cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 78 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020" : 78 Documents clear
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DALAM PERSPEKTIF KRIMINALISTIK (Studi di Reserse Kriminal Polrestabes Medan) Bilerio Sianipar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bilerio Sianipar, Dr. Ismail Navianto S.H, M.H, Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya bilzlittle@gmail.com AbstrakKriminalistik adalah suatu teknik dan taktik bagi seorang petugas penyelidik/penyidik dalam rangka mengungkap suatu perkara agara menjadi jelas. Kriminalistik dapat terlaksana berkat bantuan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu alam ilmu kimia, matematika, ilmu dokter kehakiman, balistik, forensik, daktiloskopi, fotografi, P3K, dan lain sebagainya. Telah disarankan bahwa ada tugas-tugas kriminalistik di tingkat berikut: strategis dan taktis; informatif teoritis dan pragmatis (diterapkan) Mengubah tugas kriminalitas tidak hanya disebabkan oleh transformasi kejahatan, tetapi juga oleh pengenalan mekanisme baru ke dalam praktik penegakan hukum, kebutuhan untuk menggunakan pengetahuan kriminalistik dalam berbagai proses yurisdiksi. Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden.Tugas pokok POLRI diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.   Kata Kunci: Kriminalistik, Penyidikan, Kepolisian, Pencurian.   ABSTRACT Criminalistics is a technique or tactic of an enquirer to reveal and settle a case. Criminalistics works appropriately when it co-exists along with other disciplines such as natural science, chemistry, mathematics, medical jurisprudence, ballistics, forensics, dactyloscopy, photography, first aid, and many more. Criminalistics also works with strategy and tactic, informative theory and pragmatics employed to transform criminal tasks caused not only by criminal transformation, but also by introduction of new mechanism into the practice of law enforcement, and the need to utilise criminalistics knowledge in all process of jurisdiction. Law enforcement is intended to enforce justice in societies. This is the body in which people search for justice. Indonesian National Police is the body of law enforcement directly responsible under president. The main tasks of Indonesian National Police, governed in Law Number 2 of 2002 concerning Indonesian National Police, involve maintaining the security and public order in societies, enforcing law, providing protection and services to people. Keywords: criminalistics, enquiry, police, theft
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA DALAM PERSPEKTIF KRIMINALISTIK (Studi di Reserse Kriminal Polrestabes Medan) Sianipar, Bilerio
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bilerio Sianipar, Dr. Ismail Navianto S.H, M.H, Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya bilzlittle@gmail.com AbstrakKriminalistik adalah suatu teknik dan taktik bagi seorang petugas penyelidik/penyidik dalam rangka mengungkap suatu perkara agara menjadi jelas. Kriminalistik dapat terlaksana berkat bantuan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu alam ilmu kimia, matematika, ilmu dokter kehakiman, balistik, forensik, daktiloskopi, fotografi, P3K, dan lain sebagainya. Telah disarankan bahwa ada tugas-tugas kriminalistik di tingkat berikut: strategis dan taktis; informatif teoritis dan pragmatis (diterapkan) Mengubah tugas kriminalitas tidak hanya disebabkan oleh transformasi kejahatan, tetapi juga oleh pengenalan mekanisme baru ke dalam praktik penegakan hukum, kebutuhan untuk menggunakan pengetahuan kriminalistik dalam berbagai proses yurisdiksi. Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden.Tugas pokok POLRI diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.   Kata Kunci: Kriminalistik, Penyidikan, Kepolisian, Pencurian.   ABSTRACT Criminalistics is a technique or tactic of an enquirer to reveal and settle a case. Criminalistics works appropriately when it co-exists along with other disciplines such as natural science, chemistry, mathematics, medical jurisprudence, ballistics, forensics, dactyloscopy, photography, first aid, and many more. Criminalistics also works with strategy and tactic, informative theory and pragmatics employed to transform criminal tasks caused not only by criminal transformation, but also by introduction of new mechanism into the practice of law enforcement, and the need to utilise criminalistics knowledge in all process of jurisdiction. Law enforcement is intended to enforce justice in societies. This is the body in which people search for justice. Indonesian National Police is the body of law enforcement directly responsible under president. The main tasks of Indonesian National Police, governed in Law Number 2 of 2002 concerning Indonesian National Police, involve maintaining the security and public order in societies, enforcing law, providing protection and services to people. Keywords: criminalistics, enquiry, police, theft
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK MANFAAT BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI UNDERLYING ASSET DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Yandika Perdana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yandika Perdana, Budi Santoso, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur 65145 Telp/Fax : +62 341 553898/ +62 341 566505 Email: hukum@ub.ac.id (yandikaperdana17@gmail.com) ABSTRAK Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu kebijakan pemerintah tentang penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai Underlying Asset untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sudah tepat atau tidaknya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk menjadikan hak manfaat Barang Milik Negara (BMN) sebagai Underlying Asset untuk peminjaman utang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan  pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini adalah Hak manfaat atas barang milik negara tidak dapat dijadikan obyek Underlying Asset karena hak manfaat melekat dengan bendanya. Hak manfaat barang milik negara dijadikan underlying asset sama dengan menjaminkan barang milik negara yang mana terdapat larangan menjaminkan BMN dengan alasan apapun di UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbendaharaan Negara. Penggunaan Barang Milik Negara sebagai aset SBSN hanya dalam bentuk hak pemanfaatan dari BMN tersebut, tidak memberikan pula kepastian hukum bagi investor SBSN. Sebaiknya pemerintah melakukan judicial review terkait Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 dan Pasal 49 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004. Pemerintah dapat pula memperbaharui hak manfaat dengan cara mendaftarkan haknya menjadi hak tanggungan Kata Kunci : Surat Berharga Syariah Negara, Underlying Asset, Barang Milik Negara  Abstract This research begins with the observation of a government’s policy concerning the utilisation of state’s assets as underlying assets as an access to issuing state’s sharia securities, which is further aimed to find out and analyse whether the implementation of Law Number 19 of 2008 concerning State’s Sharia Securities is appropriate to transfer the rights of the state’s assets to underlying assets over loan. This research was conducted based on normative-juridical method, statute, conceptual, and analytical approach. The result of the research reveals that the benefit rights of state’s asset cannot be transferred to underlying asset since the benefit rights are attached to the object. Transferring state’s asset to underlying asset is equal to setting a state’s asset as a collateral and this violates Law Number 1 of 2008 concerning State Treasury that bans this transfer. The utilisation of state’s asset as SBSN asset is only restricted to the rights to use by the state’s objects, and it does not give legal certainty for investors of SBSN. It is advisable that the government carry out judicial review of Article 11 paragraph (4) of Law Number 19 of 2008 and Article 49 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004. The government can also renew the benefit rights by registering the rights into mortgage rights. Keywords: state’s sharia securities, underlying asset, state’s assets
URGENSI PENGATURAN MENGENAI BATASAN PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH Shalsa Anugerah Deri Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shalsa Anugerah Deri Putri, Dr. Reka Dewantara S.H., M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malangshalsaanugerah@gmail.com AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pentingnya pengaturan mengenai pembatasan pendirian anak perusahaan oleh Badan Usaha Milik Daerah. Aturan yang mengatur tentang pendirian anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah adalah Pasal 334 Ayat (3) dan Pasal 341 Ayat (1) UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, dan Pasal 107 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017. Pasalpasal tersebut berisikan mengenai pemberian kewenangan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendirikan anak perusahaannya. Namun, dalam peraturan tersebut belum diatur dan dibahas mengenai batasan pendirian anak perusahaan yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah. Pembatasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya limited liability dalam limited liability dalam anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif dengan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah bahan- bahan hukum terkait yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa belum adanya aturan yang mengatur mengenai pembatasan pendirian anak perusahaan oleh Badan Usaha Milik Daerah.Kata Kunci: Badan Usaha Milik Daerah, Batasan Pendirian, Anak Perusahaan Abstract This research is aimed to find out the essence of the regulation limiting the scope of establishment of subsidiary by regional-owned enterprises. The regulations regarding this case involve Article 334 Paragraph (3) and Article 341 Paragraph (1) of law Number 23 of 2014, and Article 107 Paragraph (1) of Government Regulation of Indonesia Number 54 of 2017. These articles regulate delegation of authority to regional-owned enterprises regarding establishment of subsidiary. However, the existing regulations do not govern the restriction of the subsidiary establishment that is often performed by the regional-owned enterprises. This restriction is intended to avoid any potential of limited liability in limited liability under the regional-owned enterprises. This research was conducted based on normative-juridical method including the study of legal materials based on library research. The research result reveals that no regulations govern the restriction of establishment of subsidiary by Regional-owned Enterprises.Keywords: regional-owned enterprises, scope of establishment, subsidiary
PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA KEDIRI (Studi di Kantor Bea Cukai Tipe Madya Kediri) Imam Tabrani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IMAM TABRANI, LUTHFI EFENDI,S.H.,M.Hum,  AGUS YULIANTO,S.H.,M.H FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA Jl. MT. Haryono No.169, Malang 65145, Jawa Timur Indonesia Telp.0341-553898 : Fax.0341-566505 Email : imamtabrani25@gmail.com ABSTRAK Akhir-akhir ini produk Barang Kena Cukai (BKC) yang beredar di masyarakat sangat banyak dan bervariasi. Terutama BKC dari produk Hasil Tembakau (HT) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Selain itu produk-produk BKC tersebut sangat mudah kita jumpai mulai dari toko kelontong dan toko pinggir jalan sampai supermarket dan mall-mall besar. Terhadap BKC tersebut tentu instansi pemerintah yang bertanggung jawab adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai dari pelayanan, pemeriksaan, dan pengawasan atas BKC tersebut. Berdasarkan UU cukai di jelaskan bahwa terhadap produk-produk BKC tersebut terutang pungutan negara yang di sebut cukai. Dengan adanya piutang negara tersebut DJBC sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pungutan tersebut mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan atas pihak-pihak yang berkaitan dengan BKC (reksan cukai) agar pungutan tersebut dapat terpenuhi. Dalam UU cukai juga di sebutkan bahwa tata cara pelunasan atas cukai terbagi menjadi 3 cara yakni : pembayaran, pelekatan pita cukai, dan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Berkaitan dengan pelunasan BKC dengan pelekatan pita cukai, DJBC mempunyai tugas untuk melayani pihak-pihak yang menggunakan pita cukai untuk pelunasan cukainya mulai dari  penyediaan pita cukai, pemesanan pita cukai dan pengadministrasian pita cukai sampai pita cukai tersebut di lekatkan pada BKC yang bersangkutan. Atas prosedur tersebut sudah di keluarkan beberapa dasar hukum sebagai landasannya seperti Peraturan Direktur Jenderal  Bea dan Cukai NO. PER-49/BC/2011 dan diubah   terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai   NO. PER-08/BC/2014. Kata Kunci : Pengawasan Bea Cukai, pita cukai, barang kena Cukai etil alkohol. Control over Customs and Excise over Implementation and Order of Excise Tax Band of Tobacco Products in Medium Customs and Excise Control and Services in Kediri City (A study in Medium Customs and Excise Control Services in Kediri)   ABSTRACT Taxable products distributed in the society are varied and abundant, especially tobacco products and ethyl alcoholic beverages. These taxable products are often found in grocery stores, street shops, or even in supermarkets and malls. Taxable products are under the responsibility of Directorate General of Customs and Excise in terms of services, inspection, and supervision of the taxable goods.Law concerning excise states that those taxable products are entitled to levies, commonly called as excise charged by the state. The Directorate General of Customs and Excise are responsible to give services to parties regarding taxable products to help collect the excise. The law also mentions the three guidelines of paying off the tax: payment, attachment of excise tax band, and attachment of stamp indicating repayment. Regarding the repayment of taxable goods and attachment of the excise tax band, the Directorate General of Customs and Excise is responsible to give services to the parties involved in terms of the use of excise tax band for the payment. This responsibility ranges from providing the excise tax band, ordering excise tax band and administering the excise tax band to its attachment to taxable products. All those procedures work under legal basis such as Regulation of Directorate General of Customs and Excise Number PER-49/BC/2011, amended to Regulation of Directorate General of Customs and Excise Number PER-08/BC/2014.   Keywords: control over customs and excise, excise tax band, taxable products ethyl alcohol
KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA PADA PENERAPAN PASAL 62 AYAT 3 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI DI WILAYAH JAKARTA Muhammad Qasthari Shidqi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Qasthari Shidqi, Agus Yulianto S.H., M.H. , Haru Permadi S.H., M.H.Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya shidqi96@yahoo.co.id Abstrak Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi, ketika berada di jalan sering kali terjadi kendaraan bermotor ini Parkir di sembarang tempat. Padahal berdasarkan pasal 62 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi hal tersebut dilarang dan bisa dilakukan penindakan yaitu Penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah . Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan pengaturan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam penerapan hukum Pada Pasal 62 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi Di Wilayah Jakarta serta Mengetahui Dan mengkaji implikasi hukum terhadap kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam penerapan hukum pada Pasal 62 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi. Metode pendekatan yang digunakan yaitu adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Berdasarkan penelitian ini diperoleh adanya ketidaksesuaian pengaturan yang ada Pasal 62 Ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi mengenai Penderekan kendaraan bermotor yang parkir sembarangan di wilayah Jakarta.Kata kunci: Penderekan, Kendaraan Bermotor, Parkir Abstract Motorized Vehicles are any vehicles that are driven by mechanical equipment in the form of machines other than vehicles that run on the tracks. pursuant to Article 1 of the Provincial Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation, while on the road this motor vehicle often happens Parking everywhere. Whereas based on article 62 paragraph 3 of the Regional Regulation of the Special Capital Province of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation, it is prohibited and action can be taken, namely Checking to a designated Parking facility or to a Motorized Vehicle storage facility provided by the Regional Government. This research uses empirical research methods. Empirical law research examines the law that is conceptualized as actual behavior, as an unwritten social phenomenon that is experienced by everyone in social relations. This study aims to determine, identify and analyze the basis for the consideration of regulating the authority of the DKI Jakarta Provincial Transportation Agency in applying the law In Article 62 Paragraph 3 of the Regional Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation in the Jakarta Area and Knowing and Reviewing the legal implications of the authority DKI Jakarta Provincial Transportation Agency in applying the law in Article 62 Paragraph 3 of the Regional Regulation of the Special Capital Province of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation. The method used is descriptive analysis, while the understanding of analytical descriptive method is a method that serves to describe or give an overview of the object under study through data or samples that have been collected as they are without analyzing and making conclusions that are applicable to the public. Based on this research, there are discrepancies in the existing regulation Article 62 Paragraph 3 of the Regional Regulation of the Special Capital Province of Jakarta Number 5 of 2014 concerning Transportation concerning the Reckoning of motorized vehicles in the Jakarta area. Keywords: Pranking, Motor vehicle, Parking.
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN SANKSI PIDANA MELEBIHI ANCAMAN MAKSIMUM YANG DITETAPKAN DALAM KUHP (Studi Putusan Nomor 28/Pid.B/2013/Pn.Skh dan Putusan Nomor 244/Pid./2013/PT.SMG) Achmad Fajar Priyanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Achmad Fajar Priyanto, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Dr. Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl.MT.Haryono No. 169 Malang Email : achmadfajarp@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana melebihi ancaman maksimum pada tindak pidana pencabulan sebagaimana tertulis dalam Pasal 289 KUHP dan mendeskripsikan implikasi hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana melebihi ancaman maksimum yang tertulis dalam KUHP. Penjatuhan pidana melebihi ancaman maksimum dalam KUHP hanya dapat dijatuhkan jika terdapat pemberatan pidana umum. Namun dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 244/Pid./2013/PT.SMG menjatuhkan sanksi pidana melebihi ancaman maksimum dalam Pasal 289 KUHP, yaitu menjatuhkan pidana selama 10 tahun penjara dimana ancaman maksimum pidananya adalah 9 tahun penjara tanpa adanya pemberatan pidana umum. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi atau penafsiran gramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana melebihi ancaman maksimum yang ditetapkan dalam pasal 289 KUHP adalah karena perbuatan tersebut membuat resah masyarakat serta trauma bagi korban, membuat efek jera bagi pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya dan pelaku sebagai guru seharusnya melindungi korban yang dalam keadaan tuna rungu. Hakim memiliki kewenangan untuk menggali hukum dan menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman maksimum yang ditetapkan KUHP untuk menciptakan keadilan berdasarkan penafsiran pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana sangat relevan dengan teori absolut. Implikasi putusan yang melebihi ancaman maksimum tersebut adalah tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang para pihak tidak mengajukan upaya hukum. Kata Kunci : Putusan Hakim, Sanksi Pidana, Melebihi Ancaman Maksimum Dalam KUHP   ABSTRACT This research analyses the basic consideration of judges in determining criminal sanction that exceeds the maximum sentencing period over molestation as written in Article 289 of Criminal Code and describes the legal implication of passing the sanctions exceeding the minimum sentencing period as in Criminal Code. A sentence transcending the limit can only be imposed only when it is due to a general aggravating criminal offense. This is contradictory to the Decision of High Court of Semarang Number 244/Pid./2013/PT.SMG where ten years’ imprisonment was imposed on the defendant, exceeding its maximum sentencing limit of nine years without any aggravating criminal offenses. This research employed normative juridical method, statute, and case approach. Primary, secondary, and tertiary data were obtained and analysed based on grammatical and systematic interpretation. This research has found out that passing the judgement exceeding the sentencing limit is due to the judge’s consideration that this crime causes worries and traumatic condition for the victim, and this exceeding sentence is aimed to deter the perpetrator and prevent the perpetrator from repeating the offense. In this case, the perpetrator fails as a teacher to protect the deaf student. Judges have their authority to discover the law deeper and deliver the sentence exceeding the maximum sentencing limit as stipulated in Criminal Code to provide justice according to the interpretation of Article 5 paragraph (1) of Law concerning Judicial Power, and the objective to sentence the defendant is definitely relevant to absolute theory. The implication of the decision where sentencing is exceeding the maximum limit exists and holds permanent legal force as long as the parties concerned do not attempt any legal remedy. Keywords: judge’s decision, criminal sanction, exceeding maximum sentencing limit
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN SEPAK BOLA DALAM PEMUTUSAN KONTRAK KERJA SAAT JADWAL TRANSFER PEMAIN DITUTUP Ade Triadji Gusmantika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ade Triadji Gusmantika, Abdul Rachmad Budiono, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum, Universitas Brawijya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : triadjigusman@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan peraturan karena adanya kekosongan hukum agar dapat tercapai kepastian hukum tentang Perlindungan pemain sepak bola yang terkena pemutusan kontrak saat jadwal transfer ditutup. Metode dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pemain sepak bola dapat dikatakan sebagai pekerja yang terikat Kontrak Kerja, namun Statuta PSSI 2018 tidak mengatur pemasalah tersebut dan lembaga yang berwenang  kurang memadai. Maka dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan yang menjelaskan bahwa hak setiap pekerja untuk memilih tempat pekerjaan. Maka perlu untuk dibuat pengaturan pada Stauta PSSI selanjutnya dan membentuk NDRC lembaga khusus menangani sengketa Ketenagakerjaa di bidang Sepak Bola. Kata Kunci : Pemutusan Kontrak, Pemain Sepak Bola, Jadwal Transfer   ABSTRACT This research is aimed to contribute an idea concerning a regulation since there are legal loopholes to provide legal certainty for football players terminated when football player transfer window is closed. This research employed statute and analytical approach to study a particular legal problem. The research reveals that although football players are bound to contract, the statue concerning PSSI 2018 does not govern this issue and the authorised body does not sufficiently accommodate the issue. On the other hand, Article 31 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment states that every worker has his/her right to decide his/her place of work. Therefore, it is essential that that the statute of PSSI be established and NDRC as a special agency dealing with the dispute of employment in football be formed.   Keywords: contract termination, football players, transfer window
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA FINANCIAL TECHNOLOGY BERBADAN HUKUM KOPERASI DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI Aisyah Surya Dewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aisyah Surya Dewi, Herman Suryokumoro, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT Haryono 169 Malang 65145. Telp (0341) 553898. FAX (0341) 566505 Email: aisyahsrdw@gmail.com   Abstract This research studies the Financial Services Authority and the authority of Cooperative and Small-medium Enterprises Ministry post issuance of Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-based Loan Services. This study is also aimed to clarify the authority of cooperative when it runs fintech online loan services and to provide legal protection for the members of cooperative in case of breach of contract. This research was conducted based on normative method, statute, and analytical approach. The research result is intended to give clarification regarding the authority of supervision over the cooperative concerning the implementation of LPMUBTI and preventive and repressive legal protection for the members of the cooperative. Keywords: legal protection, financial technology, cooperative, breach of contract   Abstrak Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM pasca terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi kejelasan kewenangan terhadap koperasi saat melaksanakan fintech pinjaman online. Serta memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi ketika Lembaga Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi terjadi wanprestasi. Metode  penelitian  menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  Perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan Analitis (Analytical Approach). Hasil penelitian ini yaitu memberi kejelasan kewenangan pengawasan koperasi dalam pelaksanaan LPMUBTI dan Perlindungan hukum berupa preventif dan represif bagi anggota koperasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Financial Technology, Koperasi, Wanprestasi.
KEABSAHAN PENGGANTI TANDA TANGAN SEBAGAI PENGESAHAN DOKUMEN PERBANKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS Al Farizi Aulia Warsito
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Al Farizi Aulia Warsito, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya alfariziwarsito2@gmail.com   ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat sebuah permasalahan terkait kekosongan suatu peraturan perundang-undangan mengenai pengganti sebuah tanda tangan sebagai pengesahan dokumen dalam pelayanan perbankan bagi Penyandang Disabilitas. Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan minimnya akses keuangan bagi Penyandang Disabilitas yang menyebabkan memperlambat dalam peningkatan kesejahteraan. Ketentuan dokumen yang sulit dipenuhi oleh Penyandang Disabilitas menyebabkan layanan perbankan belum menjangkau keseluruhan warga Negara. Salah satu ketentuan yang dianggap sulit adalah tanda tangan sebagai pengesahan dokumen perbankan, beberapa Penyandang Disabilitas Tuna Daksa tidak dapat melakukan tanda tangan secara konsisten. Untuk menjawab permasalahan diatas, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan Pendekаtаn Perundаng-undаngаn dan Pendekаtаn Аnаlitis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan media internet. Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis adalah penafsiran hukum yang didasarkan atas penаfsirаn yаng menаfsirkаn perаturаn perundаng-undаngаn dihubungkаn dengаn perаturаn hukum аtаu undаng-undаng lаin аtаu dengаn keseluruhаn sistem hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan selaku Lembaga Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan belum memiliki regulasi atas pelayanan yang ramah bagi Penyandang Disabilitas. Pengganti tanda tangan sebagai pengesahan dokumen perbankan yang memiliki kekuatan hukum yaitu dengan membubuhkan cap jempol hanya dapat dilakukan Pejabat berwenang yakni Notaris. Kata Kunci: Perbankan, Penyandang Disabilitas   ABSTRACT This research is aimed to investigate the loophole in a regulation over a replaced signature put in a document in banking to facilitate the disabled. This research departs from the limited financial access for disabled people, and this lack has hampered welfare. The provision of the document that is not fulfilled by the disabled indicates that banking services do not embrace all people of the state. For example, putting signatures on banking documents can be a challenging task for disabled people, leading to inconsistent form of signatures. This research employed normative legal research, statute, and analytical approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data obtained from library research and the Internet. All the data was analysed by means of systematic and legal interpretation where legislation was linked to legal rules or other laws or to the whole legal system. The research concludes that Financial Services Authority (OJK) has not set any regulations governing services supporting the disabled. The only replacement of signature regarded valid is thumbprint given before a notary as an authority since it holds legal force. Keywords: banking, disabled people  

Page 1 of 8 | Total Record : 78

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue