cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 61 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019" : 61 Documents clear
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS PASAL DILUAR PASAL YANG DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2015/Pn.Kpg) Dela Shintani Syahputri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dela Shintani Syahputri, Alfons Zakaria, S.H., LL.M., Fines Fatimah, S.H., M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: delashintani@gmail.com AbstrakPemeriksaan perkara pidana di pengadilan didasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum. Berdasarkan uraian dari surat dakwaan kemudian dibuktikan kesalahan terdakwa. Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2015/Pn.Kpg merupakan putusan pemidanaan yang dijatuhkan diluar surat dakwaan. Penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan pasal Peredaran Narkotika, yaitu pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1), 114 ayat (1), 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tetapi hakim menjatuhkan putusan dengan pasal Penyalahgunaan Narkotika, yaitu pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim memiliki beberapa pertimbangan yaitu yurisprudensi dan surat edaran mahkamah agung. Tetapi putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun implikasi dari putusan ini ialah tetap sah, karena adanya surat edaran mahkamah agung yang mengkhususkan apabila terdakwa terbukti penyalahgunaan narkotika Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi tidak didakwakan maka hakim boleh memutus putusan pemidanaan kepadanya.Kata Kunci: Putusan, Hakim, Surat Dakwaan AbstractInvestigating criminal cases at courts is based on indictment made by general prosecutors. What is delivered in the indictment must be relevant to the crime committed. The Decision Number 380/Pid.Sus/2015/Pn.Kpg is made based on the verdict delivered not based on the existing indictment. In this case, general prosecutors have accussed the defendant according to Article regulating Narcotics Circulation consisting of Article 132 Paragraph (1) Jo Article 114 Paragraph (1), 114 Paragraph (1), 112 Paragraph (1) of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, the decision about the narcotic abuse has referred to Article 127 Paragraph (1) of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In terms of making this Decision, the Judges hold several consideration such as jurisprudence and circular letter issued by Supreme Court, while the Decision is not relevant to the provision of Article 182 Paragraph (4) of Criminal Code Procedure. The implication of this Decision is still considered valid due to the circular letter implying that when the defendant is proven guilty to abuse narcotics against Article 127 of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics but it is not included in indictment, the Judges then have their right to deliver criminal verdict to the defendant.Keywords: decision, judges, indictment
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA APLIKASI GAME ONLINE TERKAIT DATA PRIBADI DAN VIRTUAL PROPERTY PADA APLIKASI GAME ONLINE ”MOBILE LEGENDS : BANGBANG” Ivon Agesti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Ivon Agesti, Afifah Kusumadara S.H., LLM., SJD,, Diah Pawestri M S.H, M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya ivonagesti@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pengguna aplikasi game online terkait data pribadi dan virtual property yang ada pada aplikasi game online. di Indonesia belum ada pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dan virtual property secara khusus. Game Online merupakan salah satu sistem elektronik yang hanya dapat digunakan dengan perangkat elektronik. Pada saat ini game online bukan hanya suatu permainan, namun juga wadah berbisnis bagi penyeda jasa aplikasi game online. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan yang muncul terkait kegagalan perlindungan data pribadi dan virtual property yang dimiliki pengguna aplikasi game online. Dengan tidak adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur keduanya secara khusus, pengguna aplikasi game online tidak memiliki perlindungan yang memiliki hukum tetap jika terjadi kerugian akibat kegagalan perlidungan tersebut. Adapun jenis penelitian pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan yang digunakan untuk menganalisis beberapa peraturan perundang – undangan yang masih berkaitan dengan data pribadi dan virtual property, pendekatan kasus digunakan karena banyaknya permasalahan yang muncul akibat kegagalan perlindungan data pribadi dan virtual property pengguna aplikasi game online, dan  pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Bahan hukum pimer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran ekstensif. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan privasi yang dimiliki oleh perusahaan Moonton atas aplikasi game online “Mobile Legends : BangBang“ sesuai dengan ketentuan pada pasal 28 Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan data Pribadi Sistem Elektronik mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Selain itu virtual property merupakan benda bergerak tidak berwujud yang termasuk benda yang diatur dalam hukum kebendaan di Indonesia, maka dari itu berlaku peraturan perundang – undangan yang melindungi benda di Indonesia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Game Online, Data Pribadi, Virtual PropertyABSTRACT This research is aimed to figure out how the legal protection is provided for online game application users over private data and virtual property contained in the application. In Indonesia, there is no regulation specifically made for private data and virtual property. These days online games are not only restricted to enjoyment, but they serve as a room for game application providers to earn money. This research was conducted based on existing issue over failure to provide protection for private data and virtual property of game online users. Due to the absence of the regulation specifically regulating both the private data and virtual property, the application users are left with no protection and no permanent legal force that guarantees the users in case of failure of the protection. This research employed normative juridical method along with statute approach that was aimed to analyse several laws and regulations regarding private data and virtual property; case approach was linked to existing issues regarding failure in providing protection for the private data and virtual property; and the conceptual approach to provide legal understanding, legal concept, or legal principle relevant to the issue. The legal materials involved both primary and secondary data, all of which were analysed with grammatical and extensive interpretations. The research result concludes that policy regulating the privacy held by Moonton regarding its online game application “Mobile Legends: BangBang” complies with the provision of Article 28 of Minister Regulation Number 20 of 2016 concerning protection for private data in Electronic System regarding the responsibility of electronic system providers. Moreover, virtual property is intangible moveable object as regulated in existing law in Indonesia. Therefore, regulation concerning protection for properties in Indonesia applies. Keywords: legal protection, online game, private data, virtual property
DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN ORANG MATI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 610/Pid.B/2014/PN.Bwi dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1651/Pid.B/2014/PN.TNG Febriezka Agilianti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Febriezka Agilianti, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum., Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: febriezka@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya dispаritаs penjatuhan pidаnа serta kedua putusan tersebut telаh memenuhi keаdilаn substаntif аtаu tidаk. Penelitian ini dilatarbelakangi karena terjadi perbedaan pemidanaan yang signifikan padahal dilihat dari sisi pelaku dan perbuatan terdapat banyak persamaan. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana dipengаruhi oleh 2 (duа) fаktor. Fаktor yuridis terkait dengan tidak adanya pedomaan pemidanaan yang mengatur lebih khusus dan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim. Sedangkan faktor non-yuridis berkaitan dengan latar belakang pendidikan dan perbedaan sikap dan tindakan terdakwa setelаh melаkukаn tindаk pidаnа. Kemudian, berdasarkan parameter yang ditentukan, putusan pertama dan kedua dinilai tidak memenuhi keadilan substantif, namun putusan pertama memenuhi ciri objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas. Kata Kunci: Disparitas Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama, Mengakibatkan Orang Mati  ABSTRACT This research is aimed to find out the disparity of sentencing criminals and whether both Decisions mentioned in the title have met the substantial justice or not. Great difference in sentencing that is against the factors from the defendants is the point from which this research started. Normative juridical research method was employed, supported by both statute and case approaches. The research result shows that the disparity of sentencing the criminals was triggered by two factors, where juridical factor is mainly caused by the absence of guidelines aimed to regulate the case more specifically, the freedom, and the independence of judges. Secondly, non-juridical factor is linked to education background of, difference in behaviours, and act of the defendants after they were involved in criminal offense. Based on the parameter set, both decisions are deemed irrelevant to substantial justice, but the first decision still meets the criteria of objectivity, honesty, impartiality, and rationality. Keywords: disparity of sentencing criminals, criminal violence performed jointly, causing death 
“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN” (Studi Putusan Nomor 2191/Pid.B/2009/PN.JKT.PST) JURNAL Yessica Afryane Susanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yessica Afryane Susanto, Dr. Abdul Madjid SH, M.Hum., Ardi Ferdian, SH. M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijayayessicaafryanes@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan fakta yang telah di uraikan dalam persidangan terdakwa Chaerul Saleh Nasution dalam kasus Tindak Pidana Narkotika yang menyebutkan bahwa penyidik telah melakukan pemalsuan BAP. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah analisis dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika yang menjadi korban penyalahgunaan wewenang oleh penyidik kepolisian dan apakah Putusan Nomor 2191/Pid.B/2009/PN.JKT.PST telah mengakomodir tujuan hukum yang berasaskan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Untuk menjawab masalah tersebut maka metode yang penulis gunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan pembahasan  maka dapat disimpulkan, dasar pertimbangan hakim yaitu fakta dalam persidangan tidak mendukung adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Chaerul Saleh Nasution. Alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Di dalam amar putusan tidak terdapat anjuran mendapatkan rehabilitasi seperti yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Maka, penegak hukum dalam hal ini penyidik, dalam melakukan penyidikan harus melihat alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dengan seksama dan hakim dalam menjatuhkan Putusan Sela tanpa Eksepsi perlu adanya penegasan tentang langkah rehabilitasi yang konkrit. Kata  Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Dasar Pertimbangan Hakim ABSTRACT This research is aimed to find out further abuse of power by police enquirer in the case of Chaerul Saleh Nasution as a defendant involved in narcotic abuse, where it is believed that the enquirer has allegedly falsified Police Investigation Report. Furthermore, this research studies the Decision Number 2191/Pid.B/2009/PN.JKT.PST to figure out whether this Decision has embraced justice, certainty, and legal merit in terms of the case of a defendant as a victim of abuse of power by police enquirer. This normative legal research reveals that there is no clear evidence of the defendant’s involvement in narcotics since the present proof is deemed invalid based on Article 184 of Criminal Code Procedure. The Decision does not discuss rehabilitation requirement as stipulated in Article 14 Paragraph (1) of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning Implementation of Criminal Code Procedure. It is essential that the Judge carefully examine the provided proof and a measure regarding rehabilitation should be made clear when interlocutory judgement without demurrer is delivered. Keywords: abuse of power, judge’s basic consideration
ANALISIS PERBANDINGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KONTRAK KERJA SAMA SKEMA COST RECOVERY DENGAN SKEMA GROSS SPLIT Anandito Satrio
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anandito Satrio, M. Zairul Alam, S.H., M.H, Shanti Riskawati, S.H., M.K.nFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : ananditosp@gmail.com ABSTRAKDalam kegiatan usaha hulu migas, kontrak kerja sama dapat berganti skema, guna menemukan skema yang paling menguntungkan Negara dan tercapainya kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penelitian ini, pada permasalahan dilatarbelakangi oleh perubahan skema kontrak kerja sama yang semula skema cost recovery menjadi skema gross split. Perubahan skema gross split pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Tetapi dengan lahirnya peraturan tersebut, mengakibatkan timbulnya hal baru dalam hal pengadaan barang dan jasa kegiatan usaha hulu migas. Dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 tersebut menjelaskan bahwa: “Pengadaan atas barang dan jasa dilakukan oleh Kontraktor secara mandiri”. Hasil penelitian menunjukan bahwa skema gross split menjadikan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh kontraktor secara mandiri. Perubahan skema gross split memilikidampak berupa keuntungan dan kerugian, antara lain: tidak ada pengembalian biaya produksi oleh Negara, lebih efisien, lebih transparan, mengurangi rantai birokrasi, dan pengawasan oleh SKK Migas berkurang. Dan, pengadaan barang/ jasa secara mandiri tersebut selanjutnya menggunakan pedoman internal perusahaan yang memperhatikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, pembangunan berkelanjutan, sederhana, akuntabel, efisien, dan efektif.Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan Usaha Hulu Migas, Gross Split ABSTRACTIn upstream oil and gas industry, the scheme of cooperation agreement can change, mainly aimed to find the most profitable scheme for the state and for the sake of the welfare of the people as a whole. This research was conducted based on the change in scheme of cooperation from cost recovery to gross split. The change of the scheme to gross split was firstly regulated in Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 8 of 2017 concerning gross split profit sharing contract. Following this regulation, a new issue over goods and services procurement in upstream oil and gas industry emerged. The Minister, in Article 18 of the Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 8 of 2017, states that good and services procurement is to be provided independently by contractors. The research result reveals that the gross split scheme leads to independent provision of the procurement. The change in gross split scheme gives both positive and negative impacts, where it is believed to be more efficient and transparent. Moreover, due to this change, there is no production cost return that has to be paid by the state and it cuts the chain of bureaucracy and reduces the supervision by Special Task Force of Oil and Gas. The independent procurement further follows corporate internal guidelines that are mainly addressed to great values of benefits, sustainable, accessible, accountable, efficient, and effective development.Keywords : Procurement of goods and services, upstream oil and gas, gross split
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI BIDANG IMPOR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2200/Pid.Sus/2015/PN.TNG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2480 K/Pid.Sus/2016) Bella Ayu Ayu Wirayunita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bella Ayu Wirayunita, Dr. Yuliati, S.H., LL.M, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: bellalangs@yahoo.com   Abstrak Hakim sebagai salah satu penegak hukum berperan penting dalam penegakan hukum kepabeanan. Dalam memutus suatu perkara, hakim menggunakan pertimbangan sebagai alasan penjatuhan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2200/Pid.Sus/2015/PN.TNG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2480 K/Pid.Sus/2016 dan mengetahui implikasi yuridis dari putusan tersebut terkait penyelundupan di bidang impor. Di dalam putusan tersebut terdapat beberapa ketidaksesuaian pertimbangan hakim dalam menjabarkan unsur-unsur penyelundupan di bidang impor sebagaimana Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan yang menganalisa secara gramatikal dan sistematis putusan, peraturan perundang-undangan, literatur dan rujukan lainnya untuk menyelesaikan masalah hukum. Kata kunci: pertimbangan hakim, kepabeanan, penyelundupan, impor  Abstract Judges play an essential role in enforcing customs law and they deliver verdicts based on the consideration they make. Regarding the case, this research is aimed to analyse the judge’s consideration reflected in Decision of District Court of Tengerang Number 2200/Pid.Sus/2015/PN.TNG Jo. Indonesian Supreme Court Decision Number 2480 K/Pid.Sus/2016 and to study juridical implication of the Decision over smuggling committed in import trading. Irrelevance was found in the Decision on which the consideration was based in terms of elaborating details that make smuggling in import trading, as it is regulated in Article 102 letter e of Act Number 17 of 2006 concerning Customs to which the judge referred to set the defendant free from charges. Normative juridical research method was employed along with statute and case approaches, where the systems required to make the decisions, legislations, literature and other references were analysed to settle the issue.   Keywords: judge’s consideration, customs, smuggling, import
BATASAN PAKSAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PASAL 71 HURUF F KOMPILASI HUKUM ISLAM Sekarsih Saptanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekarsih Saptanti, Prof.Dr.Suhariningsih, SH.,MS., Fitri Hidayat, SH.,MH.Fakultas Hukum, Universitas Brawijayasekarsaptanti@yahoo.co.idABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai batasan paksaan sebagai alasan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 Huruf F Kompilasi Hukum Islam. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengamanatkan bahwa perkawinan atas dasar kesukarelaan kedua mempelai. Pada penjelasan pasal ini yang dimaksud kesukarelaan yaitu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pasal 71 Huruf F Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan bahwa alasan dapat dilaksanakannya pembatalan perkawinan adalah karena paksaan. Namun di dalam kedua pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut batasan paksaan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, sehingga hakim dapat berbeda dalam menafsirkan dasar hukum yang digunakan untuk memutuskan perkara. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis yang digunakan adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian menghasilkan suatu temuan bahwa paksaan yang dimaksud adalah : (1) Perkawinan tidak berdasarkan keinginan salah satu dan/atau kedua mempelai, namun atas keinginan orang lain, tanpa disertai penolakan calon mempelai sebelum akad; (2) Perkawinan tidak berdasarkan keinginan salah satu dan/atau kedua mempelai, namun atas kehendak orang lain, disertai penolakan calon mempelai sebelum akad; (3) Perkawinan atas keinginan orang lain disertai perbuatan yang menyerang fisik mempelai.Kata Kunci: Batasan Paksaan, Pembatalan Perkawinan, Perbedaan Penafsiran Hakim. ABSTRACTThis thesis discusses the scope in terms of coercion used as a basis to annul a marriage according to Article 6 Paragraph (1) of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 71 Letter F of Islamic Law Compilation. The former law stated suggests that marriage should be based on agreement of the spouses. The term ‘agreement’ is defined as ‘without coercion’ from other parties. Article 71 of Islamic Law Compilation, however, allows annulment of marriage that took place due to coercion, while there is no further explanation about what causes the annulment in both laws, leading to varied interpretations among judges to settle the case. This research employed both systematic and grammatical techniques, where the result concludes that the term ‘coercion’ is restricted to the following: (1) marriage not based on the willingness of a bride or groom and/or both parties, but on the encouragement from others without any rejection from bride and groom before marriage contract; (2) the marriage not based on the willingness of a bride or groom and/or both parties, but on the encouragement from others along with the rejection from the bride/groom before marriage contract; (3) marriage based on the encouragement from others, involving violence with physical contact to the bride and groom.Keywords: scope of definition of ‘coercion’, marriage annulment, judges’ interpretations
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA DRIVER TERKAIT KESEPAKATAN TARIF MINIMUM DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA PADA APLIKASI GO-JEK Debby Amellia Bahar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 ABSTRACT This research is aimed to analyse the form of legal protection provided for Go-Ride drivers based on partnership agreement. From legal perspective, online-based motorbike (ojek) transport is regulated in Regulation of Ministry of Transportation Number 12 of 2019 concerning Safety Protection for Motorbike Users and Public Interests. This research employed normative juridical method with statute and conceptual approaches. The materials for the research comprise primary, secondary, and tertiary data, all of which were collected from documentation and literature, followed by analyses involving systematic and grammatical interpretations. The study shows that the fare is in progress to finalise and this issue has not been resolved yet among the government, applicators, and drivers. It is also revealed that legal measures taken have not fully protected drivers over fare agreement. It is imperative that the government add a new regulation where a representative of online drivers is authorised to set the fare. Therefore, there should be preventive and repressive protection provided for the drivers.   Keywords: legal protection, partnership agreement, ojek online Debby Amellia Bahar, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LLM., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: debbybahar@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalis bentuk perlindungan hukum terhadap mitra driver GO-RIDE dalam perjanjian kemitran dan berdasarkan sudut pandang hukum, transportasi ojek berbasis online diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Dan Kepentingan Masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Berdasarkan penelitian ini permasalahan  mengenai tarif yang masih terus difinalisasi belum mencapai titik temu diantara pemerintah, aplikator, dan mitra driver. Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang sudah diberikan oleh pemerintah terhadap mitra driver belum sepenuhnya melindungi mitra driver terkait kesepakatan tarif. Seharusnya pemerintah menambahkan regulasi dimana mitra driver ojek online mendapatkan perwakilan dalam menentukan tarif, oleh karena itu terdapat dua bentuk perlindungan hukum untuk mitra driver yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kemitraan, Ojek Online.
PENERAPAN PASAL 28 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK TERKAIT KEWAJIBAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK Rana Dewanty Jusuf
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 ABSTRACT Online marketplace provides room for people to hold transactions on the Internet and they play their role as electronic system providers responsible for providing, managing and/or operating the electronic system per se. Consumers must enter their personal data to enable transactions. However, this market scheme does not come without weaknesses, where online marketplace controls almost all personal data of the consumers. Article 28 of Regulation of Communications and Informatics Minister Number 12 of 2016 concerning Personal Data Protection in Electronic System regulates obligations that have to be met by electronic system providers and existing privacy policy in online marketplace is an internal rule regarding personal data protection. Despite the minister regulation, personal data misuse is still commonly found. This research employed normative juridical method, and the result of the research reveals 1) That the rule concerning electronic system certification is not stipulated in Article 28. 2) Trespassing and hacking the personal data of the customers by the third party is only followed by establishment of stricter and more complicated system by the department concerned, not by significant responsibility of Shopee. Keywords: Implementation, regulation of communications and informatics minister, personal data, PT. Shopee International Indonesia.Rana Dewanty Jusuf, Dr. Budi Santoso, SH., L.LM., Diah Pawestri, SH., MH. ranadewanty15@gmail.com   ABSTRAK Online Marketplace merupakan suatu tempat di internet dimana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi dan termasuk kedalam Penyelenggara Sistem Elektronik karena merupakan badan usaha yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik. Konsumen diwajibkan untuk menginput data pribadi untuk kepentingan transaksi. Salah satu kelemahan yang dimiliki adalah mengenai keamanan dan privasi dimana online marketplace menguasai hampir seluruh data yang bersifat privasi. Pasal 28 Permen Kominfo Nomor 12 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektoronik mengatur kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, kebijakan privasi yang ada pada online marketplace merupakan aturan internal terkait perlindungan data pribadi. Walaupun sudah diatur dalam peraturan menteri, tetapi perbuatan penyalahgunaan data pribadi masih terjadi pada online marketplace. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan:1) Penerapan Pasal 28 Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tertuang pada aturan/regulasi internalnya yaitu Kebijakan Privasi Shopee, dari semua point yang terdapat pada pasal 28 tersebut tidak diterapkan mengenai sertifikasi sistem elektronik, mengenai penyelenggara sistem elektronik harus memberitahukan kepada pemilik data pribadi mengenai kegalalan perlindungan data. 2) Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti pembobol atau penyusup, Shopee tidak melakukan pertanggung jawaban yang begitu besar hanya saja pengamanan sistem yang lebih berlapis dan ketat oleh departemen yang bersangkutan. Kata Kunci : Penerapan, Permen Kominfo, Data Pribadi, PT. Shopee International Indonesia.
BENTUK PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PEMERINTAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Vrisca Silvya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vrisca Silvya, Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM, Syahrul Sajidin, SH., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Vriscas.sylvia@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan penyelenggaraan penempatan PMI oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan dan melalui akses internet. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis interpretatif gramatikal dan interpretatif sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka bentuk pengawasan penyelenggaraan penempatan PMI oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk pengawasan yang dimaksud antara lain yaitu berupa monitoring, evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan bentuk pengawasan berupa reviu, pemeriksaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kata Kunci : Bentuk Pengawasan, PMI ABSTRACT This research is aimed to find out type of supervision given in placement of Indonesian migrant workers by both central government and local governments as in Act Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers. This study is categorised as normative juridical research with statute and conceptual approaches. The data involves primary, secondary, and tertiary materials obtained from literature and data retrieved from the Internet, followed by an analysis based on grammatical and systematic interpretation. The result finds that the supervision for placement of Indonesian migrant workers performed by both central and local governments can refer to Government Regulation Number 18 of 2017 Protection of Indonesian Migrant Workers, which can be followed by reference to Government Regulation Number 12 of 2017 concerning Coaching and Supervision for Local Governments. The supervision involves monitoring and evaluation given by the central government in terms of reviews and inspection by local governments. Keywords: supervision, Indonesian migrant workers  

Page 1 of 7 | Total Record : 61

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue