cover
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 9 No 3 (2013)" : 6 Documents clear
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM KONTEKS PERUBAHAN ORGANISASI DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN THE CONTEXT OF ORGANIZATIONAL CHANGE IN THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION (NIPA/LAN)) Mariman Darto
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 3 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.829 KB) | DOI: 10.24258/jba.v9i3.122

Abstract

This paper aims to describe the importance of transformational leadership role in encouraging and influencing organizational change in the National Institute of Public Administration (LAN). By using data collection method through the stock-taking of various textbooks, journals and documents, as well as the observation in the past year, this paper is expected to provide an overview of how the role of transformational leadership is able to push the organizational changes. The succession of transformational leadership can be seen at least from three important indicators, namely, changing in the organizational structure, products and culture. Analysis demonstrate that change in structure and product are relatively better compared to cultural change. Therefore, LAN's still need to work hard to transform the old habits into the new habits that reflects the expectation of internal and external stakeholders, which is professionalism in performing their duties and functions in research and training and education. Thus, the key to make all of this possible is the transformational leadership which is always ready to lead the change.Keywords: Transformational Leadership, Organizational ChangeTulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya peran kepemimpinan transformasional dalam mendorong dan mempengaruhi perubahan organisasi di Lembaga Administrasi Negara. Dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui stock-taking dari berbagai textbook, jurnal dan dokumen yang ada, serta dengan melakukan observasi dalam kurun waktu setahun terakhir, tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana peran kepemimpinan transformasional mampu mendorong terjadinya perubahan organisasi. Keberhasilan ini setidaknya dapat dilihat dari tiga indikator penting yaitu perubahan struktur, produk dan kultur. Dua indikator perubahan yang pertama, yaitu struktur dan produk, relatif lebih baik jika dibandingkan dengan perubahan kultur, dimana LAN masih harus bekerja keras untuk merubah kebiasaan lama (breaking habit) yang selama ini dilakukan menjadi kebiasaan baru yang mencerminkan harapan stakeholder baik internal maupun eksternal yaitu: profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang kajian dan kediklatan. Kunci dari semuanya itu adalah kepemimpinan transformasional yang selalu siap dalam memimpin perubahan.Kata Kunci: Kepemimpinan Transformasional, Perubahan Organisasi
STRUKTUR BARU ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH DI INDONESIA: Sebuah Konsep dan Respon atas Kebijakan Penataan dan Penguatan Organisasi dalam Reformasi Birokrasi Prakoso Bhairawa Putera, Husein Avicenna Akil, Erman Aminullah, Budi Triyono, dan Dudi Hidayat
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 3 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.485 KB) | DOI: 10.24258/jba.v9i3.123

Abstract

Currently, Indonesian research and development (R&D) institutes is not considered to provide a real and significant contribution to the economy of the nation. Therefore, it is required institutional reform which is in line with bureaucratic reform policy. The main reform which is believed to enhance R&D institutes' role in the economy is the arrangement of organizational structure as one of bureaucratic reform aspects. This study attempts to analyze the existing organizational structure and compared to the ideal one. The analysis showed that the organizational structure of R & D institutes should refer to the latest developments and demand conditions. It is characterized by its flat and specific organizational structure, non-bureaucratic management support, simple, and flexible, as well as the absence of a clear division between their respective expertise. The new paradigm of organizational structure of R & D institute emphasis on strict separation between zones and administrative support; technical scientific zone, and zone facilities and business development.Keywords: Organizational Structure, Government Research and Development Institute, Structuring and Strengthening Organizations, Bureaucratic ReformSaat ini lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia masih dianggap belum mampu memberikan kontribusi nyata dan signifikan bagi perekonomian bangsa. Kondisi ini menuntut perlunya dilakukan pembenahan terhadap kelembagaan litbang itu sendiri. Hal itu sejalan Kebijakan Reformasi Birokrasi, dimana ada sejumlah aspek yang perlu dilakukan penataan/pembenahan. Salah satunya melalui penataan struktur organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan tipe Review of Existing Research. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur organisasi litbang haruslah mengacu pada perkembangan dan tuntutan kondisi terkini. Hal ini dicirikan dengan bentuk organisasi yang ramping dan spesifik, dukungan manajemen yang tidak birokratis, sederhana, dan fleksibel, serta adanya pembagian yang jelas antar masing-masing keahlian. Paradigma baru struktur organisasi litbang menekankan pada pemisahan secara tegas antara zona pendukung dan administrasi; zona keilmuan teknis, dan zona sarana dan pengembangan bisnis.Kata Kunci : Struktur Organisasi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Reformasi Birokrasi
DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI, SERTA KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH Rustan A.
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 3 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.288 KB) | DOI: 10.24258/jba.v9i3.124

Abstract

This study attempts to examine the influence of fiscal decentralization and regional autonomy on regional economic growth in Indonesia by using panel data analysis and the Hodrick-Prescott (HP) filter. This study takes sample at provincial level (selected 19 provinces) in Indonesia in the period of 1994-2010. Furthermore, to represents the fiscal decentralization this thesis uses three indicators, namely expenditure share, revenue share, and local government's own revenue share. Further, regional autonomy is treated as dummy variable with base year of 2004. The result demonstrates that fiscal decentralization is positively associated with economic growth in Indonesia, especially from the revenue side and own revenue side. The findings further strengthens the decentralization theorem and previous studies that mentioned fiscal decentralization play a role in foster the economic growth. In addition, it is also found that the implementation of regional autonomy policy (aggregate decentralization effect) presents positive relationship to economic growth.Keywords : Fiscal Decentralization; Regional Autonomy; Economic GrowthStudi ini mencoba untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dengan menggunakan metode analisis data panel dan analisis Hodrick-Prescott (HP) filter. Studi ini mengambil sampel pada level provinsi (19 provinsi terpilih) di Indonesia pada periode 1994-2010. Indikator yang digunakan untuk mewakili pengukuran desentralisasi fiskal ada tiga, yaitu indikator rasio pengeluaran, indikator rasio pendapatan, dan indikator rasio pendapatan asli pemerintah daerah. Sedangkan otonomi daerah diperlakukan sebagai dummy variable dengan acuan tahun 2004 sebagai tahun dasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara positif turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi pendapatan dan dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah. Temuan ini semakin memperkuat decentralization theorem dan studistudi sebelumnya yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal cukup berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga ditemukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah (aggregate effect desentralisasi) menunjukkan adanya hubungan positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal; Otonomi Daerah; Pertumbuhan Ekonomi
IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM KERANGKA GOOD LOCAL GOVERNANCE (Studi Kasus Pelaksanaan MSH-CSR Di Kabupaten Kutai Timur) Suryan to
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 3 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.032 KB) | DOI: 10.24258/jba.v9i3.125

Abstract

The purpose of decentralization is to improve the welfare of local communities, public services, and regional competitiveness mandated by Law 32/2004 on Regional Government. However, in the context of good local governance, a task of achieving the public welfare is not only carried out by local governments, but also supported by two other pillars in good governance, the business community and civil society at the local level. Thus, in terms of good corporate governance, it is known as corporate social responsibility (CSR), a form of corporate responsibility to the local community. The experience of the East Kutai Regency - East Kalimantan is an inspiration for other regions to initiate the formation of multi-stakeholder corporate social responsibility (CSRMSH). Keywords: decentralization, public welfare, corporate social responsibility, good corporate governanceTujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Hal ini merupakan amanat yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah. Kendatipun demikian, dalam konteks kepemerintahan daerah yang baik/good local governance (GLG), tugas dankewajiban peningkatan kesejahteraan tersebut bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tugas dua pilar lain yakni kalangan dunia usaha dan masyarakat madani di tingkat lokal. Karenanya, dalam konteks pengelolaan perusahaan yang baik yang dikenal istilah tanggung jawab social perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat lokal di sekitar peruahaan. Pengalaman Kabupaten Kutai Timur - Provinsi Kalimantan Timur merupakan inspirasi bagi kabupaten lainnya dalam menginisiasi terbentuknya forum multistakeholder CSR (MSH-CSR).Kata Kunci : otonomi daerah, tanggung jawab sosial perusahaan, pengelolaan perusahaan yang baik.
ANALISIS SEKTOR LOGISTIK DALAM RANGKA KELANCARAN ARUS BARANG DAN PENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITI EKSPOR DAERAH (LOGISTICS SECTOR ANALYSIS IN ORDER TO BRING SMOOTHNESS THE FLOW OF GOODS AND TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF LOCAL EXPORT COMMODITIES) Bagas Haryotejo
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 3 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.653 KB) | DOI: 10.24258/jba.v9i3.126

Abstract

A country with an efficient logistics services sector will be more competitive than those with less efficient systems. Indonesia logistical conditions reflects the fact that the total cost prior to shipment and inland transportation in the country reached more than 40% of the total cost of logistics. It's certainly encouraging high-cost economy and also reduces the competitiveness of Indonesian products. This emphasizes that the logistics become the most important sectors in enhancing the competitiveness of a country's export products. The applied analysis method in this research is Analytical Hierarchy Process (AHP) based on two hierarchies, namely: (1) hierarchy that includes the domestic distribution of current (effective), efficient distribution of domestic and Supply Chain, and (2) hierarchy which includes six indicators, namely the harmonization of central/ regional, infrastructure improvement, human resource development, the elimination of unofficial fees, law enforcement for those who break the rules, and do not do anything (do nothing). Based on the synthesis of the six policy choices, infrastructure improvements, removal of unofficial fees and Harmonization of both national and local regulations were the policy priorities that must be taken by the Government to realize the smooth flow of goods in order to create competitiveness of Indonesian export products.Keywords: Logistics, AHP, CompetitivenessNegara dengan sektor jasa logistik yang efisien akan lebih kompetitif dibandingkan negara dengan jasa logistik yang kurang efisien. Kondisi logistik Indonesia mencerminkan bahwa total biaya sebelum pengiriman dan transportasi darat mencapai lebih dari 40% dari total biaya logistik. Ini tentu mendorong ekonomi biaya tinggi dan mengurangi daya saing produk Indonesia. Hal ini membuat logistik menjadi sektor yang paling penting dalam meningkatkan daya saing produk ekspor. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) didasarkan pada dua hierarki, yaitu: (1) hierarki yang meliputi distribusi domestik arus distribusi (efektif), efisien Rantai Pasokan domestik dan, dan (2) hierarki yang meliputi enam indikator, yaitu harmonisasi pusat / daerah, perbaikan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, penghapusan biaya tidak resmi, penegakan hukum bagi mereka yang melanggar aturan, tidak melakukan apa-apa (do nothing). Berdasarkan sintesis dari enam pilihan kebijakan, perbaikan infrastruktur, penghapusan biaya tidak resmi dan Harmonisasi peraturan baik nasional dan lokal adalah prioritas kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan kelancaran arus barang dalam rangka menciptakan daya saing produk ekspor.Kata Kunci : Logistik, AHP, Daya saing
TRANSFORMASI BUDAYA ORGANISASI LAN Mariman Darto
Jurnal Borneo Administrator Vol 9 No 3 (2013)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.399 KB) | DOI: 10.24258/jba.v9i3.129

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2013 2013


Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue