cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT" : 25 Documents clear
SEKOLAH UMUM PUN TERPAKSA DITUTUP Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.625 KB)

Abstract

       Barangkali tidak ada yang terkejut bila mendengar ada sekolah kejuruan yang "gulung tikar";  karena dalam beberapa tahun terakhir ini pamor akademik sekolah kejuruan  memang kurang bersinar,  meski hal ini tidak dapat digeneralisasikan pada seluruh sekolah kejuruan.  Tetapi mendengar sekolah umum yang "bubar", atau terpaksa ditutup, tentu banyak orang yang tidak percaya; karena dalam beberapa  tahun terakhir ini pula minat masyarakat lebih terkonsentrasikan pada sekolah umum.       Tetapi benarkah ada sekolah umum yang "bubar" atau terpaksa ditutup oleh pihak yang berwenang ..? Yeah, begitulah nyatanya.       Pada tahun 1988/89 ini sebanyak 14 sekolah umum, terdiri dari 12 sekolah menengah umum tingkat pertama (SMP) dan 2 sekolah menengah umum tingkat atas (SMA) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh Depdikbud diperintahkan untuk segera ditutup,  karena sekolah-sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi persyaratan sebagai lembaga pendidikan formal (KR, 17/9/88).       Yang lebih mengherankan lagi dari 14 sekolah tersebut hanya satu yang "liar", dalam arti tidak mempunyai izin.  Ini berarti bahwa 13 sekolah yang lainnya merupakan sekolah resmi yang mendapatkan izin operasinal dari Depdikbud dan telah memperoleh status akreditasi; bahkan satu diantaranya berstatus diakui dengan mendapat kewe nangan menyelenggarakan ujian akhir secara mandiri.
PROBLEMATIKA RATIO DOSEN - MAHASISWA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.916 KB)

Abstract

       Saat ini ratio dosen-mahasiswa untuk bidang studi noneksakta adalah sangat buruk. Keadaan ini justru terjadi pada kebanyakan perguruan tinggi negeri (PTN) di seluruh Indonesia.  Ratio dosen-mahasiswa saat ini untuk bidang studi noneksakta berada pada angka 1:25; artinya rata-rata setiap satu dosen secara langsung harus menangani 25 mahasiswa. Suatu keadaan yang masih sangat jauh dari ideal.       Keadaan tersebut di atas dikemukakan oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud, Prof. Dr. Sukadji Ranoewihardjo baru-baru ini.       Dikomunikasikan lebih lanjut bahwa menurut aturan yang pernah ditetapkan pemerintah tahun 1968 disebutkan bahwa ratio dosen-mahasiswa untuk fakultas eksakta ialah sebesar 1:10; sedangkan untuk fakultas noneksakta sebesar 1:15. Artinya secara ideal seorang dosen eksakta cukup menangani 10 mahasiswa saja; sementara itu seorang dosen noneksakta cukup menangani 15 mahasiswa saja.       Bila ratio dosen-mahasiswa pada bidang studi noneksakta adalah "sangat buruk";  apakah ini berarti bahwa pada bidang studi eksakta sudah baik ....?
UNSUR KRIMINAL DALAM PERKELAHIAN PELAJAR Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.108 KB)

Abstract

       Saat ini banyak orang tua dan anggota masyarakat yang mulai cemas karena masalah kenakalan remaja sekolah atau pelajar menjadi hangat lagi.  Kenakalan remaja sekolah yang beberapa tahun lalu pernah membikin "pusing" para guru dan orangtua nampaknya saat ini "kambuh" lagi, bahkan dalam bentuk yang lebih serius: perkelahian!       Khususnya di daerah Ibukota Jakarta, masalah perkelahian pelajar telah menciptakan suasana "panik"; baik untuk orang tua,  guru, para pelajar itu sendiri, maupun para birokrat sekolah.       Apabila mereka yang terlibat dalam kasus perkelahian pelajar tersebut dikumpulkan  maka dapat dipastikan bahwa jumlahnya tidak hanya puluhan,  akan tetapi sudah mencapai ratusan, bahkan kemungkinan sudah mencapai angka ribuan.  Tidak hanya pelajar SMTA,  sekolah menengah tingkat atas, saja yang terlibat dalam kasus perkelahian tersebut;  akan tetapi para pelajar SMTP,  sekolah menengah tingkat pertama, juga ada yang terlibat didalamnya.       Masalah tersebut di samping "memusingkan" tetapi sekaligus menggemaskan, karena cukup banyak para pelakunya yang meng-anggap hal tersebut sebagai hal yang biasa. "Biasa anak muda", katanya. Bahkan, yang lebih menggemas kan lagi, ada yang menganggap perkelahian pelajar tersebut menjadi semacam "refreshing" alias "penyegaran".
UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN NASIONAL Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.487 KB)

Abstract

Kerinduan seluruh rakyat Indonesia akan lahirnya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN)  yang dijadikan pedoman dalam pengaturan sistem pendidikan nasional kita barangkali sudah akan terpenuhi. Proses "pemasakan" rancangan UUPN nampaknya mulai ditangani secara lebih serius oleh pemerintah.       Hal tersebut tidak berarti bahwa pemerintah kita selama ini tidak serius dalam menangani proses kelahiran UUPN, akan tetapi barangkali bobot keseriusannya belum pernah seintensif kali ini.       Gagasan tentang pentingnya UUPN bagi bangsa kita konon mulai disistemasisasikan semenjak era Kabinet Pembangunan III, yang waktu itu Dr. Daoed Joesoef menduduki kursi Mendikbud.  Berlanjut pada era Kabinet Pembangunan IV dengan Prof. Nugroho Noto Susanto (Alm) sebagai Mendikbud, maka gagasan melahirkan UUPN kemudian "diproses" kembali, meskipun belum berhasil secara tuntas.       Kiranya kita cukup beruntung kalau saat ini, pada era Kabinet Pembagngunan V dengan Prof. Dr. Fuad Hassan sebagai Mendikbud, pemerintah berhasrat mewujudkan kembali keinginan rakyat untuk memiliki UUPN tersebut.
INDONESIA KEKURANGAN TENAGA PENELITI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.765 KB)

Abstract

       Salah satu pakar pendidikan dan ketenagakerjaan yang secara bersungguh-sungguh berupaya keras untuk bisa membuat kategorisasi kerja atau karir seseorang adalah John L. Holland, seorang "professor emeritus" dari Hopkins University.       Di dalam suatu karya tulisnya, "Making Vocational Choices" (1973) pakar tersebut mencoba mengkomunikasikan temuan teoretiknya yang lazim disebut dengan  Hexagonal  Model.  Dalam teori ini dideskripsikan bahwa pekerjaan atau karir manusia di dunia ini pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam enam jenis; masing-masing adalah pekerjaan atau karir di bidang artistik, sosial, usaha / bisnis, konvensional, realistik, dan penelitian.       Sementara itu "bakat"  (Holland menggunakan istilah personality)  manusia dalam kaitannya dengan kerja atau karirnya juga dibedakan menjadi enam kategori utama sebagaimana dengan kategorisasi kerja atau karir itu sendiri; ialah artistik, sosial, usaha/bisnis, konvensional, realistik, dan penelitian.       Kesempatan berkarir seseorang akan terbuka secara maksimal apabila jenis pekerjaan yang ditekuninya sangat sesuai dengan "bakat"nya.  Misalnya "bakat"nya artistik mereka menekuni  pekerjaan-pekerjaan di bidang artistik, "bakat"nya penelitian menekuni pekerjaan-pekerjaan di bidang penelitian, dan sebagainya.
KEBIJAKAN PENDEKATAN PENDIDIKAN KITA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.686 KB)

Abstract

       Pada tanggal 4 Januari 1988 yang lalu TVRI Pusat secara sentral menayangkan program wawancara "eksklusif" dengan menampilkan dua orang yang paling kompeten pada bidangnya masing-masing; ialah Menteri Luar Negeri, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Prof. Dr. Fuad Hassan.       Cukup banyak point yang bisa dipetik dari program tersebut, baik yang bersifat sekedar menangkap fenomena-fenomena sosio-politik-edukatif-kultural masyarakat kita khususnya; atau pun berbagai alternatif strategik yang ditawarkan untuk mengimbangi munculnya fenomena-fenomena tersebut.        Salah satu point yang cukup penting dari program wawancara tersebut diatas adalah adanya sebuah informasi yang dikomunikasikan oleh Mendikbud tentang sistem pendekatan  pendidikan di negara kita. Oleh Mendikbud dikomunikasikan bahwa sekarang ini ada dua macam pendekatan yang sedang ditempuh oleh Depdikbud; masing-masing ialah pendekatan kualitatif  untuk tingkat pendidikan dasar dan tinggi,  serta pendekatan kuantitatif untuk pendi- dikan di tingkat menengah.       Pendekatan kualitatif (baca: pendekatan mutu) ditempuh oleh Depdikbud pada tingkat dasar dan tinggi oleh karena pada jenjang tersebut daya tampung lembaga sudah dianggap "cukup". Sementara pada jenjang menengah terpaksa masih menggunakan pendekatan kuantitatif (baca: pende katan jumlah)  oleh karena pada jenjang ini daya tampung lembaga masih "kurang".
KB MANDIRI DI KOTA DAN DI DESA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.808 KB)

Abstract

       Apakah di antara warga masyarakat kita yang sudah aktif ber-KB saat ini belun ada yang dapat diklasifikasikan kedalam kategori mandiri penuh?  atau, sejauh mana tingkat kemandirian  masyarakat dalam ber-KB dewasa ini? Apakah tingkat kemandirian-nya masih sangat rendah, atau sudah cukup tinggi?       Pertanyaan lain yang tidak kalah pentingnya ialah sejauh mana dukungan masyarakat kota dan masyarakat desa terhadap program KB Mandiri? Sejauh mana faktor pendidikan  dapat berpe-ran didalamnya? Dsb.       Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas secara empiris maka penulis bersama-sama dengan peneliti lain mengadakan penelitian tentang tingkat kemandirian para peserta keluarga berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.        Tidak kurang dari 200 pasangan peserta keluarga berencana dijadikan subyek dalam penelitian ini, suatu jumlah yang kiranya sudah lebih dari cukup untuk sekedar melukiskan "sosok" tingkat kemandirian ber-KB pada masyarakat Yogyakarta,  dengan mengi-ngat bahwa penelitian ini merupakan "kelanjutan" daripada penelitian terdahulu yang sekitar dua bulan sebelumnya kami lakukan di salah satu kabupaten lainnya.
MEMASYARAKATKAN INFORMASI KE-PTS-AN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.274 KB)

Abstract

       Hati-hati jangan sampai keliru dalam memilih PTS, perguruan tinggi swasta. Demikian sari bunyi petuah klasik yang sangat sering kita dengar setiap tahunnya pada saat-saat menjelang datangnya tahun akademik baru perguruan tinggi.       Sudah menjadi semacam tradisi akademik bahwa pada saat-saat seperti sekarang ini Depdikbud, baik melalui aparatnya di Departemen, di KOPERTIS, atau yang terjun langsung secara operasional di lembaga pendidikan tinggi senantiasa menghimbau sekaligus memberikan saran kepada masyarakat luas agar bersikap cermat dan hati-hati dalam memilih PTS.       Bagi calon mahasiswa baru maka memilih perguruan tinggi, terutama PTS, hampir sama artinya dengan memilih masa depan bagi dirinya sendiri. Itu berarti kesalahan atau ketidaktepatan dalam memilih PTS sebagai lembaga pendidikan tinggi yang diandalkan mampu memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan tingkat profesional dapat berakibat fatal bagi masa depannya.       Himbauan Depdikbud tersebut diatas diangkat dari adanya realitas tentang banyaknya mahasiswa PTS yang menyatakan salah pilih setelah disyahkan secara resmi menjadi warga baru sebuah lembaga pendidikan tinggi swasta.
DIPERLUKAN SISTEM DEGRADASI-PROMOSI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.587 KB)

Abstract

       Ada kebijakan baru dari Depdikbud yang menyangkut dunia pendidikan tinggi di negara kita. Kali ini tentang pembekuan izin pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dalam hal ini adalah PTS-PTS "baru" yang baru akan dihadirkan eksistensinya.       Prof. Dr. Soekadji Ranoewihardjo selaku Direktur Jendral pendidikan Tinggi Depdikbud dalam acara jumpa pers tentang hasil Raker rektor universitas dan institut negeri,  ketua akademi dan koordinator Kopertis se Indonesia baru-baru ini menginformasikan bahwa pemerintah kita yang dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mulai pertengahan Januari 88 ini membekukan izin pendirian PTS baru.       Dirjen Dikti yang didampingi oleh beberapa pejabat teras Depdikbud dalam jumpa pers tersebut lebih lanjut mengemukakan bahwa bagi PTS yang masih dalam status izin operasional akan segera diadakan penilaian kembali berdasar tata cara yang lebih ketat,  terutama dari segi jumlah tenaga pengajar yang dimiliki oleh PTS ybs.       Perkembangan PTS akhir-akhir ini memang tergolong sangat pesat;  akan tetapi dalam perkembangannya tampak menjurus kearah yang sulit "dipertanggungjawabkan".
SKEMA PTS DI YOGYAKARTA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.003 KB)

Abstract

       Meskipun predikat sebagai Kota Pendidikan telah melekat cukup lama, tetapi Yogyakarta bukanlah merupakan kota di negara kita yang mempunyai PTS, perguruan tinggi swasta, dalam jumlah yang paling banyak. Masih ada kota lain yang memiliki PTS yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah PTS di kota kecil ini.       Jakarta misalnya. Jumlah PTS yang berdomisili di Jakarta ternyata telah mencapai sekitar empat kali bila dibandingkan dengan jumlah PTS di Yogyakarta.       Meskipun demikian, mendudukkan kota Yogyakarta sebagai kota yang sangat padat PTS kiranya tidak terlalu salah. Dibandingkan dengan Jakarta sekalipun, kepadatan PTS di Yogyakarta kiranya tak akan kalah. Apabila anda lebih teliti coba bandingkan proporsi jumlah PTS terhadap luas kota antara Yogyakarta dengan Jakarta; meskipun beberapa PTS tersebut secara "alami" telah berekspansi ke daerah pedesaan, tidak selalu berdomisili di dalam kota.       Disamping Yogyakarta punya nilai kepadatan yang relatif tinggi, meski standardisasinya kepadatan PTS belum pernah dibakukan,  kota ini juga memiliki berbagai lembaga pendidikan swasta yang mempunyai nilai historis yang mengesankan.

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

1988 1988


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN JAWA POS 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue