cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 56 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020" : 56 Documents clear
IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 195 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS TERKAIT DENGAN PENERBITAN IZIN PELAKSANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS (IPPJU) SERAT OPTIK DI KOTA JAKARTA SELATA Mu’min Hakim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mu’min Hakim, Istislam, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : hakimgrindewald2@gmail.com  Abstrak Penggalian Serat Optik menjadi kegiatan yang sering dilakukan di wilayah jakarta selatan. Jalan-jalan di jakarta selatan digali untuk ditanamkan kabel serat optik. Dampak kegiatan ini menimbulkan kemacetan, banjir, dan kemerawutan jaringan utilitas. Pengusaha sebagai penyelenggara penanaman serat optik disyaratkan sebelumnya mengajukan permohonan izin. Permohonan izin tersebut diatur dalam Pasal 11 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 195 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan dua masalah : 1) Bagaimanakah penerbitan Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas Serat Optik di Kota Jakarta Selatan dari perspektif hukum administrasi negara 2) Apa hambatan dan upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam penerbitan Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas Serat Optik di Kota  Jakarta Selatan. Tujuan dari penilitian adalah: 1) mendeskripsikan dan menganalisis pihak pejabat yang berwenang dan pelaksanaan prosedur Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) Serat Optik di Kota Jakarta Selatan 2)  Untuk mendeskripsikan dan menganilissi upaya dan hambatan Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) Serat Optik di Kota Jakarta Selatan. Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan yuridis empris dengan metode pendekatan yuridis sosialis. Hasil penelitian ini menunjunjukkan bahwa Implementasi Pasal 11 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 195 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas Terkait Dengan Penerbitan Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) Serat Optik di Kota Jakarta Selatan masih kurang efektif karena proses penerbitan yang lama dan masih kurangya sumber daya manusia yang tersedia. Kata kunci: Implementasi, izin, serat optik Abstract Excavating ground to lay fibre optic has been a common routine in south Jakarta. Since this activity takes place along the road of Jakarta, it often causes traffic congestion, flood, and tangled utility network. Regarding all these issues, the companies responsible for this fibre optic installation are required to obtain permit, as governed in Article 11 of Regulation of Provincial Governor of Jakarta Number 195 of 2010 concerning Implementation of Utility Network Installation. Looking at those issues, this research is focused more on the following problems: 1) how is permit issued regarding the implementation of utility network installation of fibre optic in south Jakarta from the perspective of state administrative law? 2) What are the impeding factors interrupting this permit issuance and what measures are taken by the government of Jakarta to resolve this problem? This research is aimed at describing and analysing the authorities concerned and those responsible for the implementation of permit procedure for this installation in Jakarta and describing and analysing measures and impeding factors over this issue in south Jakarta. With empirical juridical method and socio-juridical approach, this research reveals that Article 11 of the Regulation of Provincial Governor of Jakarta Number 195 of 2010 has not been effectively implemented due to lengthy process of permit issuance and lack of human resource. Keywords: implementation, permit, fibre optic
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Alvendo Maulana Malik Harseptian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alvendo Maulana Malik Harseptian, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., LutfiEffendi, S.H.,M.Hum.Fakultas Hukum, Universitas Brawijayammhalvendo@gmail.comABSTRAK Berdirinya Ombudsman Republik Indonesia dilatar belakangi oleh adanya tuntutanmasyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraannegara yang baik dari masalah penyelenggaraan dalam pelayanan publik yangtidak sesuai dengan kewajiban hukumnya. Ombudsman memiliki landasan hukumyang kuat karena dilandasi oleh norma-norma hukum yang berkaitan denganupaya perlindungan hukum bagi masyarakat dan pengawasan serta kebijakanterhadap pemerintah yang termuat dalam Undang-undang Dasar.Berdasarkanlatar belakang diatas, maka rumusan permasalahan hukum yang dapatdikemukakan dalam penelitian  ini adalah Bagaimana peran dan kewenanganOmbudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayananpublik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang OmbudsmanRepublik Indonesia. Serta Bagaimana fungsi pengawasan Ombudsman RepublikIndonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menurut UndangUndangNomor37Tahun2008TentangOmbudsmanRepublikIndonesia.Untukmenjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum yuridis normatif inimenggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatananalisis.Berdasarkan pembahasan maka disimpulkan kewenangan serta fungsipengawasan Ombudsman menurut UU No. 37 Tahun 2008 Tentang OmbudsmanRepublik Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenanganmengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.Kata Kunci: Ombudsman, Pelayanan Publik. ABSTRACT The establishment of the Ombudsman of the Republic of Indonesia was motivatedby the demands of the community to realize clean governance and good stateadministration from problems of administration in public services that are not inaccordance with their legal obligations. The Ombudsman has a strong legal basisbecause it is based on legal norms relating to legal protection efforts for thecommunity and supervision and policies against the government as contained inthe Constitution.Based on the above background, the formulation of legal issuesthat can be put forward in this study is how the role and authority of theOmbudsman of the Republic of Indonesia in overseeing the implementation ofpublic services according to Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsmanof the Republic of Indonesia. As well as how the oversight function of theOmbudsman of the Republic of Indonesia in overseeing the implementation ofpublic services according to Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia. To answer these problems, this normative juridicallegal research uses a statutory approach and an analytical approach.Based on thedicussion, it was counded that the role and authority as well as the supervisoryfunction of the Ombudsman according to law no. 37 of 2008 concerning theOmbudsman of the Republic Indonesia is a state  institution that has the authorityto supervise the implementation of public services.Keywords: Ombudsman, Public Service. 
Legal Protection for Debtor committing Breach of Contract over “Extra Charge” collected by Debt Collector in Contract of Consumer Funding (A study in PT Suzuki Finance Indonesia in Malang) Ayu Rahmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ayu Rahmawati, Prof. Dr. Suhariningsih,S.H.,SU, RumiSuwardiyati,S.H.,M.knFaculty of Law Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail : ayurahmawati50.ar@gmail.com ABSTRACT With empirical juridical method and socio-juridical approach, this research isaimed at analysing the legal provision for a debtor who commits breach ofcontract over „extra charge‟ collected by debt collector in the contract ofconsumer‟s funding. Research data was obtained from interviews with the Chiefof National Consumer Protection Agency in Indonesia, the Chief of Agency ofProtection and Dispute Resolution for Consumers, the President of PT. SuzukiFinance Indonesia in Malang, and the debtor committing breach of contract. Theonly legal protection the debtor can be provided with is mediation that takesplace in the Agency of Dispute Resolution for Consumers. Preventive actionneeds to be taken along with transparency and control of the content of thecontract in consumer funding. Moreover, enforcement of Article 48 paragraph (4)Financial Service Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 concerningFinance Company Establishment should be reviewed and more strictly supervisedin case of any arbitrariness that harms the debtor as a consumer committingbreach of contract.Keywords: legal protection, debtor committing breach of contract, finance,contract of consumer funding, debt collector, withdrawal fee, extra charge ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yangtelah diberikan kepada debitur wanprestasi yang dikenai “biaya tambah” olehdebt collector pada perjanjian pembiayaan konsumen. Adapun jenis penelitianyang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris dengan metode pendekatanyuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan KepalaLembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, Kepala BadanPerlindungan Penyelesaian Konsumen, Kepala PT. Suzuki Finance Indonesia diKota Malang, dan Debitur Wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian dapatdiketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang telah didapat oleh debiturwanprestasi adalah hanya mediasi yang dilakukan di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen Dan terkait upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintahuntuk mencegah hal yang sama terjadi di masa mendatang, dapat dilakukanupaya preventif yang harus diiringi dengan transparansi dan kontrol terhadap isiperjanjian pembiayaan konsumen. Serta pemberlakuan Pasal 48 ayat (4) POJKNomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan perlu ditinjau dan dikawal lebih ketat karena dapat memberikancelah kesewenang-wenangan terhadap debitur wanprestasi sebagai konsumen.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur Wanprestasi, Finance, PerjanjianPembiayaan Konsumen, Debt Colector, Biaya Tarik, Biaya Tambah 
Penegakan Hukum Bagi Prajurit TNI AD Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Denpom V/3 Brawijaya Malang) Dhiana Rahma Paramitha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dhiana Rahma Paramitha, Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H., Fines Fatimah S.H., M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail : dhianarahmap@gmail.comABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Bagi Prajurit TNI ADYang Terlibat Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara terbuka, dan teknik pengumpulan data sekunderdiperoleh dari studi kepustakaan, studi peraturan perundang-undangan dan studipeelusuran internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptifanalisis. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Penegakan HukumBagi Prajurit TNI AD Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan dasar penjatuhan pemberhentian secara tidak hormat terhadap prajurityang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta kendala yang seringterjadi dalam penegakan hukum terhadap prajurit TNI AD yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Denpom V/3 Brawijaya Malang.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba,    Prajurit TNI ADABSTRACT This study aims to determine the law enforcement of Indonesian Army Soldiersinvolved in crime related to drug abuse. This type of research is an empirical legalresearch with a sociological juridical approach. The types of data used in this studyare primary and secondary data. Primary data collection techniques were obtainedusing open interview, and secondary data collection techniques were obtained from literature studies, statutory studies and internet search studies. The data analysistechnique used is descriptive analysis method. The purpose of this study is todetermine the law enforcement for Indonesian Army Soldiers involved in crimerelated to drug abuse and the basis for disrespectful dismissal of soldiers who commit crime related to drug abuse and the obstacles that often occur in lawenforcement against Indonesian Army Soldiers involved in crime related to drugabuse in the jurisdiction of Denpom V / 3 Brawijaya Malang. Keywords: Law Enforcement, Crime related to Drug Abuse, Indonesian ArmySoldier
ANALISIS YURIDIS TENTANG KONSEP CITY BRANDING DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus “Beautiful Malang” di Kota Malang) Dwi Anang Syukrisna
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dwi Anang Syukrisna, Afifah Kusumadara S.H., LL.M, SJD., Diah Pawestri Maharani S.H., M.H.Fakultas Hukum, Universitas Brawijayadwianang_99@yahoo.comABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa bagaimana konsep city branding dalamUndang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Konsep citybranding sudah banyak digunakan oleh daerah-daerah di Indonesia untuk mempromosikanpotensi wilayahnya. Sedamglam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 TentangMerek dan Indikasi Geografis tidak ditemukan definisi city branding atau merek kota/daerahsecara spesifik. Namun City Branding bisa memenuhi aspek merek sesuai dengan pengertianmerek yang terdapat pada Undang-undang tersebut. Salahsatu contohnya adalah city brandingKota Malang yaitu “Beautiful Malang” yang memenuhi unsur-unsur sebagai merek padapemahaman merek yang ada di pasal 1 butir 1 serta tidaklah memenuhi unsur sebagai merekyang tidak bisa didfatarkan dan ditolak pada pasal 4-7 Undang-undang Nomor 20 Tahun2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.. Adapun jenis penelitian yang digunakanpenulis adalah jenis penelitian normatif dengan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder . Analisis data akan dijabarkandengan menguraikan dan mengkaji lebih dalam bahan hukum yang telah ada dan data yangtelah diperoleh dikaitkan dengan permasalahan yang penulis angkat. Berdasarkan hasilpenelitian ini maka dapat diketahui bahwa city branding termasuk kedalam kategori merekdalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis danakibat hukumnya Instasi Daerah dapat mendaftarkan city branding daerahnya sebagai merek.Kata Kunci: City Branding, Merek, Kota Malang. ABSTRACTThis research is aimed to find out the implementation of Article 35 Paragraph (1) letter c onthe regulation of the head of Indonesian National Police Number 9 Year 2012 on DriverLicense. Article 35 Paragraph (1) letter c regulates characteristic requirement especiallyrelated to physical condition of a person in terms of the approval of driver license. However,in reality, Article 35 Paragraph (1) letter c of the Regulation of the Head of IndonesianNational Police Number 9 Year 2012 on Driver License for Disabled People in Malang,characteristic requirement regarding physical condition for the candidate disabled holders ofdriver license type D in Malang is not yet implemented accordingly due to several factors,one of which is physical characteristic requirement for disabled people is not yet regulated.So far the implementation is simply adjusted to what is seen in the field. This research iscategorized as empirical with socio-juridical approach to directly obtain data from researchfield related to Article 35 Paragraph (1) letter c of the Regulation of the Head of IndonesianNational Police Number 9 Year 2012 on Driver License for Disabled People in Malang city.Data collection was conducted by directly obtaining data from the field through interviewwith Traffic Police Unit members of Malang city. Data was analyzed by using descriptive-qualitative method, jotted down into well-organized, chronological, logical and effectivesentences. From the research result, it can be concluded that the implementation of Article 35Paragraph (1) letter c of the Regulation of the Head of Indonesian National Police Number 9 Year 2012 on Driver License for Disabled People in terms of characteristic requirement tohold driver license for disabled people is not yet well implemented due to several factors.Keywords: implementation, Article implementation, characteristic requirement for driverlicense type D for disabled people 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALASAN PEMBENAR MENURUT PASAL 51 AYAT (1) KUHP PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST; PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI; DAN PUTUSAN NOMOR 1555K/PID.SUS/2019) Dwi Raraswara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dwi Raraswara Putri, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. M.T Haryono No.169 Malangraras_dumin@yahoo.comABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkanputusan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Ketua BPPN bersama-samadengan Ketua KKSK dan Obligator pada Putusan Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST jo.Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI jo. dan Putusan Nomor 1555K/PID.SUS/2019serta untuk mengetahui pembuktian terhadap alasan pembenar menurut Pasal 51 ayat (1)KUHP. Pada ketiga putusan tersebut merupakan satu kasus namun terjadi perbedaanpenjatuhan putusan, hal ini terjadi karena adanya perbedaan pertimbangan hakim antaraHakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pengadilan Tinggi Jakarta yang berpendapatbahwa perbuatan Terdakwa Syafruddin yang telah menerbitkan SKL masuk kedalam ranahhukum pidana dimana telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) kesatu KUHP dengan Mahkamah Agung berpendapat dengan adanya isi perjanjianMSAA adalah perjanjian perdata sehingga masuk ranah hukum perdata, adanya kesalahanprosedur administrasi sehingga masuk ke ranah hukum administrasi negara serta adanya perintah jabatan pada Pasal 51 ayat (1) KUHP sehingga menyebabkan perbedaan yangsignifikan antara Putusan Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI  yang menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman 15tahun dan denda Rp 1 Milyar subsidair 3 bulan kurungan dengan Putusan Nomor1555K/PID.SUS/2019 yang menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Penulismenggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan undang-undang danpendekatan kasus, penulis menganalisis jenis data primer dan sekunder menggunakan teknikanalisis yuridis-normatif dengan mempelajari peraturan perundangan, putusan pengadilanterkait, literatur atau buku ilmu hukum, jurnal, skripsi, yang menjadi rujukan penulis untukmelakukan penyelesaian masalah hukum.Kata Kunci : Pembuktian, Perintah Jabatan, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACT This research is aimed to analyse the basic consideration made by judges regarding judgementover criminal corruption committed by the Head of BPPN, the Head of KKSK and an obligator asin Decision Number 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST jo. Decision Number 29/PID.SUSTPK/2018/PT.DKI.jo.and Decision Number 1555K/PID.SUS/2019 and to find out evidencepresented regarding reasons behind justification according to Article 51 paragraph (1) ofCriminal Code. All those three decisions were made for the same case but there weredifferences in the considerations of judges in District Court of Central Jakarta and District Courtof Jakarta, where it was believed that the defendant, Syafruddin, had issued SKL and it isconsidered as part of crime and meets the criterion in Article 2 Paragraph (1) of Law Number 20of 2001 in conjunction with Article 55 paragraph (1) of Criminal Code. Judges of Supreme Courtbelieved that MSAA agreement was categorised as civil matter, and errors in administrativeprocess was considered to be in state administrative law in addition to official mandate as inArticle 51 paragraph (1) of Criminal Code. These considerations led to significant differencesbetween Decision Number 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST and Decision Number29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI, where the defendant was sentenced to 15 years’ imprisonmentand is subject to paying fine of as much as 1 billion to replace three-year jail sentence.However Decision Number 1555/PID.SUS/2019 declares the defendant free from all charges.This research employed normative juridical method, statute, and case approach to analyse bothprimary and secondary materials. Legislation, court decisions, literature, books on legal studies,journals, and theses were studied as references for this research.Keywords: evidence, official mandate, criminal corruption
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA UANG ELEKTRONIK TERHADAP PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI PAILIT Fatimah Padma Larasati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fatimah Padma Larasati, Sihabudin, Diah PawestriFakultas Hukum Universitas BrawijayaJL. MT Haryono 169 Malang 65145.Telp (0341) 553898. FAX (0341) 566505Email: Padmalrst@gmail.com Abstract In this study, the authors discuss the liability of electronic money providers to users when the company going bankrupt. This study aims to describe and analyze the liability of electronic money provider who stands as a debtor and organizer in bankruptcy cases. The research method uses normative legal research and the approaches use in this research namely statutory and analytical approaches. The results of this study is to provide clarity concerning the liability of electronic money providers to electronic money users when the provider company is declared bankrupt.Keywords: Liability, Electronic Money Providers, Electronic Money Users, Bankruptcy AbstrakDalam penelitian ini penulis membahas mengenai pertanggungjawaban penyelenggara UangElektronik terhadap pengguna dalam hal penyelenggara mengalami pailit. Penelitian inibertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggung jawab penyelenggara uangelektronik yang berkedudukan sebagai debitur dan penyelenggara pada perkara kepailitan.Metode  penelitian  menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan yang digunakandalam penelitian ini adalah pendekatan  Perundang-undangan (Statute approach) danpendekatan Analitis (Analytical Approach). Hasil penelitian ini yaitu memberi kejelasanterhadap pertanggungjawaban pihak penyelenggara uang elektronik terhadap pengguna uangelektronik dalam hal perusahaan penyelenggara dinyatakan pailit.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penyelenggara Uang Elektronik, Pengguna UangElektronik, Kepailitan
PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN OLEH BANK DALAM MEMBERIKAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN JABATAN (Studi di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri) Fernando Issac Febriansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fernando Issac Febriansyah, Reka Dewantara dan Ranitya GanindhaFakultas Hukum UniversitasBrawijaya Jl. MT. Haryono No.169 MalangEmail : brianissac26@gmail.comAbstractDecree of official position officially informs in a statement that a person works for an institution, and this decree is considered worthy only to the holder and it is worthless to others and not transferrable. This is contrary to what happens in Kediri, where Bank Rakyat Indonesia branch office of Kediri provides loans to its clients with this decree as collateral. Regarding this case, the bank needs to take precautionary principle into account as governed in Article 8 and Article 29 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking. This research has found out that the bank still implements precautionary principle in terms of decree of official position held as a collateral as governed in Article 8 and 29. Moreover, partnership built with related institutions in providing loans under the decree held as the collateral and SLIK is seen helpful for the bank in appraisal process. However, the bank faces two hampering factors involving juridical and non-juridical factors, where the former sees this type of collateral have no legal force when breach of contract should take place, while the non juridical factor is that BRI has a problem taking control of cash flow of its clients. However, some measures to tackle these two factors are taken, where partnership with an institution is built, recommendation from the top position is taken into account, and there should be an acceptance from the treasury that he/she should deduct the staff’s salary In addition, the measure also extends to assessing track record of the clients via BI checking or SLIK.Keywords: Loans, Decree of Official Position, Collateral Abstrak Surat keputusan jabatan merupakan surat yang menerangkan bahwa seseorangbekerja pada suatu instansi, dimana surat keputusan jabatan hanya berharga bagipemiliknya saja dan tidak memiliki nilai bagi orang lain serta tidak dapatdipindahtangankan, akan tetapi Bank Rakyat Indonesia cabang Kediri memberikankredit dengan jaminan surat keputusan jabatan, sehingga bank perlu menerapkanprinsip kehati – hatian dalam memberikan kredit dengan jaminan surat keputusan jabatan, sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 10 tahun1998 tentang Perbankan. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa BankRakyat Indoensia Cabang Kediri dalam memberikan kredit dengan jaminan suratkeputusan jabatan tetap menerapkan prinsip kehati – hatian seperti yang disebutdalam pasal 8 dan 29 undang – undang perbankan, selain itu juga adanyakerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan kredit dengan jaminan suratkeputusan jabatan dan juga SLIK sangat membantu bank dalam memeriksanasabah. Hambatan yang dihadapi bank yaitu ada dua yuridis dan non yuridis,hambatan yuridis yaitu jaminan yang hanya berupa surat keputusan jabatan bankmenganggap kurang kuat apabila terjadi wanprestasi, hambatan non yuridis yangdihadapi bank yaitu instansi yang sistem penggajiannya tidak melalui BRI membuatBRI kesulitan untuk menguasai aliran keuangan nasabah. Upaya dari keduahambatan tersebut yaitu bank melakukan kerjasama dengan instansi, rekomendasidari atasan, serta kesanggupan bendahara gaji untuk memotong gaji pegawai,namun untuk hambatan non yuridis ada tambahan upaya yaitu memeriksa trackrecord nasabah melalui BI Checking atau SLIKKata Kunci : Kredit, Surat Keputusan Jabatan, Jaminan 
EFEKTIVITAS PASAL 12 AYAT (1) HURUF B PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA SEBAGAI JAMINAN KREDIT ( STUDI KASUS DI KOPERASI UNIT SIMPAN PINJAM (USP) SWAMITRA KOPERASI KARYAWAN BUKOPIN (KKB)) Fitrizki Eka Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fitrizki Eka Sari, Sihabudin, Setiawan WicaksonoFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang 65135, Telp (0341) 553898 Fax 566505Email: ftrzkieks@gmail.comAbstract In Article 12 paragraph (1) letter b of Local Regulation of Balikpapan City Number 1 of 2014 concerning License to Open State Land states that License to Open State Land (IMTN) cannot be used as a Credit Guarantee. In Balikpapan City, however, there are cooperatives that accept collateral in the form of IMTN tied with a power of attorney to grant mortgage rights, which is one of them conducted by Swamitra Saving andLoan Cooperative Unit Bukopin Bank Employee Cooperative. Therefore, by the existence of in Article 12 Paragraph (1) Letter b of Local Regulation of Balikpapan City Number 1 of 2014 concerning License to Open State Land can be interpreted that Credit Agreement carried out by Swamitra Saving and Loan Cooperative UnitBukopin Bank Employee Cooperative showed the gap between Das sollen and Das Sein which is there is a difference between the legal regulations regulated by the government and the facts occurred in society.Keywords: Effectiveness, License to Open State Land, Credit GuaranteeAbstrakPada Pasal 12 ayat 1 huruf b Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara disebutkan bahwa Izin Membuka Tanah Negara(IMTN) tidak dapat dijadikan sebagai Jaminan Kredit, tetapi di Kota Balikpapan sendirimasih ada Koperasi yang menerima Jaminan berupa IMTN yang di ikat dengan SuratKuasa Untuk Memberikan Hak Tanggungan, yang salah satunya di lakukan olehKoperasi Unit Simpan Pinjam (USP) Swamitra Koperasi Karyawan Bukopin (KKB). Maka dengan adanya peraturan yang dituliskan pada Pasal 12 ayat (1) huruf BPeraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka TanahNegara bahwa Perjanjian Kredit yang di lakukan oleh Koperasi Unit Simpan Pinjam(USP) Swamitra Koperasi Karyawan Bukopin (KKB) terjadi suatu Perbedaan antara Das sollen dan Das Sein yaitu terjadi Perbedaan antara Peraturan Hukum yang diaturoleh pemerintah dengan fakta yang terjadi di masyarakat.Kata Kunci : Efektifitas, Izin Membuka Tanah Negara, Jaminan Kredit 
PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PENGGUNAAN VIDEO ORIGINAL TERKAIT KEPENTINGAN YANG WAJAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FAIR USE YOUTUBE Kevin Reynaldi Sumangkut
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kevin Reynaldi Sumangkut, Afifah Kusumadara, S.H., L.L.M., SJD,  Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H.Email : kevinreynaldisumangkut@yahoo.co.idABSTRAKHak cipta merupakan salah satu dari bagian kekayaan intelektual yangcakupannya paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra.Hak cipta diatur dalam UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Padakenyataannya perlindungan hak cipta atas kekayaan intelektual berupa kontenvideo pada media digital masih belum memberikan kejelasan dari sudut pandanghukum.  Polemiknya adalah sejauh mana batasan penggunaan video asli yangmemiliki hak kekayaan intelektual dapat digunakan oleh content creator laindalam sebuah Youtube Video atau dikenal dengan istilah Fair-Use. Di Amerika,tempat dimana doktrin fair-use ini sendiri berkembang, dapat ditemui berbagaikasus sengketa hak cipta berupa penggunaan video original tanpa izin oleh content creator Youtube. Adapun penyelesaian sengketa hak cipta video original ini diselesaikan melalui pengadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini  1. BagaimanakahPenyelesaian Sengketa Penggunaan Video Original Terkait Kepentingan Yang Wajar Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fair Use Youtube? 2.   Bagaimanakah Perbandingan Penerapan Doktrin Fair Use Terkait Dengan Penggunaan Video Konten Youtube di Indonesia Dengan diAmerika Serikat?  Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil 1. terdapat 5 (lima) poin terkaitdengan komparasi Fair Use yaitu: Pengaturan Doktrin Fair Use dan Subtanasi Fair Use dalam Norma; Ketentuan Obyek yang masuk doktrin Fair Use; Indikatortindakan Fair Use; Penyelesaian Masalah; dan Ganti Rugi atasPenyalahgunaan/salah tafsir Fair Use. Berdasarkan hasil komparasi terkaitKebijakan Fair Use disimpulkan bahwa di Amerika berada pada kondisi yang lebihrelavan terkait denganpenanganan perkara pelanggaran Fair Use apabila diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, 2. mengenai penerapan doktrin Fair Use,  Pertama, berdasarkan kasus calon sarjana Merujuk pada ketentuan Pasal 40UUHC, maka cuplikan video yang digunakan channel Calon Sarjana merupakanciptaan yang dimaksud pada huruf (k) yaitu karya fotografi dan huruf (m) yaitukarya sinematografi, dimana Kedua kategori ciptaan tersebut merupakan ciptaanyang mendapatkan perlindungan dalam UUHC. Kemudian terkait dengan opsisengketa Penggunaan Video Original Terkait Kepentingan Yang Wajar DalamUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fair Use Youtube terangkum dalam 3 (tiga) bentuk yaitu Jalur Pengadilan, Jalur Arbitrase, jalurAlternatif Penyelesaian Sengketa, dan Jalur platform Youtube.Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Kepentingan Wajar ABSTRACTCopyright is a part of intellectual property and it embraces a large scopecomprising science, art, and literature. Copyright is governed in Law Number 28of 2014 concerning Copyright. As a matter of fact, the protection of copyrightregarding video content as intellectual property on digital media does not giveany vivid elaboration from the perspective of law.  The issue lies on the extent that original video with intellectual propertyright can be used by another content creator on Youtube video. Disputes overcopyright in the use of original video without consent of the original contentcreator on Youtube are common in the US where the principle of fair use wasinitiated.  These disputes regarding fair use case are settled in a court of law. Theresearch problems studied involve: 1. How is the dispute over the use of originalvideo without consent in relation to fair use principle based on Law Number 28 of2014 concerning Copyright and Fair Use Youtube? 2. How are the exercise of fair use principle regarding the use of content video on Youtube in Indonesia andthat in the US compared?  The research result has found that 1. There are five points regarding thecomparison of fair use: regulation of fair use principle and substance of fair usein a norm; the provision of objects included in fair use; indicators of actionregarding fair use; dispute resolution; redress over misuse/misinterpretation offair use. The result of the comparison brings further to a conclusion implying thatthe US is in its relevant position in terms of dealing with the cases over disputeof fair use principle compared to Indonesia on this matter. 2. In theimplementation of fair use principle, first, in the case of the video of CalonSarjana, based on Article 40 of Law concerning Copyright, the video clip uploaded on Calon Sarjana channel is the creation as intended in letter (k),defined as a photography and letter (m) as a cinematography, both of which areunder the protection of the Law concerning Copyright. Regarding options ofdisputes over the use of original video with regard to fair use as in Law Number28 of 2014 concerning Copyright and Fair Use Youtube, there are threeprocedures of settling the dispute in the court of law: court proceedings,arbitration, alternative resolution to dispute, and Youtube platform.Keywords: resolution, dispute, fair use 

Page 1 of 6 | Total Record : 56

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue