Articles
6 Documents
Search results for
, issue
"1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN"
:
6 Documents
clear
MENGHITUNG POTENSI DOSEN KITA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (443.492 KB)
Sebuah studi empirik mengenai potensi dan kendala Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dilakukan oleh Busi-ness Information Service (BIS) telah mendapatkan temuan deskriptif yang mengundang pertanyaan, yaitu tentang ter dapatnya keunggulan kuantitatif pada dosen PTS. Menurut penelitian yang mengambil sampel sebanyak 962 perguruan tinggi di Indonesia, terdiri 48 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 914 PTS, diperoleh kesimpulan bahwa PTS mempu-nyai dosen lebih banyak daripada PTN. Di samping kesimpulan tersebut di atas sebenarnya masih ada kesimpulan lain yang cukup menarik; yaitu bah-wa tingkat produktivitas PTS jauh lebih rendah daripada PTN, tingkat produktivitas PTS hanya 7,8% sementara itu angka serupa untuk PTN mencapai hampir dua kali lipatnya yaitu 14,8%. Diilustrasikan dari total jumlah mahasiswa PTS sampel yang hingga kini mencapai 1.068.112 terdapat 83.452 lulusan; sementara itu dari total jumlah mahasis-wa PTN sampel yang hingga kini mencapai 435.150 terdapat 64.251 lulusan. Perbandingan antara jumlah lulusan ter-hadap jumlah keseluruhan mahasiswa inilah yang oleh BIS diangkat sebagai indikator produktivitas. Temuan lain dari studi BIS tersebut pada umumnya tidak menarik lagi; misalnya mengenai daya tampung PTS yang lebih besar daripada PTN. Temuan dan/atau kesimpul-an seperti ini tentu saja sungguh tidak menarik karena siapapun sudah lama mengerti bahwa daya tampung PTS jauh lebih tinggi daripada PTN; meskipun demikian temuan dan/ atau kesimpulan semacam ini tetap bermanfaat untuk meng-akualisasi data.
DAMPAK PENDIDIKAN TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.909 KB)
Pendidikan dan kebudayaan sering diibaratkan se-bagai dua sisi dari sekeping mata uang, kalau pendidikan merupakan satu sisi dari keping mata uang tersebut maka kebudayaan merupakan sisi yang lainnya. Begitu pula yang sebaliknya, kalau kebudayaan merupakan satu sisi dari keping mata uang tersebut maka pendidikan merupakan sisi yang lainnya. Pengibaratan tersebut ingin melukiskan demikian eratnya hubungan atau kaitan di antara pendidikan dengan kebudayaan. Implikasi konotatifnya adalah apabila dalam dunia pendidikan terjadi perubahan-perubahan maka hal ini pun secara langsung maupun tak langsung akan terjadi dalam dunia kebudayaan. Eratnya hubungan antara pendidikan dan kebudayaan juga sering dilukiskan dalam suatu hubungan timbal balik (reciprocal relationship); artinya hubungan yang saling mempengaruhi. Implikasinya apabila terjadi fenomena-fe- nomena tertentu dalam dunia pendidikan maka fenomena ini akan berpengaruh bagi dunia kebudayaan, demikian pula yang sebaliknya, bila terjadi fenomena-fenomena tertentu dalam dunia kebudayaan maka fenomena ini akan berpenga-ruh bagi dunia pendidikan.
PENERTIBAN GELAR AKADEMIK
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.815 KB)
Niatan bagus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) untuk menertibkan pemakaian gelar akademik yang telah muncul beberapa tahun lalu sekarang mulai teraktualisasi kembali. Apabila beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hassan, menyatakan bahwa Depdikbud bermaksud menertibkan pemakaian gelar akademik bagi lulusan perguruan tinggi maka maksud baik ini telah dicoba diimplementasi dalam berbagai aturan main. Baru-baru ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud, Soekadji Ranoewihardjo, menyatakan bahwa Depdikbud akan segera menertibkan pemakaian gelar akademik; sedangkan seperangkat aturan untuk mengoperasionalisasi maksud tersebut secara rinci telah disiapkan, dan dalam waktu dekat akan dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Lebih jauh Pak Soekadji menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) dilarang menganugerahkan gelar bagi lulusannya; dan apabila lembaga ini tetap saja menganugerahkan gelar bagi lulusannya,misalnya saja MBA (Master of Businnes Administration) yang sedang populer, dapat dituntut sesuai peraturan yang berlaku.
MENGIMBANGKAN SEKOLAH UMUM DENGAN SEKOLAH KEJURUAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.34 KB)
Salah satu pernyataan penting yang belum lama ini dikemukakan Mendikbud Wardiman Djojonegoro adalah bahwa penyiapan tenaga kerja untuk sektor industri merupakan salah satu tujuan pendidikan di negara kita; ini berarti bahwa pendidikan memberikan kontribusi dalam menyediakan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Pernyataan Pak Menteri tersebut memiliki arti yang penting dan strategis mengingat selama ini ada beberapa pakar pendidikan kita yang kurang sependapat dengan tu-juan pendidikan seperti itu serta dengan tegas menentang adanya pendekatan ketenagakerjaan (manpower approach) dalam sistem perencanaan pendidikan. Pendekatan ketenaga-kerjaan seperti ini dianggapnya tidak bisa mengembangkan kreativitas anak didik. Implikasinya: kalau kini banyak ditemui pengangguran kaum terdidik,yaitu lulusan lembaga pendidikan, yang menambah buramnya peta ketenagakerjaan di negara kita maka lembaga pendidikan tidak harus ikut menanggung dosa dikarenakan lulusannya memang tak pernah direncanakan untuk terjun langsung ke dunia kerja. Pernyataan Pak Menteri mengenai penyiapan tenaga kerja oleh lembaga pendidikan kiranya bisa mengeliminasi pendapat yang kurang tepat tersebut di atas; pada kenyataannya lulusan lembaga pendidikan di negara kita memangada yang disiapkan untuk terjun langsung ke dunia kerja, dalam hal ini ialah lulusan lembaga pendidikan kejuruan. Kalaupun pada kenyataannya masih banyak sekolah kejuruan yang belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal se hingga lulusannya belum siap kerja memang merupakan soal lain yang harus dibahas.
SDSB DAN KREDIBILITAS LEMBAGA PENELITIAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.348 KB)
Sebuah proses penelitian nasional yang memperoleh "backing up" dari pemerintah ternyata dapat takluk dari rasa takut. Ini bukan berita bohong, akan tetapi sungguh terjadi. Biro Pusat Statistik (BPS) terpaksa membatalkan penelitiannya yang sudah berjalan dua bulan dengan alas-an petugas pencari data di lapangan mendapat hambatan; konon petugas lapangan BPS tersebut banyak mendapatkan ancaman fisik, bukan itu saja bahkan konon ada yang akan dipukuli dan disakiti apabila tidak menghentikan aktivi-tasnya untuk mengumpulkan data. Kasus tersebut di atas baru-baru ini terungkap jelas di permukaan ketika berlangsung acara dengar penda pat antara Komisi X DPR RI dengan Pimpinan BPS di Jakar-ta. Pada saat salah seorang anggota Komisi X menanyakan bagaimana nasib penelitian BPS mengenai dampak Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) bagi perikehidupan sosi al ekonomi masyarakat yang dulu pernah "diributkan" itu diperoleh jawaban dari Kepala BPS, Azwar Rasjid, bahwa penelitian tersebut terpaksa dihentikan karena terdapat-nya hambatan di lapangan. Menurut keterangan Pak Azwar petugas lapangannya pada menyerah dengan membawa laporan, "kami sudah mencoba, kami tak sanggup, takut dipukuli". Apa yang terjadi dengan BPS tersebut tentu sangat memprihatinkan,bahkan sekaligus juga sangat mengecewakan masyarakat; bagaimana mungkin bisa terjadi suatu lembaga penelitian yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah sampai harus melepaskan misi nasionalnya hanya gara-gara takut pada tukang pukul. Memangnya bodyguard itu sangat menakutkan dan aparat keamanan tak dapat mengatasinya?
PENYELENGGARAAN SLTP KETERAMPILAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.295 KB)
Ketika Mendikbud Wardiman Djojonegoro meresmikan lebih dari 300 SLTP Keterampilan (SLTP-K) yang tersebar di wilayah negeri ini maka pertanyaan yang pertama kali berkembang di masyarakat adalah termasuk dalam kategori apakah SLTP-K itu,apakah termasuk dalam kategori sekolah umum ataukah termasuk dalam kategori sekolah kejuruan. Pertanyaan tersebut di atas menjadi penting oleh karena banyak orang yang mempersepsi bahwa SLTP-K tidak ubahnya sebagai SLTP Kejuruan; pada hal ketika Pak Fuad Hassan menjadi Mendikbud tempo hari beliau sangat rajin menyatakan bahwa SLTP Kejuruan di negara kita secara ber tahap akan dihapus dari peredaran akademik dalam sistem pendidikan nasional. Persepsi tentang SLTP-K yang disamakan dengan SLTP Kejuruan barangkali tidak terlalu salah apabila dilihat dari tujuan SLTP-K itu sendiri. Dikembangkannya SLTP-K konon dimaksudkan untuk memberi bekal keterampilan bagi lulusan yang tidak bisa melanjutkan studi ke sekolah me-nengah. Bagi lulusan SLTP yang karena sesuatu atau berba gai hal tidak bisa melanjutkan studi ke sekolah menengah mereka tetap bisa terjun langsung di masyarakat berbekal keterampilan yang pernah diperolehnya di sekolah. Tegas-nya: mereka sanggup bekerja "apa saja" di masyarakat ber bekalkan keterampilan yang dimilikinya.