cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, September 2023" : 15 Documents clear
IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 118 TAHUN 2020 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KAWASAN (STUDI DI TANAH MERAH, RAWA BADAK SELATAN) Jasmine Theresa Hoo
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jasmine Theresa Hoo, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: jasmineth@student.ub.ac.id Abstrak Pasal 12 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 mengatur ketentuan terkait Izin Mendirikan bangunan (IMB) terdiri atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bersifat tetap dan sementara. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara diklasifikasikan lagi menjadi tiga menurut jangka waktunya yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun terdapat fakta tentang penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara berbentuk kawasan di wilayah Tanah Merah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari analisis yang menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yaitu berdasarkan substansi, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Hal tersebut disebabkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 yang dapat dilihat dari hambatan substansi, aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. Terdapat beberapa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut salah satunya yang paling penting dari segi substansi Pemerintah dapat meninjau kembali peraturan yang ada dan membuat peraturan daerah sehingga ketentuan perizinan mendirikan bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Kata Kunci: izin mendirikan bangunan, hukum administrasi negara, implementasi hukum Abstract Article 12 of the Regulation of Local Governor of the Capital City of Jakarta Number 118 of 2020 governs a permit to erect a building (henceforth referred to as IMB), including permits to erect a temporary or permanent building, where the former is further classified into three development phases according to the period, namely short-term, medium-term, and long-term. However, some facts were found regarding the issuance of IMB for temporary buildings in an area of Tanah Merah. This is socio-legal research using the method of empirical methods and socio-juridical approaches. The research results reveal that the legislation concerned is not properly implemented. This issue was revealed through the theory introduced by Soerjono Soekanto, specifically implying that there are impeding factors in the implementation, including the substance, law enforcers, infrastructure and facilities, people, and culture. To cope with these issues, the government must review the existing regulations and make regional reports to ensure that the development is relevant to the conditions in each area. Keywords: permit to erect a building, state administrative law, implementation of law
ANALISIS BATASAN PEMANFAATAN CIPTAAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN MELALUI KECERDASAN BUATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Khairunnisa
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Khairunnisa, Yenni Eta Widyanti, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Khannisa30@student.ub.ac.id Abstrak Pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta tersebut mengatur bahwa penggunaan wajar terhadap program komputer hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) salinan, akan tetapi perlu dipahami bahwa satu institusi pengembangan kecerdasan buatan memerlukan banyak sampel pelatihan sehingga dengan dibatasinya jumlah salinan yang dapat digunakan maka dapat mempersulit pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis batasan pemanfaatan ciptaan dalam pengembangan dan penelitian melalui kecerdasan buatan berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta bagaimana pengaturan yang tepat terkait pemanfaatan atas ciptaan yang digunakan dengan tujuan pengembangan dan penelitian melalui kecerdasan buatan dengan studi perbandingan hukum negara Jepang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan komperatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa bahwa perkembangan kecerdasan buatan memiliki korelasi yang besar dengan pengunaan wajar karena pengumpulan data ke dalam pembelajaran mesin sangatlah terbatas, sehingga undang-undang hak cipta harus disesuaikan agar dapat menghasilkan banyak manfaat bagi penelitian kecerdasan buatan dan Indonesia dapat berkaca dengan peraturan perundang-undangan di Jepang yang telah mengatur secara jelas mengenai eksploitasi karya yang berkaitan dengan eksploitasi karya di komputer serta eksploitasi minor insidentil pada pemrosesan data terkomputerisasi dan penyediaan hasilnya. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia saat ini tidak dapat mendorong perkembangan kecerdasan buatan karena batasan hak cipta dalam undang-undang tersebut kurang lengkap mengatur hal tersebut. Penyesuaian ini diharapkan dapat mengembangkan teknologi untuk mendorong kemajuan perekonomian nasional. Kata Kunci: hak cipta, batasan hak cipta, penggunaan wajar, penelitian, kecerdasan buatan Abstract Article 45 Paragraph (1) of Copyright Law governs the fair use of computer programs that can only be made in one copy. However, it is essential to understand that the institution of the development of artificial intelligence needs multiple training samples. In other words, limiting the number of copies may hamper the development of artificial intelligence. This research aims to investigate and analyze the scope of the use of the creation of the research and development of artificial intelligence according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the proper regulation regarding the use of the creation for the sake of research and development through artificial intelligence by taking into account Japan to compare with. This research employed normative juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed with grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research results conclude that the development of artificial intelligence is significantly correlated to fair use, considering that data collection in machine learning is limited. As a consequence, the Copyright Law should be adjusted to give more benefits to the researchers of artificial intelligence. For this matter, Indonesia can consider the law in Japan that regulates the exploitation of creation on computers and minor exploitation incidental to computerized data processing and the provision of the outcomes. Copyright Law in Indonesia does not have any capacity to trigger the development of artificial intelligence because the limitation of copyright in the law concerned does not comprehensively govern this matter. This adjustment is expected to help develop technology to advance the national economy. Keywords: copyright, the scope of copyright, fair use, research, artificial intelligence
URGENSI SANKSI PIDANA TERHADAP BADAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Marshall Dickjaya
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marshall Dickjaya, Milda Istiqomah, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: mdickjaya10@gmail.com Abstrak Tidak adanya sanksi pidana terhadap badan publik memang merupakan salah satu kelemahan dalam sistem perlindungan data pribadi. Pada kasus ini dapat dijatuhi hukuman pidana hanya pada setiap orang sedangkan pada badan publik hanya dijatuhi sanksi administratif saja, hal ini menjadi tidak fair dikarenakan siapapun pelakunya, jika melakukan tindak pidana yang sama maka seharusnya hukumannya juga harus sama. Oleh karenanya terjadi kekosongan norma terhadap sanksi pidana apabila badan publik. Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa urgensi sanksi pidana terhadap badan publik yang melakukan data pribadi? (2) Bagaimana konsep pengaturan sanksi pidana terhadap badan publik dalam hukum pidana Indonesia yang akan datang? Dalam mengkaji rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undangan (statute approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan gramatikal. Dalam pemidanaan terhadap badan publik dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seharusnya badan publik dapat dikenakan sanksi pidana untuk kebocoran data, karena kebocoran data ini merupakan suatu aktivitas yang berbahaya untuk masyarakat karena hal itu dilakukan oleh suatu institusi negara. Sanksi pidana yang paling relevan ditujukan kepada badan publik mengacu kepada sanksi pidana terhadap korporasi adalah kompensasi. Hal ini memastikan bahwa badan publik, seperti organisasi pemerintah, tidak berada di atas hukum dan tidak dapat melakukan tindakan melanggar hukum tanpa konsekuensi. Kata Kunci: badan publik, data pribadi, sanksi pidana Abstract The absence of criminal sanctions imposed on public agencies has been a weakness in the system of personal data protection. In this case, criminal sanctions are imposed on individuals, while public agencies are only subject to administrative sanctions, which is unfair since sanctions should be equally imposed on whoever fails to abide by the rules. This happens simply because there is a legal loophole regarding the criminal sanctions that should be imposed on public agencies. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the urgency of criminal sanctions imposed on public agencies violating the rules regarding personal data (2) the concept of the regulation of criminal sanctions imposed on public agencies in the criminal law of Indonesia in the time to come. To delve into these research problems, this research employed normative juridical methods and statutory and conceptual approaches. The research data consisted of primary, secondary, and tertiary materials analyzed using systematic and grammatical interpretations. In this case, public agencies, according to Personal Data Protection Law, should be subject to sanctions over data leaks, considering that this situation poses a serious threat to data owners and this act is committed by agencies as state institutions. The most relevant criminal sanctions for public agencies refer to compensation imposed as a corporate sanction. This is to ensure that public agencies such as government organizations, will not step over laws, abide by the laws, and are subject to consequences when violations take place. Keywords: public agency, personal data, criminal sanction
URGENSI PENGATURAN PEMENUHAN BEA MASUK TERHADAP BARANG BAWAAN PENUMPANG KEGIATAN USAHA JASA TITIP BELI Akmalia Aviva
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akmalia Aviva, Yenny Eta Widyanti, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: akmaliavv@gmail.com Abstrak Permasalahan pembebasan pajak bea masuk pada barang bawaan komersial penumpang dari kegiatan usaha Jasa Titip Beli yang merujuk dalam PMK No. 203/PMK.04/2017 Pasal 12 tentang pembebasan bea masuk dan cukai. Berdasarkan hal tersebut, penelitian skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pengaturan pemenuhan bea masuk terhadap pada barang bawaan penumpang kegiatan usaha Jasa Titip Beli? (2) Bagaimana pengaturan pemenuhan bea masuk terhadap barang bawaan penumpang kegiatan usaha Jasa Titip Beli?. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Sehingga memperoleh jawaban mengenai urgensi pengaturan pemenuhan bea masuk barang Jasa Titip Beli yang ditinjau dari aspek sosiologis, filosofis dan yuridis. Pembebasan bea masuk yang kini diterapkan di Indonesia merupakan penerapan konsep Deminimus Value Threshold yang sempat diterapkan Negara Uni Eropa yang telah dihapuskan pada 2021. Peniadaan konsep ini dapat diserap oleh Indonesia dirancang untuk melindungi UMKM yang didorong kesiapan sistem SDM dan kondisi keuangan dan ekonomi negara. Untuk mengatasi hal tersebut pelaku usaha Jasa Titip Beli wajib melaporkan barang bawaannya pada Custom Declaration dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) atas kewajiban Bea Masuk 10% dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan pemenuhan PPN 11% dan PPh 7,5% hingga 15%. Kata Kunci: urgensi, pengaturan pemenuhan bea masuk, jasa titip beli Abstract This research discusses the waiver of import duty imposed on commercial goods that come with passengers as part of entrusted shopping service as referred to in PMK No. 203/PMK.04/2017 Article 12 concerning the waiver of import duty and excise. Departing from this matter, this research aims to investigate: (1) the urgency of the regulation of fulfilling the payment of import duty for goods that come with passengers as part of entrusted shopping service, (2) the regulation of fulfilling import duty imposed on the goods that come with passengers as part of entrusted shopping service. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using descriptive analysis to study the urgency of import duty payment from sociological, philosophical, and juridical perspectives. The waiver of import duty applied in Indonesia represents the implementation of the Deminimus Value Threshold once applied in European Union countries and scrapped in 2021. The revocation of this concept could serve as a reference for Indonesia and should be designed to protect MSMEs with the prepared human resources system and financial and economic conditions of the state. To support this approach, the service providers of entrusted shopping must report their goods to Custom Declaration and declare that the goods carried are subject to 10% import duty and Import Tax with 11% value-added tax, 7.5% to 15% income tax. Keywords: urgency, regulation of import duty, entrusted shopping service
EFEKTIVITAS PASAL 10 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2019 MENGENAI TATA CARA PENDAFTARAN KARTU KELUARGA BARU BAGI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULUNGAGUNG) Aura Shava Dhinda Salsabila
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aura Shava Dhinda Salsabila, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aurashava_16@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini, penulis membahas isu mengenai Efektivitas Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Mengenai Tata Cara Pendaftaran Kartu Keluarga Baru Bagi Perkawinan Tidak Tercatat. Topik dilatar belakangi oleh adanya permohonan pengajuan pencatatan perkawinan tidak tercatat di Kartu Keluarga namun kemudian permohonan tersebut tidak dilanjutkan sebab pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan pencatatan perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 mengenai tata cara pendaftaran Kartu Keluarga baru bagi perkawinan tidak tercatat dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan serta upaya yang dihadapi oleh Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan aturan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian socio-legal, menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Permendagri No. 108 Tahun 2019 mengenai tata cara pendaftaran Kartu Keluarga baru bagi perkawinan tidak tercatat adalah tidak efektif disebabkan oleh kultur hukum. Hambatan yang dihadapi oleh Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung adalah kultur hukum yang ada di masyarakat Kabupaten Tulungagung, yang masih menganggap pencatatan perkawinan tidak tercatat di Kartu Keluarga baru tidak penting. Upaya yang dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pencatatan perkawinan tidak tercatat dalam KK baru, serta membuat program agar lebih mendorong masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya sesuai dengan tujuan dari aturan tersebut. Kata Kunci: efektivitas, perkawinan tidak tercatat, Kartu Keluarga, pencatatan perkawinan Abstract This research investigates the effectiveness of Article 10 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 Concerning the Procedure of Registration of a New Family Card in the Case of Unregistered Marriage. This topic departed from the request for marriage registration for marriage not registered on a Family Card. However, this request did not proceed because it failed to fulfill the requirement. The objective of this research is to analyze the effectiveness of the implementation of the record of marriage not registered in a Family Card according to Article 10 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108, investigate, and analyze the impeding factors faced and measures taken by the Population and Civil Registration Agency in the Regency of Tulungagung. This research employed socio-legal and socio-juridical methods. Legal materials were taken from primary and secondary data and were further analyzed using descriptive-qualitative analysis techniques. The research results reveal that the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 of 2019 in this context is not implemented effectively due to the factor of legal culture. The issue faced by the Agency in the Regency is the legal culture living in the society of the Regency of Tulungagung, where the locals still believe that marriage not mentioned in a Family Card is not essential. The Agency, however, has given further introduction and counseling on marriage registration for marriage not recorded on a new Family Card. A program intended to encourage people to register their marriage according to the objective of the regulation is also essential. Keywords: effectiveness, unregistered marriage, family card, marriage registration
KONSISTENSI PRESIDENTIAL DECREE NO. 299 RUSIA TERHADAP PASAL 73 TRIPS AGREEMENT Firman Dandi Setiawan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firman Dandi Setiawan, Sukarmi, Hikmatul Ula Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: firmandandi@student.ub.ac.id Abstrak Sebagai bentuk reaksi terhadap invasi Rusia terhadap Ukraina, sejumlah negara memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia yang akhirnya menimbulkan efek cukup besar terhadap sektor perekonomiannya. Sebagai tindakan balasan atau retaliasi, Rusia kemudian mengeluarkan Presidential Decree No. 299 yang mengizinkan warga negara Rusia untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tanpa harus membayar kompensasi kepada pemiliknya. Namun dalam Pasal 73 TRIPs Agreement sendiri terdapat ketentuan security exception yang memungkinkan Rusia untuk menjustifikasi tindakannya tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah Presidential Decree No. 299 yang dikeluarkan oleh Rusia telah sesuai dengan Pasal 73 TRIPs Agreement dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual dari negara yang dirugikan oleh kebijakan Rusia berdasarkan TRIPs Agreement. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presidential Decree No. 299 yang dikeluarkan oleh Rusia tidak sesuai atau inkosisten dengan ketentuan Security Exceptions yang terdapat dalam Pasal 73 TRIPs Agreement. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pada negara yang dirugikan dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kata Kunci: security exceptions, retaliasi, hak kekayaan intelektual Abstract As part of Russia’s invasion of Ukraine, some states have imposed economic sanctions on Russia, leaving considerable impacts on its economic sectors. As a retaliation, Russia issued Presidential Decree Number 299 allowing Russian citizens to use intellectual property rights without having to pay compensation to the owners. On the contrary, Article 73 of the TRIPs Agreement regulates security exceptions that enable Russia to justify this act. This research aims to analyze whether Presidential Decree Number 299 issued by Russia is in conformity with Article 73 of the TRIPs Agreement and how legal protection is given to the owners of international property rights of the states affected by Russian policy according to the TRIPs Agreement. This research employs a normative method and statutory and case approaches. The research results show that Presidential Decree Number 299 issued by Russia is not consistent with the provision of security exceptions outlined in Article 73 of the TRIPs Agreement. The legal protection concerned may cover both preventive and repressive protection. Keywords: security exceptions, retaliation, intellectual property rights
ANALISIS YURIDIS SANKSI BAGI KORPORASI YANG TIDAK MELAKSANAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PERBAIKAN AKIBAT TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Nurul Fatimah Azzahra Ahmad
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nurul Fatimah Azzahra Ahmad, I Nyoman Nurjaya, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nurulfatima@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kekosongan norma hukum terkait sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana di dalam UU 32/2009 (UUPPLH). Setelah disahkannya UU 1/2023 (KUHP Nasional), terdapat pengaturan sanksi bagi korporasi tersebut dalam Pasal 120 ayat (3). Namun KUHP Nasional tersebut baru akan berlaku pada tahun 2026 dan pengaturannya belum memuat ketentuan terkait parameter selesainya pelaksanaan perbaikan akibat tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis parameter dalam menentukan selesainya pelaksanaan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup dan menganalisis pengaturan sanksi bagi korporasi yang tidak melaksankan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum primer dan sekunder, teknik penelusuran melalui studi kepustakaan serta teknik analisis bahan hukum yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Pertama, parameter dalam menentukan selesainya pelaksanaan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup didasarkan pada indikator atau kriteria keberhasilan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam berkas rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kedua, pengaturan sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana perlu diatur dengan merevisi Pasal 119 huruf c UUPPLH, sebagai berikut: “Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana sebagaimana rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana yang tidak dipenuhi.” Kata Kunci: pidana tambahan, perbaikan akibat tindak pidana, korporasi Abstract This research departed from a legal loophole regarding a correctional sanction imposed on companies failing to serve a correctional sanction for the crime mentioned in Law 32/2009 (UUPPLH). As Law 1/2023 was passed (National Penal Code), the regulation governing sanctions imposed on companies was enacted in Article 120 paragraph (3). However, the national Penal Code will be in place in 2026, covering the provision of the parameter of the completion of criminal correction. This research aims to analyze the parameters on which the correctional sanction in the case of environmental crime is based and analyze the overlooked sanction for companies in the future. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The primary and secondary data were obtained from library research and analyzed using grammatical and systematic interpretation. First, the aforementioned parameter will be based on the success indicator or criterion and the period set in the planning document of environmental function. Second, the regulation of the sanction for companies overlooking the sanction concerned must involve the amendment to Article 119 letter c of UUPPLH as follows: “If companies fail to serve the additional correctional criminal sanction over criminal offenses as in the planning of environmental function recovery, corporate wealth and income may be subject to confiscation and auction held by prosecutors to fulfill the additional sentence concerned due to unfulfilled criminal offenses”. Keywords: additional crime, correction due to criminal offense, corporate
PELAKSANAAN USAHA PREVENTIF, REPRESIF, DAN REHABILITATIF BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN SOSIAL (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN) Akhmad Royhan Fannani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akhmad Royhan Fannani, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: a.royhanfannani@gmail.com Abstrak Kesejahteraan Sosial merupakan aspek penting di Indonesia. Berkaitan keberadaan pengemis dan pengamen dapat dilakukan penanggulangan dengan cara usaha preventif, usaha represif, dan usaha rehabilitatif. Termasuk Kabupaten Pamekasan mengatasi hal tersebut dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial untuk mengatasi maraknya pengemis dan pengamen di sekitar masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pelaksanaan Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial Serta mengetahui dan menganalisa Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dan kuesioner, serta data sekunder yang bersumber dari arsip data dari lokasi penelitian, studi kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial belum dilaksanakan sepenuhnya. Adapun faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor peraturan, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun solusi yang dilakukan adalah mengajukan anggaran oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, memberdayakan pengamen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan, dan melakukan edukasi melalui media massa dan pengeras suara di lampu lalu lintas. Kata Kunci: kesejahteraan sosial, usaha preventif, usaha represif, usaha rehabilitatif, kabupaten pamekasan Abstract Social welfare is paramount in Indonesia. The presence of beggars and street buskers may need to be responded to with preventive, repressive, and rehabilitative measures. The Regency of Pamekasan has been dealing with this problem by passing Regional Government of the Regency of Pamekasan Number 1 of 2017 concerning Social Order to tackle beggar and busker issues in society. This research aims to find out the implementation of preventive, repressive, and rehabilitative measures according to Article 14 paragraph (1) of Regional Government of the Regency of Pamekasan Number 1 of 2017 concerning Social Order and to find out and analyze the impeding factors and solutions regarding these measures according to Article 14 paragraph (1) of the Regional Regulation concerned. This research employed socio-legal and socio-juridical methods. Primary data were obtained from interviews and questionnaires, while the secondary data were from the archive from the research site, library research, and related laws. The research results report that those measures have not been appropriately implemented due to several factors such as infrastructure and facilities, regulation, the members of the public, and culture. The solution that may be involved is submitting a funding proposal to the Social Agency of the Regency of Pamekasan, empowering street buskers through the Civil Service Police Unit and Fire Department of the Regency of Pamekasan, and giving education through mass media and loudspeakers at traffic lights. Keywords: social welfare, preventive, repressive, and rehabilitative measures, Pamekasan Regency
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG TIDAK MEMBAYAR DENDA KARENA MENGUNDURKAN DIRI Mutiara Andini Putri
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mutiara Andini Putri, Agus Yulianto, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang email: mutiara_aputri@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan hukum tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Yang Tidak Membayar Denda Karena Mengundurkan Diri. Pemilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh CPNS yang mengundurkan diri akan diberikan sanksi hukum administratif berupa denda, namun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi hukum yang akan diberikan apabila CPNS yang mengundurkan diri tersebut tidak membayar denda. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut: (1) Bagaimana ketentuan hukum tentang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak membayar denda karena mengundurkan diri; (2) Mengapa denda yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengundurkan diri berbeda-beda di setiap instansi pemerintah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang berupa jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dianalisis dengan teknik penelusuran bahan hukum studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum interpretasi gramatikal dan sistematis. Berdasarkan metode penelitian diatas, penulis telah mendapatkan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti, yaitu setiap instansi pemerintah seharusnya juga mengatur tentang sanksi hukum yang akan diberikan apabila CPNS yang mengundurkan diri tidak membayar denda karena denda umumnya dikategorikan dalam sanksi hukum administratif sedang. Faktor penyebab atau alasan dari setiap instansi pemerintah memberikan denda yang berbeda-beda kepada CPNS yang mengundurkan diri adalah karena sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh setiap instansi pemerintah. Kata Kunci: sanksi hukum, CPNS, denda, mengundurkan diri Abstract This research studies the juridical review of sanctions imposed on civil servant candidates who do not pay fines after their resignation. Setting the fines seems to be troublesome, considering that no regulations were made to govern the sanctions imposed on those not paying the fines following their resignation. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the legal provisions concerning the case where civil servant candidates do not pay the fines following their resignation; (2) the reasons for different amounts of fines imposed on civil servant candidates across government institutions. This research employed a normative method and a statutory approach. Legal materials were obtained from library research and analyzed based on grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that the sanctions imposed on civil servant candidates regarding the failure to pay fines should be governed under the provision concerning medium administrative sanctions. Moreover, the different amounts of fines imposed refer to the budget spent by every government institution. Keywords: sanctions, civil servant, fines, resignation
PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP WASIAT LISAN YANG DITUJUKAN KEPADA AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 196/PDT.G/2016/PA TKL. DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR 111/PDT.G/2017/PTA MKS) Bunga Indah Ade Novitasari
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bunga Indah Ade Novitasari, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: bunga_ade03@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini, peneliti mengangkat isu terkait Penafsiran Hakim Terhadap Wasiat Lisan yang diajukan kepada Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama 196/Pdt.G/2016/PA Tkl. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA Mks) menjadi hal yang akan dibahas dalam skripsi ini. Topik tersebut dilatarbelakangi oleh adanya dua putusan dengan kasus yang sama yakni terkait Wasiat Lisan yang ditunjukan kepada ahli waris yang mana hal tersebut ternyata menimbulkan permasalahan antara ahli waris, sehingga menarik di analisis berdasarkan hukum kewarisan islam. Maka rumusan masalah yang disampaikan yakni: Bagaimanakah penafsiran hakim terhadap wasiat lisan yang ditujukan kepada Ahli Waris berdasarkan putusan hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 196/Pdt.G/2016/PA Tkl. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA Mks. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum. Kemudian sumber bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan cara ditafsirkan sesuai dengan metode yang digunakan pada bahan hukum yang diperoleh. Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti terhadap kasus pada putusan tersebut yakni berdasarkan ketentuan hukum kewarisan islam maka wasiat lisan tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan oleh Al Qur’an dan Al Hadist karena dalam wasiat lisan tersebut wasiatnya diperuntukan atau ditunjukan kepada ahli warisnya. Kata Kunci: penafsiran hakim, wasiat lisan, ahli waris Abstract This research discusses the issue of the interpretation given by the judges regarding an oral will that is addressed to heirs (A Study of Religious Court Decision Number 196/PDT.G/2016/PA TKL and High Religious Court Decision Number 111/PDT.G/2017/PTA MKS). This research topic departed from the two court decisions over the same case regarding an oral will addressed to heirs, while this condition sparks a problem among heirs. The author is intrigued to delve further into this problem from the perspective of Islamic inheritance law. This research aims to investigate: the interpretation given by the judges regarding the oral will addressed to heirs according to the two aforementioned court decisions. This research employed normative-juridical methods, and legal materials were analyzed based on the legal interpretation. The research data were analyzed through the interpretation according to the methods used to analyze the legal materials concerned. The research results reveal that the oral will is not accepted in Al Quran and Al Hadiths, considering that the oral will is addressed to heirs. Keywords: judge’s interpretation, oral will, heirs

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue