cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018" : 40 Documents clear
KEBIJAKAN STRATEGIS KEPALA DESA SUMBEREJO KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI DALAM PENGGUNAAN DANA DESA (studi implementasi pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) Firdaus Ibnu Hakim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firdaus Ibnu Hakim, Lutfi Effendi S.H, M.Hum., Agus Yulianto S.H, M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : firdausibnuhakim@gmail.com  ABSTRAK Penyelenggara negara adalah pemimpin, pengemban amanah yang diberikan oleh rakyatnya dan amanah yang diberikan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Selanjutnya masyarakat manusia yang ada mengadakan perjanjian dengan seorang atau sekelompok orang atau badan yang diberikan kekuasaan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak, yaitu rakyat dan orang atau kelompok orang atau badan yang diberi kekuasaan/mandat untuk menjalakan kekuasaan atas nama rakyat, perjanjian itu melahirkan pemerintah. Pembangunan Desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Dengan pembinaan dan pengawasan Kepala Desa berharap dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mendukung penyeleggaraan pemerintah desa di Desa Sumberejo. Kepala Desa membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat pembangunan Desa  yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 yang berisi : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.” Atas apa yang ada didalam isi Undang-Undang Desa tersebut Kepala Desa harus mampu memberikan kebijakan-kebijakan demi kepentingan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Terkait dengan pemaparan di atas dan menurut penulis, Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri merupakan salah satu Desa di Kabupaten Kediri yang mendapatkan Alokasi Dana Desa terbesar. Kepala Desa yang membuat kebijakan-kebijakan yang mengutamakan pembangunan desa yang secara terlihat menigkatkan taraf kehidupan masyarakat yang menggerakkan perekonomian Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Pembangunan Desa yang merupakan aspirasi dan dilihat dari segi kebutuhan masyarakat yang diajukan kepada Kepala Desa dengan mempertimbangkan fungsi serta kegunaan pembangunan tersebut. Namun pada kenyataannya perolehan Alokasi Dana Desa mengalami penurunan yang berakibat terhadap pembangunan yang sedang Desa laksanakan, sehingga Kepala Desa harus bisa memanfaatkan Dana Desa yang terbatas tersebut untuk pembangunan Desa diantara banyak pilihan pembangunan yang harus dilakukan dengan keterbatasan Dana Desa. Kata Kunci: Kebijakan  Strategis Kepala Desa Tentang Penggunaan Dana Desa ABSTRACT State actors are categorised as a leader, mandate executor, and the mandate from the society will require liability. Furthermore, the society will need to make an agreement with a person or a group of people or an organsiation that is/are given a power under particular conditions that have to be respected and obeyed by the two parties: people and a man/a group of people/organisation to execute the power on behalf of his/her people. This agreement is where government is formed. Village development is aimed to fix the conditions and the standard of living of the people. In its execution of the governance, a village head is assisted by village apparatus. Through training and monitoring from a village head, it is expected that the welfare of the people is improved and this effort could support the village governance in Sumberejo village. The village head makes policies aimed to develop the village which is intended to enhance the welfare of the people and village empowerment as regulated in Law of Village Number 6 of 2014 Article 26 stating “A village head is responsible to run the village governance, carry out the development of village, improve community activities in a village, and a village head is also responsible for village empowerment.” Therefore, it is concluded that a village head must be capable of making policies for the sake of the interests of village governance and the people. Moreover, the author also concludes that Sumberejo Village of district of Ngasem, Regency of Kediri is one of the villages in Kediri to receive the biggest fund. Through the policies made, a village head should be able to help his people develop their village, live a better standard of living, achieve better economic condition for the whole village of Sumberejo in Kediri. Village development is part of aspiration in which the function and importance of the development also needs to be taken into account. However, in reality, the fund allocated in the village is reduced, affecting the phase of the development of the village that is in progress, so that the village head should be able to wisely spend the allocated money for the development of the village. Keywords: The village head’s strategic policy regarding the use of village funds 
EFEKTIVITAS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERKAIT STATUS KEGIATAN USAHA POM MINI DALAM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN MIGAS DI INDONESIA (STUDI KASUS POM MINI KOTA BATU) M. Syahrur Riza
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Syahrur Riza, Dr. Bambang Winarno, S.H., MS, Dr. Reka Dewantara, SH, MH, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Syahrur93@gmail.com   Abstrak Penelitian ini dititikberatkan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan kurang efektif efektivitas Pasal 7 UU Migas terkait kegiatan usaha Pom Mini dalam penyelenggaraan perdagangan Migas di kota Batu dan upaya PT Pertamina dalam penyelesaian sengketa kegiatan usaha Pom Mini di kota Batu. Oleh karenanya penulis merumuskan indikator sekurang efektif bagaimanakah Pasal 7 UU Migas dalam perdangan Migas di Kota Batu dan upaya preventif serta represif dalam penyelesaian sengketa antara PT pertamina dengan pelaku usaha Pom Mini di Kota Batu yang sesuai dan tepat sasaran. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Lokasi penelitian yakni di Kota Batu dan PT Pertamina regional Malang Raya. Kata kunci: Efektifitas, Status Kegiatan Usaha Pom Mini, Perdagangan Migas Di Indonesia  Abstract This research is focused more on the issue related to the effectiveness of Article 7 of Law on Oil and Gas regarding small business activity of mini patrol station as part of oil and gas trading practice in Batu and a measure taken by PT. Pertamina in order to settle dispute these business practices in Batu. The author formulates indicator of how ineffective Article 7 of Law on Oil and Gas in trading practice is in Batu and what appropriate preventive and repressive measures can be taken to settle the dispute between PT Pertamina and business actors of mini patrol station in Batu. This research involved empirical juridical method with socio-juridical approach, in which the research took place in Batu and PT Pertamina Regional in Greater Malang. Key words: Social and Environmental Responsibility, Foreign Capital Investment, Inclusive Economy
AKIBAT HUKUM PENANDATANGANAN AKTA PERJANJIAN KUASA MEMBAYAR ANGSURAN DAN MENGAMBIL SERTIPIKAT DALAM PENGOPERAN FASILITAS KREDIT DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH Riskha Indah Respati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riskha I. R., Amelia Sri K., SH., M.Kn., Shanti Riskawati, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : riskhaindah.respati@gmail.com  ABSTRAK Pertumbuhan penduduk di Indonesia berjalan seiring dengan laju perkembangan pemukiman dan perumahan. Pada pengoperan kredit dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Bank, maka debitur baru tidak mempunyai kewenagan dengan Bank, karena masih atas nama debitur lama. Mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum atau kewenangan terhadap  pihak debitur baru penerima hak pengalihan atas obyek KPR. Pada akta ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang menjadi satu dalam sebuah akta dan status kreditnya masih atas nama debitur lama. Penelitian ini dilakukan dengan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum penandatanganan Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran dan Mengambil Sertipikat yang masih dalam jaminan merupakan akta otentik mengandung enam perbuatan hukum. Perbuatan dalam akta tersebut tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian mengakibatkan perbuatan tersebut batal demi hukum. Peralihan Hak Atas Tanah yang masih dalam jaminan KPR dengan cara membuat Akta Perjanjian Kuasa Membayar Angsuran dan Mengambil Sertipikat serta Kuasa Menjual adalah sah. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata bahwa isi dari akta tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan. Kata Kunci: Akta otentik, jaminan kredit, pengoperan fasilitas kredit ABSTRACT Population growth in Indonesia goes hand in hand with the pace of housing and housing developments. In the case of credit transfers done without the knowledge of the Bank, the new debtor has no authority with the Bank, because the Bank still considers on behalf of the old debtor. This resulted in the absence of legal certainty or authority over the new debtor party who received the right of transfer of the KPR object. In this deed there are several legal acts which become one in a deed and the credit status is still on behalf of the old debtor. This research is done by Normative method with statute approach (Statute Approach). In this writing, it can be concluded that the legal consequences of the signing of the Deed of Power of Attorney of Paying Installment and Taking Certificate which is an authentic deed contains six legal acts, namely the transfer of the position of the debtor, the sale of land rights, there is the power to pay the installment, and the power of taking the certificate, the absolute power , the power of selling. The act in the deed does not meet the objective requirements of the agreement resulting in the act null and void. The Transfer of Land Rights which is still under collateral for Housing Loan (KPR) by making the Deed of Loan Agreement to Pay Installment and Take Certificate and Selling Authority is valid. This is because based on Article 1338 paragraph (1) and (2) of the Civil Code that the contents of the deed is a law for both parties and can not be withdrawn except on the basis of the agreement of both parties concerned.Keywords: Authentic Deed, Credit Guarantee, Operation of Credit Facility 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN E-MONEY ATAS HILANGNYA SALDO DALAM TRANSAKSI TRANSPORTASI ONLINE Siti Halima Nirnawati Ibrahim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Siti Halima Nirnawati Ibrahim, Dr. Siti Hamidah, SH.,MM, Diah Pawestri Maharani, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email : imanirnawati8@gmail.com  ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan E-Money Atas Hilangnya Saldo Dalam Transaksi Transportasi Online. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya kebijakan privasi layanan e-money transportasi online yang terdapat aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang lain dan menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan e-money. Penelitian ini adalah penelitian normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum dianalisis dengan metode analisa kualitatif dan metode deduktif. Maka bentuk perlindungan hukum preventif bagi pengguna layanan e-money berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui pengawasan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) terhadap pencantuman klausual baku. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yaitu dengan pengawasan Bank Indonesia melalui izin penyelenggaraan kegiatan e-money. Perlindungan hukum represif bagi pengguna layanan e-money melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa. Kata kunci: E-Money, Transportasi Online. ABSTRACT This research is based on privacy policy required in e-money service regarding online transportation which is against a certain Law. This irrelevance causes e-money users to experience a loss in the service. This is a normative research with statute and case approach. The legal materials were analysed by using qualitative and deductive methods. In order to provide preventive legal protection for the e-money users, based on Law on Consumer Protection, Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) should be involved as a watchdog towards a fixed clause. Moreover, Bank Indonesia should also regulate this issue through permit regarding the implementation of e-money via either court or another possible way of settling dispute. Keywords: E-money, online transportation 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PENOLAKAN GUGATAN WANPRESTASI OLEH ANGGOTA KOPERASI TERHADAP KOPERASI ( STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg. ) William Surya Putra Handoko
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

William Surya Putra Handoko, Dr. Budi Santoso, SH, L.LM, Dr. Reka Dewantara, SH, MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya E-mail : williamsph@rocketmail.com  ABSTRAKPenjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencatumkan dasar demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat dan yang harus diutamakan adalah kemakmuran masyarakat dan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan, perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Dalam prakteknya, Koperasi dapat melakukan beberapa jenis pengelolaan dan penyaluran dana, maka dari itu diperlukan sebuah perjanjian antara pihak Koperasi dengan anggota yang ingin menyimpan dana di Koperasi, agar dalam pengelolaan dana dalam Koperasi tersebut tercipta sebuah kepastian hukum dan berjalan lancar. Namun perjanjian terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan antara debitur dan kreditur. Wanprestasi adalah sikap ingkar janji dari salah satu pihak yang berjanji akan melakukan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Pada putusan perkara Nomor : 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg. antara Ibu Linda selaku Penggugat melawan Koperasi “Sri Rejeki” Unit Simpan Pinjam selaku Tergugat telah terjadi Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat. Namun pada putusannya, Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dan kurang pihak (Plurium Iitis Consortium). Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis putusan tersebut dengan menggunakan peraturan perundang-undangan seperi Undang-Undang tentang Perkoperasian dan beberapa teori dari para ahli hukum seperti teori business judgement rule.Kata kunci: Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Penolakan Gugatan Wanprestasi, Wanprestasi, Anggota Koperasi, Koperasi ABSTRACT Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia contains the basis of economic democracy and things that should be put as priority for the welfare of societies and economy, all of which are arranged as part of cooperation of people according to family values. This fundamental is reflected in a cooperative. Practically, cooperative works some ways related to fund management, one of which is saving and loan. However, it does not work as what has been agreed between debtor and a creditor. A breach of contract is an example in which one of the parties involved in an agreement fails to act as what has been agreed between a debtor and a creditor. In the Decision Number 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg. regarding a case happening between Mrs. Linda who filed a lawsuit against cooperative Sri Rejeki as a defendant, it was found that the cooperative Sri Rejeki breached the contract. However, based on the Decision, the Judge granted demurrer by the defendant and had claimed that the lawsuit filed by the plaintiff was murky and lack of support from parties. The Decision, in this research, was analysed by referring to several Laws such as the Law of Cooperative and some theories made by legal experts such as the theory of fiduciary duty.   Keywords: Juridical analysis, Judge’s decision, rejected lawsuit regarding breach of contract, breach of contract, cooperative member, cooperative  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DARI WANPRESTASI BANK DALAM TAKE OVER KREDIT (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Mtp) Cindy Olivia Susanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cindy Olivia Susanto, Dr.Siti Hamidah, SH.,M.M., Dr. Reka Dewantara,S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT.Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email : cindyoliviasusanto@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim yang memenangkan Tergugat dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Mtp terkait wanprestasi oleh bank dalam Take Over kredit serta untuk mendeskripsikan bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Wanprestasi Bank Take Over Kredit. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Mtp terkait Bank dalam take over kredit terdapat ketidak adilan dimana hakim memenangkan tergugat wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi nasabahnya. Bentuk Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah perbankan ada dua yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bagi nasabah dari wanprestasi bank dalam take over kredit berdasarkan KUH Perdata, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, berdasarkan POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan hukum represif bagi nasabah dari wanprestasi bank dalam take over kredit yaitu dengan adanya sanksi penggantian rugi yang telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan juga di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Bank, Take Over, Kredit ABSTRACT This research is aimed to analyse the basis of the Judge’s consideration over winning a defendant’s case in the Decision Number 29/Pdt.G/2014/PN>Mtp regarding the case of the breach of contract by the bank in credit takeover and to describe the form of legal protection for the client regarding the breach of contract by the bank. There seemed to be unfairness in the Decision Number 29/Pdt.G/2014/PN.Mtp made by the Judge, in which it is obvious that the Judge won the defendant’s case, causing loss for the client. Preventive and repressive legal protection could be provided for the client. The preventive legal protection given must be based on Civil Code, Law of Consumer Protection, Regulation of Financial Services Authority (POJK) Number: 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection in Financial Services Sector, while the later can be provided by imposing sanction in which compensation should be provided as regulated in Civil Code, in Regulation of Financial Services Authority on Consumer Protection, in the Sector of Financial Services, and also in Law of Consumer Protection. Keywords: legal protection, bank client, takeover, credit 
IMPLIKASI YURIDIS PENANDATANGANAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN Adistya Larasani Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adistya Larasani Putri, Dr. Siti Hamidah, SH.MM, Dr. Reka Dewantara, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email : adistyalp@gmail.com  ABSTRAK Akad murabahah bil wakalah pelaksanaanya oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah baik oleh bank maupun lembaga non bank, penandatangananya ada yang dilakukan secara bersamaan. Penandatanganan dilakukan secara bersamaan diwaktu yang sama. Hal tersebut dikarenakan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan akad murabahah bil wakalah, akibatnya penerapan yang dilakukan menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena ketika akad wakalah baru ditandatangani sesaat setelahnya dilakukan penandatanganan akad murabahah dalam waktu yang sama maka barang atau obyek yang dimaksudkan dalam akad wakalah belum ada, dengan kata lain obyek perjanjian belum ada. Karena nasabah tidak akan dapat membeli obyek yang dimaksud apabila akad wakalah baelum ditandatangani dan belum adanya aliran dana yang dibayarkan oleh bank kepada pemasok barang. Oleh karena obyek perjanjian belum ada pada saat akad murabahah ditandatangani, hal tersebut tidak memenuhi prinsip syariah dan juga tidak memenuhi hukum jual beli yang ada pada hukum positif di Indonesia, penerapan yang demikian dapat menyebabkan akad tersebut menjadi batal demi hukum. Kata Kunci: penandatanganan, murabahah bil wakalah  ABSTRACT It is commonly known that murabahah bil wakalah agreement of sharia-based financial institutions of either bank or non-bank is signed simultaneously. It is due to legal gap regarding the regulation of steps in implementing akad murabahah bil wakalah, resulting in irrelevance of the implementation towards sharia principles. When wakalah agreement is signed shortly after the signing of murabahah agreement, the agreement object as stated in wakalah is not available yet. As a result, the customer may not be able to buy object as stated in wakalah agreement since the fund is not paid by bank to suppliers yet. The unavailability of the object during the time the murabahah agreement is signed makes the agreement fail to meet sharia principles and the principles of law that regulate sale and purchase as part of positive law in Indonesia. Therefore, the agreement is considered invalid from the outside (void ab initio). Keywords: signing, murabahah bil wakalah
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA POTRET YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL TANPA PERSETUJUAN ORANG YANG DIPOTRET (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan Studi Komparatif Perlindungan Hukum Atas Karya Potret di Indonesia dan Belanda) Tofani Yurisar Akbar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tofani Yurisar Akbar, Moch. Zairul Alam, SH., MH., Diah Pawestri Maharani, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : tovanyyurisar@gmail.com   Abstrak Potret merupakan salah satu seni fotografi dengan menampilkan objek manusia baik secara individual maupun kelompok, yang menonjolkan unsur kepribadian objek foto tersebut. Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) dijelaskan bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Dalam menggunakan potret seseorang untuk kepentingan komersial, Undang-Undang Hak Cipta mengamanahkan pengguna potret tersebut untuk mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari orang yang dipotret. Dalam prakteknya, penggunaan potret untuk kepentingan komersial dapat menjadi suatu perkara di pengadilan. Penulis akan menganalisis kasus pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait dengan potret dari dr. Arnold yang digunakan untuk kepentingan komersial oleh PT. Siloam International Hospitals. Berangkat dari analisis kasus pada putusan tersebut, penulis mencoba memberikan rekomendasi pengaturan yang ideal terkait perlindungan hukum atas karya potret yang digunakan secara komersial dengan membandingkan ketentuan hak cipta di Indonesia dan Belanda. Untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat penulis, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, serta pendekatan konseptual. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Potret, Penggunaan Secara Komersial AbstractPortrait is defined as an art which shows an individual or a group of people in which the personality of the person or people in the photo is reflected. Article 1 Number 10 of Law Number 28 of 2014 on Copyright (further stated as the Law of Copyright) states that a portrait is a work of photography which shows a person as the object portrayed. The law of copyright suggests that it is essential to obtain a written consent from the person portrayed in the portrait before the portrait is used commercially. However, practically, the portraits used commercially often ends up in the court. This research analyses the case of the Decision of Supreme Court Number 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 regarding the portrait of dr. Arnold, which was then used commercially by PT. Siloam International Hospitals. Based on the analysis of the case, the author has meant to contribute ideal control of legal protection regarding commercially used portrait and compared the provision of copyright in Indonesia and The Netherlands. This research employed normative-juridical method with statute, case, comparative, and conceptual approach. Keywords: legal protection, copyright, portrait, commercially used 
PENGADAAN BARANG DAN JASA USAHA DENGAN METODE RIGHT TO MATCH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Nabila Yasmine Talitha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nabila Yasmine Talitha, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH. M.Hum, Moch Zairul Alam, SH. MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :nabila.litha2@gmail.com    ABSTRAK Artikel ini membahas tentang Penggunaan Metode Right to Match didalam Tender Proses Pengadaan barang dan jasa, apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena didalam praktik pelaksanaannya, Metode Right to Match berpotensi untuk menimbulkan peluang terjadunya persekongkolan Tender.Sekalipun telah terjadi perkembangan yang cukup berarti dalam sistem pengadaan selama ini, ada beberapa alasan utama mengapa sistem pengadaan belum berjalan dengan baik, pertama dasar hukum yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa tidak diatur oleh perangkat perundang-undangan dengan tingkatan yang lebih tinggi, karena biasanya proses pengadaan hanya diatur oleh sebatas Keppres, sehingga akan menimbulkan dampak pada tingkat transparasi dan kejelasan perundangan tersebut, kedua, tidak adanya instansi tunggal yang berwenang untuk merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa, ketiga adalah lemahnya kepatuhan kepada peraturan dan prosedur pengawasan pengadaan yang berlaku serta penegakan hukum.Selain ketiga hal diatas, masalah lain yang mengemuka adalah peraturan peraturan yang membatasi persaingan usaha di wilayah indonesia, sehingga melanggar prinsip suatu negara, satu pasar dan menghilangkan kesempatan yang timbul dalam persaingan yang sehat. Analisis ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan berkaitan dengan pengadaan barang da jasa dan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan metode Right to Match. Kata kunci: Right to Match, Pengadaan Barang/Jasa, Persaingan Usaha ABSTRACT This article discusses whether right-to-match method performed in the tender process of procurement is according to Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Business Competition because the implementation of this method often triggers conflict in the tender process. Despite the fact that procurement system has improved, there are still several reasons why the procurement has not worked as expected. It is because the legal framework regulating procurement process is not supported by the provisions of Law and this process is mostly regulated by only Presidential Decree, leading to impact on transparency and clarity of the Law per se. Moreover, there is still no single institution that is authorized to set policy required in the procurement, followed by the minimum obedience towards regulation and procedures of procurement monitoring and legal enforcement. Another problem is related to the regulations which tend to restrict business competition in Indonesia. This breaks the principle in a country, in a market, and leads to unhealthy competition. This analysis was performed based on provisions of a related regulation of procurement and other Laws which are related to the right-to-match method. Keywords: Right to match, Procurement, Business Competition   
HAMBATAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERKAIT HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA (Studi di Kantor Notaris Kota Malang) Ida Ayu Gerhana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ida Ayu Gerhana, Amelia Sri Kusumadewi, S.H. M.Kn., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : idaayugerhana@yahoo.com ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia oleh notaris di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan pelaksanaan kewajiban pmeberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia, hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya dan juga upaya dalam penyelesaiaan hambatan-hambatan tersebut. Untuk menganalisis permasalahan tersebut maka digunakan metode yuridis empiris, yuridis sosiologis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya undang-undang telah mengatur bahwa harus melakukan pencoretan terhadap jaminan fidusia yang telah selesai Pasal 16 PP Nomor 2 Tahun 2015, notaris ada yang melaksanakan tetapi juga ada yang tidak melaksanakan pencoretan tergantung permintaan dari para pihak, kreditor sudah mengetahui bahwa harus dilakukan pencoretan, namun debitor tidak mengetahui bahwa pencoretan wajib dilaksanakan. Hambatan-hambatan yang dialami dari segi undang-undang adalah tidak tercapainya asas publisitas dan tidak adanya sanksi, notaris merasakan server down, kreditur merasakan ongkos untuk biaya jasa notaris dan masyarakat yang tidak tau. Upaya-upaya penyelesaian adalah dengan cara mengoptimalkan asas publisitas serta menekankan sanksi, notaris memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, kreditor menambahkan klausul pembiayaan dan masyarakat diberi pengetahuan hukum saat dilakukan realisasi.Kata kunci: Jaminan Fidusia Notaris, Pelaksanaan Kewajiban Kepada MenteriHukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia ABSTRACT This article is aimed to analyze hampering factors of the implementation of the responsibility to inform the Minister of Law and Human Rights over the abrogation of fiduciary guarantee by a notary public in Malang. This research, therefore, is focused on issues regarding the implementation of the responsibility to inform the Minister of Law and human Research over the abrogation of fiduciary guarantee, hampering factors of the implementation, and efforts done to overcome the hampering factors. Empirical juridical and socio-juridical methods were employed in this research to overcome the factors connected to the existing problems. The research result revealed that Article 16 of Government Regulation Number 2 of 2015 suggests that deletion of complete fiduciary guarantee needs to be performed. However, several notary publics have performed the deletion depending on the request of the parties involved. In this case, the creditor is aware of the fact that the deletion is to be performed, but not the debtor. In terms of theLaw, the hampering factors involve the failure of implementing the principles of publicity and the absence of sanction, server glitch, a high cost that has to be paid to the notary public which is out of the awareness of the public. Some solutions are suggested such as optimizing the principles of publicity, implementing sanction, informing the Minister ofLaw and Human Rights, and adding clause over funding by the creditor. Moreover, the public needs to be informed of legal knowledge during the realization.Keywords: Fiduciary guarantee by Notary Public, Implementing obligation to inform the Ministry of Law and Human Rights over fiduciary guarantee 

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue