cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT" : 18 Documents clear
EBTANAS + UMPTN = KADAL + BUAYA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.216 KB)

Abstract

       Secara khusus pada harian ini saya pernah menulis mengenai hubungan antara Ebtanas dengan UMPTN;  yang secara jelas diurai mengenai tidak adanya pola hubungan yang spesifik antara Ebtanas dengan UMPTN. Siswa yang nilai Ebtanasnya baik sama sekali tidak ada jaminan hasil UMPTN-nya memadai, demikian juga para kandidat mahasiswa baru PTN yang hasil UMPTN-nya "kritis" ternyata tidak senantiasa berasal dari siswa sekolah menengah yang nilai Ebtanas-nya "berantakan" (Supriyoko, "Hubungan Ebtanas dengan UMPTN", Pikiran Rakyat: 27 Juni 2000).       Realitas yang seperti itu tentu saja sangat menyedihkan kita semua; bukan saja karena kedua instrumen evaluasi tersebut secara akademis tidak saling "menyapa" akan tetapi hal itu juga menunjuk-kan kurang adanya hubungan koordinatif  yang memuaskan antara dua unsur departemen pendidikan nasional.         Kedua unsur departemen pendidikan nasional yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen)  sebagai penyelenggara dan penanggung jawab Ebtanas dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) sebagai penyelenggara dan penanggung jawab UMPTN.       Kesedihan tersebut semakin mendalam  ketika tersebar berita adanya rencana  dari pimpinan departemen pendidikan nasional kita untuk menggabung Ebtanas dengan UMPTN.  Konon, secara prinsip rencana tersebut  sudah saling disepakati di antara pucuk pimpinan Ditjen Dikdasmen dengan pucuk pimpinan Ditjen Dikti. Persoalannya kemudian ialah  bagaimana mengoperasionalkan kesepakatan tersebut sahingga dapat dilaksanakan di lapangan.
MASA DEPAN SEKOLAH-SEKOLAH KEAGAMAAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.45 KB)

Abstract

Presiden kita Gus Dur  baru saja membuat pernyataan klasik yang layak menjadi bahan renungan kita semua;  yaitu kelak secara bertahap Departemen Agama hendaknya mengurangi job atau urusan yang selama ini menjadi tanggung jawabnya.  Adapun urusan yang dimaksud adalah urusan peradilan agama, urusan ibadah haji, serta  urusan sekolah. Khusus tentang urusan sekolah; nantinya sekolah-sekolah keagamaan di negara kita hendaknya dapat berada di dalam satu atap, yaitu Departemen Pendidikan Nasional.        Selama ini Departemen Agama kita  memang telah  mengurusi banyak sekolah keagamaan atau madrasah; dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan SD,  Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setara dengan SLTP,  Madrasah Aliyah (MA) yang setara dengan SMU,  serta Perguruan Tinggi Islam (PTAI)  seperti IAIN, STAIN, dan sebagainya.       Kalau dilihat secara kuantitas  ternyata sekolah-sekolah kea-gamaan yang diurusi oleh Departemen Agama selama ini juga sangat banyak; baik lembaga maupun siswanya.  Dari catatan Balitbang Dikbud (Diknas)  sekarang ini terdapat 23.298 MI yang terdiri dari 1.435 MI negeri dan 21.863 MI swasta, 9.846 MTs yang terdiri dari 1.141 MTs negeri dan 8.705 MTs swasta,  3.392 MA terdiri dari 553 MA negeri dan 2.839 MA swasta,  serta 298 PTAI yang terdiri dari 47 PTAI negeri dan 251 PTAI swasta.  Sedangkan dari jumlah siswa atau mahasiswanya juga relatif tinggi;  yaitu sekitar3,48 juta siswa MI, 1,71 juta siswa MTs, 0,48 juta siswa MA, serta 0,35 juta maha-siswa PTAI masing-masing untuk negeri dan swasta.       Melihat jumlah lembaga dan jumlah siswa yang relatif tinggi tersebut maka sudah sewajarnya muncul pemikiran mengenai masa depan sekolah-sekolah keagamaan itu sendiri.
HUBUNGAN ANTARA EBTANAS DENGAN UMPTN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.275 KB)

Abstract

Melalui "Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan",  majalah ilmiah   yang diterbitkan oleh Balitbang Depdiknas,  edisi No.020 Desember 1999 yang lalu, secara transparan Prof. Toemin A. Masoem mencoba menggelar hasil penelitian ilmiahnya  tentang hubungan antara Eva-luasi Belajar Tahap Akhir secara Nasional (Ebtanas)  dengan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN).       Inti kesimpulan penelitian tersebut, sebagaimana yang ditulis oleh Pak Toemin,  adalah hasil Ebtanas  kurang mendukung tujuan diselenggarakannya ujian tersebut;  sedangkan  pada sisi yang lain nilai UMPTN cukup mendukung tujuan penyelenggaraan seleksi ter-sebut. Sayang tidak dijelaskan mengapa Pak Toemin memakai istilah "kurang" (mengapa tidak memakai kata "tidak")  dan "cukup" (me-ngapa tidak memakai kata "sangat"  atau dihilangkan kata "cukup") dalam kesimpulan tersebut.  Dengan tanpa diberi penjelasan, istilah atau kata "kurang" dan "cukup" dalam formulasi kesimpulan penelitian memang terkesan tidak ilmiah.       Mengenai hubungan antara Ebtanas dengan UMPTN disimpulkan sbb: (1) peserta yang nilai UMPTN-nya tinggi dapat dipastikan yang bersangkutan memiliki Nilai Ebtanas Murni (NEM)  yang tinggi pula; (2) seorang tamatan SMU yang NEM-nya rendah dapat diper-kirakan yang bersangkutan nilai UMPTN-nya juga rendah;  dan (3) seorang tamatan SMU yang NEM-nya tinggi  belum tentu mampu me-raih nilai UMPTN yang tinggi.       Meskipun tidak lengkap,  rincian kesimpulan tersebut sangat menarik kita ikuti. Kesimpulan itu akan lebih lengkap kalau peneliti menjelaskan bagaimana kondisi NEM pada peserta UMPTN yang nilai UMPTN-nya rendah; apakah yang bersangkutan NEM-nya senantiasa rendah, apakah NEM-nya selalu tinggi, ataukah NEM-nya bervariasi atau heterogen.  Penjelasan ini sangat penting untuk memberi gam-baran yang lebih jelas  mengenai bentuk atau pola hubungan antara Ebtanas dengan UMPTN itu sendiri.
NASIB SARJANA INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.933 KB)

Abstract

Dalam salah satu seminar nasional  di Jakarta  beberapa hari yang lalu terungkap data  bahwa sekarang ini kita memiliki sarjana teknik alias insinyur sekitar 700 ribu orang. Mereka adalah lulusan perguruan tinggi negeri, PTN, dan perguruan tinggi swasta, PTS, di negara kita.  Sayang sekali  dari jumlah yang banyak ini hampir semuanya tidak mempunyai sertifikat keinsinyuran yang diakui oleh dunia internasional.  Akibatnya, hampir tidak ada di antara mereka yang "layak jual" di pasar internasional.       Implikasinya,  dalam era AFTA yang tinggal beberapa bulan mendatang diperkirakan nasib insinyur kita akan mengenaskan. Di satu sisi insinyur Indonesia tidak laku dijual di negara-negara lain,  dan sisi lain akan membanjir datangnya insinyur asing untuk meng-ambil pekerjaan yang ada di negeri ini.       Sayangnya, menghadapi keadaan yang seperti itu pemerintah kita, yang dalam hal ini departemen pendidikan, belum mengadakan antisipasi secara profesional.  Bahkan terkesan tidak dapat berbuat banyak untuk "menyelamatkan" para insinyur kita.        Lebih sayang lagi, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) seba-gai organisasi profesi keinsinyuran  di negara kita  sepertinya juga belum melakukan langkah-langkah yang konkrit. Konon, PII pernah merintis kerja sama dengan "PII" Australia  untuk melakukan sertifikasi internasional terhadap para insinyur kita agar nantinya dapat berkompetisi dengan insinyur manca, tetapi program tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya, ke depan nasib insinyur kita masih tidak jelas.
MENGUBAH SISTEM SUBSIDI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.309 KB)

Abstract

       Beberapa hari yang lalu  saya diminta untuk menghadiri dan memberi komentar terhadap  presentasi hasil penelitian  yang telah dilakukan oleh tiga lembaga sekaligus;  masing-masing adalah Japan International Cooperation Agency (JICA),  Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU), dan Central Independent Monitoring Unit (CIMU). Adapun penelitiannya adalah mengenai pendistribusian bantuan kemanusian ke sekolah-sekolah, khususnya beasiswa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Dana Bantuan Operasional (DBO).        Untuk kita ketahui JICA  adalah organisasi resmi pemerintah Jepang yang bertanggung jawab melaksanakan teknis kerja sama di negara-negara berkembang berdasarkan prinsip persetujuan antar pemerintah secara resmi.        Secara umum  program yang dikelola  oleh JICA  merupakan bantuan dari pemerintah Jepang, di dalam hal ini termasuk bantuan hibah resmi pemerintah Jepang.  Kantor JICA di negara kita, yang ternyata merupakan kantor tertua dan terbesar di antara kantor-kantor perwakilan  di seluruh dunia,  awalnya didirikan tahun 1969 dengan nama Overseas Technical Cooperation Agency (OTCA); dan selanjutnya baru tahun 1974 berubah nama menjadi JICA.      Adapun SMERU dan CIMU masing-masing merupakan organisasi independen yang dijalankan  atas beaya dari negara donor untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu; diantaranya evaluasi lapang-an atas distribusi bantuan negara donor pada masyarakat  di suatu negara tertentu. Di dalam konteks ini, SMERU dan CIMU melakukan evaluasi di lapangan atas distribusi bantuan beasiswa JPS dan DBO yang memang duitnya berasal dari negara-negara donor.
KEMUNDURAN BUDAYA BANGSA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.522 KB)

Abstract

       Sangatlah jarang tiga menteri pendidikan berkumpul bersama untuk duduk dan berdialog memperbincangkan masalah yang sangat fundamental, penting dan strategis  tetapi banyak dilupakan orang, yaitu masalah kebudayaan.  Meskipun demikian peristiwa langka ini terjadi juga pada tanggal 22 Februari yang lalu pada forum seminar strategi pembinaan dan pengembangan kebudayaan di Jakarta yang diselenggarakan oleh Ditjen Kebudayaan Depdiknas.       Di dalam forum tersebut satu menteri pendidikan yang masih aktif, Yahya Muhaimin,  serta dua menteri pendidikan  yang sudah mantan masing-masing Daoed Joesoef dan Fuad Hassan  dapat ber-kumpul bersama-sama para pakar, praktisi, pengamat dan penikmat kebudayaan untuk memperbincangkan  bagaimana menyusun strategi pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai kebudayaan nasional sudah barang tentu di dalamnya terkandung kebudayaan daerah  yang tersebar di seluruh wilayah tanah air.       Masalah kebudayaan di negara kita  akhir-akhir ini  memang terasa dilupakan orang  meskipun disadari atau tak disadari hampir semua orang  pada setiap harinya selalu berurusan dengan budaya. Ketika ibu-ibu setiap malam  melihat penayangan sinetron di televisi mereka sedang berurusan dengan budaya. Ketika anak-anak melihat tayangan film India yang kaya tarian di televisi mereka juga sedang berurusan dengan budaya.  Ketika bapak-bapak mengayun cangkul di sawah atau menyetir mobil ke kantor mereka itu pun juga sedang bururusan dengan budaya.  Seperti kita ketahui sinetron dan film sebagai karya seni serta cangkul dan mobil sebagai karya teknologi adalah bagian dari budaya.       Lalu, mengapa kebudayaan di Indonesia sekarang ini seperti dilupakan orang? Apakah karena alasan itu orang-orang yang sukar dirayu seperti Pak Daoed Joesoef akhirnya bersedia turun gunung? Entahlah, tetapi mungkin juga begitu.
PENDIDIKAN PADA MILENIUM KE-3 Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.419 KB)

Abstract

       Pertemuan penting  kalangan pengembang pendidikan swasta di negara-negara Asia Pasifik baru-baru ini dilaksanakan di Manila, Philippina melalui forum Pan-Pacific Association of Private Education (PAPE).  Ada dua agenda penting di dalam pertemuan ini; masing-masing ialah pertemuan pimpinan (board meeting) yang diikuti oleh 13 orang dan kongres ke-21 yang diikuti oleh sekitar 300 orang.      Dalam tradisi PAPE memang sudah dibiasakan adanya kongres tahunan yang dilaksanakan secara bergiliran di masing-masing ne-gara anggota. Kalau tahun ini diselenggarakan di Manila, Philippina maka tahun sebelumnya kongres dilaksanakan di Seoul, Korea; dan tahun depan akan dilaksanakan di Hawai, Amerika Serikat (AS). Di dalam kongres tahunan ini  dibahas persoalan-persoalan pendidikan yang berkembang,  baik yang berskala internasional maupun yang berskala regional, khususnya di kawasan Asia Pasifik.       Kongres ke-21  menampilkan "kata-kata kunci"  dari seorang pakar pendidikan bernama Bro. Andrew Gonzalez, FSC; di samping sekretaris Departemen Pendidikan Philippina,  dia adalah Presiden Asosiasi Universitas-Universitas Katholik di Asia. Dalam kongres ini juga ditampilkan presentasi dari nara sumber lain di luar Philippina antara lain dari Indonesia.  Oleh panitia saya diminta membawakan makalah dengan judul "The National Education Performance for Sus-tainable Development in The Third Millennium".       Setidak-tidaknya ada tiga permasalahan yang berkembang di dalam kongres ke-21;  masing-masing adalah tuntutan pendidikan di Milenium Ke-3, kinerja pendidikan yang bervariasi di negara-negara anggota PAPE,  serta peran pendidikan swasta di dalam membangun kinerja pendidikan di masing-masing negara.
MENGANTISIPASI MASA DEPAN EBTANAS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.594 KB)

Abstract

Pelaksanaan evaluasi belajar tahap akhir secara nasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ebtanas di sekolah, dari SD s/d SMU/SMK saat ini masih berlangsung.  Kalau tanggal 22 s/d 25 Mei yang lalu telah berlangsung di SMU,  selanjutnya tanggal 29 s/d 31 berlangsung di SLTP, maka pada tanggal 5 s/d 7 Juni sekarang ini berlangsung di satuan SD.       Seperti tahun-tahun yang sebelumnya,  setiap Ebtanas ber-langsung di sekolah-sekolah  maka di media massa muncul komentar publik tentang perlu dan tidaknya Ebtanas dilanjutkan untuk waktu yang akan datang. Oleh karena keadaan ini telah berlangsung ber-tahun-tahun maka pola komentarnya pun dapat dipetakan;  di satu sisi ada yang menginginkan  untuk segera mengakhiri era Ebtanas, sementara di sisi yang lain ada pula yang menginginkan tetap mem-pertahankan sistem evaluasi belajar  yang usianya  hampir mencapai dua dasa warsa tersebut.       Adu argumentasi mengenai  perlu dan tidaknya Ebtanas dia-khiri biasanya cukup ramai diekspose oleh media massa; di samping hal ini juga berlangsung pada ruang-ruang kelas yang melibatkan para guru.  Namun hampir dapat dipastikan,  komentar itu tinggal komentar dan argumentasi tinggal argumentasi  karena pemerintah,  yang dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional sepertinya tidak cukup tanggap mengenai hal itu.  Jangankan mengambil keputusan, sedangkan mengambil prakarsa  untuk mengintensifkan argumentasi saja nampaknya enggan melakukan.       Kali ini pun komentar-komentar  mengenai Ebtanas "kambuh" kembali.  Para pakar dan praktisi pendidikan, tidak kurang mantan menteri pendidikan, Fuad Hassan,  dan menteri pendidikan nasional yang masih aktif, Yahya Muhaimin, ikut terlibat dalam mengekspresi pendapat dan pandangannya mengenai Ebtanas. Demikian pula para guru dan sementara anggota masyarakat  yang masih menaruh perhatian terhadap pendidikan nasional kita.

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2000 2000


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN SURYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue