cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 14 No 1 (2018): April 2018" : 7 Documents clear
Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Dalam Tata-Kelola Pemerintah Daerah di Provinsi Banten Oki Oktaviana; Devi Triady Bachruddin; Guntur Fernanto
Jurnal Borneo Administrator Vol 14 No 1 (2018): April 2018
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.588 KB) | DOI: 10.24258/jba.v14i1.305

Abstract

Research and development (R & D) is a very important government support affair in giving and providing references for policy makers. The important role of R & D needs to be accommodated in optimal institutions so that the implementation of duties and R & D functions can run smoothly. This article tries to identify the institutions that handle R & D affairs at provincial and regency / city level in the Province of Banten. Using a descriptive-qualitative approach, this study found that R & D affairs in the province of Banten have not been assigned in independent institutions, but attached to Bappeda institutional with the structural level of Field (echelon III). Also, there is a mismatch between the main tasks of the Field that manages R & D affairs and the main task as mandated in Domestic Ministerial Regulation Number 5 Year 2017. Keywords: Research Affairs, institutional, governance, Banten Abstrak Penelitian dan pengembangan (litbang) adalah urusan penunjang pemerintahan yang sangat penting keberadaannya dalam memberikan dan menyediakan stok pengetahuan bagi policy maker. Peran penting litbang tersebut perlu diakomodir dalam kelembagaan yang optimal agar pelaksanaan tugas dan fungsi litbang dapat berjalan lancar. Artikel ini mencoba mengidentifikasi kelembagaan yang menangani urusan litbang di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Banten. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa urusan litbang di wilayah Provinsi Banten belum diakomodir dalam kelembagaan mandiri, namun melekat pada kelembagaan Bappeda dengan tingkatan struktural Bidang (eselon III). Selain itu, berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi dalam peraturan kepala daerah masing-masing wilayah di Provinsi Banten, terdapat ketidaksesuaian antara tugas pokok Bidang yang mengelola urusan Litbang dengan tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 5/2017. Kata Kunci: Urusan Penelitian, kelembagaan, tata kelola, Banten
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pengelolaan Persampahan di Kota Palangka Raya Muhammad Alfath
Jurnal Borneo Administrator Vol 14 No 1 (2018): April 2018
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.111 KB) | DOI: 10.24258/jba.v14i1.321

Abstract

The problem of garbage management is an urban issue that must be faced by local government in Indonesia. Palangka Raya with population reaching 267.757 people as one of the developing cities cannot escape from this problem. Utilization of information technology in garbage management and urban community empowerment in managing garbage is a mandatory thing that must be developed if the issue is to be completed comprehensively. The government of Palangka Raya has been working to develop programs to overcome the garbage problem. The undertakings include developing a realtime truck monitoring system, sms center for complaint and encouraging community participation in garbage management through environmentally care community. Those activities are expected to improved garbage management performance and encourage the reduction of garbage volume. The utilization of information system implemented has been able to encourage the effectiveness of garbage transport management. Several developed modules have been able to improve team performance. Sms center for complaints are able to encourage community participation to actively participate in reporting the disturbing garbage. The garbage-care community also continues to grow, thus encouraging public awareness to manage garbage. The combination of this program is expected to improve garbage management comprehensively in Palangka Raya in the future. Keywords: Garbage Management, Community Participation, Information Technology, Palangka Raya City Abstrak Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu perkotaan yang dihadapi oleh setiap Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Kota Palangka Raya dengan jumlah penduduk mencapai 267.757 jiwa merupakan salah satu kota berkembang yang tak luput dari permasalahan ini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam mengelola sampah merupakan hal wajib yang harus dikembangkan jika isu besar ini ingin diselesaikan secara komprehensif. Pemerintah Kota Palangka Raya terus melakukan pengembangan berbagai program untuk mengatasi permasalahan sampah. Usaha yang dilakukan diantaranya adalah mengembangkan sistem pemantau truk angkutan secara realtime, sms center pengaduan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui komunitas peduli lingkungan. Ketiga kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja pengelolaan sampah dan mendorong pengurangan volume sampah melalui peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaannya. Pemanfaatan sistem informasi yang telah dilaksanakan mampu mendorong efektifitas pengelolaan angkutan sampah. Beberapa modul yang dikembangkan telah mampu meningkatkan kinerja tim di lapangan. Sms center pengaduan sampah mampu mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk melaporkan keberadaan sampah. Keberadaan komunitas peduli sampah juga terus berkembang sehingga mendorong kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Kombinasi program ini diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan sampah secara komprehensif di Kota Palangka Raya di masa yang akan datang. Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Peran Serta Masyarakat, Teknologi Informasi, Kota Palangka Raya
Dinamika Implementasi Kebijakan Konservasi Lahan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Wimmy Haliim
Jurnal Borneo Administrator Vol 14 No 1 (2018): April 2018
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.431 KB) | DOI: 10.24258/jba.v14i1.327

Abstract

The existence of Bromo Tengger Semeru National Park (TN.BTS) is very important to preserve the flora and fauna and its ecosystem. In addition, TN.BTS also has a role to support research, education, recreation and cultivation activities. Inside the TN.BTS there is an enclave village named Ranu Pani. Problems arise when the villagers cut down trees causing negative impacts in certain areas and tourist areas management, which potentially cause damage to valuable sites of the Tengger community. By using descriptive method, this research tries to see how the role of BB-TN.BTS in solving the problem. The research concludes that efforts to empower the BB-TN.BTS and Tengger community should always be actively prioritized in preserving the National Park area. Empowerment means to involve Tengger indigenous people actively in planning, implementation, beneficiary, as well as in the process of monitoring and evaluation of TN.BTS management. Keywords: Soil Conservation, National Policy and Active Empowerment Abstrak Keberadaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN.BTS) sangat penting untuk menjaga proses pelestarian flora dan fauna serta keseimbangan ekosistemnya. Selain itu, keberadaan TN.BTS juga memiliki peran untuk mendukung kegiatan penelitian, pendidikan, rekreasi dan budidaya. Namun di sisi lain, masyarakat Tengger, terutama desa Ranu Pani adalah sebuah desa enclave yang ada di kawasan TN.BTS. Fokus penelitian ini adalah di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TN.BTS). Konservasi Tanah TN.BTS menjadi bermasalah ketika masyarakat Tengger menebang pohon, menimbulkan dampak negatif di beberapa tempat, dan pengelolaan kawasan wisata, yang berpotensi menyebabkan kerusakan situs-situs berharga masyarakat Tengger. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, peneliti mencoba melihat bagaimana peran BB-TN.BTS dalam menyelesaikan masalah kebijakan pemerintah melalui BB-TN. Upaya pemberdayaan BB-TN.BTS dan masyarakat Tengger secara aktif dalam melestarikan kawasan Taman Nasional perlu selalu diprioritaskan. Pemberdayaan juga berarti secara aktif melibatkan masyarakat adat Tengger dalam perencanaan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, juga dalam proses monitoring dan evaluasi pengelolaan TN.BTS. Kata kunci: Konservasi Tanah, Kebijakan Nasional dan Pemberdayaan Aktif
Desa dalam Administrasi Publik Indonesia Kontemporer: Penguatan Peran LAN Rusman Nurjaman; Antonius Galih Prasetyo
Jurnal Borneo Administrator Vol 14 No 1 (2018): April 2018
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.221 KB) | DOI: 10.24258/jba.v14i1.332

Abstract

Law No. 6 of 2014 on Villages provides a momentum and wide opportunities to make the village as the subject of development as well as placing it as a new axis of the national development based on the principle of participation, accountability, mutual cooperation, empowerment, sustainability, local wisdom, and independence. In another context, this Law also provides a new perspective on public administration in Indonesia. Affirmation of the principle of recognition and subsidiarity puts villages outside the hierarchial framework of the government. Unfortunately, this reality is often not considered by the national and local government with the right policies and approaches. National Institute of Public Administration (NIPA) responds to this situation by conducting a number of relevant researches. Following the ratification of Law on Villages, LAN has conducted a series of studies on villages that resulted in interesting findings that can be used to reflect the village position in the contemporary public administration order. There are three clusters of public administration issues that can be drawn from those researches, among them are the relationship between village and supravillage government, village authority, and the capacity of village governemnt. In the future, it is expected that LAN continues to play a role in developing village. Not only through research activities, but also through public administration innovation, apparatus training, and higher education of administration. Keyword: Village, public administration, NIPA, think tank, recognition, subsidiarity Abstrak UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan momentum dan peluang yang lebar untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan sekaligus menempatkannya sebagai poros baru pembangunan nasional yang bertumpu pada prinsip partisipasi, akuntabilitas, kegotongroyongan, pemberdayaan, keberlanjutan, kearifan lokal, dan kemandirian. Dalam konteks lain, UU ini juga memberikan perspektif baru mengenai administrasi negara di Indonesia. Penegasan asas rekognisi dan subsidiaritas desa menempatkan desa di luar kerangka hierarkial pemerintahan. Sayangnya, kenyataan ini kadang tidak disadari oleh pemerintah dan daerah melalui kebijakan dan pendekatan yang tepat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merespons hal ini dengan melaksanakan sejumlah kajian terkait. Pasca pengesahan UU Desa, LAN telah menyelenggarakan kajian mengenai desa dengan berbagai temuan menarik yang dapat dipakai untuk merefleksikan posisi desa dalam tatanan administrasi negara kontemporer. Ada tiga klaster isu administrasi negara yang dapat ditarik dari berbagai kajian tersebut, di antaranya hubungan desa dengan pemerintah supradesa, kewenangan desa, dan kapasitas pemerintah desa. Di masa depan, diharapkan LAN terus berperan dalam memajukan desa. Tidak saja melalui kegiatan kajian, namun juga melalui inovasi administrasi negara, diklat aparatur, dan pendidikan tinggi administrasi. Kata Kunci: Desa, administrasi negara, LAN, think tank, rekognisi, subsidiaritas
Strategi Peningkatan Efektifitas Pelatihan Kepemimpinan: Telaah Teoretis dan Empiris Adi Suryanto
Jurnal Borneo Administrator Vol 14 No 1 (2018): April 2018
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.731 KB) | DOI: 10.24258/jba.v14i1.337

Abstract

This article presents the idea of strategies for improving the effectiveness of leadership training that has so far not been clearly mapped. Although the current leadership training system design is perceived to be quite effective but in its perceived implementation it has not been optimal yet to boost organizational performance to the highest level. To focus the training into effective learning requires the organization to be able to pay attention to two important elements of training, participants characteristics and organizational support. Expectations of the two elements need to be met so that the training process runs perfectly. On this basis and with reference to empirical theories and experiences, this article successfully formulates three key strategies that need to be undertaken in the pre-leadership training phase, during leadership training, and post leadership training. Keywords : Effectiveness, Leadership Training Abstrak Artikel ini menyajikan pokok pikiran terkait strategi peningkatan efektivitas pelatihan kepemimpinan yang hingga saat ini masih belum terpetakan dengan jelas. Meskipun rancangan sistem pelatihan kepemimpinan yang ada saat ini dirasakan cukup efektif namun, dalam pelaksanannya dirasakan masih belum optimal mendongkrak kinerja organisasi ke level yang tertinggi. Untuk memfokuskan pelatihan menjadi pembelajaran yang efektif, mensyaratkan organisasi untuk mampu memperhatikan dua unsur penting yaitu karakteristik peserta pelatihan dan dukungan lingkungan organisasi. Ekspektasi dan harapan dua unsur tersebut perlu dipertemukan agar proses pelatihan berjalan sempurna. Atas dasar hal tersebut dan dengan berpedoman pada teori-teori dan pengalaman empiris, artikel ini berhasil memformulasikan tiga strategi utama yang perlu dijalankan mulai di fase pra-pelatihan kepemimpinan, pada saat pelatihan kepemimpinan, dan pasca pelatihan kepemimpinan. Kata Kunci : Efektivitas, Pelatihan Kepemimpinan
Front Cover JBA Vol. 14 No. 1 2018 Cover Depan
Jurnal Borneo Administrator Vol 14 No 1 (2018): April 2018
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7070.246 KB) | DOI: 10.24258/jba.v14i1.343

Abstract

Preface JBA Vol. 14 No. 1 2018 Kolom Pengelola
Jurnal Borneo Administrator Vol 14 No 1 (2018): April 2018
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.015 KB) | DOI: 10.24258/jba.v14i1.346

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 3 (2025): Desember 2025 Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue