cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 52 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, November 2022" : 52 Documents clear
PERMOHONAN GANTI KERUGIAN DALAM PRAPERADILAN PADA PERKARA TERPIDANA YANG TELAH MENJALANI MASA PENAHANAN MELEBIHI MASA PUTUSAN PIDANA PENJARA MELALUI GUGATAN PERDATA Abdul Hakim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abdul Hakim, Nurini Aprilianda, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: abdhakim@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada tulisan ini, penulis membahas isu hukum mekanisme ganti kerugian terhadap terpidana yang telah menjalani masa penahanan melebihi masa putusan pidana penjara dalam hukum pidana dan perdata, dimana dalam beberapa kasus penulis menemukan persoalan bahwa terpidana menjalani masa penahanan melebihi masa putusan pidana penjara sehingga, penulis mencoba menggali serta menganalisis lebih jauh tentang pasal yang mendasari persoalan tersebut yang ada di pasal 95 KUHAP dan 1365 KUH Perdata. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa, terdapat dua mekanisme untuk melakukan gugatan ganti kerugian yaitu gugatan pidana yang didasari pasal 95 KUHAP dan juga dapat dilakukan gugatan perdata yaitu pasal 1365 KUH Perdata, akan tetapi dalam gugatan perdata yaitu didasari pasal 1365 yang membahas tentang perbuatan melawan hukum dapat disangkut pautkan dengan objek praperadilan yaitu kesalahan penahanan ataupun tidak sahnya penahanan sehingga gugatan perdata dapat dilakukan melalui praperadilan tersebut. Kata Kunci: Ganti Kerugian, Masa Penahanan, Praperadilan, Gugatan Perdata ABSTRACT This research discusses the mechanisms of redress given to the defendant serving a jail sentence more than the period declared on the court decision in either criminal or civil cases. The research has found some issues regarding defendants serving jail a sentence more than what was outlined in the court decision by delving into Article 95 of the Criminal Code Procedure and Article 1365 of the Civil Code. The analysis results reveal that there are two mechanisms to file a lawsuit for redress according to Article 95 of the Criminal Code Procedure and according to Article 1365 of the Civil Code. However, the lawsuit studied in this research only referred to Article 1365 concerning tort that can be related to a pre-trial object in terms of sentencing errors or the invalidity of the sentence given so that a civil lawsuit can take place in this pre-trial. Keywords: redress, detention period, pre-trial, a civil lawsuit
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE DI KOTA KEDIRI (Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Kediri) Adam Novtadiatma Wuryanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adam Novtadiatma Wuryanto, Faizin Sulistio, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: adamnovtadiatma@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Upaya Kepolisian dalam pemberantasan praktik prostitusi melalui media online. penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik prostitusi yang dilakukan melalui media online yang dilakukan di Kota Kediri. Penulisan ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan metode pendekatan yuridis kriminologis. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang didapat akan diolah dan di Analisa menggunakan metode Teknik deskriptif kualitatif. Dari penelitian dengan metode diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Kediri guna memberantas praktik prostitusi melalui media online secara preemtif, preventif, dan represif. Kata Kunci : Kepolisian, Prositusi, Pemberantasan Prostitusi, Media Online, Kepolisian Resort Kota Kediri ABSTRACT This research aimed to discuss the measures taken by the police to eradicate prostitution ononline media. The prostitution cases are getting massive and reaching online media in Kediri City. Empirical-juridical methods and criminological-juridical approaches were used, and the primary and secondary data were analyzed using descriptive qualitative techniques. The research results reveal that the measures taken by the Sub-Regional Police of Kediri involved preemptive, preventive, and repressive measures. Keywords: police, prostitution, prostitution eradication, online media, the sub-regional policedepartment of Kediri city
TANGGUG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN Ahmad Nugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Nugroho, Indah Dwi Qurbani, Muhamad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ahmadnugroho17@student.ub.ac.id ABSTRAK Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Perlindungan lingkungan hidup berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia, negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan konstitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan persoalan tanggung jawab Negara dalam menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Prundang-undangan statute approach dan pendekatan perbandingan comparative approach. Hasil dari penelitian ini adalah peran dan tanggung jawab serta alternatif pengaturan dalam memberikan solusi yang ideal dalam perlindungan lingkungan hidup berkelanjutan. Kata Kunci: Konstitusi Hijau, Tanggung Jawab Negara, lingkungan hidup berkelanjutan ABSTRACT The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that a proper and healthy environment is the human and constitutional rights of every Indonesian citizen. Sustainable environmental protection is the responsibility of all citizens, while the state has the responsibility for its citizens according to the constitution. This research employed normative-juridical and doctrinal methods and statutory and comparative approaches, which are intended to analyze related laws concerning the responsibility of the state to assure a sustainable environment. The research results are focused on the role, responsibility, and alternative regulation in providing proper solutions for the protection of a sustainable environment. Keywords: Green Constitution, State Responsibility, Sustainable Environment
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN TERHADAP PENENTUAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA PASAL 91 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2019 Akbar Maulana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akbar Maulana, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: akbarmw30@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan terhadap penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Tujuan kedua yaitu mendeskripsikan serta menganilisis akibat hukum yang timbul dari ketentuan Pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis-kualitatif, dan khusus terhadap data dalam dokumen-dokumen akan dilakukan kajian isi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan dalam mengubah tarif pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah sarana yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Malang guna mewujudkan tujuan dan cita-cita perpajakan pada khususnyayakni menuju kesejahteraan umum terhadap masyarakat dalam lingkup wilayah Kabupaten Malang melalui penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diutamakan untuk fasilitas umum yang dipergunakan oleh masyarakatnya dan juga ditujukan agar mempermudah aktifitas masyarakat. Kemudian, akibat hukum yang timbul atas adanya perubahan tarif pajak bumi dan bangunan berupa meningkatkan pertanggungjawaban penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam urusan rumah tangga daerah Kabupaten Malang, serta dapat mewujudkan cita-cita perpajakan. Kata kunci: Pajak, Peraturan Daerah, Kabupaten Malang ABSTRACT This research aims to analyze the basic consideration of setting the amounts of land and building tax in both urban and rural areas in Article 91 of Regional Regulation of the Regency of Malang Number 1 of 2019 concerning the Amendment to Regional Regulation Number 8 of 2010 and describe and analyze the legal consequences arising from the provision of Article 91 of Regional Regulation of the Regency of Malang Number 1 of 2019 concerning the Amendment to Regional Regulation Number 8 of 2010. Empirical-juridical methods and statutory and sociological approaches were used, and the research data were analyzed based on descriptive-analytical-qualitative techniques. The substances of the documents gathered were studied. The research results reveal that the consideration of changing the amounts of land and building tax is intended for the welfare of the people fostered by the Regional Government of the Regency of Malang. This approach was done by adding a regional budget mainly intended for public facilities used by the people and to support the activities of the locals. The legal consequences will be the responsibility of the autonomous administration of the regional areas in the regional home affairs of the Regency of Malang to help reach the objectives of taxation. Keywords: tax, regional regulation, Malang Regency
ANALISIS YURIDIS HAK PEMEGANG LISENSI MEREK DAN PRINSIP EXHAUSTION TERKAIT KEGIATAN IMPOR PARALEL BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Aldys Audella Azzahra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aldys Audella Azzahra, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aldysaudella08@student.ub.ac.id ABSTRAK Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur terkait penerima lisensi merek yang mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan mereknya. Adanya peraturan ini sekiranya memiliki pemahaman terhadap bagaimana penerima lisensi dapat melakukan hak eksklusifnya tanpa merugikan penerima lisensi lain maupun pemilik merek dalam suatu negara maupun di negaranya sendiri dengan mengingat adanya prinsip Exhaustion dengan metode first sale rule. Impor paralel terjadi ketika terdapat importer memasukkan barang-barang asli, dan secara paralel, kemudian bersama-sama dengan penerima lisensi yang sah menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah daripada barang yang sama-sama asli yang dijual oleh penerima lisensi yang sah dari pemilik Merek di suatu negara tersebut dan sudah ada pemegang lisensi yang sah. Oleh karenanya perlu penelitian lebih lanjut dengan mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis prinsip exhaustion dikaitkan dengan kegiatan impor paralel menurut TRIPs Agreement dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan (2) Bagaimana analisis pengaturan impor paralel atas hak lisensi bagi pemegang lisensi merek dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis dengan menggunakan doktrin exhaustion terkait kegiatan impor paralel bagi pemilik merek dan pemegang hak lisensi merek untuk melindungi hak nya agar terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh masalah impor paralel. Hasil penelitian dengan metode yang ada diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa prinsip exhaustion sangat berkaitan dan tidak dapat terlepas dari isu impor paralel karena prinsip exhaustion bertujuan untuk menghabiskan hak pada penjualan pertama barang HKI agar tidak terjadinya perdagangan yang dilarang yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Pasal 42 UU Merek mengenai Lisensi pada merek untuk perlindungan bagi penerima lisensi dan pemilik merek terhadap lisensi belum mengatur secara eksplisit mengenai impor paralel dan penerapan prinsip exhaustion. Sehingga tidak adanya perlindungan atas isu impor paralel terhadap pemegang lisensi merek di Indonesia. Kata Kunci: Merek, Lisensi Merek, Impor Paralel. ABSTRACT Article 42 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications governs trademark license recipients with their exclusive rights to use the trademarks. This regulation can be understood as how the license recipients could have their exclusive rights without putting other license recipients and right holders in the same or different country as aggrieved parties according to the principle of Exhaustion and first sale rule. Parallel import takes place when importers enter the original goods and receive a valid license and sell the goods at a lower price simultaneously. In this case, the goods are sold at a lower price than the counterpart goods sold by other valid trademark license recipients of the valid trademark holders in the country concerned where valid licensees exist. Therefore, further research is required with the following research problems: (1) how is the analysis of the exhaustion principle related to parallel imports according to the TRIPs Agreement and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, and (2) how is the regulation concerning parallel imports of licensees analyzed for trademark licensees in Article 42 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Normative-juridical methods and primary, secondary, and tertiary data were used, and they were analyzed based on grammatical and systematic interpretation and exhaustion doctrine regarding the parallel imports for trademark holders and license right holders. This approach is intended to protect their rights and ward off any potential loss caused by parallel import-related problems. The research results reveal that the exhaustion principle is closely related to parallel import problems since this principle is intended to phase out the rights of the first sellers selling the Intellectual Property Rights items to avoid prohibited trades that are not governed by the law of each country involved. Article 42 of the Trademark Law regarding trademark licenses intended to protect the licensee recipients and the trademark holders of the license does not regulate the parallel import and the implementation of the exhaustion principle. Thus, the protection regarding the issue of parallel imports affecting the trademark licensees in Indonesia is absent. Keywords: trademark, trademark license, parallel imports
URGENSI LEGALISASI GANJA MEDIS SEBAGAI OBAT BAGI PENDERITA EPILEPSI Angela Josephine
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angela Josephine, Nurini Aprilianda, Milda Istiqomah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: angelajosephine@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisis urgensi dari legalisasi ganja medis sebagai obat bagi penderita epilepsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisis pengaturan hukum di masa yang akan datang terkait penggunaan ganja sebagai obat bagi penderita epilepsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah ganja medis urgen atau penting untuk dilegalkan sebagai obat bagi penderita epilepsi sebab cannabidiol (CBD) yang terkandung dalam ganja dapat mengobati penyakit epilepsi. Cannabidiol (CBD) bermanfaat untuk dijadikan sebagai pilihan pengobatan bagi penderita epilepsi yang mengalami kegagalan pengobatan dan mengurangi efek samping yang ditimbulkan akibat hasil konsumsi obat epilepsi konvensional. Di samping itu, ganja medis penting untuk dilegalkan sebagai obat bagi penderita epilepsi agar hak atas kesehatan penderita epilepsi menjadi terpenuhi. Hak atas kesehatan yang dimaksud adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan obat-obatan epilepsi yang mengandung ganja. Untuk mengisi kekosongan hukum terkait penggunaan ganja bagi penderita epilepsi, perlu adanya pengaturan hukum di masa yang akan datang terkait penggunaan ganja. Pengaturan tersebut dilakukan dengan cara mengubah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rumusan “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali ganja untuk pengobatan epilepsi,” Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan rumusan “penggunaan sediaan farmasi berupa ganja yang tergolong dalam narkotika golongan I untuk pengobatan epilepsi hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter dan dokter dari pasien yang bersangkutan memiliki otorisasi ganja medis” serta mengubah definisi tanaman ganja yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan rumusan “semua tanaman genus genus cannabis, turunan ganja berupa cannabidiol (CBD) dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar dan hasis.” Kata kunci: urgensi, legalisasi, ganja medis, obat, epilepsy ABSTRACT This research aims to find out, understand, and analyze the urgency in legalizing cannabis used to cure people suffering from epilepsy and the laws governing cannabis as medicine for epilepsy in the future. This research employed statutory, comparative, and conceptual approaches. The results reveal that cannabis for medical purposes needs to be legalized for epilepsy sufferers, considering that cannabidiol (CBD) has a healing quality for those with the disease. Cannabidiol (CBD) is deemed to be useful for those failing to get healed by conventional drugs, and this may also help reduce the side effects the conventional drug may give. Allowing the sufferers to be cured with cannabis is also intended to get their rights fulfilled, in this case, the right to health by using cannabis for medication. To fill the legal loophole regarding the use of cannabis for people developing epilepsy, a particular law governing the use of cannabis as a medicine for epilepsy is required. This can be done by adding this new provision to Article 8 paragraph (1) of Law Number 35 of 200
IMPLEMENTASI LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI HONORER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO) Annisa Himmah Witjayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annisa Himmah Witjayanti, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum AnnafiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: annisahimmah@student.ub.ac.id Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait Implementasi Larangan Pengangkatan Pegawai Honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja setelah melakukan Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan mengambil beberapa sampel yakni Kepala Bidang Pengembangan dan Pelatihan, Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Pengadaan ASN di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto; Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto; dan Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Perencanaan Program dan Keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber, dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, dan internet. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penulis adalah dimana di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto, dan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto aturan terkait larangan pengangkatan pegawai honorer tersebut telah diterapkan, sementara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto belum diterapkan sebab kekurangan pegawai tapi rekrutmen yang dilakukan telah mendapat ijin sehingga pelaksanaan rekrutmen tenaga honorer atau tenaga harian lepas dilakukan secara resmi. Kata kunci: pelayanan publik, larangan rekrutmen, pegawai honorer. Abstract This research aims to investigate the issue of the implementation of the regulation banning the appointment of honorary workers according to Government Regulation Number 49 of 2018 concerning the Management of Government Workers under the Work Agreement in the Regional Government of the Regency of Mojokerto. Samples were taken, involving the Chairperson of the Development and Training Department, the Head of Planning and Procurement Sub Department for State Civil Apparatuses of Staffing, Education, and Training Agency in Population and Civil Registration Agency of the Regency of Mojokerto; and the Head of General and Staffing Sub-Department, Analysts of Program Planning and Finance of Communication and Information Agency of the Regency of Mojokerto. This research employed socio-legal and socio-juridical approaches. Primary and secondary data were obtained from interviews while the secondary data were from legislation, official documents, books, and sources from the Internet. All the data were further analyzed using descriptive-qualitative methods. The research results reveal that the Population and Civil Registration Agency has implemented the rules that ban the appointment of honorary workers, while the Communication and Information Agency of the Regency of Mojokerto has not since the agency was understaffed. However, this staff recruitment was based on the permit given, allowing this recruitment to take place officially. Keywords: public service, recruitment prohibition, honorary workers
UPAYA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK DALAM PENYELESAIAN PERALIHAN KREDITUR PENERIMA JAMINAN HAK TANGGUNGAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PASCA MERGER (Studi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Cabang Madiun Agus Salim) Azahra Hajar Gautama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Azahra Hajar Gautama, Siti Hamidah, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : azahrahajar@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Cabang Madiun Agus Salim dalam penyelesaian peralihan kreditur penerima jaminan hak tanggungan terhadap pembiayaan bermasalah pasca merger. Dalam pelaksanaannya, proses ubah nama kreditur tidak sesuai dengan Surat Edaran BPN mengenai pedoman tahapan ubah nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang menyebabkan terhambatnya kegiatan operasional bank. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi adalah mengenai pemenuhan syarat administratif yang tidak sesuai dengan Surat Edaran BPN, dimana BPN Kota Madiun masih mensyaratkan KTP Nasabah dan KTP Kepala Cabang selain akta merger dan akta perubahan nama. Pelaksanaannya belum dilakukan secara elektronik, sehingga dibutuhkan biaya lebih untuk memenuhi dokumen yang harus dilengkapi dalam bentuk tercetak kepada BPN Kota Madiun, hal ini menjadi sebab penumpukan berkas pada BPN Kota Madiun. Adapun Upaya Bank Syariah Indonesia Cabang Madiun Agus Salim adalah dengan membentuk peraturan internal yang mengatur dua hal, pertama terkait penggunaan skala prioritas yang diperuntukkan untuk dua jenis nasabah pembiayaan, yaitu terhadap nasabah dengan pembiayaan bermasalah dan nasabah yang hendak atau sedang dalam proses pelunasan. Kedua, memproyeksikan target untuk kantor cabang terkait jumlah yang setidak-tidaknya harus terselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Kemudian secara eksternal, pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ikut turut serta melakukan evaluasi dan sosialisasi terhadap kantor pertanahan yang belum mengaplikasikan Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur terkait syarat administratif yang harus dipenuhi, salah satunya Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun. Kata Kunci: Hambatan, Ubah Nama Kreditur, Hak Tanggungan ABSTRACT This research aims to find out the measures taken by PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Branch Office of Madiun Agus Salim in settling the transfer of creditor as the recipient of mortgage right regarding non-performing loans following the company merger. In the practice, the change of the creditor’s name did not comply with the Circular Letter of the National Land Agency regarding the guidelines of name change in PT Bank Syariah Indonesia Tbk, and this issue hampered the operational activities in the bank. This is an empirical study using socio-juridical methods. The research results reveal that the issue was related to the fulfillment of administrative requirements not relevant to the Circular Letter issued by the National Land Agency of Madiun, where the Citizen Cards of the bank client and the Head of the Branch Office were required, in addition to the merger certificate and name change certificate. Since the process was not performed electronically, it was not cost-efficient recalling that some documents needed were plenty and had to be printed in the National Land Agency of Madiun. This situation results in piles of files in the agency. The branch office Agus Salim formed internal regulation governing two matters, including, first, a priority scale i
PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN BANGKALAN PASCA BERLAKUNYA ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN) Badril Riza
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badril Riza, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: badrilriza@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Kabupaten Bangkalan Pasca berlakunya Online Single Submission. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Sosio Legal. Hingga saat ini Pasal 3 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Bangkalan menjelaskan bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi, persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko. Banyaknya pelaku usaha dibidang perikanan yaitu tambak udang yang ada di Kabupaten Bangkalan namun tidak semua telah memiliki legalitas dalam melakukan kegiatan usahanya. Padahal untuk mendapatkan legalitas saat ini dipermudah dengan adanya Sistem yang terintegrasi secara elektronik atau biasa di sebut dengan Online Single Submission OSS. Kata Kunci : Pelaksanaan Hukum, Perizinan Berbasis Risiko, Online Single Submission ABSTRACT This research studies the implementation of Article 3 of Regent’s Regulation of Bangkalan Number 45 of 2021 concerning Risk-Based Business Permit in the Regency of Bangkalan following the application of Online Single Submission. This is a socio-legal study revealing that Article 3 of Regent’s Regulation has not been effectively efficient. This Article requires businesses to have risk-based permits, contrary to the reality that most fish farmers especially those cultivating prawns in their ponds without legal permits. On the other hand, accessing the permit process is no longer complicated because of the online single submission (OSS) system. Keywords: Risk-Based Permit, Online Single Submission
AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN DANA ABADI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI NEGERI UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 Bobbi Fadhlillah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bobbi Fadhlillah, Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono 169 Malang e-mail: bobbi_1998@student.ub.ac.id Abstrak Tujuan penelitian ini adalah menganalisa akibat hukum dari penggunaan dana abadi pendidikan perguruan tinggi untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam Undang-Undang Kebijakan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari ke-3 jenis PTN yang ada di Indonesia, hanya PTN-BH lah yang memiliki kemampuan untuk mengelola maupun menghimpun Dana Abadi Pendidikan sesuai dengan pasal 16 Perpres DAP tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum yang terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Kebijakan Covid-19 terhadap PTN Satker, PTN-BLU, dan PTN-BH adalah bagi PTN Satker dan PTN-BLU tidak terdapat dampak apapun karena tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dana abadi pendidikan. Sedangkan, bagi PTN-BH akibat hukum yang terjadi adalah berlakunya asas “Lex Superiori Derogat Legi Inferiori” maka Perpres DAP harus tunduk terhadap Undang-Undang Kebijakan Covid-19 sehingga dana abadi pendidikan yang hanya diperuntukkan demi pendidikan dapat digunakan untuk pelaksanaan Undang-Undang Kebijakan Covid-19. Kata Kunci: Dana Abadi Pendidikan, Covid-19, Perguruan Tinggi Negeri Abstract This research aims to analyze the legal consequence of the use of education endowment funds in universities for the mitigation of the Covid-19 pandemic as governed by the Law regarding Covid-19 policies. The research results indicate that of the three types of state universities in Indonesia, only the universities as legal entities are capable of managing education endowment funds pursuant to Article 16 of the Presidential Regulation concerning Education Endowment Fund. The legal consequence is that the Universities under the ministry’s working unit and universities of the Public Service Agency are not affected because they do not have any capacity to manage education endowment fund, while the legal consequence of universities of legal entities is “Lex Superiori Derogat Legi Inferiori”. Thus, the Presidential Regulation concerning Education Endowment Funds must comply with Law concerning Covid-19 Policies, implying that education endowment funds are also open for another use for the implementation of the Law concerning Covid-19 Policies.Keywords: Endowment fund, covid-19, Public Universities. Keywords : Endowment Fund for Education, Covid-19, State Universities

Page 1 of 6 | Total Record : 52

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue