cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 29 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019" : 29 Documents clear
PENGARUH PENERAPAN PRESENSI ELEKTRONIK TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 28 A TAHUN 2014 (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun) Muslihatin Abriyanti Tsalatsa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muslihatin Abriyanti Tsalatsa, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Nurdin, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: muslihatin.tsalatsa@gmail.com  ABSTRAK Setiap Pegawai Negeri Sipil harus menaati Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Banyak indikator bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil telah disiplin dalam bekerja. Salah satunya dengan melihat pada presensi sidik jari yang berpedoman pada Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 A Tahun 2014. Penerapan presensi elektronik berupa sidik jari memberikan pengaruh terhadap tingkat kedisiplinan. Namun dalam pelaksanaannya, presensi elektronik tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya kecurangan-kecurangan dan celah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penerapan dan pengaruh presensi elektronik terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 A Tahun 2014, serta hambatan dan solusi dari penerapan presensi elektronik terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 A Tahun 2014. Kata Kunci: Presensi Sidik Jari, Pegawai Negeri Sipil, Disiplin Pegawai Sipil.   ABSTRACT It is compulsory for civil servants to keep obeying regulations set in civil services. It indicates that several employees are proven to be discipline and this indicator can be seen from their attendance by means of their fingerprint registered whenever they come to office, and this attendance record has been based on the Regent Regulation of Madiun Number 28 A of 2014. The implementation of fingerprint-based attendance has affected the level of the employees’ discipline. However, this implementation has also given wider access for unfair practices of manipulating their attendance to make it look sufficient. Therefore, this research is mainly focused on the implementation and impact of electronic based attendance for civil servants according to the Regent Regulation of Madiun Number 28 A of 2014, impeding factors, and solution to the issue. Keywords: fingerprint-based attendance, civil servants, civil servants’ discipline
DIVERSI BAGI ANAK YANG DIANCAM PIDANA PENJARA DI ATAS 7 TAHUN (Studi di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A) Dyadica Fovea Vega Vinyla
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dyadica Fovea Vega Vinyla, Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.H., Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: dyadicafovea@gmail.com  Abstrak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenalkan sistem baru bernama Diversi, dimana penyelesaian perkara anak dapat diselesaikan diluar proses peradilan umum. Berdasarkan Undang-Undang Diversi hanya dapat dilakukan terhadap perkara dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun. Peraturan lain yang mengatur tentang Diversi adalah Peraturan Mahakamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem baru tersebut menjadi dasar pemikiran penulis dalam melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisa penerapan Diversi khususnya di tingkat Pengadilan dilihat dari kedua peraturan perundang-undangan diatas. Karena ternyata terdapat perbedaan pengaturan syarat yang diberikan dari Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung. Karena itu jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkama Agung bersifat internal Pengadilan, alternatif dari Undang-Undang, dan hanya dapat dilaksanakan apabila syarat khusus Peraturan Mahkamah Agung terpenuhi, yakni perkara dengan ancaman pidana penjara diatas 7 tahun didakwa bersamaan dengan perkara dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun. Hal ini dapat dilihat pada kasus Narkotika Anak di PN. Malang tahun 2018 yang diterapkan proses Diversi. Kata Kunci: syarat dilaksanakan Diversi, Diversi di tingkat Pengadilan, alternatif.   Abstract Act Number 11 of 2012 concerning Judicial System of Juvenile Crime has introduced diversion as a new system, where juvenile criminal cases are settled outside general judicial system. Based on the law, the diversion is only restricted to those punishable by less than seven years’ imprisonment. Another regulation states that the diversion is the regulation of Supreme court Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Diversion Enforcement in Judicial System of Juvenile Crime, from which this research started. This study is aimed to analyse the implementation of diversion especially at court level according to both regulations mentioned since there is difference in the regulation concerning the requirement set by the Act and Supreme Court Regulation. Empirical-based method was employed along with socio-juridical approach. The research result reveals that the requirement set in Supreme Court Regulation is deemed internal requirement of court, an alternative of the law, and it can only be enforced when the requirement set by the Supreme Court is met, which is restricted to only the case punishable by less than seven years’ imprisonment. This can also be seen from the juvenile narcotic-related case in District Court Malang in 2018 where diversion was applied. Keywords: Requirement of enforcement of diversion, diversion at court level
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kesalahan Administrasi Yang Berindikasi Korupsi Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Analisis Yuridis Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Pasal 4 Undang – Ria Galang Islamiati Suyitno
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ria Galang Islamiati Suyitno, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Ardi Ferdian, S.H.. M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya riaagalang@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembalian kerugian negara dalam kesalahan administrasi yang berindikasi korupsi sebagai alasan penghapus pidana dan implikasi yuridis penerapan kebijakan yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut terhadap Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana apabila secara nyata telah terpenuhi unsur-unsur pidananya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang TIPIKOR. Pasal 4 Undang Undang TIPIKOR tetap dapat berlaku dan diterapkan apabila terjadi kerugian terhadap keuangan negara yang didalamnya terpenuhi unsur-unsur pidananya. Kata Kunci : pengembalian kerugian negara, kesalahan administrasi, korupsi, penghapus pidana.   ABSTRACT This research analyses the case regarding state’s money returned over financial loss caused by corruption-indicated administrative fault as to clear punishment and juridical implication of the implementation of policy as stipulated in Article 20 Paragraph (4) of Act Number 30 of 2014 concerning Government Administration towards Article 4 of Act Number 31 of 1999 Jo. Act Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Corruption that states that returning the state’s money does not stop punishment imposition. Normative juridical research method and statute approach were employed and gave the result revealing that returning the state money will not clear the imposed punishment since the criminal elements are met according to Article 4 of Act concerning Criminal Corruption. This law is still applicable regarding the financial loss in which the criminal elements are met. Keywords: returning state’s money due to financial loss it faces, administrative fault, corruption, clear punishment imposition
ALASAN BIDPROPAM TIDAK MENERAPKAN PASAL 12 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN (STUDI KASUS DI BIDPROPAM KEPOL Amanda Juliana Clarisa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amanda Juliana Clarisa, Alfons Zakaria, S.H. LL.M., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya amandajclarisa@gmail.com   ABSTRAK Kepolisiаn Negаrа Republik Indonesiа yаng selаnjutnyа disebut Polri аdаlаh sаlаh sаtu lembаgа negаrа yаng berperаn sebаgаi penegаk hukum. Pаsаl 13 Undаng-Undаng Nomor 2 Tаhun 2002 tentаng Kepolisiаn Negаrа Republik Indonesiа menjаbаrkаn bаhwа tugаs pokok Polri аdаlаh untuk memelihаrа keаmаnаn dаn ketertibаn mаsyаrаkаt, menegаkkаn hukum, sertа memberikаn perlindungаn, pengаyomаn, dаn pelаyаnаn kepаdа mаsyаrаkаt. Polisi sebаgаi penegаk hukum memiliki perаn penting sebаgаi pelаksаnа suаtu аturаn (dаs sollen) аgаr dаpаt dilаksаnаkаn dаlаm kehidupаn sosiаl, dimаnа dаlаm kenyаtааnnyа dihаrаpkаn perаturаn itu dаpаt diterаpkаn (dаs sein). Аnggotа Polri tunduk pаdа kekuаsааn perаdilаn umum kаrenа аnggotа polri merupаkаn bаgiаn dаri wаrgа sipil dаn bukаn termаsuk subjek hukum militer. PP RI Nomor 2 Tаhun 2003 telаh mengаtur bаhwа penjаtuhаn hukumаn disiplin tidаk sertа mertа menghаpuskаn tuntutаn pidаnа. Dаlаm kаsus pemerаsаn di Poldа Metro Jаyа yаng diterаpkаn hаnyаlаh berupа sаnksi disiplin dаn kode etik yаng аrtinyа аdа ketidаksesuаiаn аntаrа hukum (dаs sollen) dаn kenyаtааn yаng terjаdi di mаsyаrаkаt (dаs sein). Berdаsаrkаn pembаhаsаn, dаpаt disimpulkаn bаhwа Bidpropаm Poldа Metro Jаyа dаlаm menyelesаikаn perkаrа Tindаk Pidаnа Pemerаsаn yаng dilаkukаn аnggotа Kepolisiаn mengesаmpingkаn Pаsаl 12 аyаt (1) Perаturаn Pemerintаh Nomor 1 Tаhun 2003 tentаng Pemberhentiаn Аnggotа Kepolisiаn Republik Indonesiа, dengan menggunakan pasal lain. Аlаsаn Bidpropаm tidаk menerаpkаn Pаsаl 12 аyаt 1 Perаturаn Pemerintаh Nomor 1 Tаhun 2003 tentаng Pemberhentiаn Аnggotа Kepolisiаn Negаrа Republik Indonesiа terhаdаp аpаrаt kepolisiаn yаng melаkukаn tindаk pidаnа pemerаsаn аntаrа lаin аdаlаh: 1) Аnggotа kepolisiаn sebаgаi pelаku tindаk pidаnа bukаn pelаku utаmа kejаhаtаn; 2) Hаsil kejаhаtаn tindаk pidаnа pemerаsаn tidаk begitu besаr; 3) Аdаnyа pengembаliаn hаsil pemerаsаn oleh аnggotа kepolisiаn sebаgаi pelаku; 4) Putusаn peradilan umum terlаlu lаmа. Kata Kunci: Pemerasan, Polisi, Bidpropam   ABSTRACT Indonesian National Police (hereinafter Polri) is a state department responsible for law enforcement. Article 13 of Act Number 2 of 2002 concerning Indonesian National Police elaborates that the main task of Polri is to maintain the security and the public order of the people, to enforce law, and to provide protection and services to the people. Police plays an essential role in performing regulation (das sollen) and making it practical for society to follow, where it is expected that the regulation is applicable in real life (das sein). Police members comply with general judicial power since they are still civilians and not as military subjects. Indonesian Government Regulation Number 2 of 2003 has regulated that enforcement of discipline does not abolish criminal charges. In extortion case handled by Regional Police of Metro Jaya, only discipline training and code of conduct are delivered as sanctions. It shows there is irrelevance between law (das sollen) and the reality that takes place in society (das sein). It can be concluded that Profession and Security Department (Bidpropam) of Regional Police of Metro Jaya has not considered the provision of Article 12 Paragraph (1) of Government Regulation Number 1 of 2003 concerning Dismissal of Indonesian National Police Officers, where another Article is taken into account. The exclusion of Article 12 is due to the fact that 1) the police member is deemed criminal not the main actor of crime; 2) extortion is deemed ordinary crime; 3) extorted items are returned by the police members committing extortion; 4) general court takes time to deliver ruling. Keywords: extortion, police, bidpropam
PERTIMBANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERI KEPUTUSAN PERMOHONAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI (Analisis Yuridis Pasal 7 Dan 7a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Jo Pasal 9 Dan 26 Peraturan Pemerintah Deadema Isnandywantitan Manafindrani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deadema Isnandywantitan Manafindrani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya deademamnf@gmail.com  ABSTRAK Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan peraturan terbaru mengenai perlindungan saksi dan korban, dan pendelegasian lembaga baru yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang mengurus dan melaksanakan perlindungan saksi dan korban. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dasar pertimbangan LPSK dalam memberi keputusan permohonan kompensasi dan restitusi masih banyak ketidakjelasan yang berakibat ketidakpastian hukum dalam memberikan pertimbangannya. Konsep Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia dibandingkan dengan konsep Perlindungan Saksi dan Korban di Amerika Serikat terbilang masih terdapat kekeliruan dalam proses dan prosedur yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kata Kunci: Saksi, Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kompensasi, Restitusi, Perlindungan Saksi dan Korban   ABSTRACT Act Number 31 of 2014 concerning Protection for Witnesses and Victims is considered new and an organisation has been appointed to be responsible to provide protection for both the witnesses and victims. It is further regulated in Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Procedures for Provision of Compensation, Restitution, and Aid for Witnesses and Victims. The basic consideration on which the provision of compensation and restitution are based is unclear. The concept of giving the protection in Indonesia, in comparison to that in the US, is considered flawed and it triggers uncertainty of law. Keywords: witness, victim, witness and victim protection organisation, compensation, restitution, protection for witnesses and victims
LARANGAN PENGALIHAN ATAU PEMBAGIAN KEKAYAAN YAYASAN KEPADA PEMBINA, PENGAWAS, DAN PENGURUS (Studi Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pada Yayasan Sosial Ukhuwah I Mohammad Asadullah Hasan Al-Asy’arie
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohammad Asadullah Hasan Al-Asy’arie, Amelia Sri Kusuma Dewi, Rumi SuwardiyatiFakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangEmail: asadasyarie@gmail.com ABSTRAKYayasan menjadi satu-satunya badan hukum yang keberadaannya berorientasi pada tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dinamika pengaturan hukum yayasan di Indonesia baru dimulai sejak tahun 2001, dan hingga saat ini keberadaan UU No. 16 Tahun 2001 (Yayasan) belum cukup signifikan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dialami dan dilakukan oleh yayasan di Indonesia. UU Yayasan telah mengalami perubahan menjadi UU No. 28 Tahun 2004 (Perubahan Atas UU Yayasan), namun dinamika ini belum cukup menampung kelemahan yang dimiliki oleh UU Yayasan. Fungsi pengawasan oleh negara tidak dihadirkan dalam muatan UU Yayasan. Posisi UU Yayasan terkesan hanya sebagai sebuah panduan administratif mengenai bagaimana yayasan dapat berdiri, tidak kemudian mengandung urgensi lebih terkait penegakan hukum di bidang yayasan. Fungsi pengawasan hanya diberikan kepada organ pengawas yayasan, yang tentu sangat patut diuji kredibilitasnya, serta fungsi pemeriksaan hanya diberikan kepada pihak ketiga yang berkepentingan. Praktik penyelewengan dana oleh yayasan masih kerap terjadi di Indonesia, hal ini sangat berkaitan erat dengan pengaturan mengenai pengalihan kekayaan yayasan dalam Pasal 5 UU Yayasan yang masih mengandung celah untuk ditafsirkan secara lebih luas. Penegakan hukum di bidang yayasan harus dimulai dari pembenahan peraturan perundang-undangan, optimalisasi fungsi pengawasan, serta reformasi budaya hukum. Perubahan yang dilakukan akan sangat menjadi harapan atas tegaknya fungsi yayasan sebagai badan hukum sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.Kata Kunci: Larangan pengalihan kekayaan yayasan, pembagian kekayaan yayasan. ABSTRACTA foundation is a legal entity that is social-, religious-, and human-oriented. The dynamic of the regulation regarding foundation in Indonesia has started since 2001, and the existence of Act Number 16 of 2001 (foundation) is not significant to tackle issues encountered in foundations in Indonesia. The Act concerning Foundation has amended to Act Number 28 of 2004 (Amendment to Act concerningFoundation), but the dynamic is considered insufficient to back up the weakness in foundations. Supervision delivered by the state is not provided in the Act. The position of the law seems to be not more than just administrative guideline concerning how a foundation is established, ignoring the urgency to law enforcement in the foundation. The supervision seems to be given to the foundation supervisory organ, and its credibility requires examination, while authority to examine is only given to the third party as stakeholder. Embezzlement committed by a foundation is common in Indonesia, and this situation is closely related to asset transfer in a foundation in Article 5 of Act concerning Foundation, and this condition carries legal loophole that needs to be interpreted more widely. Law enforcement concerning foundation should start from improvement of legislation, optimising supervision, and cultural and legal reform. Changes are expected to appropriately run the function of foundation as social, religious, and human legal entity.Keywords: ban on foundation’s asset transfer, foundation’s asset division
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 660/Pid.B/2015/PN.Bdg dan Putusan Nomor: 18/Pid.B/2015/PN.Pso) Felisya Riska Imama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Felisya Riska Imama, Dr. Yuliati, SH.,LLM., Alfons Zakaria, SH., LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail: riskafeli@gmail.com  Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan disparitas putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara Pengadilan Negeri Bandung Putusan Nomor: 660/Pid.B/2015/PN.Bdg yang memvonis pelaku tindak pidana pencurian selama 6 tahun dan Pengadilan Negeri Poso Putusan Nomor: 18/Pid.B/2015/PN.Pso memvonis pelaku tindak pidana pencurian selama 1 tahun 6 bulan. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim putusan nomor: 660/Pid.B/2015/PN.Bdg dan putusan nomor: 18/Pid.B/2015/PN.Pso dalam menjatuhkan sanksi pidana dan Apakah penyebab terjadinya disparitas di dalam putusan nomor: 660/Pid.B/2015/PN.Bdg dan putusan nomor: 18/Pid.B/2015/PN.Pso. Penulisan skripsi menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu: (1) Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Putusan Nomor: 660/Pid.B/2015/PN.Bdg: a. Terbuktinya unsur barang siapa, b. Terbuktinya unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, c. Pada waktu malam dan sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, d. Terbuktinya unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, e. Terbuktinya unsur perbuatan berlanjut, f. Terbukti ada unsur berencana dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Poso putusan nomor: 18/Pid.B/2015/PN.Pso: a. Terbuktinya unsur barang siapa, b. Terbuktinya unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, c. Pada waktu malam dan sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, d. Terbuktinya unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, e.Terbuktinya unsur perbuatan berlanjut. (2) Penyebab terjadinya disparitas putusan: a. Perbedaan Dalam Pemberian Teori Pemidanaan yang Digunakan Oleh Hakim, b. Perbedaan Adanya Pertimbangan Hakim Terkait Ada atau Tidak Adanya Perencanaan, c. Perbedaan Cara Terdakwa Mengambil Barang. Kata Kunci: Disparitas Putusan Hakim, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan   Abstract This research departs from the issue over disparity between decisions concerning sanctions imposed on criminal theft with aggravation between Decision of District Court of Bandung Number 660/Pid.B/2015/PN.Bdg delivering 6 year’s imprisonment and the Decision of Court in Poso Number 18/Pid.B.2015/PN.Pso delivering one year and six months incarceration. The research problem is mainly focused on what underlies the consideration of the judges regarding the two decisions over the sanction delivered and what causes the disparity between the two decisions. Normative juridical method was employed along with both state and case approaches. The research result revealed that the consideration of the judge of the District Court of Bandung regarding the Decision Number 660/Pid.B/2015/PN.Bdg is based on: a. the thief committing the crime is proven, b. the evidence where an object or part of the object belongs to another person and the theft is aimed to own the object taken, which was committed against the law, c. it is committed during the night and in a house or a closed yard at the house, d. the crime is committed by the two people or more, e. this crime is continued, f. it involves premeditated theft, while the Decision Number 18/Pid.B/2015/PN.Pso: a. the theft committing the crime is proven, b. there is evidence where one takes an object fully or partially belonging to another, and the crime intended to own the object, c. it is committed during the night and in a house or a closed yard at the house, d) the crime is committed by two people or more, e) the crime is continued. (2) The disparity between decisions was caused by: a. difference of the theories of criminal sanction delivered by the judge, b. the difference between the considerations of the judges regarding whether the crime is premeditated or not, c. the difference of the way the object is taken. Keywords: disparity between judges’ decisions, criminal theft with aggravation
BUDAYA HUKUM PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM PENEGAKAN PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (STUDI DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK GULA PESANTREN BARU KOTA KEDIRI) Mayfeni Akhirdianti Puspaning Ayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mayfeni Akhirdianti Puspaning Ayu, Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM, Syahrul Sajidin, SH., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mayfeniakhirdianti@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Budaya Hukum Pekerja Harian Lepas Dalam Penegakan Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis dаtа primer dаn jenis dаtа sekunder. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara terbuka dan kuisioner terbuka dan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi keputakaan, studi dokumentasi dan studi penelusuran internet menggunakan teknik analisis data metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini Pekerja harian lepas dalam menyikapi pembentukan budaya hukum pekerja harian lepas dalam penegakan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja lebih cenderung ke arah menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja. Hal tersebut diakibatkan adanya pengaruh dari 2 faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari pekerja harian lepas dan faktor eksternal yang berasal dari perusahaan. Kata Kunci : Budaya Hukum, Pekerja Harian Lepas, Penegakan Perlindungan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja   ABSTRACT This research is aimed to find out the norms of daily basis freelancers regarding enforcement of legal protection of occupational health and safety, where empirical juridical method along with socio-juridical approach was employed. The data obtained consisted of both primary and secondary data, where the former was obtained from open interviews and questionnaire and the latter was based on literature review, documentations, and online research on the Internet. The collected data was then analysed with descriptive qualitative method. The research result reveals that the main issue regarding the topic of this research is that there is tendency of violating the provision of the legislations due to internal factor coming from the workers themselves and the external one triggered by the company they work for. Keywords: norms, daily basis freelancers, enforcement of legal protection, occupational health and safety
PENEGАKАN SАNKSI АDMINISTRАTIF BАGI PENYELENGGАRА PEMONDOKАN YАNG TIDАK MEMАTUHI PАSАL 8 АYАT (1) HURUF E PERАTURАN DАERАH KOTА MАLАNG NOMOR 6 TАHUN 2006 TENTАNG PENYELENGGАRААN USАHА PEMONDOKАN (Studi Di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Schaesha Arista
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Schaesha Arista, Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono 169 Malang 65145. Telp. (0341)553898, Fax (0341)566505 Email: Schaesha1d@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan sanksi administrasi bagi penyelenggara pemondokan yang tidak mematuhi Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan di Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang, Satpol PP, Camat Kecamatan Lowokwaru, dan Lurah Kelurahan Ketawanggede. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan sanksi administrasi bagi penyelenggara pemondokan yang tidak mematuhi Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan di daerah Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang belum berjalan secara efektif karena belum maksimalnya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang, Satpol PP Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, dan Kelurahan Ketawanggede Kota Malang. Kata Kunci: Sanksi Administrasi, Pemondokan, Penyelenggara Pemondokan   ABSTRACT This research is aimed to seek into administrative sanction imposed on boarding school management not abiding by Article 8 Paragraph (1) Letter e of Local Regulation of Malang Number 6 of 2006 concerning boarding school management in the sub-district of Ketawanggede, District of Lowokwaru, Malang. This study is categorised as empirical research with socio-juridical method. The data was obtained from interview with the Head of Capital Investment and One-stop Services Agency in Malang, Civil Service Police unit, the District Head of Lowokwaru, and the Sub-district Head of Ketawanggede. The enforcement of administrative sanction imposed on the violation of the regulation has not been effectively implemented due to the lack of coordination among the Capital Investment and One-stop Services Agency, Civil Service Police Unit, the District of Lowokwaru, and the sub-District of Ketawanggede, Malang. Keywords: administrative sanction, boarding school, boarding school management
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PASAL 14 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN (STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL KOTA TANGERANG Muhammmad Ilyas Nurmawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammmad Ilyas Nurmawan, Agus Yulianto, SH., M.H., Dr. Dewi Cahyandari, SH.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya muhammadilyasnurmawan@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tаnggung Jаwаb Pemerintаh Dаlаm Pembinааn dаn Pemberdаyааn Аnаk Jаlаnаn Berdаsаrkаn Pаsаl 14 Perаturаn Dаerаh Kotа Tаngerаng Nomor 5 Tаhun 2012 Tentаng Pembinааn Аnаk Jаlаnаn, Gelаndаngаn, Pengemis dаn Pengаmen. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan teknik wawancara terhadap sejumlah narasumber, melalui metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis dаtа primer dаn jenis dаtа sekunder. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dаn observаsi dan teknik pengumpulan data sekunder Аdаlаh dаtа yаng didаpаtkаn dаri penelitiаn kepustаkааn, yаng diketаhui dаtа penelitiаn kepustаkааn berupа dаtа dаri perаturаn perundаngаn, buku, dаn jurnаl menggunakan teknik analisis data metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Sosial Kota Tangerang yang berwenang mengurus permasalahan kesejahteraan Sosial tidak bisa menjalankan Peraturan Daerah tersebut secara maksimal dikarenakan adanya peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial. Kata Kunci : Tanggung Jawab Pemerintah, Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan.   ABSTRACT This research is aimed to study the Government’s responsibility to coach and empower street children based on Article 14 of Local Regulation of Tangerang Number 5 of 2012 concerning Street Children, Homeless, Beggars, and Buskers. This study employed empirical juridical method based on interviews with several informants through socio-juridical approach. The primary data was obtained from the interview and observation, while the secondary one was from literature review consisting of legislations, books, and journals followed by an analysis with qualitative descriptive method. The research result reveals that the government responsible for social welfare has not optimally implemented the local regulation due to higher regulation of the social minister of Indonesia Number 5 of 2017 concerning Standard of Rehabilitation with an approach of Social Workers. Keywords: government’s regulation, coaching and empowerment of street children

Page 1 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue