cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT" : 22 Documents clear
PERSPEKTIF ANGKA KREDIT GURU Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.453 KB)

Abstract

       Semenjak dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: 26/MENPAN/1989 tanggal 2 Mei 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) maka kita boleh menaruh harap terhadap pengingkatan kualitas pendidikan di Indonesia pada masa-masa yang akan datang melalui sektor manusianya.       Para guru sendiri umumnya banyak yang menyambut positif dan penuh harap atas kehadiran SK tersebut; meskipun banyak di antara mereka yang sebenarnya belum memahami materi SK-nya secara operasional.       Barangkali banyak di antara kita yang bertanya-tanya: dari dimensi mana dapat ditarik korelasi antara  SK Menpan yang mengatur angka kredit jabatan guru dengan peningkatan kualitas pendidikan di negara kita?       Jawabnya tidak terlalu sulit! Salah satu komponen yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita ialah faktor keberhasilan guru dalam mendidik para siswanya; jadi kalau SK Menpan tersebut  dapat memotivasi guru sehingga mampu meningkatkan keberhasilan mendidiknya maka secara  otomatis  akan meningkatkan kualitas pendidikan, betapa pun kecilnya nilai peningkatan itu.       Dalam Surat Edaran bersama antara Mendikbud dan Kepala BAKN No:57686/MPK/1989 dan No: 38/SE/1989 secara eksplisit diterangkan  bahwa penetapan angka kredit bagi jabatan guru  adalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui pening-katan mutu dan prestasi guru.
MENEROPONG MUTU PTS DI YOGYAKARTA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.485 KB)

Abstract

Mengurus perguruan tinggi negeri, PTN, itu memang bukan pekerjaan yang gampang,  penuh romantika akademik yang cukup rumit; meskipun demikian lebih rumit mengurus perguruan tinggi swasta, PTS, karena di samping romantika akademiknya sendiri sudah rumit maka seringkali harus dihadapkan pada romantika nonakademik yang tidak kalah rumitnya.       Hipotesis tersebut di atas memang masih perlu dikaji secara mendalam lagi tentang  kebenaran empiriknya; akan tetapi sampai sekarang ini hampir tidak pernah ada pakar pendidikan  yang berani "mengcounternya", termasuk para pengelola PTN dan PTS itu sendiri.       Oleh karena rumitnya mengurus lembaga pendidikan tinggi "nonpemerintah" tersebut,  maka banyak cara yang ditempuh oleh para yang berkepentingan (dari tingkat lem baga, yayasan, Kopertis  sampai pengambil kebijakan pada Depdikbud) untuk "menyiasati" hal itu.       Apa yang dilakukan oleh Kopertis Wilayah V dengan "mengancam" beberapa PTS di wilayahnya yang tidak mengalami kemajuan akademik yang berarti (baca: KR, 4/4/1989) kiranya juga merupakan bagian dari cara atau upaya untuk memajukan PTS.  Meskipun suatu ketika pihaknya terpaksa  harus menutup PTS yang sulit berkembang namun saya melihat "ancaman" Kopertis tersebut dari dimensi positif.
OGAH BELAJAR DI PTN, GEJALA POSITIF ?! Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.368 KB)

Abstract

       Ada sementara pengamat dan birokrat pendidikan di negara kita,  khususnya para pengelola  perguruan tinggi negeri (PTN),  yang masih merasa "pusing" atau tidak habis mengerti: mengapa begitu banyak calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan "welcome" oleh PTN ternyata "rela" melepaskan kesempatan emasnya tersebut.       Seperti kita ketahui bersama baru-baru ini telah terjadi suatu "kejanggalan" di dalam salah satu komponen dari sistem pendidikan kita; yaitu relatif banyaknya kan didat mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima pada PTN tetapi tidak melaksanakan pendaftaran ulang, artinya mereka melepaskan kesempatan emasnya untuk belajar pada PTN. Pada hal kesempatan emas seperti ini sangat sulit untuk mendapatkannya.       Di IKIP Negeri Semarang dan di  Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang misalnya, ratusan kandidat mahasiswa yang telah dinyatakan "lulus" UMPTN ternyata tidak melaksanakan pendaftaran ulang. Itu berarti bahwa mereka kehilangan  (sengaja menghilangkan) haknya untuk menjadi warga "elite" PTN.       Peristiwa tersebut di atas ternyata juga terjadi pada PTN-PTN lain di negara kita, baik PTN di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa,  meski dengan kapasitas yang bervariasi.
BERIKAN “NAFAS” PADA SEKOLAH PERALIHAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.747 KB)

Abstract

       Peristiwanya telah serta sungguh-sungguh terjadi; meskipun demikian sama sekali saya tidak bermaksud untuk mengirimkannya pada rubrik Sungguh-Sungguh Terjadi di pojok kanan-bawah halaman satu  "milik" surat kabar yang tengah kita baca ini.       Peristiwa apa itu ....? Yeach, bayangkan! Sekolah yang sudah mempunyai gedung dan fasilitas yang memadai, memiliki guru tetap dan tenaga administrasi yang memadai pula, status formalnya pun diakui oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud),  bahkan lembaga ini pernah "mengakar" di hati masyarakat, tiba-tiba saja harus mengalami "musibah": sekolah itu hanya diminati oleh kurang dari 10 (baca: sepuluh) orang siswa baru.       Persoalannya adalah,  apakah cukup efektif penyelenggaraan pendidikan yang diikuti oleh kurang dari 10 siswa; pada hal penyediaan sarana, fasilitas dan gurunya dapat dikonsumsi oleh lebih dari 100 siswa.       Itu hanya sebagian persoalan saja,  masih banyak lagi persoalan lainnya yang lebih kompleks;  antara lain bagaimana suatu sekolah tingkat SMTA dapat mempertahakan eksistensi dan perikehidupan akademisnya dengan "hanya" mengandalkan kurang dari 10 siswa.  Banyak hal yang akan terpengaruhi oleh sedikitnya siswa itu:  motivasi mengajar gurunya, kegiatan ekstra institusionalnya, dsb.
BENARKAH PENDIDIKAN KELUARGA TERABAIKAN ? Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.32 KB)

Abstract

       Pemerintah dan masyarakat boleh saja membangun gedung-gedung sekolah yang megah,  boleh saja mengisinya dengan per-alatan yang serba sophisticated,  boleh saja mempekerjakan guru-guru yang profesional, dan juga boleh saja membuat sistem pendidikan yang serba canggih; akan tetapi tidak boleh dilupakan bahwa pusat pendidikan yang paling utama bagi sang anak adalah keluarga.        Oleh karena begitu pentingnya pendidikan keluarga bagi sang anak maka seharusnya pendidikan keluarga dapat dilaksanakan seefektif mungkin.        Konsep pendidikan keluarga yang "disodorkan" oleh tokoh pendidikan nasional kita Ki Hadjar Dewantara, yang seandainya beliau masih "sugeng" maka tanggal 2 Mei 1989 ini usianya genap satu abad,  telah diakui oleh para pakar pendidikan kita;  bahkan oleh para pakar pendidikan dari berbagai manca negara.       Interaksi antar personal di dalam sebuah keluarga memang bersifat spesifik:  bersifat emosional (dalam konotasi positif),  akrab, tidak formal, tidak birokratis, namun penuh harapan. Situasi yang demikian telah memikat sekaligus mengikat sang anak untuk mengembangkan potensi dan kepribadiannya.
PENDEKATAN GOTONG ROYONG DALAM KB MANDIRI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.867 KB)

Abstract

       Bahwa Indonesia telah diakui dunia sebagai negara yang berhasil menjalankan program-program kependudukan melalui gerak-an KB-nya sudahlah menjadi kenyataan; namun kemudian muncul tantangan baru, yaitu bagaimana mengalih kelolakan program pelayanan KB dari pemerintah pada masyarakat. Tujuannya: agar KB sepenuhnya menjadi "milik" masyarakat, bukan "subsidi" pemerintah.       Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka dikenal kanlah istilah KB Mandiri  dengan lambang lingkaran biru yang cukup terkenal itu.       Pada dasarnya KB Mandiri merupakan suatu proses perubah-an sikap (attitude) dan perilaku (behavior) seseorang kearah pelembagaan dan pembudayaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera  berdasarkan kemampuan serta kesadarannya sendiri.       Secara historis KB Mandiri tersebut sesungguhnya sudah ada sejak dulu, yaitu terjadi pada golongan masyarakat yang menyadari benar manfaat KB agar kebutuhan keluarganya, terutama anak-anaknya, dapat terpenuhi hingga dapat menjadi manusia yang berkualitas dan berguna bagi keluarga, masyarakat, serta negara. Golongan inilah yang sebenarnya merupakan perintis KB Mandiri di Indonesia.
DOSEN KITA MALAS MENULIS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.525 KB)

Abstract

       Salah satu kritik tajam terhadap perguruan tinggi di negara kita dewasa ini adalah ketidakmampuan menulis secara produktif di kalangan mahasiswa maupun dosennya. Hal ini sesungguhnya lebih merupakan problematika klasik yang belum dapat terpecahkan hingga kini.       Kritik tersebut tidaklah keliru; banyak mahasiswa dan dosen yang kurang mempunyai pengalaman dan kemampuan pada bidang tulis-menulis, baik menulis ilmiah, populer, maupun ilmiah-populer. Lebih dari itu, ironisnya, cukup banyak dosen perguruan tinggi yang hampir tidak memiliki pengalaman menulis sama sekali; dalam artian menulis untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya dan dikonsumsikan kepada orang lain.       Mau bukti ....? Marilah kita mencoba menampilkan contoh-contoh kasus untuk membuktikan kebenaran "hipotesis" tersebut di atas.       Baru-baru ini Kopertis Wilayah V Yogyakarta menyelengga-rakan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) bagi para mahasiswa di wilayah kerjanya. Dari 53 PTS yang ada ternyata hanya lima PTS saja yang sanggup mengirimkan karya tulis para mahasiswanya; dan dari puluhan ribu mahasiswa di wilayah Kopertis V ternyata hanya tujuh (kelompok) mahasiswa yang mampu menampilkan karya tulisnya.
DIY PALING SIAP MENYONGSONG WAJIB BELAJAR SMTP Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.936 KB)

Abstract

       Sebagaimana yang telah "diinstruksikan" oleh GBHN Tahun 1988 maka  sekarang ini pemerintah tengah berusaha keras agar pada akhir Pelita V nanti dapat merealisasikan cita-cita nasional, yaitu melaksanakan wajib belajar (wajar) pada jenjang SMTP, sekolah menengah tingkat pertama, di seluruh Indonesia.       Salah satu persyaratan akademis untuk dapat dilaksanakannya wajar tersebut adalah daya tampung SMTP itu sendiri sudah mendekati angka ideal;  secara teoretis di atas angka 90%. Hal ini berarti bahwa pemerintah (bersama-sama masyarakat) setidak-tidaknya telah mampu menyediakan lebih dari 90 kursi belajar dari setiap 100 lulusan sekolah dasar.        Mengapa persyaratan daya tampung tersebut menjadi begitu mengikat?  Atau,  apakah persyaratan daya tampung tersebut tidak dapat dihindari?       Sampai saat ini nampaknya memang belum ada aturan atau hukum internasional yang mengeksplisitkan persyaratan daya tampung tersebut,  apalagi yang menyebut-nyebut angka 90%; akan tetapi menurut etika akademik maka setiap birokrasi pemerintah yang "berani" mewajib-belajarkan rakyatnya maka kepada mereka dituntut menyediakan sarana dan fasilitas belajar yang memadai.       Tentang hal tersebut di atas kita bisa melihatnya di Jepang, Amerika Serikat, atau negara-negara lain yang telah mewajib-belajarkan rakyatnya; meski sampai jenjang pendidikan yang berbeda-beda.
TEORI AWAL TUMBUHNYA WAWASAN KEBANGSAAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.897 KB)

Abstract

       Kali ini saya berbahagia memperoleh "kehormatan" dari Ramanda H. Karkono Kamajaya Partokusumo,  seorang budayawan yang saya hormati.  Tulisan saya yang berjudul "Tumbuhnya Wawasan Kebangsaan Indonesia"  (KR, 17/02/89) telah ditanggapi beliau melalui artikelnya yang bertitel "Wawasan Kebangsaan Indonesia Berarti Amanat Penderitaan Rakyat" (KR, 08/03/89).        Tanggapan tersebut di atas sekaligus menunjukkan bahwa beliau benar-benar telah mengikuti dan mencermati tulisan-tulisan saya di berbagai media, setidak-tidaknya tulisan saya tentang wawasan kebangsaan tersebut.       Sebuah koreksi tentang tidak boleh berkurangnya tekanan wawasan anti kolonialisme, anti imperalisme, dan anti penjajahan dalam membangun wawasan kebangsaan pasca kemerdekaan ini,  dengan senang hati saya dapat menyetujuinya.  Memang saya tidak bermaksud mengabaikan wawasan anti kolonialisme, anti imperalisme, dan anti penjajahan dalam membangun wawasan kebangsaan kita.       Lepas dari itu, seandainya artikel saya dicermati kembali secara komprehens, saya mencoba menekankan bahwa pada masa pasca kemerdekaan ini sudah selayaknya wawasan pembangunan dan wawasan kerja sama internasional mendapat posisi strategis dalam wawasan kebangsaan Indonesia.  Hal ini  sesuai dengan tuntutan prosesi tumbuh mantapnya wawasan kebangsaan Indonesia itu sendiri.
"MORAL RESTRAINT" UNTUK GENERASI MENDATANG Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.728 KB)

Abstract

       Dahulu orang tidak begitu percaya bahwa bumi ini begitu cepat dipadati oleh makhluk yang bernama manusia; tetapi ketidakpercayaan itu akhirnya menjadi kenyataan. Seorang pakar kependudukan, Ida Bagus Tantra, melukiskan bahwa "dunia baru"  sudah mulai tidak sanggup  menampung jumlah penduduk yang bertambah tak henti-hentinya. Tiap minggu lebih dari satu juta bayi lahir di dunia, hal ini berarti  bahwa satu juta lagi "mulut" manusia yang harus diberi makan.       Kalau kemudian kita menanyakan dari mana asal makanan yang diperlukan oleh manusia, dan makhluk-makhluk lain di muka bumi ini,  tentu jawaban yang paling tepat adalah dari hasil eksploatasi alam.  Apakah sumber alam tak akan habis kalau dieksploatasi secara terus menerus? Disitulah masalahnya!       Thomas R. Malthus  yang hidup pada tahun 1766 s/d  1834 pernah membuat ramalan,  bahwa jumlah penduduk akan melampaui jumlah persediaan bahan pangan yang dibutuhkan.  Hipotesis yang diajukan: pertumbuhan penduduk bila tidak dilakukan pembatasan akan cenderung berkembang menurut deret ukur,  bahkan diperkirakan jumlah penduduk akan berlipat dua setiap deret 25 tahun,  sementara itu pertambahan bahan makanan hanya mengikuti deret hitung.

Page 1 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

1989 1989


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue