cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016" : 9 Documents clear
Inovasi: Tantangan dan Menilai Kelayakannya Andi Wahyudi
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.687 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.235

Abstract

Dampak Implementasi Environmental Goods (EGS) List Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia Aziza Rahmaniar Salam; Rino Adi Nugroho
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.517 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.236

Abstract

Preparation of Environmental Goods list (EGs) and its implementation plan in international trade among APEC members will have impact on trade flows to the economics of its member, including Indonesia. This analysis aims to determine the potential impact that will be faced by Indonesia’s trade performance. This analysis used a Gravity model on 54 EGs products with GDP, value of imports, the distance and tariffs as variable. The analysis showed that GDP, value of imports and tariffs significantly affect Indonesian exports and imports, while distance has no significant effect either on export or import of Indonesia. Of the 48 products which can be processed, 38 products EGS will impact to increase Indonesia’s imports better rather than other APEC member, which in turn will lead trade balance into deficit. 10 products,  providing the possibility of increasing Indonesian exports to APEC. Overall, EGS product is manufactured products produced by developed countries, so the elimination of tariffs provide less incentive for domestic producers to increase production to meet domestic and foreign demand. Indonesia should have initiative to create and strengthen domestic industries that are environmentally friendly, facilitating investment, deregulation of the domestic private sector to build and increase productivity.Keywords  : APEC, Environmental Goods list, Indonesia trade performancePenyusunan Environmental Goods list (EGs) dan rencana implementasinya dalam perdagangan internasional antar negara  APEC akan membawa dampak pada arus perdagangan yang selanjutnya pada perekonomian masing-masing anggota, termasuk Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dampak potensial yang dihadapi Indonesia dengan diimplementasikannya EGs list terhadap kinerja perdagangan. Analisis ini menggunakan Gravity model pada 54 produk EGs dengan variabel PDB, nilai impor, jarak dan tarif bea masuk. Hasil analisis menunjukkan bahwa PDB, nilai impor dan tarif signifikan mempengaruhi ekspor dan impor Indonesia akan produk EGs, sedangkan jarak tidak berpengaruh signifikan baik terhadap ekspor maupun impor Indonesia. Dari 48 produk, yang dapat diolah, 38 produk EGs akan memberikan dampak pada meningkatnya impor Indonesia dari anggota APEC lainnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit. Sepuluh produk akan memberikan dampak kemungkinan terjadi peningkatan ekspor Indonesia ke negara APEC. Secara keseluruhan, produk EGs merupakan produk manufaktur yang dihasilkan oleh negara maju, sehingga penurunan tarif kurang memberikan insentif bagi produsen domestik untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi permintaan domestik maupun asing. Indonesia harus memiliki inisiatif untuk menciptakan dan memperkuat industri domestik yang ramah lingkungan, memfasilitasi investasi, deregulasi untuk membangun sektor swasta domestik dan peningkatan produktivitas.Kata kunci: APEC, EGs list, Neraca Perdagangan Indonesia
Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan dan Alternatif Solusi dengan Pendekatan Geospasial Asadi Asadi
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.382 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.237

Abstract

Law No. 6 of 2014 concerning Villages provides additional evidence that Indonesia has paid more attention and respect to the existence of villages. The significant amount of village expansion lately is not matched with the clarity of village boundaries that may rise in to potential conflicts. Ideally, the entire instruments to structure village boundaries must first be prepared. One of the instruments needed is the availability of large scale of basic maps (topographical maps) as the main instrument of making a village map. Unfortunately, the large-scale topographical maps are not available yet. This paper provides an alternative acceleration of village boundaries arrangement using High Resolution Satellite Imagery Data that has passed orthorectified process. By involving the community and village leaders in the process of structuring boundaries, and supported by the spirit of fraternity, all problems occured during the activity of village boundaries can be solved with the very best solution.Keywords: village boundary, High Resolution Satellite Imagery Data, spirit of fraternityUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tambahan bukti bahwa negara semakin memperhatikan dan menghormati keberadaan desa. Adanya pemekaran wilayah desa yang signifikan akhir-akhir ini, tidak diimbangi dengan kejelasan batas wilayah desa,berpotensi menimbulkan konflik. Idealnya, seluruh instrumen untuk melakukan penataan batas wilayah desa harus terlebih dahulu disiapkan. Salah satu instrumen tersebut adalah tersedianya peta dasar (peta rupabumi) skala besar sebagai bahan utama pembuatan peta desa. Sayangnya ketersediaan peta rupabumi skala besar belum tersedia. Tulisan ini memberikan alternatif percepatan penataan batas wilayah desa yang dapat menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang sudah melalui proses ortorektifikasi. Dengan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat desa dalam melakukan proses penataan batas wilayah, dan dengan didukung semangat persaudaraan, diharapkan permasalahan batas wilayah desa dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.Kata kunci: batas desa, metode kartometrik, CSRT, semangat persaudaraan
Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Radityo Pramoda; Tenny Apriliani
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.723 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.238

Abstract

The Bitung Special Economic Zone (SEZ) is a regional development policy specially devised to drive economic growth based on well-set-up infrastructures, and incentives. The role of central government in supervising the policy is very important in coping with each negative impact, both economic as well as social. The sole purpose of this qualitative research is to study the implementation of the regional development policy of Bitung as a Special Economic Zone. The analysis had been carried out with a case study approach, and then descriptively elaborated, and resulted in the finding of: (1) the previous development and infrastructure blueprint at the Bitung City level have so far been in line with the SEZ; (2) the SEZ has so far been attracting industry-based investment and creating work for the labors; (3) the formulated local regulations have been considered enough in giving legal security toward investment; (4) the establishment of Bitung as an SEZ has been considered as a sound strategic policy; and (5) the readiness of Bitung as an SEZ has been deemed adequate, despite the facts that it still needed minor adjustments in a few aspects, such as: better socialization, acceleration of land relinquishment, and increasing electricity/power.Keywords: Policy, Bitung Determination, Special Economic Zone (SEZ).Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung merupakan kebijakan pengembangan wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung infrastruktur berkualitas, serta pemberian kemudahan (insentif). Fungsi pemerintah pusat mengawal KEK Bitung, sangat penting untuk mencegah timbulnya dampak negatif secara ekonomi dan sosial. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembangunan ekonomi dan penetapan kebijakan Bitung sebagai KEK. Analisis kajian dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus, yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pembangunan yang telah ada maupun pengembangan rencana infrastruktur pada kawasan Kota Bitung sudah mendukung KEK; (2) KEK Bitung telah menciptakan investasi berbasis industri dan penyerapan tenaga kerja; (3) regulasi lokal yang dibentuk sudah memberikan kepastian hukum kepada investor; (4) Penetapan KEK Bitung merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tepat; (5) kesiapan Bitung menjadi KEK secara umum sudah memadai, tetapi masih perlu untuk melaksanakan: sosialisasi kepada masyarakat, percepatan eksekusi pembebasan lahan, dan penambahan daya listrik.Kata kunci: Kebijakan, Penetapan Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Analisis Penentuan Suku Bunga Kredit Program Sektor Pertanian dan Potensi Pengaruhnya Terhadap APBN Sidiq Suryo Nugroho, Eko Wicaksono, dan Abdul Aziz
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.854 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.239

Abstract

This study is aimed to investigate the determination of interest rate subsidy provided by the government to help farmers and improve agricultural productivity. One parameter used to determine the interest rate of credit program is the Deposit Insurance Agency (LPS) interest rate. The basis for determining the interest rate credit program is one of the main issues discussed in this study. In addition, other matter discussed in this study is the proportion of interest expense borne each by the debtor and the government. The study is conducted by using mix methods analysis using primary data derived from the survey and secondary data related lending rates. Based on the analysis conducted, there are several conclusions that can be drawn. First, interest rates LPS is appropriate as the basis for determining the interest rate of credit interest rate guarantee program since LPS rate constitutes the largest portion of cost of fund.  Second, in the long term the government needs to evaluate patterns of current credit program so that it can both increase the selfreliance of farmers and improve the efficiency and efectivity of government subsidy. Third, for the time being the government can implement a fixed interest rate subsidy to credit the program with regard to the ability of farmers to minimize the fiscal risks exposure in the government budget.Keywords: Agriculture, credit program, subsidy, fiscal risk, fixed interest rate.Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penetapan subsidi bunga kredit program yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu petani dan meningkatkan produktivitas pertanian.Salah satu parameter dalam penentuan tingkat suku bunga kredit program adalah tingkat suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS).Dasar penentuan suku bunga kredit program merupakan salah satu permasalahan yang dibahas dalam kajian ini.Selain itu, hal lainnya yang dibahas dalam kajian ini adalah proporsi beban bunga yang ditanggung oleh debitur dan pemerintah.Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode campuran dengan menggunakan data primer yang berasal dari survei serta data sekunder terkait suku bunga kredit.Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, suku bunga penjaminan LPS layak untuk dijadikan dasar penentuan tingkat suku bunga kredit program karena suku bunga penjaminan LPS merupakan salah satu komponen terbesar biaya dana dari perbankan saat ini. Kedua, dalam jangka panjang pemerintah perlu untuk mengevaluasi pola pemberian kredit program saat ini sehingga di satu sisi dapat meningkatkan kemandirian petani dan disisi lain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja subsidi pemerintah. Ketiga, untuk saat ini pemerintah dapat menerapkan subsidi bunga tetap untuk kredit program dengan tetap memperhatikan kemampuan petani sehingga dapat meminimalkan risiko fiskal dalam APBN.Kata Kunci: Pertanian, kredit program, subsidi, risiko fiskal, suku bunga tetap.
Efek Reformasi Birokrasi Terhadap Kemajuan Ekonomi Daerah Rustan A.; Mayahayati Kusumaningrum
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.571 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.240

Abstract

Local economic activity tends to be influenced by the capabilities of the bureaucracy. If the bureau cracyisable to implement good governance principles and it has high concern on public service to create citizen welfare, so that the trend of local economic activity tends to grow highly. Furthermore, if the bureaucracy can successively encourage local economic activity,the local development and public welfare may relatively increase. Therefore, the efforts to reform the local bureaucracy will drive local development through trickle-down effect. This study uses descriptivequantitative approach with linear regression analysis on cross-section data from 99 local governments in 2014 which are considered as pilot projects. The result is that the bureaucratic reform contributes apositive and statistically significant impact on local economy. Two of three components of the bureaucratic reform that are assessed, namely Accountability Performance of Local Government (AKIP) and Public Services, bring statistically-significant and positive impact to the localrevenue (PAD), and each point of PAD’s rise tends to createa statisticallysignificant and positive affect on local economic growth by 1.1%.Keywords: Bureaucratic Reform, Local Revenue, Regional Economic GrowthAktivitas ekonomi daerah cenderung dipengaruhi oleh kapabilitas birokrasi yang ada. Jika birokrasi menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publiknya berorientasi pada kesejahteraan publik, maka kecenderungannya aktivitas ekonomi didaerah tersebut akan berkembang sangat tinggi. Jika birokrasi kemudian dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah melaju, maka pembangunan dan kesejahteraan publik relatif akan meningkat. Oleh karenanya, upaya reformasi birokrasi diyakini akan membawa dampak turunan (trickle down effect) bagi kemajuan daerah. Penelitian ini secara deskriptif-kuantitatif menerapkan regresi linear pada data cross-section tahun 2014 pada 99 pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai pilot project reformasi birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa reformasi birokrasi relatif berperan positif dan signifikan terhadap progres ekonomi daerah. Dari ketiga komponen reformasi birokrasi yang dinilai, dua diantaranya (variabel AKIP dan pelayanan publik) memberikan dampak secara statistik positif dan signifikan terhadap pertambahan nilai PAD, dan setiap peningkatan PAD tersebut secara statistik positifsignifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1,1%.Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Front Cover JBA Vol. 12 No. 2 2016 cover cover
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10109.316 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.263

Abstract

Preface JBA Vol. 12 No. 2 2016 preface preface
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.549 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.264

Abstract

Appendix JBA Vol. 12 No. 2 2016 appendix appendix
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.33 KB) | DOI: 10.24258/jba.v12i2.265

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue