahendraFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: hraka55@yahoo.com ABSTRAKSetiap melakukan tindakan Polisi mempunyai kewenangan bertindakmenurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi, dalam penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka. Pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka bersifat situasional, berdasarkan Prinsip Proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu pada dasarnya hal itu terkait penembakan bertentangan dengan hak asasi manusia dimana nyawa tidak boleh diambil semestinya masyarakat harusnya dilindungi, dalam suatu kejadian banyak diantaranya polisi menembak pelaku pencurian dan dengan hal hak asasi manusia perbuatan tersebut menolak bahwasanya masyarakat harus hidup dengantentram dan damai.Kata Kunci: Diskresi, Penembakan Tersangka Pencurian Kendaraan Bermotor ABSTRACT Every action taken by the Police has the authority to act according to its own judgment, this is often misused by individual members of the Police. This authority is written in Article 18 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. This article can be called a discretionary authority, in the application in the field the police usually carry out firing in place against the suspect. The firing in place of suspects is situational, based on the Principle of Proportionality in dealing with violence and firearms must be applied when certain conditions are basically related to shooting contrary to human rights where lives cannot be taken should the public be protected, in some cases many of them police shoot the perpetrators of theft and with regard to human rights the act rejects that the people must live peacefully and peacefully.Keywords: Discretion, Shooting of Suspects of Motor Vehicle theft
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN GANTI RUGI BAGI KORBAN KECELAKAAN MASKAPAI PENERBANGAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (Studi Kasus Putusan No. 611/PDT/2008/PT.DKI dan Putusan No. 1517K/Pdt/2009) Ayu Dewi Nurrohmah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ayu Dewi Nurrohmah, Nurdin, SH.,M.Hum, Dr. Hanif Nur Widhiyanti,SH.,M.Hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Ayudenr@gmail.com   ABSTRAK Analisis Yuridis Pemberian Ganti Rugi Bagi Korban Kecelakaan Maskapai Penerbangan Internasional Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional(Studi Kasus Putusan No. 611/PDT/2008/PT.DKI dan Putusan No. 1517K/Pdt/2009), pilihan tema dipengaruhi oleh adanya ketidakjelasan Hakim dalam melakukan pertimbangan Hukum, dan tentang kedudukan Hukum perdata Internasional dengan Hukum Nasional. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim terkait pemberian ganti rugi, tanggung jawab maskapai dan perbuatan melawan Hukum, Keberadaan Hukum Perdata Internasional dengan Hukum Nasional menjadi Inti dalam Pembahasan ini dan juga ditinjau dari sudut pandang Hukum Perdata Internasional. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapat jawaban atas permasalahan berkaitan dengan kedudukan hukum perdata internasional dan hukum nasional beserta sumber hukum terkait Penerbangan, dimulai dari (1) prinsip kepastian; (2) unsur perbuatan melawan hukum terhadap korban kecelakaan pesawat dengan rute penerbangan internasional dan (3) kebebasan hakim dalam memutus perkara dengan memperhatikan unsur kepastian atas pemberian ganti rugi bagi korban kecelakaan pesawat dengan rute penerbangan internasional. Kata Kunci: Pemberian Ganti Rugi Bagi Korban Kecelakaan Pesawat. ABSTRACT Juridical Analysis of Giving Compensation for International Airline Accident Victims Judging from Private International Law (Case Study of Decision No. 611 / PDT / 2008 / PT.DKI and Decision No. 1517K / Pdt / 2009), the choice of theme is influenced by the lack of clarity of the Judge in do legal considerations, and regarding the position of international civil law with national law. Are Judicial Legal Considerations related to compensation, airline responsibility and illegal acts, the existence of Private International Law with National Law is the core of this discussion and also viewed from the perspective of Private International Law. From the results of the research with the method above, the author gets answers to the problems related to the position of international civil law and national law along with legal sources related to Aviation, starting from (1) the principle of certainty; (2) elements of unlawful acts against victims of aircraft accidents with international flight routes and (3) the freedom of judges in deciding cases by paying attention to the element of certainty about compensation for aircraft accident victims on international flight routes. Keywords: Provision of Compensation for Victims of Plane Accidents.   
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERI IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw) Aidelia Citra Faradina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aidelia Citra Faradina, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U. dan Fitri Hidayat, S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: aidelia28.acf@gmail.com ABSTRAK Permasalahan yang diangkat berdasarkan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw. Perkara tersebut mengenai izin poligami Pegawai Negeri Sipil. Dimana dalam putusan tersebut hakim member izin pemohon untuk melakukan poligami. Permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990. Kemudian, apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dapat menyimpangi alasan-alasan poligami yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian hukumyuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis. Hasil penelitian adalah Izin atasan dalam Putusan Nomor208/Pdt.G/2014/PA.Mtw, yaitu Kepala Dinas Pendidikan seharusnya melanjutkan izin tersebut kepada Pejabat sesuai saluran hierarki sampai pada Bupati sebagaimana peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim yang termuat dalam Putusan Nomor208/Pdt.G/2014/PA.Mtw dengan melihat persyaratan-persyaratan yang dipenuhi oleh pihak terkait disertai dengan alasan-alasan yang kuat yang mendasari keinginan pihak tersebut, serta dapat dibuktikan secara langsung dan dapat mengahadirkan saksi-saksi yang benar-benar mengetahui mengenai permasalah terkait. Kesemua hal tersebut dapat dipenuhi oleh maka hakim dapat memberikan atau menetapkan izin poligami bagi pihak Pemohon.Kata Kunci: pertimbangan hakim, izin poligami, Pegawai Negeri Sipil ABSTRACT Problems raised based on Decision Number 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw. The case was about permitting polygamy of Civil Servants. Where in the decision the judge gives permission for the applicant to commit polygamy. The legal problems raised in this study are whether the considerations in the decision is in accordance with Article 4 paragraph (1) of PP Number 45 of 1990. Then, whether the judges' consideration in the decision can deviate the reasons for polygamy contained in Article 4 paragraph (2) Law Number 1 of 1974 concerning Marriagejo. Article 57 Compilation of Islamic Law. This normative juridical legal research uses a statutory approach. The legal material used in this study was obtained through library research. These legal materials were analyzed using systematic interpretation methods. The results of the study are the permission of the superiorin Decision Number 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw, namely the Head of the Education Office should continue the permit to the Official in line with the hierarchy until the Regent as the rules apply to Civil Servants. Based on a number of considerations contained in the Decision Number 208/Pdt.G/2014/PA.Mtw by looking at the requirements fulfilled by related parties accompanied by strong reasons that underlie the wishes of the party, and can be proven directly and can present witnesses who really know about related problems. All of these things can be fulfilled by the judge being able to give or stipulate polygamy permits for the Petitioner.Keywords: considerations, polygamy permits, civil servants 
KONFLIK PEMBERIAN KESEMPATAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Puteri Widya Syahna Hidayat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Puteri Widya Syahna Hidayat, Amelia Srikusumadewi, S.H., M.Kn, Shanti Riskawati, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Brawijaya Email: kamikazesuzu23@gmail.com   ABSTRAK Sripsi ini mengangkat permasalahan terkait dengan pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian terdapat konflik aturan yaitu kontrak yang dibuat sebelum 1 Juli 2018 dan kontrak yang dibuat setelah 1 Juli 2018. Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk menyelesaiakan konflik aturan dalam pemberian jangka waktu penyelesaian dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibuat sebelum 1 Juli 2018 dan sesudah 1 Juli 2018 dengan menganalisis menurut  Pepres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini dibuat dengan penelitian yuridis normatif yang bersifat analisis data kulitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Analisis (Analytical Approach). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan kepada pihak penyedia dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah diberikan oleh pihak PPK. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2018, berdasarkan pasal 89 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 masih berlaku ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PMK Nomor 243/Pmk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. Untuk menyelesaikan konflik tersebut dapat menggunakan asas Lex Superiori derogate Legi Inferiori. Kontrak pegadaan barang/jasa pemerintah yang dibuat setelah 1 Juli 2018, maka berlaku secara keseluruhan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Untuk menyelesaikan konflik anatara Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dapat menggunakan asas Lex Posterior derogate Legi Priori yaitu Perpres 16 Tahun 2018 mengesampingkan Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian  maksimal 90 hari..Akibat Hukum dalam pemberian kesempatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah dikenakannya denda kepada pihak penyedia. Kata Kunci: Pemberian Kesempatan Jangka Waktu Penyelesaian, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ABSTRACT This research observes an issue over setting the term for government procurement contract, where during the term setting, conflict took place in the contract made before July 1, 2018 and that made after that date. This research is conducted to settle the arising conflict by analysing Presidential Regulation Number 54 of 2010 and its amendment concerning government procurement, Finance Minister Regulation Number 243/Pmk.05/2015 concerning Amendment of Finance Minister Regulation 194/Pmk.05/2014 concerning budget execution for incomplete project up to year-end budget, and Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement. This is a normative juridical method which is analytical and qualitative supported by statute and analytical approaches. It is true that the term is given by PPK to providers. The contract made before July 1, 2018 still applies according to the provision of Presidential Regulation Number 54 of 2010 and its amendment concerning Government Procurement and Finance Minister Regulation Number 243/Pmk.05/2015 concerning Amendment of Finance Minister Regulation Number 194/Pmk.05/2014 concerning Budget Execution to settle Incomplete Project up to end-year Budget. Lex Superiori derogate Legi Inferiori principle can be employed to settle the issue. Regarding the contract made before July 1, 2018, the Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement applies, while Presidential Regulation Number 54 of 2010 and its amendment are revoked and declared invalid. Lex Posterior derogate Legi Priori can be employed to settle the conflict between Presidential Regulation Number 16 and 54 with its amendment where the maximum 90-day settlement can be given. The legal consequence that may arise is fine paid by the providers. Keywords: over setting the term, government procurement contract 

Page 1 of 5 | Total Record : 43

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue