cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015" : 6 Documents clear
Menjadi Tuan di Negeri Sendiri Mariman Darto
Jurnal Borneo Administrator Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1116.266 KB) | DOI: 10.24258/jba.v11i3.202

Abstract

FENOMENA KEPEMIMPINAN FENOMENAL (The Phenomenon of Phenomenal Leadership) Lany Erinda Ramdhani
Jurnal Borneo Administrator Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1211.604 KB) | DOI: 10.24258/jba.v11i3.203

Abstract

Joko Widodo, Tri Rismaharini and Ridwan Kamil are three people whose names are shown frequently in mass media for their leaderships on their cities, Solo, Surabaya, and Bandung. Besides for showing that their leaderships has become the main factor in a positive change that exist in their regions, this study also want to give a portrait of how the change approach and leadership style that is applied in each cities. This study apply qualitative method through descriptive approach. Data was compiled from literature studies taken from books, journals, research, newspaper, bulletin, and others. The results of the study show that Jokowi and Emil have the same approach which is the combination of Rasional-Empiric and Normative-Reeducativeapproach. On the other hand, Risma uses NormativeReeducative and Environmental-Adaptive approach. In the aspect of Leadership style, three of them have applied transformational approach, but Emil combined it with Charismatic style. Although with litte difference, their approaches model and leadership styles havemade them a successfull leader with the highest achievements, who are ableto transform their cities to a better place to live in, that has many positive improvements by times within the framework ofthe embodimentofbureaucratic reform.Keywords :leadership, change approach, phenomenal, leadershipJoko Widodo, Tri Rismaharini dan Ridwan Kamil adalahtiga nama yang beberapa tahun belakangan ini namanya sering muncul dan menghiasi media berkat keberhasilan kepemimpinannya di Solo, Surabaya dan Bandung.Studi ini selain bertujuan untuk mengungkapkan bahwa faktor kepemimpinan mereka menjadi faktor utama dalam perubahan positif yang terjadi di daerah masing-masing, juga ingin memotret seperti apa pendekatan perubahan serta gaya kepemimpinan yang mereka gunakan di masing-masing daerah tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui pendekatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai bahan dari buku, jurnal, hasil penelitian, koran, bulletin, serta data dan informasi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jokowi dan Emil mempunyai model pendekatan yang sama yaitu gabungan antara pendekatan Rasional-Empiris dan Normatif-Reedukatif,  sedangkan Risma menggunakan model pendekatan Normatif-Reedukatif dan Lingkungan-Adaptif. Untuk model kepemimpinan, ketiganya menganut  gaya kepemi mpi nan t r ansf or masi onal ,  t etapi  Emil memadukannya dengan gaya kepemimpinan karismatik. Meski ada sedikit perbedaan,  namun model  pendekatan dan gaya kepemimpinan tersebut menjadikan ketiganya sebagai  pemimpin yang berhasil  dengan tingkat keberhasilan yang paling tinggi, yang berhasil menjadikan daerahnya mengalami perubahan positif dari waktu ke waktu dalam kerangka perwujudan percepatan reformasi birokrasi.Kata Kunci : kepemimpinan, pendekatan perubahan, fenomenal, kepemimpinan
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DI ERA OTONOMI DAERAH (Kajian Terhadap Penanganan Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas) (DISASTER MANAGEMENT POLICIES IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY 1 (Study on Handling Cases Surge Lumpur Lapindo Brantas)) Kemal Hidayah
Jurnal Borneo Administrator Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1800.266 KB) | DOI: 10.24258/jba.v11i3.204

Abstract

Lapindo Brantas mud?ow disaster in Porong Sidoarjo is blurred portrait of uncontrolled exploitation of natural resources so well that a systemic effect and extends not only to the community but also business and other sectors of the economy. This article intends to describe the dynamics of disaster managementpolicies in the region in the era of regional autonomy. Based on the facts on theground, most of the region do not yet have suf?cient awareness to mainstream disaster risk reduction in development planning policy. Dif?culties in integration policies because of its complexity policies should synergize. Ranging from disaster management policy itself (Act No. 24 of 2007), policy development planning (Law No. 25 of 2004), ?nancial policy areas (Law No. 17 of 2004) and local government policy (Law No. 32 of 2004 which has now been replaced by Law No. 23 of 2014). This complexity is also complicated by the problems caused by not singkronnya relationships between the content in these policies as well as at the level of cultural policies (perception, attitude and behavior) at the level of the public and policy makers.Keywords : Disaster management, Regional development policy, LapindoBencana luapan lumpur Lapindo brantas di Porong Sidoarjo merupakan potret buram eksploitasi SDA yang tidak terkontrol dengan baik sehingga berdampak sistemik dan meluas tidak hanya bagi masyarakat akan tetapi juga pelaku usaha dan sektor perekonomian yang lainnya. Tujuan penulisan ini ingin menguraikan tentang dinamika kebijakan penanggulangan bencana di daerah pada era otonomi daerah. Berdasarkan fakta di lapangan, sebagian besar daerah belum memiliki kesadaran yang memadai untuk mengarusutamakan pengurangan resiko bencana dalam kebijakan perencanaan pembangunannya. Kesulitan dalam pengintegrasian kebijakan karena kompleksitasnya kebijakan yang harus di sinergikan. Mulai dari kebijakan penanggulangan bencana itu sendiri (UU No 24 Tahun 2007), kebijakan perencanaan pembangunan (UU No 25 Tahun 2004), kebijakan keuangan daerah (UU No 17 Tahun 2004) dan kebijakan pemerintahan daerah (UU No 32 Tahun 2004 yang sekarang telah diganti dengan UU No 23 Tahun 2014). Kompleksitas ini juga diperumit lagi dengan persoalan-persoalan yang disebabkan oleh tidak singkronnya relasi antar isi dalam kebijakan-kebijakan tersebut serta pada aras budaya kebijakan (presepsi, sikap dan perilaku) pada level masyarakat dan pembuat kebijakan.Kata Kunci: Penanggulangan bencana, Kebijakan Pembangunan Daerah, Lapindo
MANAJEMEN PERBATASAN FOKUS INOVASI PENDIDIKAN DI PERBATASAN KALIMANTAN UTARA (BORDER MANAGEMENT FOCUS INNOVATION EDUCATION IN NORTH KALIMANTAN BORDER) Lia Rosliana, Fani Heru W, Wildan Lutfie , Kemal Hidayah dan Tri Noor Aziza
Jurnal Borneo Administrator Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1674.096 KB) | DOI: 10.24258/jba.v11i3.205

Abstract

The aims in this study was to analyze the optimization of acceleration of the settlement of issues of border management education innovation in North Borneo, and education model that can be applied at the borders between countries. Type of research is descriptive qualitative, data collection by in-depth interview, observation and documentary research. Data mining done purposively through the mechanism of indepth interviews with snowball sampling. The conclusion from this study is that there are three innovations in northern borneo border, namely : sekolah tapal batas, The Filial Svhool and undergraduate teaching. Rekomendations innovation model that can be applied at the border include the scope of innovation of teaghers, students and civil society, innovation scope of the facilities, and the scope curriculum innovation.Keywords : Border Management, Innovation Education, Innovation ModelTujuan dalam kajian ini adalah menganalisis optimalisasi percepatan  penyelesaian isu-isu pengelolaan perbatasan inovasi pendidikan yang ada di Kalimantan Utara  serta model inovasi pendidikan yang dapat diterapkan di perbatasan antar negara. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dengan cara in-depth interview, observation dan documentary research. Penggalian data dilakukan secara purposive melalui mekanisme in-depth interview dengan snowball sampling. Kesimpulan dari Kajian ini adalah terdapat tiga buah inovasi yang ada di perbatasan kalimantan utara yaitu: sekolah tapal batas, sekolah filial serta sarjana mengajar. Rekomendasi model inovasi yang dapat diterapkan diperbatasan meliputi inovasi lingkup guru, siswa dan sosial masyarakat, inovasi lingkup fasilitas, dan inovasi lingkup kurikulum. Kata Kunci: Manajemen Perbatasan, Inovasi Pendidikan, Model Inovasi
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Jam Kerja Di Kabupaten Kutai Kartanegara Wildan Lutfi A, Mayahayati K
Jurnal Borneo Administrator Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2373.219 KB) | DOI: 10.24258/jba.v11i3.206

Abstract

This study aims to see the implementation of Government Regulation Number 53 Year 2010 about Government Apparatus Discipline in Kutai Kartanegara regency regarding the discipline on the use of working hours. Kukar district government has followed up this regulation by issuing Regional Regulation Number 46 Year 2013 about Enforcement of Civil Servants Discipline in Kutai Kartanegara regency. Based on interviews and questionnaires on the perception of civil servants in the Kutai Kartanegara regency, it can be concluded that in some local government units, the enforcement of rules related working hours disciplines have beenoptimized at the structural level, but still not up to the lower level. Understanding on the prohibitions of Government Apparatus Discipline has been predominantly known and understood by the majority of structural officials. Management to get permission to use work hours for personal use is still tolerable but has not been managed well, and additional revenue (TPP) were deemed to be highly related to the discipline of hours worked by employees and become a powerful instrument to encourage civil servants to be discipline and obeying the rules. Coaching employees to be able to behave professionally, improve capabilities and change his mind set against the additional revenue (TPP) and working hours.Keywords: Discipline, working hours , the Government of Kutai Kartanegara RegencyKajian ini bertujuan untuk melihat implementasi PP 53 No 2010 Tentang Disiplin Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada aspek kedisiplinan terhadap jam kerja. Pemkab Kukar telah menindaklanjuti PP tersebut dengan menerbitkan Perbup No 46/2013 tentang Penegakan Disiplin PNS di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan kuisioner terhadap persepsi dari PNS di Pemkab Kutai Kartanegara, disimpulkan di beberapa SKPD, penegakan disiplin terkait aturan jam kerja telah optimal pada tataran struktural, namun masih belum maksimal dilaksanakan hingga ke level bawah. Pemahaman terhadap larangan-larangan dalam aturan kedisiplinan telah secara dominan diketahui dan dipahami oleh sebagian besar pejabat struktural. Pengelolaan ijin terhadap penggunaan jam kerja untuk keperluan pribadi, masih ditoleransi, namun belum dikelola dengan baik dan TPP dianggap masih sangat berkaitan dengan disiplin jam kerja pegawai dan menjadi instrumen yang ampuh untuk mendorong pegawai taat pada aturan. Pembinaan pegawai agar mampu bersikap professional, meningkatkan kapabilitasnya dan merubah mind set-nya terhadap TPP dan jam kerja.Kata Kunci : Disiplin, Jam kerja, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
PENATAAN KELEMBAGAAN PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB) (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Utara) (INSTITUTIONAL ARRANGEMENT IN NEW AUTONOMOUS REGION (Case Study in the North Kalimantan Province)) Fani Heru Wismono, Lany Erinda Ramdhani, dan Rustan A.
Jurnal Borneo Administrator Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (904.891 KB) | DOI: 10.24258/jba.v11i3.207

Abstract

The possibility of the formation of “New Autonomous Region” (DOB) is still wide open, however the data shows that most of the DOB has poor performance. North Kalimantan Province is one of the DOB as the 34th province in Indonesia. Arrangement of Institutional structure became the most important stages before DOB can work in this transitional period. This papergives an overview stages the formation of the institutional structure in a transitional period, from East Kalimantan Province to the North Kalimantan Province, and also transitions, changes inlaws and regulations of Law No.32/2004 into Law No.23/2014 on Local Government. This study used a qualitative method with descriptive analysis approach. This paper concluded that the establishment of Institutional, in accordance with the potential and characteristics of the region can respond to the changing demands of internal and external organization of local government. Therefore, proper institutional arrangement will optimize the performance of the newly formed DOB.Keywords:  New Aut onomous Regi on ( DOB) ,  Local  Government ,  North Kalimantan ProvinceMeskipun peluang terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) masih ada, namun data menunjukkan bahwa sebagaian besar DOB memiliki kinerja yang  buruk. Salah satu penyebabnya adalah tidak tepatnya pembentukan kelembagaan pada DOB,  sehi ngga pada pr oses sel anj ut nya t i dak dapat  member i kan performakinerja yang optimal. Provinsi Kalimantan Utara merupakan DOB Provinsi yang ke-34. Penataan Kelembagaan menjadi tahapan terpenting sebelum DOB dapat bekerja di masa transisi. Tulisan ini merupakan intisari dari hasil Kajian Penataan Kelembagaan di Provinsi Kalimantan Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analisis, tulisan ini memberikan gambaran tahapan pembentukan kelembagaan di masa transisi dari Provinsi Kalimantan Timur (Induk) ke Provinsi Kalimantan Utara (DOB), dan juga transisi perubahan peraturan perundangan dari UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tiga tahapan yang dilakukan dalam pembentukan kelembagaan di DOB Provinsi Kalimantan Utara dapat menjawab tuntutan perubahan internal dan eksternal organisasi pemerintahan daerah, sehingga akan mengoptimalkan kinerja DOB yang baru terbentuk. Kata Kunci: Daerah Otonomi Baru (DOB), Pemerintah Daerah, Provinsi Kalimantan Utara

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 3 (2025): Desember 2025 Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue