cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN" : 9 Documents clear
ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PENATAAN GURU Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.188 KB)

Abstract

         Setelah gencar menerima masukan, permintaan, permohonan, harapan, aspirasi,  dan terkadang juga kritik dari masyarakat luas akhirnya pemerintah mau juga memberi respon secara positif. Dari pidato pengantar nota keuangan  yang beberapa hari lalu disampaikan oleh Presiden Megawati bisa disimpulkan adanya perhatian yang cukup serius dari pemerintah terhadap pembangunan pendidikan nasional di negara kita.          Keseriusan perhatian pemerintah tersebut dicerminkan dalam besarnya anggaran  yang dialokasi untuk bidang pendidikan, yang tahun ini mencapai angka 11,6 triliun rupiah.  Apabila dipersentase terhadap dana pembangunan yang jumlahnya 47,1 triliun  maka alo-kasi anggaran pendidikan  tahun ini  jumlahnya hampir mencapai 25 persen. Sungguh ini merupakan angka yang "menggembirakan".          Selama ini masyarakat kita  memang menginginkan  anggaran pendidikan yang proporsional  karena secara empiris besar kecilnya anggaran pendidikan di suatu negara  menentukan mutu pendidikan itu sendiri yang pada akhirnya sangat menentukan kualitas manusia di negara yang bersangkutan.  Kalau kita mau belajar dari negara-negara maju seperti  Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dsb,  umumnya mereka mengalokasi anggaran pendidikan dalam jumlah yang memadai.          Negara jiran Malaysia juga pantas kita contoh;  negara yang seperempat abad lalu masih "berguru"  kepada Indonesia dalam soal pendidikan  kini sudah mencapai  kemajuan luar biasa dikarenakan kualitas manusianya  yang kompetitif.  Rahasianya?  Malaysia selalu mengalokasi anggaran pendidikan dalam jumlah yang memadai.  
PRAKTEK DESENTRALISASI PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.21 KB)

Abstract

         Setelah melewati "masa tenggang" selama dua tahun semenjak diundangkan  maka ketentuan-ketentuan tentang otonomi daerah se-bagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mulai dilaksanakan.  Dari 360-an  daerah kota dan kabupaten di Indonesia memang masih terlihat adanya beberapa daerah yang "adem ayem" dan terkesan kurang responsif, meskipun  demikian pada umumnya daerah-daerah  telah berusaha menjalankan otonomi pemerintahan secara apa adanya.  Beberapa daerah bahkan terkesan super aktif dalam merespon otonomi.          Sebagai salah satu  konsekuensi  dari  otonomi pemerintahan ialah dilaksanakannya pendidikan nasional dengan banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.  Terjadilah kemudian dengan apa yang disebut desentralisasi pendidikan; apabila dulunya hampir semua kebijakan pendidikan nasional diambil  oleh pemerintah pusat maka sekarang "diturunkan" ke daerah.          Sekarang ini praktek desentralisasi pendidikan  sudah mulai berjalan di daerah dengan segala kelebihan beserta kekurangannya. Konsep desentralisasi pendidikan  yang dahulu baru terbatas pada tingkat orasional dan menjadi wacana publik;  sekarang sudah pada tingkat operasional dan mulai dipraktekkan di lapangan.          Tentu kita semua dapat memaklumi  kalau dalam menjalankan praktek masih banyak ditemui ketidakjelasan dikarenakan desentralisasi pendidikan itu sendiri  merupakan barang baru  dalam sistem pendidikan nasional kita. Lepas dari itu semua yang menarik dicer-mati dalam praktek desentralisasi pendidikan adalah keanekaragaman  kebijakan antardaerah dengan potensi yang bervariasi.
MATAHARI INDONESIA YANG MAKIN REDUP Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.89 KB)

Abstract

         Di dalam melanjutkan tradisi akademiknya yang telah dimulai sejak tahun 1990 yang lalu,  baru saja  United Nations Development Programme (UNDP) mempublikasi satu dokumen penting yang diberi judul "Human Development Report 2000". Dokumen ini memuat pres-tasi dari 174 negara anggota PBB dalam melaksanakan pembangunan manusianya berdasar kriteria yang telah ditentukan.  Secara global kriteria yang dipakai meliputi tiga aspek pembangunan;  yaitu pen-didikan, kesehatan dana kependudukan.          Salah satu yang menarik di dalam dokumen setebal 292 (+14) halaman tersebut adalah posisi Indonesia  dalam sistem perankingan yang menunjukkan prestasi pembangunan manusia di negara-negara anggota PBB.  Di dalam sistem perankingan ini, ternyata Indonesia hanya menduduki peringkat ke-109 dari 174 negara.  Yang menarik adalah tidak ada satu pun negara di Asia Timur dan Asia Tenggara yang peringkatnya lebih rendah dari Indonesia. VietNam yang pada tahun 1999 lalu ada di bawah Indonesia  sekarang sudah meningkat pada peringkat ke-108,  Philippina ke-77, Thailand ke-76, Malaysia ke-61, Brunei Darussalam ke-32, dan Singapura ke-24. Sementara itu Jepang dan Australia masing-masing sudah berada di peringkat ke-9 dan ke-4.          Data tersebut menunjukkan bahwa di dalam hal pembangunan manusia, kita tertinggal dari negara-negara tetangga;  baik negara tetangga yang sudah maju (industrialized country)  seperti Jepang, Australia dan Singapura maupun juga negara tetangga yang sedang berkembang (developing country)  seperti Malaysia, Thailand, dan Philippina. Harus jujur diakui bahwa kita ini masih harus banyak belajar dari mereka.
MENGGAGAS "AKSI KOLEKTIF" MASYARAKAT Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.281 KB)

Abstract

       Ekspose yang baru saja dilakukan  Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan di Jakarta,  tepatnya pada 15 November 2001 baru-baru ini, menyajikan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada para pengambil keputusan,  baik pemerintah pusat,  pemerintah daerah, maupun masyarakat luas. Salah satu rekomendasi yang cukup mena-rik adalah perlu dilakukannya aksi kolektif (collective action) dari masyarakat untuk peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.          Di dalam rekomendasinya mengenai desentralisasi pendidikan, Komnas Pendidikan menyatakan perlu dilakukan aksi kolektif untuk meningkatkan peran masyarakat  dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus  untuk merealisasi  prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Aksi kolektif ini dapat diwujudkan  antara lain  dalam pembentukan dewan pendidikan pada tingkat daerah,  komite di tingkat sekolah, permintaan pertanggungjawaban  kepada para pengelola pendidikan serta kegiatan-kegiatan lain  yang secara konkrit berorientasi pada peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.          Rekomendasi tersebut di atas  didasarkan kepada kesimpulan Komnas Pendidikan  yang menyatakan  bahwa peran dan kepedulian masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional umumnya masih rendah dan belum terkoordinasi.          Dari hasil pengamatan Komnas Pendidikan  dapat dinyatakan bahwa hampir di seluruh daerah ternyata peran dan kepedulian ma-syarakat dalam penyelenggaraan pendidikan umumnya rendah, pada hal masyarakat merupakan potensi tersendiri apabila bisa dimotivasi dan dikoordinasi  dalam penyelenggaraan pendidikan.  Motivasi dan koordinasi inilah yang belum dapat direalisasi secara maksimal.
SELAMAT DATANG KOMNAS PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.308 KB)

Abstract

       Setelah membentuk  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Komnas HAM, kini pemerintah melalui menteri pendidikan nasional membentuk  Komisi Nasional Pendidikan atau Komnas Pendidikan.  Dengan demikian di Indonesia sekarang ini setidak-tidaknya ada dua jenis Komnas, masing-masing adalah Komnas HAM dan Komnas Pendidikan.          Komnas HAM memang sudah lahir lebih dahulu.  Lembaga ini telah berhasil menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh tentara maupun oleh penduduk sipil. Tentunya kita masih ingat,  banyaknya oknum tentara dari kroco sampai para jenderal yang "diperkarakan" oleh Komnas HAM; di luar itu banyak pula penduduk sipil  yang harus berhadapan dengan badan yang seringkali terkesan bertindak "miring" itu. Disisi yang lain Komnas Pendidikan belum mampu menunjukkan prestasi,  terkecuali serang-kaian pertemuan untuk mengklarifikasi berbagai permasalahan dunia pendidikan kita, karena badan ini memang baru saja lahir.          Apabila kita runut ke belakang; lahirnya Komnas HAM tempo hari sedikit banyak memang dilatarbelakangi  oleh banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia,  terutama pada daerah-daerah yang sedang dilanda kerusuhan. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah lahirnya Komnas Pendidikan juga dilatarbelakangi oleh ba-nyaknya kasus pelanggaran pendidikan di Indonesia.         Pertanyaan tersebut di atas memang agak sulit dijawab secara eksakt; meskipun demikian yang tidak dapat dipungkiri ialah bahwa lahirnya Komnas Pendidikan itu ada di tengah-tengah situasi, kon-disi dan kinerja pendidikan nasional yang memprihatinkan.
DETERMINAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.067 KB)

Abstract

       United Nations Children's Fund (Unicef)  baru saja memberi sponsor di dalam penyelenggaraan konferensi mengenai peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Hadir di dalam aktivitas ini sekitar seratus orang  yang berkepentingan pada pendidikan dasar kita;  dalam hal ini adalah siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, pengurus asosiasi pendidikan, perencana pendidikan, bupati, ketua Bappeda, aktivis LSM, pimpinan Depdiknas, Depag, Bappenas, anggota DPR, MPR,  serta perwakilan badan internasional Unesco, Plan International dan Unicef sendiri. Tak kurang Rolf C.Carriere, Kepala Perwakilan Unicef di Indonesia, juga hadir.      Sesuai dengan tema konferensi maka pembicaraan pokok dalam aktivitas tersebut adalah mengenai usaha peningkatan kualitas pen-didikan dasar di Indonesia; dimulai dengan mengidentifikasi masalah dalam tiga puluh tahun terakhir, masalah yang kita hadapi hari ini, sampai dengan impian kita sepuluh tahun mendatang.  Dari impian masa lalu sampai dengan masa depan  itulah kemudian strategi pe-ningkatan mutu dikembangkan.       Salah satu hal yang menarik  dalam konferensi yang menga-plikasi pendekatan Future Search Conference (FSC) tersebut, satu pendekatan baru yang dikembangkan di Amerika Serikat (AS) dalam mengakomodasi aspirasi guna menentukan strategi pencapaian tujuan tertentu,  adalah dilibatkannya  banyak orang yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembuatan keputusan. Pada kasus ini seorang anak SLTP dihargai sama pendapatnya dengan seorang anggota DPR RI, seorang ibu rumah tangga orang tua siswa dihargai harapannya seperti seorang bupati,  seorang guru pendapatnya dihargai sama dengan seorang pimpinan departemen, dan sebagainya.
PRESTASI MATEMATIKA SISWA INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.04 KB)

Abstract

         Oleh sang penelitinya sendiri, Ramon Mohandas, saya diberi satu dokumen laporan penelitian dengan titel "Report on The Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) : Indonesian Student Achievement in Mathematics and Science Compared to Other Countries" (2000).  Dari laporan penelitian ini bisa dilihat perbandingan prestasi Matematika (dan IPA) antar siswa antar daerah di Indonesia, di samping bisa pula dilihat perbandingan prestasi siswa Indonesia dengan siswa di negara-negara manca. Dalam hal ini yang dimaksud dengan siswa ialah anak-anak kelas 1 dan 2 SLTP beserta ekuivalennya.         Ternyata, menurut penelitian tersebut, siswa Aceh dan Jambi  mempunyai prestasi Matematika yang lebih baik daripada siswa dari daerah lain pada umumnya;  sedangkan  siswa dari Sumatera Barat mempunyai prestasi yang paling jelek daripada siswa dari daerah lain pada umumnya. Selisih prestasi di antara siswa Aceh dan Jambi dengan siswa Sumatera Selatan adalah sangat signifikan, atau baha-sa mudahnya sangat mencolok (mata).          Dalam skala internasional prestasi Matematika siswa Indonesia ternyata amat jelek, bahkan termasuk kelompok "terburuk", apabila dibanding dengan siswa dari negara-negara lainnya. Dari 42 negara pertisipan TIMSS, ternyata siswa Indonesia hanya menduduki rank-ing ke-39. Dalam hal ini siswa dari Singapura menduduki peringkat pertama,  sementara itu urutan kedua sampai dengan kelima bertu-rut-turut ditempati oleh siswa dari Korea, Jepang, Hong Kong, dan Belgia. Siswa dari Thailand berhasil menempati peringkat ke-20; sementara itu siswa kita hanya "leading" dari Kuwait, Columbia dan Afrika Selatan.
HERMAPHRODITAS PENGGABUNGAN EBTANAS DENGAN UMPTN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.682 KB)

Abstract

       Rencana pemerintah, di dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas),  untuk menggabung dua jenis tes yaitu Eva-luasi Belajar Tahap Akhir secara Nasional (Ebtanas)  dengan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) nampaknya makin menjadi isu pendidikan yang banyak dibicarakan masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan itu sendiri.          Sebagaimana kita ketahui Pak Indra Jati Sidi selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pernah mem-buat pernyataan mengenai adanya rencana tersebut.  Bahkan beliau menyatakan  bahwa sekarang sudah ada kesepakatan antara dirinya dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk menggabungkan dua jenis alat evaluasi tersebut. Sementara itu Pak Satrio Sumantri B. selaku Direktur Jenderal Dikti juga pernah menyatakan bahwa gagasan penggabungan tersebut  memang cukup konstruktif dan perlu dikembangkan lebih lanjut.          Rencana penggabungan Ebtanas dengan UMPTN  itu  segera mendapat respon masyarakat;  ada yang menyatakan  hal itu sangat konstruktif karena secara ekonomis akan membantu orang tua siswa dan calon mahasiswa PTN,  namun di sisi lain ada yang menyatakan hal itu sangat destruktif sekaligus mencerminkan  para pengambil keputusan di Depdiknas benar-benar tidak menguasai persoalan.          Reaksi negatif kabarnya justru datang dari para rektor PTN  yang pada dasarnya menolak rencana pemerintah tersebut. Apabila pertimbangannya cuma ekonomi  maka bisa saja para peserta UMPTN nantinya dibebaskan dari "pasokan" beaya. Demikianlah respon dari para rektor PTN kita.
SISTEM PENDIDIKAN KITA YANG TERBURUK Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.465 KB)

Abstract

       Ibarat terkena pukulan palu godam, hasil studi Political and Economic Risk Consultancy (PERC), yang menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia adalah terburuk di Asia, benar-benar telah  membuat pusing kepala kita yang selama ini sudah cukup penat de-ngan segudang problematika. Bukan itu saja, hasil studi yang baru saja dipublikasikan oleh organisasi internasional  yang bermarkas di Hong Kong itu sepertinya telah mempermalukan wajah kita.          Seperti kita ketahui bersama,  PERC baru saja mempublikasi hasil studinya tentang sistem pendidikan di Asia.  Setelah menganalisis data dari para pebisnis asing yang berkiprah di negara-negara Asia tersebut  akhirnya menyimpulkan bahwa sistem pendidikan di Korea Selatan (skor 3,09) adalah terbaik di Asia, sedangkan sistem pendidikan di Indonesia (skor 6,56) adalah yang terburuk di Asia.  Sebagai catatan setiap pebisnis asing diminta memberi skor antara 0 s/d 10  untuk negara yang mereka kiprahi; skor 0 untuk peringkat yang paling tinggi dan 10 untuk peringkat yang paling rendah.          Apabila diurutkan peringkat satu sampai enam masing-masing adalah Korea Selatan, Singapura, Jepang, Taiwan, India dan Cina; sementara itu  peringkat tujuh sampai dua belas  masing-masing di-tempati oleh Malaysia, Hong Kong, Filipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia.  Dalam hal ini posisi Indonesia benar-benar berada pada paling bontot.          Banyak indikator yang dipakai PERC untuk menentukan ran-king sistem;  antara lain menyangkut ketersediaan tenaga produksi yang berkualitas, manajer yang profesional,  kemampuan berbahasa Inggris, serta keterampilan tenaga kerja pada umumnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2001 2001


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: MOZAIK OBITUARI 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN JAWA POS 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: MAJALAH PUSARA 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue