cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 17 No 1 (2021): April 2021" : 9 Documents clear
Pendekatan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Peningkatan Ekonomi Daerah Sulikah Sulikah; Lely Indah Mindarti; I Gede Eko Putra Sri Sentanu; Kemal Hidayah
Jurnal Borneo Administrator Vol 17 No 1 (2021): April 2021
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v17i1.714

Abstract

The Small-Medium Scale Industries (SMIs) is the leading sector that has proven able to absorb labor which is contributed to economic development in North Maluku Region. The potential of SMIs in North Maluku has a very strong probability to develop, so be able to compete with other regions in Indonesia, especially in eastern Indonesia. Consequently, in this paper, we purposed to describe and analyze the development of SMIs in North Maluku and the roles and relationships among actors through the quadruple helix (QH) model approach. This article used literature research methods with a qualitative descriptive approach and systematic review. We found that the SMIs have increased year on year in terms of both the number of SMIs and the labor, however, it has less contribution on GDRB. The government involvement in SMIs development through QH can increase innovation and open opportunities to improving regional economy by increasing the number of SMIs, manpower, and SMIs productivity. Aspects of culture / local wisdom that develop in the community can encourage the successful implementation of collaboration. Industri kecil dan menengah (IKM) di Provinsi Maluku Utara merupakan sektor penggerak unggulan daerah karena terbukti mampu menyerap tenaga kerja dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Potensi pengembangan IKM ini masih memiliki peluang yang sangat tinggi untuk dapat dikembangkan dan bersaing dengan Provinsi lainnya, baik di wilayah timur Indonesia maupun Provinsi lainnya di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan IKM di Maluku Utara serta mendeskripsikan dan menganalisis peran dan hubungan antaraktor melalui pendekatan kolaborasi model quadruple helix (QH). Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan systematic review. Perkembangan IKM di Maluku Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dari segi jumlah IKM maupun jumlah penyerapan tenaga kerja namun memiliki kontribusi rendah pada PDRB. Upaya untuk mengembangkan IKM melalui QH membuat kolaborasi menjadi lebih terbuka dan meningkatkan inovasi sehingga mampu mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan jumlah IKM, baikpenyerapan tenaga kerja, serta peningkatan produktivitas IKM baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk IKM yang dihasilkan. Aspek budaya/kearifan lokal yang berkembang di masyakarat mampu mendorong keberhasilan pelaksanaan kolaborasi.
Manajemen Talenta di Pemerintah Daerah: Studi Eksplaratori Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Rahmat Suparman; Veronika Hanna Naibaho
Jurnal Borneo Administrator Vol 17 No 1 (2021): April 2021
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v17i1.718

Abstract

The study of talent management (TM) in local governments is still rare and less popular than research on similar practices in business organizations. However, this condition will soon change with the issuance of a policy on the implementation of talent management in 2020 issued by the Ministry of Administrative Empowerment (PAN) and Bureaucratic Reform (RB). This article aims at exploring to what extent the readiness of the HRM agencies at East Borneo and North Borneo province in implementing the current talent management policy. Using exploitative-qualitative methods through interviews with senior officials of regional staffing agencies, this article discusses policy understanding, institutional capacity, and regional head support in the implementation of TM. The results of the analysis showed that the understanding of TM policy by stakeholders is sufficient with the implementation plan in line with the established policy. Furthermore, the TM implementation approach in both regions is more dominant using a strategic-system approach than micro-individualistic, both at the stage of selecting employees, with talent criteria consisting of potential, performance, competence, and ethics-integrity, and the provision of competency development programs adjusted to the needs of talents. This research also showed that with the institutional capacity of different human resources managers in both provinces, East Kalimantan province is relatively more ready to implement TM than North Kalimantan province. However, the toughest challenge of the implementation in both provinces is to get the support of regional heads so that the process of implementing talent management can run effectively, without transactional political intervention. Studi tentang manajemen talenta (MT) di organisasi publik masih jarang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sejenis di organisasi bisnis. Namun, kondisi ini akan segera berubah seiring terbitnya kebijakan penerapan manajemen talenta pada Tahun 2020 yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Artikel ini ingin menjawab pertanyaan tentang sejauh mana kesiapan instansi pengelola SDM di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk menerapkan kebijakan manajemen talenta. Menggunakan metode eksploratori-kualitatif melalui wawancara dengan pejabat senior badan kepegawaian daerah, artikel ini membahas pemahaman kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan dukungan kepala daerah dalam penerapan MT. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman tentang kebijakan MT oleh pemangku kepentingan sudah cukup memadai dengan rencana penerapan yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pendekatan penerapan MT di kedua daerah lebih dominan menggunakan pendekatan system strategis daripada mikroindividualistik, baik pada tahapan menyeleksi pegawai, dengan kriteria talenta yang terdiri dari potensi, kinerja, kompetensi dan etika-integritas, maupun pemberian program pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan talenta. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan kapasitas kelembagaan pengelola SDM yang berbeda di kedua provinsi, Provinsi Kalimantan Timur relatif lebih siap menerapkan MT dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara. Namun, tantangan terberat penerapan MT di kedua provinsi adalah mendapatkan dukungan kepala daerah agar proses implementasi manajemen talenta dapat berjalan secara efektif, tanpa adanya intervensi politik transaksional.
Pembelajaran Kebijakan Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Sanggahan Atas Artikel Widaningrum dan Mas'udi (2020) Anggalih Bayu Muh. Kamim
Jurnal Borneo Administrator Vol 17 No 1 (2021): April 2021
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v17i1.721

Abstract

Widaningrum and Mas'udi (2020) believe that the government's stuttering in handling the COVID-19 pandemic trigger policy conflicts between government officials and at the society level. Widaningrum and Mas'udi (2020) view that strengthening leadership and coördination are important steps to prevent widespread policy conflicts. However, in using the PCF framework, Widaningrum and Mas'udi (2020) forgot to place the policy conflict on what level was the political system, policy subsystem or policy action? We use literature review to explore COVID-19 policy in Indonesia. We offer the ACF framework to look further with existing features and find that there are two core competing beliefs in the COVID-19 policy handling subsystem, namely the drive to safeguard the economy that the central government believes in and insistence on handling the outbreak seriously from a coalition of people, scientists and media. Cross-coalition policy learning did not take place, even though the COVID-19 Task Force had a role as a broker to bring together the core beliefs of each coalition. The government made adjustments to encourage policy changes that were consistent with its core beliefs, despite changes in public opinion and changes in members of the government coalition. Widaningrum dan Mas’udi (2020) meyakini bahwa kegagapan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dapat menimbulkan konflik kebijakan di antara aparat pemerintahan dan pada level masyarakat. Widaningrum dan Mas’udi (2020) memandang bahwa penguatan kepemimpinan dan koordinasi menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya konflik kebijakan meluas. Namun dalam menggunakan kerangka kerja PCF, Widaningrum dan Mas’udi (2020) lupa mendudukan konflik kebijakan terjadi pada level yang mana apakah sistem politik, subsitem kebijakan atau tindakan kebijakan? Kami menggunakan studi literatur untuk lebih lanjut mendalami kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Kami menawarkan kerangka kerja ACF untuk melihat lebih jauh dengan fitur-fitur yang ada dan menemukan bahwa pada dasarnya ada dua keyakinan inti yang saling bersaing dalam subsistem kebijakan penanganan Covid-19, yakni dorongan untuk menjaga perekonomian yang diyakini pemerintah pusat dan desakan menangani wabah secara serius dari koalisi masyarakat, ilmuwan dan media massa. Pembelajaran kebijakan lintas koalisi tidak terjadi, meskipun telah ada Gugus Tugas Covid-19 yang berperan sebagai broker untuk mempertemukan keyakinan inti tiap koalisi. Pemerintah melakukan penyesuaian untuk mendorong perubahan kebijakan yang sesuai dengan keyakinan intinya, meskipun terdapat perubahan opini publik dan perubahan anggota koalisi pemerintah.
Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Efektivitas Produk Penelitian dan Pengembangan Tommy Hendrix; Yovita Isnasari; Mahardhika Berliandaldo; Siti Kholiyah
Jurnal Borneo Administrator Vol 17 No 1 (2021): April 2021
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v17i1.754

Abstract

Research and development activities in the era of globalization are the main requirements to face the development of technology-based on science and technology. Implementation of intellectual property protection policies currently becomes a strategic issue in creating competitiveness and sustainable product effectiveness. The purpose of the research was to measure and prove intellectual property protection as a solution in the effectiveness of the governance of research and development activities in Indonesian Institute of Sciences (LIPI). The research methodology used a quantitative approach through explanatory survey methods and questionnaires as a data collection instrument. Then, in the research findings, trimming process were done and showed the implementation of policies has been implemented and influential in the effectiveness of research and development products. It is indicated from determination coefficient of R2y (x1,x2,x3,x4,x5 and x6) of 0.859 or in other words H1 is accepted and H0 is rejected which means there is a significant link between the effect of the implementation of intellectual property protection policies on the effectiveness of research and development products in LIPI. The results of this study are intended as reference material in the management of research and development results based on intellectual property protection. Kegiatan penelitian dan pengembangan dalam era globalisasi menjadi syarat utama dalam pengembangan teknologi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Implementasi kebijakan perlindungan kekayaan intelektual, yang saat ini menjadi suatu isu strategis dalam menciptakan daya saing dan efektivitas produk yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan membuktikan perlindungan kekayaan intelektual menjadi suatu solusi dalam efektivitas tata kelola kegiatan penelitian dan pengembangan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Penelitian ini mempergunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei eksplanatori dan angket sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian dianalisis dengan trimming yang menunjukkan implementasi kebijakan telah dilaksanakan dan berpengaruh dalam efektivitas produk penelitian dan pengembangan. Ditunjukkan dari koefisien determinasi R2y (x1,x2,x3,x4,x5 dan x6) sebesar 0,859 atau dengan kata lain H1 diterima dan H0 ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh implementasi kebijakan perlindungan kekayaan intelektual terhadap efektivitas produk penelitian dan pengembangan di LIPI. Hasil penelitian ini ditujukan sebagai bahan rujukan dalam pengelolaan hasil penelitian dan pengembangan yang berbasis pada perlindungan kekayaan intelektual.
Studi Prioritas Lokus Penanganan Stunting Kabupaten Sumedang dengan Pendekatan Kajian Resiko Adaptasi Perubahan Iklim Nugrahana Fitria Ruhyana; Erti Nurfindarti; Wiedy Yang Essa
Jurnal Borneo Administrator Vol 17 No 1 (2021): April 2021
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v17i1.768

Abstract

Sumedang Regency is one of the 100 national priority areas for handling stunting. The challenges are getting heavier with disasters caused by climate change such as floods and drought which have an impact on food shortages and public health problems. This study aims to find priority villages for handling stunting using a climate change adaptation approach, and to provide more detailed information on socio-economic and environmental conditions so that specific intervention are recommended in each priority area. The quantitative method used as an approach to analyze 277 villages in Sumedang District, it used the concept of climate change adaptation from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR-5 2014 which includes hazard and vulnerability analysis. The analysis showed that there were 7 villages with the highest risk of stunting in Sumedang District. In general, these villages have a relatively high population, the water is non-potable, no proper sewage treatment, no temporary garbagedump, far from health facilities, lack of health workers, and do not have a development program such assanitation infrastructure and community empowerment facilities for housing environmental management. Kabupaten Sumedang merupakan satu dari 100 wilayah prioritas nasional dalam penanganan stunting. Tantangan semakin berat dengan banyaknya bencana yang disebabkan perubahan iklim, seperti banjir dan kekeringan sehingga berdampak pada kekurangan pangan dan masalah kesehatan masyarakat. Lokasi prioritas penanganan stunting perlu memperhatikan aspek kewilayahan terkait lingkungan agar memudahkan pengambil kebijakan melakukan intervensi yang diperlukan dalam aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan desa/kelurahan prioritas penanganan stunting menggunakan pendekatan risiko adaptasi perubahan iklim, dan memberikan informasi lebih detail mengenai kondisi sosial ekonomi dan lingkungan sehingga diperoleh rekomendasi intervensi spesifik di setiap wilayah prioritas. Metode kuantitatif digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis 270 desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan konsep adaptasi perubahan iklim dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR-5 tahun 2014 yang meliputi analisis bahaya dan kerentanan. Hasil analisis menunjukkan terdapat 7 desa yang memiliki risiko kejadian stunting paling tinggi di Kabupaten Sumedang. Pada umumnya di desa-desa tersebut terdapat jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi, air tidak layak minum, belum memiliki saluran pembuangan limbah yang baik, belum ada tempat pembuangan sampah sementara, jarak ke fasilitas kesehatan relatif jauh, tenaga kesehatan kurang, serta belum memiliki program pembangunan sarana prasarana sanitasi dan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan lingkungan perumahan.
Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Hiskia C.M. Sapioper; Marlina Flassy; Ilham ilham
Jurnal Borneo Administrator Vol 17 No 1 (2021): April 2021
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v17i1.769

Abstract

The study aims to know and describe the quality of services and arrangements in the land certificates processing at Land Office of Jayapura Regency, Papua Province in Indonesia. This was a qualitative research by using service quality theory. This theory consists of five main dimensions namely, tangible, empathy, reliability, responsiveness, and assurance. The primary data was obtained through observation and interviews, while secondary data was obtained through library research. Data analysis was carried out through reduction and presentation, conclusions, and verification. Therefore, the results showed that service procedures were implemented according to standards, and the officers' competence were considered adequate. However, in terms of facilities and infrastructure, service standards did not meet the required expectations. Finally, the duration of the process indicated that the services provided were not responsive to the community needs. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam pengurusan sertifikat tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menuang teori kualitas pelayanan yang terdiri atas lima dimensi pokok: tangible, empathy, reliability, responsiveness, assurance. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara, data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar pelayanan, serta kompetensi petugas juga dinilai telah memadai. Kendati demikian, dari segi sarana dan prasarana belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan, lamanya proses penyelesaian pengaduan juga mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan kurang memuaskan kebutuhan masyarakat selaku pengguna layanan.
Analisis Ketimpangan Antarwilayah dan Pergeseran Struktur Ekonomi di Kalimantan Maria Christina Yuli Pratiwi
Jurnal Borneo Administrator Vol 17 No 1 (2021): April 2021
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v17i1.779

Abstract

Inequality is a common problem in development, including in Indonesia. The development of Kalimantan is inseparable from the problem of inequality. This study aimed to analyze the uneven development across districts and economic structure shift of 56 districts, also to prove the capability of Kuznets Hypothesis in Kalimantan during 2012-2019. This study used secondary data which was processed by Williamson Index, Entropy Theil Index, Pearson Correlation, and Shift Share analysis. The result of study showed that: (1) regional inequality in Kalimantan is high but shows decreasing trend for the period of observation; (2) inequality between regions in Kalimantan is more caused by inequality between provinces. Province of East Kalimantan provides the largest contribution towards the inequality between and within provinces; (3) There is a strong relationship between the variable of per capita GRDP and the inequality index. Meanwhile, the relationship between the economic growth variable and the inequality index is less strong; (4) Kuznets hypothesis is not applicable in Kalimantan; (5) and the economic structure of Kalimantan has shifted from the agricultural sector to the industrial sector. Ketimpangan merupakan permasalahan umum dalam pembangunan, tidak terkecuali di Indonesia. Pembangunan wilayah Kalimantan juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakmerataan pembangunan antarwilayah dan pergeseran struktur ekonomi di 56 kabupaten/kota, serta membuktikan Hipotesis Kuznet berlaku atau tidak di Kalimantan selama periode 2012--2019. Studi ini menggunakan data sekunder yang diolah dengan analisis Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Korelasi Pearson, dan Shift Share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ketimpangan antarwilayah di Kalimantan tergolong tinggi dengan tren yang cenderung menurun; (2) ketimpangan antarwilayah di Kalimantan lebih diakibatkan oleh ketimpangan antar provinsi. Provinsi Kalimantan Timur memberi sumbangan terbesar terhadap ketimpangan antar dan dalam provinsi; (3) Terdapat hubungan yang kuat antara variabel PDRB per kapita dan indeks ketimpangan. Sedangkan hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan indeks ketimpangan kurang kuat; (4) Hipotesis Kuznets tidak berlaku di Kalimantan; dan (5) struktur ekonomi Kalimantan mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri.
Preface JBA Vol. 17 No. 1, 2021 Puslatbang KDOD
Jurnal Borneo Administrator Vol 17 No 1 (2021): April 2021
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v17i1.890

Abstract

Preface JBA Vol. 17 No. 1, 2021
Front Cover JBA Volume 17 No. 1, 2021 Puslatbang KDOD
Jurnal Borneo Administrator Vol 17 No 1 (2021): April 2021
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v17i1.891

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 3 (2025): Desember 2025 Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue