Garuda - Garba Rujukan Digital

KONSTRUKSI PEMBANGUNAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN PSIKOLOGI Setiyanto, Danu Aris
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 1, April 2017
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

The purpose of this article is to explain the importance of psychology in the construction of family law in Indonesia and knowing reconstruction of family law development in Indonesia with a psychological approach. This is motivated lack of family law studies using psychological approaches and is an effort to contribute the development of family law from a variety of perspectives, especially with the approach of psychology. This study included literature research using multiple sources related to research problems. The results of this study indicate the development of family law in Indonesia is still less of a concern with the psychological approach. Construction of family law development in Indonesia through the psychological approach can at least be associated with three things about family education, emotional maturity, and handling partner violence.[]Tujuan artikel ini adalah menjelaskan urgensi psikologi dalam kontruksi hukum keluarga di Indonesia dan mengetahui rekontruksi pembangunan hukum keluarga di Indonesia dengan pendekatan psikologi. Hal ini dilatarbelakangi minimnya kajian hukum keluarga yang menggunakan pendekatan psikologi dan merupakan upaya kontribusi pengembangan hukum keluarga dari berbagai perspektif terutama dengan pendekatan psikologi. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka yang menggunakan beberapa sumber yang terkait dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan pembangunan hukum keluarga di Indonesia memang masih kurang dari perhatian dengan pendekatan psikologis. Kontruksi pembangunan hukum keluarga di Indonesia melalui pendekatan psikologi setidaknya dapat terkait dengan tiga hal, yaitu tentang pendidikan keluarga, kematangan emosi, dan penangangan kekerasan pasangan.Â

KONSEP AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Zuhroh, Diana
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 1, April 2017
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

There is a fundamental difference between the rules in Islamic inheritance jurisprudence with the rules of inheritance in the Compilation of Islamic Law. Islamic inheritance jurisprudence rules, on one hand, give inheritance rights to those who are still alive at the time of the testator died. On the other hand, the rules of inheritance in the Compilation of Islamic Law, as defined in Article 171 (c), give inheritance rights to the person who died earlier than the testator, as an attempt to legitimize "substitute heirs" under Article 185 paragraph (1). This difference was not known by the judges in the Religious Courts that have implemented the Compilation of Islamic Law as one source of their substantive laws. This study revealed that in its decision on the case of inheritance proved that the Judges concerned unconsciously, others with skepticism, citing the aforementioned article as one aspect of their legal considerations in determining the beneficiary status of the applicants/plaintiffs, even if the applicant/plaintiff was is "a direct heir" of the testator. Consequently, the resulting verdict is not supported by proper legal considerations.[]Ada perbedaan yang mendasar antara aturan waris dalam Ilmu Faraid dengan aturan waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan waris Ilmu Faraid memberikan hak waris kepada orang yang masih hidup di saat pewaris meninggal dunia. Sebaliknya, aturan waris Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 171 huruf (c), memberikan hak waris kepada orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, sebagai upaya melegitimasi â€œahli waris penggantiâ€ yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1). Perbedaan ini telah luput dari pengamatan para Hakim di lingkungan Peradilan Agama yang telah lama menerapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiilnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam sejumlah putusan waris tampak majelis Hakim yang menangani perkara waris tanpa sadar, sebagian lainnya dengan keraguan, mengutip pasal tersebut sebagai salah satu aspek perÂtimbangan hukum mereka dalam menetapkan status keahliwarisan para pemohon/ penggugat, sekalipun para pemohon/penggugat itu adalah â€œahli waris langsungâ€ dari si pewaris. Akibatnya, diktum putusan yang dilahirkan tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang benar.

KONTRIBUSI METODE MAá¹¢LAá¸¤AH MURSALAH IMAM MALIK TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIâ€™AH KONTEMPORER Asiyah, Nur; Ghofur, Abdul
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 1, April 2017
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

This paper discusses the contribution of maá¹£laá¸¥ah mursalah Imam Maliki to the development of sharia economic law. Maá¹£laá¸¥ah mursalah is one of the methods of determining Islamic law initiated by Imam Malik. Based on the author's search, there are at least two conclusions about the contribution of the maá¹£laá¸¥ah mursalah Imam Malik method to the development of Shariah economic law. First, maá¹£laá¸¥ah mursalah as one of the approach model in ijtihÄd becomes very vital in the development of sharia economic law and siyÄsah iqtiá¹£Ädiyyah (economic policy). Because the new problems in the emerging economics in this global world continue to grow, which textually found no proposition in the Qur'an and al-Sunnah. Secondly, the need for fatwas, especially in the fatwa of DSN-MUI, which is based on maá¹£laá¸¥ah mursalah (kemaslahatan) becomes very urgent. The demands of the times have required the Muslim jurists to see the complexity of the contemporary problem and choose a more convenient (taysir) and avoiding difficulties (al-á¸¥araj); And the emergence of new cases requires the existence of ijtihÄd by considering this maá¹£laá¸¥ah mursalah aspect.[]Tulisan ini membahas tentang kontribusi maá¹£laá¸¥ah mursalah Imam Maliki bagi pengembangan hukum ekonomi syariâ€™ah. Maá¹£laá¸¥ah mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam yang digagas oleh Imam Malik. Berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya ada dua kesimpulan mengenai konstribusi metode maá¹£laá¸¥ah mursalah Imam Malik terhadap pengembangan hukum ekonomi Syariâ€™ah. Pertama, maá¹£laá¸¥ah mursalah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihÄd menjadi sangat vital dalam pengembangan hukum ekonomi syariâ€™ah danÂ siyÄsah iqtiá¹£ÄdiyiyahÂ (kebijakan ekonomi). Sebab persoalan baru di bidang ekonomi yang muncul dalam dunia global ini terus berkembang, yang secara tekstual tidak ditemukan dalilnya di dalam al-Qurâ€™an dan al-Sunnah. Kedua, kebutuhan fatwa, terutama dalam fatwa DSN-MUI, yang didasarkan atas maá¹£laá¸¥ah mursalah (kemaslahatan ) ini menjadi sangat urgen. Tuntutan perkembangan zaman mengharuskan para ahli hukum Islam melihat kompleksitas masalah kontemporer dan memilih pandangan yang lebih memudahkan (taysir) dan menghindari kesulitan (al-á¸¥araj); dan munculnya kasus-kasus baru mengharuskan adanya ijtihÄd memperÂtimbangkan aspek maá¹£laá¸¥ah mursalah ini.

FORMULA PEMELIHARAAN AGAMA (á¸¤IFáº’ AL-DÄªN) PADA MASYARAKAT DESA DERMOLO JEPARA: Implementasi MaqÄá¹£id al-SharÄ«â€™ah dengan Pendekatan Antropologi Aziz, Fakhrudin
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 1, April 2017
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

This article aims at describing á¸¥ifáº“ al-dÄ«n concept in Dermolo Village Jepara and its philosophical basis. Religion upholding (maintenance) as maqÄá¹£id al-sharÄ«â€™ah in Dermolo villagers is constructed through noble/ultimate value systematization from cultural hero. Religion is placed as a way of life and is not framed as unorganized religion. This is the form of religion upholding sourced from social text, in which their religiosity motivation are influenced by academic and economic level factors of the society. This form then metamorphs/change into organized religion sourced from written text of holy book as the result of ideological and cultural migration of migrants. The difference of these two types of religions has religiosity paradigm impicitation to its adherents; the first one is accommodative and the other oneis justificative. This article serves the implementation of á¸¥ifáº“ al-dÄ«n concept as a result of maqÄá¹£id al-sharÄ«â€™ah transformation from orthodoxy to contemporary practuced by the society in Dermolo Village..[]Artikel ini bertujuan menggambarkan konsep á¸¥ifáº“ al-dÄ«n pada Desa Dermolo Jepara dan landasan filosofisnya. Pemeliharaan Agama (á¸¥ifáº“ al-dÄ«n) sebagai maqÄá¹£id al-sharÄ«â€™ah pada masyarakat Desa Dermolo dikonstruksi melalui sistematisasi nilai-nilai luhur yang diwarisi secara turun-temurun (ultimate value) dari cultural hero. Agama ditempatkan sebagai way of life dan tak terbingkai dalam wadah organisasi (unorganized religion). Inilah bentuk pemeliharaan agama yang bersumber dari teks sosial (social text), dimana motivasi keberagamaannya dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakatnya. Bentuk ini lalu bermetamorfosa menjadi agama organisatoris (organized religion) yang bersumber pada teks kitab suci (written text) sebagai hasil migrasi ideologis dan kultural masyarakat pendatang. Perbedaan kedua jenis agama ini berimplikasi pada paradigma keberagamaan pemeluknya, yang pertama bercorak akomodatif, sementara yang kedua bercorak justifikatif. Artikel ini akan menyajikan implementasi konsep á¸¥ifáº“ al-dÄ«n sebagai hasil transformasi maqÄá¹£id al-sharÄ«â€™ah dari ortodoksi ke ortopraksis yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dermolo.Â

PARADOKS FATWA DEWAN SYARIAH MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM REGULASI HUKUM PERBANKAN SYARIAH Baehaqi, Ja'far
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 1, April 2017
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

This study intends to find the answer to the problem of judicial accommodation of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Councilâ€™s (NSC-IUC) fatwa in Islamic banking regulations. With the legislations approach the answers obtained that institutional structure of NSC-IUC and motivation discharge of fatwa of NSC-IUC making it well accepted as the basis of Islamic bank operations. But the framework of regulation could potentially cause uncertainty. Therefore it is necessary to strengthen the fatwa of NSC-IUC through three scenarios, namely the mandate, making the NSC-IUC as state institution, and the adoption and transformation of NSC-IUCâ€™s fatwa into legislation better.[]Penelitian ini bermaksud mencari jawab terhadap problem yuridis akomodasi fatwa DSN-MUI dalam regulasi perbankan syariâ€™ah. Dengan pendekatan perundang-undangan, diperoleh jawaban bahwa struktur kelembagaan DSN-MUI dan motivasi keluarnya fatwa DSN-MUI menjadikannya diterima secara baik sebagai dasar operasioÂnal bank syariâ€™ah. Hanya saja kerangka pengaturannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fatwa DSN-MUI melalui tiga skenario, yaitu pemberian mandat, menjadikan DSN-MUI sebagai institusi negara, adopsi dan transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan secara lebih baik.

ETHNOOCEANOGRAPHY DAN TITIK TEMU ASPEK SYARâ€™I DALAM PENENTUAN AWAL BULAN RAMADHAN DAN SYAWAL OLEH JOGURU KESULTANAN TIDORE Salnuddin, Salnuddin; Nurjaya, I Wayan; Jaya, Indra; Natih, Nyoman M.N
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 1, April 2017
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Ethnooceanography and the intersection of shar'i aspects to determination of the early of Ramadan and Shawwal by Joguru Sultanate of Tidore. The determination of the early of the new month of Ramadan and Shawwal was very important for Muslims because it is related to the time of worship. Judge syara 'The Sultanate of Tidore (Joguru) has long applied the method of determining the early month of Hijri (Ramadan and Shawwal) through tidal movement observed on "akebai" included in ethooceanography and called Joguru Method (MJ). Hilal that has never been seen in Tidore and its surrounding areas in the long-term cycle of moon (34 years) caused its early moon to be inapplicable due to non-fulfillment of the requirement of hisab (hadith). MJ makes observation (rukyat) change of tidal movement on "akebai" is "ijtihÄd". The appropriateness of the scientific aspects of ethnoocaenography and the intersection of the shar'i aspects make it a comparative method of determining the beginning of the new month of Hijri in astronomy (hilÄl). Required the expansion of the meaning of the â€œhilÄlâ€ as an indicator of the beginning of the month of the Hijri calendar.[]Ethnooceanography dan titik temu aspek Syarâ€™i dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal oleh Joguru Kesultanan Tidore. Penentuan awal bulan baru Ramadhan dan Syawal sangat penting bagi umat Islam karena berkaitan dengan waktu ibadah. Hakim syaraâ€™ Kesultanan Tidore (Joguru) telah lama mengaplikasikan metode penentuan awal bulan baru Hijriah (Ramadhan dan Syawal) melalui pergerakan pasang surut yang terpantau pada â€œakebaiâ€ termasuk dalam ethooceanography dan disebut dengan Metode Joguru (MJ). Hilal yang tidak pernah terlihat di wilayah Tidore dan sekitarnya selama siklus jangka panjang (34 tahun) menyebabkan hisab awal bulan tidak dapat diaplikasikan akibat tidak terpenuhinya persyaratan hisab (hadis). MJ melakukan pengÂamatan (rukyat) perubahan tinggi air pada â€œakebaiâ€ adalah â€œijtihadâ€. Terdapat keÂsesuaian aspek sains dari ethnoocaenography serta titik temu aspek syarâ€™i yang menjadikan MJ berpotensi sebagai metode utama sekaligus sebagai metode pemÂbanding dari metode umum dalam penentuan awal bulan baru Hijriah. Diperlukan perluasan makna kata â€œhilalâ€ sebagai indikator awal bulan baru penanggalan Hijriah.

PARADOKS FATWA DEWAN SYARIAH MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM REGULASI HUKUM PERBANKAN SYARIAH Ja'far Baehaqi
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 1, April 2017
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

This study intends to find the answer to the problem of judicial accommodation of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council’s (NSC-IUC) fatwa in Islamic banking regulations. With the legislations approach the answers obtained that institutional structure of NSC-IUC and motivation discharge of fatwa of NSC-IUC making it well accepted as the basis of Islamic bank operations. But the framework of regulation could potentially cause uncertainty. Therefore it is necessary to strengthen the fatwa of NSC-IUC through three scenarios, namely the mandate, making the NSC-IUC as state institution, and the adoption and transformation of NSC-IUC’s fatwa into legislation better.[]Penelitian ini bermaksud mencari jawab terhadap problem yuridis akomodasi fatwa DSN-MUI dalam regulasi perbankan syari’ah. Dengan pendekatan perundang-undangan, diperoleh jawaban bahwa struktur kelembagaan DSN-MUI dan motivasi keluarnya fatwa DSN-MUI menjadikannya diterima secara baik sebagai dasar operasional bank syari’ah. Hanya saja kerangka pengaturannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fatwa DSN-MUI melalui tiga skenario, yaitu pemberian mandat, menjadikan DSN-MUI sebagai institusi negara, adopsi dan transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan secara lebih baik.

ETHNOOCEANOGRAPHY DAN TITIK TEMU ASPEK SYAR’I DALAM PENENTUAN AWAL BULAN RAMADHAN DAN SYAWAL OLEH JOGURU KESULTANAN TIDORE Salnuddin Salnuddin; I Wayan Nurjaya; Indra Jaya; Nyoman M.N Natih
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 1, April 2017
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Ethnooceanography and the intersection of shar'i aspects to determination of the early of Ramadan and Shawwal by Joguru Sultanate of Tidore. The determination of the early of the new month of Ramadan and Shawwal was very important for Muslims because it is related to the time of worship. Judge syara 'The Sultanate of Tidore (Joguru) has long applied the method of determining the early month of Hijri (Ramadan and Shawwal) through tidal movement observed on "akebai" included in ethooceanography and called Joguru Method (MJ). Hilal that has never been seen in Tidore and its surrounding areas in the long-term cycle of moon (34 years) caused its early moon to be inapplicable due to non-fulfillment of the requirement of hisab (hadith). MJ makes observation (rukyat) change of tidal movement on "akebai" is "ijtihād". The appropriateness of the scientific aspects of ethnoocaenography and the intersection of the shar'i aspects make it a comparative method of determining the beginning of the new month of Hijri in astronomy (hilāl). Required the expansion of the meaning of the “hilāl” as an indicator of the beginning of the month of the Hijri calendar.[]Ethnooceanography dan titik temu aspek Syar’i dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal oleh Joguru Kesultanan Tidore. Penentuan awal bulan baru Ramadhan dan Syawal sangat penting bagi umat Islam karena berkaitan dengan waktu ibadah. Hakim syara’ Kesultanan Tidore (Joguru) telah lama mengaplikasikan metode penentuan awal bulan baru Hijriah (Ramadhan dan Syawal) melalui pergerakan pasang surut yang terpantau pada “akebai” termasuk dalam ethooceanography dan disebut dengan Metode Joguru (MJ). Hilal yang tidak pernah terlihat di wilayah Tidore dan sekitarnya selama siklus jangka panjang (34 tahun) menyebabkan hisab awal bulan tidak dapat diaplikasikan akibat tidak terpenuhinya persyaratan hisab (hadis). MJ melakukan pengamatan (rukyat) perubahan tinggi air pada “akebai” adalah “ijtihad”. Terdapat kesesuaian aspek sains dari ethnoocaenography serta titik temu aspek syar’i yang menjadikan MJ berpotensi sebagai metode utama sekaligus sebagai metode pembanding dari metode umum dalam penentuan awal bulan baru Hijriah. Diperlukan perluasan makna kata “hilal” sebagai indikator awal bulan baru penanggalan Hijriah.

KONSTRUKSI PEMBANGUNAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA MELALUI PENDEKATAN PSIKOLOGI Danu Aris Setiyanto
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 1, April 2017
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

The purpose of this article is to explain the importance of psychology in the construction of family law in Indonesia and knowing reconstruction of family law development in Indonesia with a psychological approach. This is motivated lack of family law studies using psychological approaches and is an effort to contribute the development of family law from a variety of perspectives, especially with the approach of psychology. This study included literature research using multiple sources related to research problems. The results of this study indicate the development of family law in Indonesia is still less of a concern with the psychological approach. Construction of family law development in Indonesia through the psychological approach can at least be associated with three things about family education, emotional maturity, and handling partner violence.[]Tujuan artikel ini adalah menjelaskan urgensi psikologi dalam kontruksi hukum keluarga di Indonesia dan mengetahui rekontruksi pembangunan hukum keluarga di Indonesia dengan pendekatan psikologi. Hal ini dilatarbelakangi minimnya kajian hukum keluarga yang menggunakan pendekatan psikologi dan merupakan upaya kontribusi pengembangan hukum keluarga dari berbagai perspektif terutama dengan pendekatan psikologi. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka yang menggunakan beberapa sumber yang terkait dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan pembangunan hukum keluarga di Indonesia memang masih kurang dari perhatian dengan pendekatan psikologis. Kontruksi pembangunan hukum keluarga di Indonesia melalui pendekatan psikologi setidaknya dapat terkait dengan tiga hal, yaitu tentang pendidikan keluarga, kematangan emosi, dan penangangan kekerasan pasangan.

KONSEP AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Diana Zuhroh
Al-Ahkam Volume 27, Nomor 1, April 2017
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

There is a fundamental difference between the rules in Islamic inheritance jurisprudence with the rules of inheritance in the Compilation of Islamic Law. Islamic inheritance jurisprudence rules, on one hand, give inheritance rights to those who are still alive at the time of the testator died. On the other hand, the rules of inheritance in the Compilation of Islamic Law, as defined in Article 171 (c), give inheritance rights to the person who died earlier than the testator, as an attempt to legitimize "substitute heirs" under Article 185 paragraph (1). This difference was not known by the judges in the Religious Courts that have implemented the Compilation of Islamic Law as one source of their substantive laws. This study revealed that in its decision on the case of inheritance proved that the Judges concerned unconsciously, others with skepticism, citing the aforementioned article as one aspect of their legal considerations in determining the beneficiary status of the applicants/plaintiffs, even if the applicant/plaintiff was is "a direct heir" of the testator. Consequently, the resulting verdict is not supported by proper legal considerations.[]Ada perbedaan yang mendasar antara aturan waris dalam Ilmu Faraid dengan aturan waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan waris Ilmu Faraid memberikan hak waris kepada orang yang masih hidup di saat pewaris meninggal dunia. Sebaliknya, aturan waris Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 171 huruf (c), memberikan hak waris kepada orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, sebagai upaya melegitimasi “ahli waris pengganti” yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1). Perbedaan ini telah luput dari pengamatan para Hakim di lingkungan Peradilan Agama yang telah lama menerapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materiilnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam sejumlah putusan waris tampak majelis Hakim yang menangani perkara waris tanpa sadar, sebagian lainnya dengan keraguan, mengutip pasal tersebut sebagai salah satu aspek pertimbangan hukum mereka dalam menetapkan status keahliwarisan para pemohon/ penggugat, sekalipun para pemohon/penggugat itu adalah “ahli waris langsung” dari si pewaris. Akibatnya, diktum putusan yang dilahirkan tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang benar.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Waldi Nopriansyah

Contact Email
waldi@stebisigm.ac.id

Phone
+6287735155355

Journal Mail Official
alahkam@walisongo.ac.id

Editorial Address
Faculty of Sharia and Law Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Jawa Tengah Indonesia Postalcode: 50185

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Waldi Nopriansyah

Contact Email waldi@stebisigm.ac.id

Phone +6287735155355

Journal Mail Official alahkam@walisongo.ac.id

Editorial Address Faculty of Sharia and Law Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Jawa Tengah Indonesia Postalcode: 50185

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Waldi Nopriansyah

Contact Email
waldi@stebisigm.ac.id

Phone
+6287735155355

Journal Mail Official
alahkam@walisongo.ac.id

Editorial Address
Faculty of Sharia and Law Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Jawa Tengah Indonesia Postalcode: 50185

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA