cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 27 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, September 2019" : 27 Documents clear
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) (STUDI DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN) Rizal Adikusuma Harmadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizal Adikusuma Harmadi, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya rizalharmadi@gmail.com  ABSTRAK Transaksi Repurchase Agreement merupakan salah satu jenis transaksi yang sering dilakukan di Pasar Modal. Transaksi ini bersifat dimana investor yang membutuhkan pendanaan untuk perusahaannya, menawarkan dan menjual beberapa saham dari perusahaan yang dia miliki kepada calon investor pembeli namun dengan perjanjian untuk membeli kembali saham yang telah dijual. Banyak sekali investor yang melakukan jenis transaksi Repurchase Agreement Ini yang merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dari sebuah peraturan yang mengatur mengenai transaksi repo ini. Banyak pihak yang melakukan perjanjian transaksi ini tanpa menggunakan standarisasi pembuatan perjanjian transaksi repo. Pada dasarnya, standarisasi atau ketentuan dasar dalam pembuatan transaksi repo harus sesuai dengan standar GMRA Indonesia. Ketentuan mengenai hal tersebut dimuat dalam POJK NOMOR 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement. Pada kenyataannya, banyak kasus sengketa hukum terutama dikarenakan wanprestasi salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian transaksi repo tersebut. Kata kunci : Repurchase Agreement, Perjanjian Transaksi Repo, Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Investor, Pasar Modal ABSTRACT Repurchase agreement is one of existing transaction forms commonly performed in capital market. This transaction is intended to help with the funding for investors by offering and selling shares of the companies that the investors run to other prospective investors but under the agreement that the selling investors will repurchase the sold shares. Lots of companies performing this transaction under repurchase agreement are disadvantaged due to the policy regulating this type of agreement. For example, a lot of parties involved in such an agreement do not follow the standard set for the making of the agreement. Principally, the standard or basic provision required in the making of repurchase agreement must comply with the standard of GMRA in Indonesia. The provision is stipulated in Financial Services Authority Regulation Number 9/POJK.04/2015 concerning Guidelines for Repurchase Agreement. In fact, some legal disputes have arisen due to breach of contract by one of the parties involved in the repurchase agreement. Keywords: Repurchase Agreement, Repurchase Agreement Transaction, Legal Protection, Breach Of Contract, Investors, Capital Market.  
HAK REЅTITUЅI BAGI PEMERINTAH YUNANI ATAЅ RELIEF PARTHENON YANG DIAMBIL PEMERINTAH INGGRIЅ MENURUT KONVENЅI UNEЅCO TAHUN 1970 Aditya Arifandi Muѕlim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aditya Arifandi Muѕlim, Ikaningtya, S.H., LL.M., Hikmatul Ula, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: kentung.arifandi15@gmail.com   ABSTRAK Penelitiаn ini bertujuаn untuk Memahami penyeleѕaian ѕengketa antara Pemerintah Yunani dan Pemerintah Inggriѕ menurut The Return of Cultural Objectѕ Regulationѕ 1994 yang mengatur tentang pengembalian benda cagar budaya dan ketentuan hak reѕtituѕi menurut Konvenѕi UNEЅCO tahun 1970, serta menganaliѕiѕ akibat hukum bagi Pemerintah Yunani dan Inggriѕ dari permintaan hak reѕtituѕi Pemerintah Yunani ataѕ Relief Parthenon dari Pemerintah Inggriѕ menurut Konvensi UNEЅCO tahun 1970. Jeniѕ penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridiѕ.normative, dengan metode pendekatan bahan hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penyeleѕaian ѕengketa hak reѕtituѕi yang diatur dalam Konvenѕi UNEЅCO tahun 1970 dan The Return of Cultural Objectѕ Regulationѕ tahun 1994 milik Pemerintah Inggriѕ. Perbedaan penyelesaian sengketa terѕebut juga menunjukkan adanya inkonѕiѕtenѕi ataѕ reѕtituѕi benda cagar budaya dengan adanya perbedaan beberapa ketentuan penyelesaian sengketa yang ikut diatur oleh Konvensi UNESCO tahun 1970 dan The Return of Cultural Objects Regulations milik Inggris.  Adapun akibat hukum yang timbul dari permintaan hak reѕtituѕi dari Pemerintah Yunani ataѕ Relief Parthenon kepada Pemerintah Inggriѕ adalah: (1) permintaan hak reѕtituѕi Pemerintah Yunani ataѕ Relief Parthenon merupakan ѕah dan ѕeѕuai dengan kewajiban yang diatur dalam Konvenѕi UNEЅCO tahun 1970. (2) Pemerintah Inggriѕ tidak dapat menggunakan Regulaѕi naѕional mereka ѕebagai juѕtifikaѕi untuk tidak menjalankan kewajiban yang diatur dalam Konvenѕi UNEЅCO tahun 1970. Kata Kunci: Hak Reѕtituѕi, Relief Parthenon, Konvenѕi UNEЅCO 1970   ABSTRACT This research is aimed to gain understanding over dispute resolution between Greek Government and British Government according to The Return of Cultural Objects Regulations 1994 and UNESCO Convention 1970, and to analyse legal consequence for Greek and British Governments caused by request for restitution right of Greek Government over Parthenon Frieze from British Government according to UNESCO Convention 1970. This research employed normative juridical method, with statute and case study approaches. The research result shows that there is difference in dispute resolution of restitution right between that regulated in the convention and The Return of Cultural Objects Regulations of British Government, meaning that there is also inconsistence over several provisions for dispute resolution due to the legal consequence triggered by request for restitution right from Greek Government over Parthenon Frieze to British Government: (1) the request for restitution right over Parthenon Frieze is considered valid and is relevant to obligations regulated in UNESCO Convention 1970. (2) British Government cannot use its national regulation for justification to not perform their responsibilities as governed in the convention. Keywords: Restitution Right, Parthenon Frieze, UNESCO Convention 1970
IMPLIKASI YURIDIS PASAL 48 POJK NOMOR 77/POJK.01/2016 BAGI FINTECH LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA ASOSIASI YANG DITUNJUK OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Muhammad Sidqi Suradimaja
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Sidqi Suradimaja, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Ranitya Ganindha, S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: sidqi.suradimaja1997@hotmail.comABSTRAKTeknologi Finansial pada bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau Peer-to-Peer Lending berkembang cukup signifikan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang berwenang, mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan Pasal 48 peraturan tersebut, Penyelenggara diwajibkan untuk menjadi anggota asosiasi (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau disingkat AFPI). Tetapi, dalam Pasal 48 tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana jika Penyelenggara tidak menjadi anggota AFPI, serta akibat dan sanksinya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan analogi. Hasil penelitian ini ialah kewajiban menjadi anggota AFPI oleh Penyelenggara merupakan salah satu persyaratan untuk terdaftar dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga, jika tidak menjadi anggota AFPI, Penyelenggara tersebut tidak bisa mendaftarkan platform-nya dan mendapatkan izin untuk beroperasi. Jika Penyelenggara masih beroperasi secara normal, maka OJK dapat dapat memblokir platform ilegal tersebut dan mengenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin berdasarkan Pasal 47 peraturan tersebut.Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Asosiasi, Otoritas Jasa Keuangan ABSTRACTFinancial technology in information technology-based loan services or generally known as peer-to-peer lending has significantly developed in Indonesia. Financial Services Authority (OJK) as an authorised agency has issued a Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-based Loan Services, in which Article 48, a loan service provider is required to be a member of association (AFPI). However, Article 48 does not elaborate the issue where the provider is not a member of AFPI, the sanctions, and consequence. This research was conducted based on normative juridical method with statute, analytical approaches, where the materials were interpreted grammatically, systematically, and analogically. The research concludes that loan services providers are required to be members of AFPI and they have to hold a license from the Financial Services Authority. When the providers are not registered to the association, they are not able to register their platforms and not able to obtain a license to operate. When the business is seen operating, the OJK can block the illegal platform, and administrative sanction can be imposed in the following forms: written warning, fine, business restriction, license revocation based on Article 47 of the Regulation.Keywords: Juridical Implication, information technology-based loan services, Association, Financial Services Authority
BATASAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Perwira Adhyaksa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perwira Adhyaksa, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Si., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Perwirasmansasi@gmail.com ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari adanya conflict of norm antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan UU Administrasi Pemerintahan terkait dengan persoalan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki batasan yang cukup jelas untuk menentukan Pertama, Penyalahgunaan wewenang seperti apakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut ketentuan Pasal 3 UU PTPK dan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan menurut ketentuan Pasal 17 UU AP; Kedua, mekanisme penegakan hukum terkait penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang fokus kepada studi kepustakaan. Hasil Penelitian disimpulkan Pertama, bahwa terdapat batasan formil, yaitu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dapat diselesaikan melalui mekanisme administrasi terlebih dahulu, dalam hal apabila setelah proses administrasi adanya dugaan pelanggaran yang bersifat pidana, barulah aparat penegak hukum pidana dapat melakukan penindakan sesuai cara-cara yang telah ditentukan menurut ketentuan hukum pidana. Kedua, bahwa batasan materiil penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah rumusan dalam ketentuan Pasal 3 UU PTPK, yaitu a. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; b. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan; dan c. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata Kunci : Penyalahgunaan wewenang, Tindak Pidana Korupsi, Administrasi Pemerintahan ABSTRACTThis research embarks from conflict of norm between Law concerning Criminal Corruption and Law concerning Government Administration over abuse of power committed by government officials. Both laws do not give obvious scope in terms of determining: First, what kind of abuse of power is categorised as criminal corruption according to the provision of Article 3 of Law Criminal Corruption Eradication and abuse of power as categorised according to the provision of Article 17 of Law concerning Government Administration; second, what mechanism of law enforcement should be implemented regarding abuse of power committed by government officials. This research was conducted based on normative-juridical method supported by statute and conceptual approaches focused on library study. The results reveal that there is procedural scope, where in terms of the process of law enforcement, abuse of power committed by a government official can be resolved through administrative mechanism to assure if there is criminal allegation that can be made, followed by other measures according to criminal law. The substantive scope involves the substantive elements of the provision of Article 3 of Law: a. aimed for personal benefits, or others’ benefits, or for corporate benefits; b. abuse of power, chance, or facilities on his/her side, due to position; and c. causing financial losses of the state or ruining state’s economy.Keywords: abuse of power, criminal corruption, government administration
IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERKAIT DENGAN PEYIDIKAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KEPOLISIAN DAERAH BANGKA) Cici Aprilia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cici Aprilia, Dr. Abdul Madjid, SH.M.HUM, Dr. Yuliati, S.H., LL.M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Ciciaprilia30@yahoo.com   ABSTRAK Bangka Belitung sebagai penghasil Timah terbesar didunia telah membuktikan betapa bangsa berada dalam posisi yang terseret oleh pusaran globalisasi tersebut. Potensi timah yang bisa membawa Indonesia menuai pendapatan berlimpah untuk kemakmuran rakyat belum diatur secara optimal. Masih sering terjadi penyeludupan timah melalui penambangan illegal. Pertambangan rakyat merupakan salah satu persoalan krusial selama ini, diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat, dengan pelaku usaha yang banyak. Implementаsi Pаsаl 158 Undаng- Undаng Nomor 4 Tаhun 2009 Tentаng Pertаmbаngаn Minerаl dаn BаtuBаrа oleh Poldа Bаngkа dаlаm  penyidikаn untuk menаngulаngi tindаk pidаnа pertаmbаngаn tаnpа izin dаlаm mengoptimаlkаn penyidikаn pertambangan tanpa izin mendapatkan sanksi pidana dalam pasal tersebut karena telah melanggar ketentuan dalam pasal 37 Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang IUP. Dengan terjadiiya proses perkara pidana maka adannya penyidikan untuk mencari dan menemukan tersangka. Faktor Menghambat dan Upaya melakukan dаlаm penyidikаn dаri kаsus tindаk pidаnа pertаmbаngаn tаnpа izin аdаlаh kurangnya kesadaran hukum di masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efetivitas hukumKata Kunci : Pertambangan Tanpa Izin, Sanksi, Penyidikan ABSTRACT Bangka-Belitung is the biggest producer of tin worldwide and this fact has proven how this state is brought along with the current of globalisation. However, the potential of this product bringing Indonesia to abundant benefits for the welfare of the society has not been optimally regulated. There are several cases of tin smuggling from illegal miners. Artisanal mining has existed as a crucial issue so far, where its operation is traditionally run, but it is performed in a large extent covering most areas. This large extent is because it is operated by local people with a large number of business actors. In reference to the implementation of Article 158 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the regional police of Bangka impose sanction on unlicensed mining to optimise the enquiry into the case. The sanction is based on the violation of the provision of Article 37 of Law Number 4 of 2004 concerning Mining Business Permit. The enquiry is intended to find out the suspect. Lack of legal awareness in society is an impeding factor, and thus raising the awareness is essential to achieve the effectiveness of law. Keywords: unlicensed mining, sanction, enquiry 
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SOCIAL MEDIA DALAM LINGKUP CYBER CRIME (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Trenggalek) Irena Kusuma Rahayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Irena Kusuma Rahayu , Dr. Prija Djatmika S.H. M.S. , Fines Fatimah S.H. M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : irenarahayu16@gmail.com  ABSTRAK Penulis mengangkat permasalahan penyidikan tindak pidana penipuan melalui social media dalam lingkup cyber crime dikarenakan berdasarkan data di Kepolisian Resort Kabupaten Trenggalek terdapat ketidakpastian hukum mengenai penerapan pasal yang dilakukan penyidik ketika proses penyidikan menggunakan pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau pasal di Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik analisis data penelitian ini adalah kuаlitаtif ,dengаn cаrа mengаnаlisis dаtа dаn fаktа yаng didаpаtkаn kemudiаn dikаji menurut teori dаn pendаpаt pаrа pаkаr yаng kemudiаn dituаngkаn dаlаm ƅentuk pemƅаhаsаn. Dari hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban: 1) Penyidik menerapkan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 28 ayat 1 juncto pasal 45A ayat 1 UU ITE dengan alasan dari 4 kasus yang dilaporkan 1 kasus merupakan transaksi jual beli sedangkan 3 lainnya merupakan kasus penipuan biasa meskipun melalui perantara social media. 2) Kendala yang dihadapi penyidik seperti sarana prasarana yang kurang memadai, prosedur perizinan kerjasama terhadap instansi-instansi membutuhkan waktu yang lama , sulit menemukan keberadaan tersangka , alat bukti masih kurang , serta pasal yang dapat digunakan penyidik terbatas. 3) Upaya penyidik untuk menanggulangi kendala tersebut dengan meningkatkan kerjasama dengan beberapa pihak, melakukan pengawasan terhadap proses perizinan dan mempercepat pergerakan dari anggota kepolisian, melacak menggunakan GPS , IMEI dan segera melakukan pengejaran,  mengumpulkan rekam jejak digital terlapor dan jika dibutuhkan meminta bantuan dari pelapor. Kata kunci : Penipuan Social Media , 378 KUHP , 28 ayat 1 UU ITE ABSTRACT This issue was picked since the data obtained from the Sub-regional Police Department of Trenggalek seems to indicate uncertainty in law concerning implementation of an Article performed by an enquirer referring to Law Number 19 of 2016 on Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE). This research was conducted based on empirical-juridical method. The data was analysed based on qualitative method, where data and facts obtained were analysed and studied in reference to theories and experts’ notions followed by discussion. The research result concludes: 1) The enquirer implies Article 378 of Criminal Code and Article 28 paragraph (1) jo Article 45A paragraph (1) UU ITE because one out of the four cases represents a case of sale and purchase, while the other three cases are considered ordinary swindle although it was committed on social media. 2) There are several impeding factors faced by the enquirer such as insufficient infrastructure, permit issuance process that takes time, finding the suspect, insufficient evidence, and limited articles that the enquirer refers to. 3) The measures that can be taken involve improving cooperation with other parties, supervision over permit issuance process and accelerating movement of the police through GPS tracking, IMEI, immediate search of the suspect, digital track record collection, or assistance from the plaintiff when needed. Keywords: swindle on social media, 378 Criminal Code, 28 Paragraph 1 Electronic Information and Transactions 
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUGIAN PENONTON AKIBAT KERUSUHAN PADA PERTANDINGAN SEPAKBOLA Ayudyah Desy Wulandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ayudyah Desy Wulandari, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H.,LL.M., Setiawan Wicaksono S.H.,M.Kn.   Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya ayudyah.desy.w@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk  menganailisis dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dan bentuk tanggung jawabnya atas kerugian penonton akibat kerusuhan pada pertandingan sepakbola, karena dalam Peraturan PSSI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional  tidak ada yang mengaturnya. Sedangkan peraturan tersebut merupakan peraturan yang mengatur terkait penyelenggaraan pertandingan sepakbola di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kerugian penonton akibat dari kerusuhan pada pertandingan sepakbola adalah klub sepakbola yang menjadi tuan rumah, hal ini berdasarkan pada pasal 1367 KUHPerdata dan pasal 1365 KUHPerdata dan bentuk tanggung jawabnya berdasarkan pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen adalah memberikan santunan atau perawatan luka-luka yang dialami oleh penonton. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kerugian, Penonton  ABSTRACT This research is aimed to analyse and find out who should be responsible for the riot taking place during football match and the form of the responsibility. This still becomes an issue since the Law Number 3 of 2005 concerning National Sport System and Regulation of Indonesian Fotball Association (PSSI) either the Law concerning PSSI, League Regulation,and another Regulation of PSSI do not regulate this conflict. Those rules only regulate football match arrangement in Indonesia apart from the fact that spectators also hold important position in football match. This research was based on normative juridical method with statute and conceptual approaches. The legal materials involved primary and secondary data. The research result reveals that the football club that hosts is to be responsible for the loss caused by the riot among spectators. This consideration is based on Articel 1367 of Civil Code and Articel 1365 of Civil Code, while the form of the responsibility to the spectators refers to Articel 19 paragraph (2) of Law concerning Consumer Protection, where compensation for injuries should be given to the affected spectators. Keyword: Responsibility, Loss, Spectators
DISPАRITАS PUTUSАN MАHKАMАH KONSTITUSI DАN MАHKАMАH АGUNG DАLАM PERKАRА SYАRАT PENCАLONАN АNGGOTА DEWАN PERWАKILАN DАERАH Misbahul Munir
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Misbahul Munir, Dr. Herlin Wijayanti, SH, MH, Muhammad Dahlan, SH. MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya misbahulmunir.ali@gmail.com ABSTRAK Adanya disparitas putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan MA No 65/P-Hum/2018 khususnya dаlаm perkara syаrаt pencаlonаn аnggotа DPD pada Pemilu tahun 2019 melahirkan kebingungan tersendiri bagi masyarakat. Analisis yang mendalam mengenai kedua putusan tersebut terlebih mengenai ratio decicendi atau dasar pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian secara normatif mengenai hal ini dengan menggunakan pendekatan studi perundang-undangan dan konseptual. Disparitas kedua putusan tersebut terjadi karena interpretаsi dan perspektif yаng digunаkаn oleh hаkim dari kedua belah pihak memang berbeda. MK selаku the Guаrdiаn of Constitution menggunаkаn penаfsirаn historis dаlаm memutus perkаrа uji mаteril pаsаl 182 huruf (i) Undаng-undаng No 7 Tаhun 2017 tentаng Pemilu. Hаl tersebut terlihat pаdа аrgumentаsi MK yаng memаknаi DPD sebаgаi territorial reprecentative berdаsаrkаn pembаhаsаn di pаnitiа Аd-hoc I Bаdаn Pekerjа MPR sааt merumuskаn pelembаgааn DPD sertа berpedomаn pаdа originаl inten (tujuаn utаmа) dibentuknyа DPD sejаk semulа dan demi menghindari timbulnya distorsi politik berupа lаhirnyа double representаtion antara DPR dan DPD. Sedаngkаn MА dаlаm memutus perkаrа uji Mаteril Pаsаl 60 А PKPU No 28 Tаhun 2018 menggunаkаn penаfsirаn sistemаtis. Hаl ini dаpаt dilihаt dаri аrgumentаsi MА yаng menyаtаkаn bаhwа Putusаn MK tidаk dаpаt digunаkаn sebаgаi dаsаr penyusunаn/pembuаtаn perаturаn PKPU No 28 Tаhun 2018 kаrenа tidаk sesuаi dengаn аsаs kelembаgааn аtаu pejаbаt pembentuk perаturаn perundаng-undаngаn. Kata kunci: disparitas, dasar pertimbangan hakim, pencаlonаn аnggotа DPD ABSTRACT The disparity between Decisions of Constitutional Court No. 30/PUU-XVI/2018 and Supreme Court No. 65/P-Hum/2018 especially over the case of requirements needed in candidacy for Regional Representative Council (DPD) in General Election held in 2019 has led to confusion for society. A deep analysis of the two decisions especially related with the ratio decidendi or the basis of legal consideration taken by the panel of judges is essential to perform. This research was conducted based on normative method supported by statute and conceptual approaches. The disparity between the two decisions embarked from two different perspectives and interpretations of the two judges. The Constitutional Court as the Guardian of Constitution referred to historical interpretation to deliver decision for judicial review of Article 182 letter (i) of Law Number 7 of 2017 concerning General Election. This is obvious in the argumentation of the Constitutional Court defining the DPD as a regional representative based on the session attended by Ad-hoc I committee of People’s Consultative Assembly (MPR) when formulating the organisation of DPD. Defining the DPD also mainly referred to original intention why the DPD was formed to avoid any political distortion caused by double representations by the House of Representatives (DPR) and DPD. However, Supreme Court, when delivering the decision of judicial review of General Election Commission Regulation (PKPU) Article 60 A No. 28 of 2018, referred to systematic interpretation, which is obvious in the argumentation of the Supreme Court stating that the Decision by the Constitutional Court cannot serve as the basis of the making of Regulation concerning PKPU No. 28 of 2018 since it is not relevant to the principle of organisation or legislators responsible to arrange legislations. Keywords: disparity, judges’ basic consideration, candidacy for DPD.  
PENERAPAN PASAL 4 AYAT (2) POJK NO. 18/POJK.03/2017 TEN-TANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) MENGENAI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN MELALUI APLIKASI “SIDAK DEBITUR” DALAM UPAYA MENCEGAH RESI Faichal Akbar Subandiana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Faichal Akbar Subandiana, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: akbar_faichal@yahoo.com   ABSTRAK Penulis membahas terkait Pelakasanaan Prinsip Kehati-Hatian melalui aplikasi SIDAK Debitur di PT. BPR Delta Artha Kencana. Aplikasi SIDAK Debitur merupakan aplikasi yang melakukan analisis karakter calon debitur untuk menentukan apakah calon debitur tersebut layak menjadi debitur. Aplikasi SIDAK Debitur dapat menjadi solusi terhadap terjadinya kredit macet. Namun dalam pelaksanaan aplikasi SIDAK Debitur, masih ditemui beberapa dari segi yuridis maupun non yuridis. Dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan hasil sebagai berikut: (1) Penerapan prinsip kehati-hatian melalui aplikasi SIDAK Debitur sudah dilaksanakan, tetapi dasar hukum yang mengatur tentang prinsip kehati-katian melalui aplikasi terebut masih belum jelas. (2) Aplikasi SIDAK Debitur tergolong sebagai aplikasi yang masih baru, sehingga hanya beberapa BPR saja yang telah menggunakan aplikasi tersebut. (3) Upaya mengatasi hambatan yuridis PT BPR Delta Artha Kencana dapat dilakukan melalui pemahaman hukum terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam kredit menurut Pasal 4 ayat (2) POJK Nomor 18/POJK.03/2017, sedangkan upaya mengatasi hambatan non-yuridis dilakukan dengan sosialisasi secara merata dan menyeluruh kepada seluruh staf, karyawan, dan masyarakat yang menjadi nasabah di BPR tersebut. Kata Kunci: Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Analisis Karakter) DEBITUR, Prinsip kehati-hatian, Kredit macet ABSTRACT This research discusses the implementation of precautionary principle through the application ‘Sidak Debitur’ (unannounced inspection of Debtors) in PT. BPR Delta Artha Kencana. The application analyses the characters of prospective debtors to find out whether it is reasonable enough for a person to be approved as a debtor. The application can be a solution to bad credit. However, juridical and non-juridical issues still arise in running the application. The research reveals that (1) although precaution principle is applied to run the application, the legal basis regulating the precautionary principle in the application is unclear, (2) application ‘Sidak Debitur’ to inspect debtors is still new, and there are only some BPRs using the application, (3) juridical issues can be tackled through legal understanding regarding the implementation of the precautionary principle in credit services according to Article 4 paragraph (2) POJK Number 18/POJK.03/2017, while the non-juridical issues can be resolved by giving introduction to all staff and people as the customers of the BPR. Keywords: rural bank (BPR), application ‘Sidak Debitur’ (data information system of character analysis) debtors, precautionary principle, bad credit. 
ANALISIS YURIDIS PELIMPAHAN KEWENANGAN BANK SENTRAL DALAM PENGAWASAN LALU LINTAS UANG KERTAS ASING OLEH PIHAK KETIGA PADA DAERAH PABEAN INDONESIA Krisnamurti Sawung Panjali
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krisnamurti Sawung PanjaliReka DewantaraRanitya GanindhaFakultas HukumUniversitas BrawijayaMalangEmail: krisnapanjali11@yahoo.co.idABSTRAKPada skripsi ini penulis mengangkat analisa mengenai pelimpahan kewenangan yang dilakukan Bank Indonesia kepada pihak lain dalam melakukan pengawasan langsung lalu lintas uang kertas asing yang masuk dan/atau keluar wilayah Pabean Indonesia. Analisis ini berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018. Berdasarkan latar belakang diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana bentuk pelimpahan kewenangan Bank Sentral dalam pengawasan langsung uang kertas asing oleh pihak ketiga. Penelitian ini berjenis yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan perbandingan dengan negara lain. Sumber data primer ini berasal dari Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018. Dari hasil penelitian diatas, penulis mendapatkan jawaban bahwa menurut Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.04/201 menyatakan bahwa pembawaan Uang Tunai dan/atau instrumen pembayaran lain Bank Indonesia melimpahkan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai terkait UKAKata Kunci: Kewenangan, Bank Sentral, Pengawasan, Langsung Lalu Lintas Uang Kertas Asing ABSTRACTThis research is aimed to analyse delegation of authority of Bank Indonesia to another party to deliver direct supervision over foreign banknotes circulating in Indonesian Customs. This analysis was conducted based on Regulation of Bank Indonesia (PBI) Number 20/2/PBI/2018 and was aimed to find out what type of authority delegation from Central Bank to deliver direct supervision over foreign banknotes circulation by the third party? This research was based on normative-juridical method with statute, analytical and comparative approaches. The primary data of the research was obtained from Law concerning Bank Indonesia, Law concerning Customs, and Regulation of Bank Indonesia (PBI) Number 20/2/PBI/2018. The research result finds out that according to the Regulation of Indonesian Financial Minister Number 100/PMK.04/201, in terms of cash and/or another form of payment instrument and in terms of foreign banknotes, Bank Indonesia delegates its authority to Customs and Excises officials.Keywords: authority, central bank, supervision, direct foreign banknotes circulation

Page 1 of 3 | Total Record : 27

 1   2   3 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue