cover
Contact Name
-
Contact Email
aljamiah@uin-suka.ac.id
Phone
+62274-558186
Journal Mail Official
aljamiah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Gedung Wahab Hasbullah UIN Sunan Kalijaga Jln. Marsda Adisucipto No 1
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies
ISSN : 0126012X     EISSN : 2338557X     DOI : 10.14421
Al-Jamiah invites scholars, researchers, and students to contribute the result of their studies and researches in the areas related to Islam, Muslim society, and other religions which covers textual and fieldwork investigation with various perspectives of law, philosophy, mysticism, history, art, theology, sociology, anthropology, political science and others.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "vol 63, no 2 (2025)" : 7 Documents clear
Riding to Paradise: Pop-Islamism and Muslim Biker Movement in Central Java Muhammad Rosyid; Syamsul Rijal
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 63, No 2 (2025)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2025.632.205-230

Abstract

This article examines the rise of the Muslim biker movement in Indonesia through an ethnographic case study of Bikers Subuhan (BS), a motorcycle-based community that promotes congregational dawn (Subuh) prayers. Over the past eight years, BS has expanded to 108 chapters across Indonesian cities, driven by interpersonal networks, ritualised rides such as the Safar Ride, and intensive social media engagement. Drawing on Dominik Müller’s concept of Pop-Islamism, which theorizes the integration of Islamist ideas into popular culture, the study analyzes how BS blends religious piety with lifestyle appeal to mobilize urban Muslim youth. Based on six months of fieldwork in Solo, Central Java, including participant observation, digital ethnography, and interviews, the article argues that BS operates less as a hobbyist club and more as an Islamist movement leveraging motorcycle culture for ideological outreach. While it maintains a public image of casual community engagement, it internally circulates Islamist discourses, including support for Islamic law and the establishment of an Islamic state. The study contributes to scholarship on Islamic activism by showing how leisure-based practices function as vehicles for religious and ideological mobilization.[Artikel ini mengkaji kemunculan gerakan biker Muslim di Indonesia melalui studi etnografis terhadap Bikers Subuhan (BS), sebuah komunitas pengendara motor yang mempromosikan salat Subuh berjemaah di masjid. Selama delapan tahun terakhir, BS telah berkembang menjadi 108 cabang di berbagai kota di Indonesia, dengan pertumbuhan yang didorong oleh jejaring antarpribadi, kegiatan touring ritual seperti Safar Ride, dan keterlibatan aktif di media sosial. Menggunakan konsep Pop-Islamisme dari Dominik Müller, yang menyoroti integrasi gagasan Islamisme ke dalam budaya popular, studi ini menganalisis bagaimana BS memadukan kesalehan religius dengan gaya hidup untuk menarik dan menggerakkan pemuda Muslim urban. Berdasarkan penelitian lapangan selama enam bulan di Solo, Jawa Tengah, yang mencakup observasi partisipatif, etnografi digital, dan wawancara, artikel ini berargumen bahwa BS lebih berperan sebagai gerakan Islamis daripada sekadar klub hobi, dengan memanfaatkan budaya motor sebagai sarana penyebaran ideologi. Meskipun menampilkan citra publik sebagai komunitas santai dan inklusif, BS secara internal menyebarkan wacana Islamis, termasuk dukungan terhadap hukum Islam dan negara Islam. Studi ini berkontribusi pada kajian aktivisme Islam dengan menunjukkan bagaimana praktik berbasis hiburan dan gaya hidup dapat menjadi wahana mobilisasi keagamaan dan ideologis.]
Southesast Asian Proto-Pan-Islamism: A Preliminary Remark of The Genealogy of Muslim Cosmopolitanism in Aceh Saifuddin Dhuhri
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 63, No 2 (2025)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2025.632.231-257

Abstract

While Pan-Islamism is commonly framed as a nineteenth-century political discourse emerging from the Ottoman response to Western imperialism, this article argues that Aceh, a westernmost province of today’s Indonesia, articulated earlier forms of Islamic solidarity that may be considered as a proto-Pan-Islamic imaginaries. Adopting a conceptual-historical and historiographical approach, the study critically synthesizes historical narratives, available in modern scholarship to examine how Acehnese actors positioned their polity within transregional Islamic networks. Rather than claiming the existence of modern Pan-Islamism avant la lettre, the article traces three interrelated dimensions of Aceh’s early Islamic political imagination; cosmopolitan connectivity, transregional Muslim belonging, and resistance to imperial encroachment, shaped through sustained engagements with major Islamic centers such as Mecca, Persia, the Mughal world, and Istanbul. These connections informed Aceh’s political culture, religious authority, and self-representation as a Muslim power in Southeast Asia. In dialogue with Cemil Aydin’s argument that Pan-Islamism and the notion of a unified “Muslim world” crystallized in the nineteenth century, this article suggests that Aceh’s earlier experiences provided historical conditions that later rendered such global Islamic consciousness intelligible. By foregrounding Aceh as an active imperial periphery, the article challenges Eurocentric periodization and recenters Southeast Asia within global Islamic intellectual history.[Meskipun Pan-Islamisme lazim dipahami sebagai sebuah wacana politik abad ke-19 yang muncul dari respons Kesultanan Utsmaniyah terhadap imperialisme Barat, artikel ini berargumen bahwa Aceh, sebuah provinsi di ujung barat Indonesia masa kini, telah mengartikulasikan bentuk-bentuk awal solidaritas Islam yang dapat dipahami sebagai imajinasi proto-Pan-Islamik. Dengan mengadopsi pendekatan konseptual-historis dan historiografis, studi ini secara kritis mensintesis narasi-narasi sejarah yang tersedia dalam kajian ilmiah modern untuk menelaah bagaimana para aktor Aceh memosisikan polities mereka dalam jaringan Islam transregional. Alih-alih mengklaim keberadaan Pan-Islamisme modern sebelum waktunya, artikel ini menelusuri tiga dimensi yang saling berkaitan dari imajinasi politik Islam awal Aceh, yakni konektivitas kosmopolitan, afiliasi Muslim lintas wilayah, dan perlawanan terhadap penetrasi imperial, yang dibentuk melalui interaksi berkelanjutan dengan pusat-pusat Islam utama seperti Mekah, Persia, dunia Mughal, dan Istanbul. Koneksi-koneksi ini membentuk budaya politik Aceh, otoritas keagamaan, serta representasi diri sebagai sebuah kekuatan Muslim di Asia Tenggara. Dalam dialog dengan argumen Cemil Aydin bahwa Pan-Islamisme dan gagasan tentang “dunia Muslim” yang bersatu mengalami kristalisasi pada abad ke-19, artikel ini menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman Aceh pada periode sebelumnya menyediakan kondisi historis yang kemudian membuat kesadaran Islam global semacam itu menjadi dapat dipahami. Dengan menempatkan Aceh sebagai sebuah periferium imperial yang aktif, artikel ini menantang periodisasi Eurosentris dan memusatkan kembali Asia Tenggara dalam sejarah intelektual Islam global.]
A Utopian Life, Yet Not Antinomian: Abrogation of Sharīʻa and the Qiyāma Doctrine in Ismāʻīlī Thought Yusuf Sansarkan
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 63, No 2 (2025)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2025.632.259-282

Abstract

Early Ismāʻīlī belief describes the advent of the seventh imam as qiyāma. However, this qiyāma does not signify the end of the world. Rather, it marks the end of the era of concealment (satr), which began with the first imam, and the beginning of the era of revelation (kashf). This event is also understood as the moment when the Sharīʻa (Islamic law) will be abolished. Throughout history, certain Ismā’īlī groups have believed that the Qāʼim, the seventh imam, had already appeared and attempted to live a utopian life without Sharīʻa. These beliefs, along with historical experiences associated with them, gave rise to accusations of antinomianism (ibāḥa) against the Ismāʻīlīs. The present study seeks to clarify the Ismā’īlī understanding of the abolition of Sharīʻa by examining the views of prominent missionaries (dāʻī) who may be regarded as the founders of this intellectual tradition. It argues that Ismāʻīlī authors generally agreed that the Sharīʻa would remain in force until qiyāma, after which a period without it would begin.[Dalam keyakinan awal Ismāʻīlī, kemunculan imam ketujuh digambarkan sebagai qiyāma. Namun, qiyāma ini tidak menandakan akhir dunia. Sebaliknya, ia menandai berakhirnya era penyembunyian (satr), yang dimulai sejak imam pertama, serta dimulainya era peningkapan (kashf). Peristiwa ini juga dipahami sebagai saat ketika hukum Islam (Sharīʻa) akan dihapuskan. Sepanjang sejarah, beberapa kelompok Ismāʻīlī meyakini bahwa Qā’im, yaitu imam ketujuh, telah muncul dan berupaya menjalani kehidupan utopis tanpa Sharīʻa. Keyakinan-keyakinan ini, bersama dengan pengalaman historis yang berkaitan dengannya, memunculkan tuduhan antinomianisme (ibāḥa) terhadap kaum Ismāʻīlī. Kajian ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman Ismā’īlī mengenai penghapusan Sharīʻa dengan menelaah pandangan para misionaris terkemuka yang dapat dianggap sebagai para perintis tradisi intelektual ini. Kajian ini berargumen bahwa para penulis Ismāʻīlī pada umumnya sepakat bahwa Sharīʻa akan tetap berlaku hingga qiyāma, setelah itu barulah dimulai suatu periode tanpa keberlakuannya.]
Reconfiguraring Zinā: The Criminalization of Adultery in Modern Egyptian Criminal Law Abdalgaber Mohamed
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 63, No 2 (2025)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2025.632.283-321

Abstract

The Egyptian parliamentary debates on the criminalization of adultery reveal how Sharīʻa is invoked to penalize conduct that does not correspond to the conceptual foundations, definitions, evidentiary standards, or procedural rules of zinā in Islamic jurisprudence. This article examines how opposing sides in these debates construct their legal arguments and deploy distinct modes of reasoning, each grounding its position in Sharīʻa to justify the penalization of adultery. It asks why Sharīʻa doctrines of zinā are mobilized to legitimize the criminalization of adultery in Egyptian criminal law. The article argues that this strategy generates ambiguity, inconsistency, and doctrinal indeterminacy, while simultaneously undermining the function of modern criminal law within the framework of the modern state. In doing so, it produces a distorted mode of rearticulating Sharīʻa within contemporary legal institutions. Finally, the article contends that any attempt to reclaim Sharīʻa within the modern state must take into account the public function of criminal justice institutions, particularly their role in securing constitutional values such as fairness, non-discrimination, justice, and equality.[Perdebatan parlementer di Mesir mengenai kriminalisasi perzinaan memperlihatkan bagaimana syariat Islam diargumentasikan untuk menghukum suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan landasan konseptual, definisi, standar pembuktian, maupun prosedur zinā dalam fikih Islam. Artikel ini mengkaji bagaimana pihak-pihak yang berseberangan dalam perdebatan tersebut membangun argumen hukum mereka dan menggunakan metode penalaran yang berbeda, masing-masing dengan mendasarkan posisinya pada Syariat untuk membenarkan kriminalisasi perzinaan. Pertanyaan utama yang diajukan adalah mengapa doktrin Syariat tentang zinā dimobilisasi untuk melegitimasi kriminalisasi perzinaan dalam hukum pidana Mesir. Artikel ini berargumen bahwa strategi tersebut melahirkan ambiguitas, inkonsistensi, dan ketidakpastian doktrinal, sekaligus melemahkan fungsi hukum pidana modern dalam kerangka negara modern. Dalam prosesnya, hal ini menghasilkan cara yang terdistorsi dalam mengartikulasikan kembali Syariat di dalam institusi hukum kontemporer. Pada akhirnya, artikel ini menegaskan bahwa setiap upaya untuk mereklaim Syariat dalam negara modern harus mempertimbangkan fungsi publik lembaga peradilan pidana, khususnya perannya dalam menjamin nilai-nilai konstitusional seperti keadilan, non-diskriminasi, kesetaraan, dan kepastian hukum.]
Media by Minority: Bonding and Bridging Strategies of Shia and Ahmadiyya Communities in Indonesia Iim Halimatusa'diyah; Jamhari Makruf
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 63, No 2 (2025)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2025.632.355-382

Abstract

Representations of minority groups are often examined through mainstream media perspectives, while less attention has been given to how minorities construct and negotiate their own identities through self-representation in media spaces. This article explores how the development of new media has enabled greater participation and representation among minority groups, with a particular focus on the Shia and Ahmadiyya communities in Indonesia. It analyzes how these religious minorities develop and utilize various forms of self-directed communication, referred to as “media by minorities”, and examines the broader social functions of such media practices. Using Robert Putnam’s theory of social capital as an analytical framework, this study draws on in-depth interviews with key informants from both communities. The findings indicate that increasing openness facilitated by the digital media environment has encouraged minority groups to establish diverse media platforms as instruments of self-representation and community engagement. These media initiatives serve two primary functions. First, they act as a bridging mechanism that facilitates communication, understanding, and interaction between minority communities and the wider society, particularly majority groups. Second, they function as a bonding mechanism that strengthens solidarity, collective identity, and internal relationships within the communities. However, despite this increased openness, digital media environments have not fully eliminated negative narratives toward minority groups.[Representasi kelompok minoritas sering kali dikaji dari sudut pandang media arus utama, sementara perhatian terhadap bagaimana kelompok minoritas membangun dan menegosiasikan identitas mereka sendiri melalui praktik representasi diri di ruang media masih relatif terbatas. Artikel ini mengkaji bagaimana perkembangan ‘media baru’ telah memungkinkan partisipasi dan representasi yang lebih luas bagi kelompok minoritas, dengan fokus pada komunitas Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Studi ini menganalisis bagaimana kedua komunitas agama minoritas tersebut mengembangkan dan memanfaatkan berbagai bentuk komunikasi mandiri yang disebut sebagai “media oleh minoritas”, serta mengeksplorasi fungsi sosial yang lebih luas dari praktik media tersebut. Dengan menggunakan teori modal sosial Robert Putnam sebagai kerangka analisis, penelitian ini melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci dari kedua komunitas. Temuan menunjukkan bahwa meningkatnya keterbukaan yang difasilitasi oleh lingkungan media digital telah mendorong kelompok minoritas untuk membangun berbagai platform media sebagai sarana representasi diri dan keterlibatan komunitas. Inisiatif media tersebut memiliki dua fungsi utama. Pertama, berperan sebagai mekanisme penghubung (bridging mechanism) yang memfasilitasi komunikasi, pemahaman, dan interaksi antara komunitas minoritas dan masyarakat luas, khususnya kelompok mayoritas. Kedua, berfungsi sebagai mekanisme pengikat (bonding mechanism) yang memperkuat solidaritas, identitas kolektif, dan relasi internal di dalam komunitas. Meski demikian, keterbukaan ruang media digital belum sepenuhnya menghapus narasi-narasi negatif terhadap kelompok minoritas.]
A Hypothetical Reconstruction of the Lost Qurʼānic Commentary of Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (d. 911/1505) (Part 1) Azam Bahtiar; Muammar Zayn Qadafy
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 63, No 2 (2025)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2025.632.323-353

Abstract

This article constitutes the first section of a two-part study designed to form a single, coherent work on a hypothetical reconstruction of the lost Qurʼānic commentary of al-Suyūṭī, Majmaʻ al-Baḥrayn wa Maṭlaʻ al-Badrayn. The present part serves as an introduction, offering a critical investigation into the scholarly persona of the Egyptian polymath of the Burjī Mamlūk period. It focuses particularly on the complexity of his intellectual persona as a prolific author, followed by an examination of how he conceived of himself as a Qur’anic exegete and how transmitted reports (riwāyāt) occupied a position of high authority within his exegetical framework. Al-Suyūṭī engaged in intense scholarly confrontations with his contemporaries, most notably al-Sakhāwī (d. 902/1497), which involved accusations of plagiarism and sharp criticism of his intellectual methods. Conversely, his defense of Sufi figures such as Ibn ʻArabī (d. 638/1240) against charges of takfīr reveals a pronounced spiritual inclination, an aspect often overshadowed by his image as a muḥaddith–cum–exegete employing a radical report-based method in al-Durr al-Manthūr. Within the broader field of Qurʼānic exegesis, al-Suyūṭī is generally recognized through five works: al-Itqān, al-Durr al-Manthūr, Qaṭf al-Azhār, Nawāhid al-Abkār, and the first part of Tafsīr al-Jalālayn. We argue that only when these five works are considered collectively can one begin to apprehend the ambitious and comprehensive exegetical project that reflects al-Suyūṭī’s original scholarly vision.[Artikel ini merupakan bagian pertama dari sebuah kajian dua bagian yang dirancang untuk membentuk satu karya utuh dan koheren mengenai rekonstruksi hipotetis atas tafsir al-Qur’an karya al-Suyūṭī yang telah hilang, Majmaʻ al-Baḥrayn wa Maṭlaʻ al-Badrayn. Bagian ini berfungsi sebagai pendahuluan dengan menyajikan telaah kritis terhadap sosok intelektual polymath Mesir pada periode Mamlūk Burjī tersebut. Kajian ini secara khusus menyoroti kompleksitas persona intelektualnya sebagai seorang penulis yang sangat produktif, diikuti dengan pembahasan mengenai bagaimana ia memandang dirinya sebagai seorang mufasir al-Qur’an serta bagaimana riwayat-riwayat transmisi (riwāyāt) menempati posisi otoritatif dalam kerangka penafsirannya. Al-Suyūṭī terlibat dalam berbagai konfrontasi ilmiah yang intens dengan para cendekiawan sezamannya, terutama dengan al-Sakhāwī (w. 902/1497), yang mencakup tuduhan plagiarisme serta kritik tajam terhadap metode intelektualnya. Di sisi lain, pembelaannya terhadap tokoh-tokoh sufi seperti Ibn ʻArabī (w. 638/1240) dari tuduhan takfīr menunjukkan kecenderungan spiritual yang kuat, suatu aspek yang kerap terabaikan oleh citranya sebagai seorang muḥaddith sekaligus mufasir yang menerapkan metode penafsiran berbasis riwayat secara radikal dalam al-Durr al-Manthūr. Dalam ranah tafsir al-Qur’an yang lebih luas, al-Suyūṭī umumnya dikenal melalui lima karya utama: al-Itqān, al-Durr al-Manthūr, Qaṭf al-Azhār, Nawāhid al-Abkār, dan bagian pertama dari Tafsīr al-Jalālayn. Kami berargumen bahwa hanya dengan mempertimbangkan kelima karya tersebut secara kolektif, seseorang dapat mulai memahami proyek tafsir yang ambisius dan komprehensif, yang mencerminkan visi intelektual orisinal al-Suyūṭī.]
The Signal of Noah's Flood: A Theological and Chronological Evaluation of Fāra al-Tannūr as a Volcanic Eruption Seyed Muhammad Husaini Yeganeh
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 63, No 2 (2025)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2025.632.383-429

Abstract

This article evaluates a volcanic reading of the Quranic phrase “fāra al-tannūr” (Q 11:40; 23:27). Starting from the widely accepted sense of the root f-w-r as “overflowing”, it asks whether, for the early-seventh-century Ḥijāzī community, al-tannūr could denote a volcanic feature; where it might be located; whether its eruption can be dated; and how testable these answers are in light of geological and archaeological evidence. The study applies four criteria—internal evidence, comparative philology, narrative function, and external corroboration—to evaluate the volcanic-eruption scenario, revealing its comparability with the ancient Hell-tannūr theological cluster that pairs fāra al-tannūr with Hell tafūr (Q 67:7). Through a systematic survey of a global volcanic database, the article isolates the Tendürek volcano (located in eastern Turkey) as a compelling candidate on philological and onomastic grounds. Published volcanological work on Tendürek is used to establish a temporal window for a major eruptive activity, which this study suggests as a noteworthy temporal correlation with an intersecting demographic bottleneck visible in the archaeological record. As a case study in Quranic hermeneutics, the article offers a testable framework that links philological grounding, a concrete locus, and a provisional temporal window to a plausible, intersecting demographic event, indicating how further research could refine or falsify the proposal.[Artikel ini mengevaluasi pembacaan vulkanologis terhadap frasa Al-Qur’an fāra al-tannūr (Q.S. 11:40; 23:27). Berangkat dari makna akar kata f-w-r yang secara luas diterima sebagai “meluap”, artikel ini mempertanyakan apakah, bagi komunitas Ḥijāz pada awal abad ketujuh, istilah al-tannūr dapat merujuk pada suatu fitur vulkanik; di mana lokasinya mungkin berada; apakah peristiwa erupsinya dapat ditentukan secara kronologis; serta sejauh mana jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diuji melalui bukti geologis dan arkeologis. Penelitian ini menerapkan empat kriteria—bukti internal, filologi komparatif, fungsi naratif, dan koroborasi eksternal—untuk mengevaluasi skenario erupsi vulkanik tersebut, yang menunjukkan kesamaanna dengan klaster teologis kuno “Neraka–tannūr” (Hell-tannūr), yang mengaitkan ungkapan fāra al-tannūr dengan Hell tafūr (Q.S. 67:7). Melalui survei sistematis terhadap basis data vulkanik global, artikel ini mengidentifikasi Gunung Tendürek (terletak di Turki bagian timur) sebagai kandidat yang meyakinkan berdasarkan pertimbangan filologis dan onomastik. Kajian-kajian vulkanologi yang telah dipublikasikan mengenai Tendürek digunakan untuk menetapkan suatu rentang waktu bagi aktivitas erupsi besar, yang dalam penelitian ini diusulkan memiliki korelasi temporal yang patut diperhatikan dengan suatu penyempitan demografis yang tampak dalam catatan arkeologis. Sebagai sebuah studi kasus dalam hermeneutika Al-Qur’an, artikel ini menawarkan suatu kerangka kerja yang dapat diuji yang menghubungkan landasan filologis, lokasi geografis yang konkret, serta jendela kronologis yang bersifat sementara dengan suatu peristiwa demografis yang masuk akal dan saling beririsan, yang menunjukkan bagaimana kajian lanjutan dapat menyempurnakan atau membantah hipotesis yang diajukan.]

Page 1 of 1 | Total Record : 7


Filter by Year

2025 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 64, No 1 (2026) Vol 63, No 2 (2025) Vol 63, No 1 (2025) Vol 62, No 2 (2024) Vol 62, No 1 (2024) Vol 61, No 2 (2023) Vol 61, No 1 (2023) Vol 60, No 2 (2022) Vol 60, No 1 (2022) Vol 59, No 2 (2021) Vol 59, No 1 (2021) Vol 58, No 2 (2020) Vol 58, No 1 (2020) Vol 57, No 2 (2019) Vol 57, No 1 (2019) Vol 56, No 2 (2018) Vol 56, No 1 (2018) Vol 56, No 1 (2018) Vol 55, No 2 (2017) Vol 55, No 2 (2017) Vol 55, No 1 (2017) Vol 55, No 1 (2017) Vol 54, No 2 (2016) Vol 54, No 2 (2016) Vol 54, No 1 (2016) Vol 54, No 1 (2016) Vol 53, No 2 (2015) Vol 53, No 2 (2015) Vol 53, No 1 (2015) Vol 53, No 1 (2015) Vol 52, No 2 (2014) Vol 52, No 2 (2014) Vol 52, No 1 (2014) Vol 52, No 1 (2014) Vol 51, No 2 (2013) Vol 51, No 2 (2013) Vol 51, No 1 (2013) Vol 51, No 1 (2013) Vol 50, No 2 (2012) Vol 50, No 2 (2012) Vol 50, No 1 (2012) Vol 50, No 1 (2012) Vol 49, No 2 (2011) Vol 49, No 2 (2011) Vol 49, No 1 (2011) Vol 49, No 1 (2011) Vol 48, No 2 (2010) Vol 48, No 2 (2010) Vol 48, No 1 (2010) Vol 48, No 1 (2010) Vol 47, No 2 (2009) Vol 47, No 2 (2009) Vol 47, No 1 (2009) Vol 47, No 1 (2009) Vol 46, No 2 (2008) Vol 46, No 2 (2008) Vol 46, No 1 (2008) Vol 46, No 1 (2008) Vol 45, No 2 (2007) Vol 45, No 2 (2007) Vol 45, No 1 (2007) Vol 45, No 1 (2007) Vol 44, No 2 (2006) Vol 44, No 2 (2006) Vol 44, No 1 (2006) Vol 44, No 1 (2006) Vol 43, No 2 (2005) Vol 43, No 2 (2005) Vol 43, No 1 (2005) Vol 43, No 1 (2005) Vol 42, No 2 (2004) Vol 42, No 2 (2004) Vol 42, No 1 (2004) Vol 42, No 1 (2004) Vol 41, No 2 (2003) Vol 41, No 1 (2003) Vol 41, No 1 (2003) Vol 40, No 2 (2002) Vol 40, No 1 (2002) Vol 39, No 2 (2001) Vol 39, No 1 (2001) Vol 38, No 2 (2000) Vol 38, No 1 (2000) No 64 (1999) No 63 (1999) No 62 (1998) No 61 (1998) No 60 (1997) No 59 (1996) No 58 (1995) No 57 (1994) No 56 (1994) No 55 (1994) No 54 (1994) No 53 (1993) No 52 (1993) No 51 (1993) No 50 (1992) No 49 (1992) No 48 (1992) No 47 (1991) No 46 (1991) No 45 (1991) No 44 (1991) No 43 (1990) No 42 (1990) No 41 (1990) No 40 (1990) No 39 (1989) No 38 (1989) No 37 (1989) No 36 (1988) No 35 (1987) No 34 (1986) No 33 (1985) No 32 (1984) No 31 (1984) No 30 (1983) No 29 (1983) No 28 (1982) No 27 (1982) No 26 (1981) No 25 (1981) No 24 (1980) No 23 (1980) No 22 (1980) No 21 (1979) No 20 (1978) No 19 (1978) No 18 (1978) No 17 (1977) No 16 (1977) No 14 (1976) No 12 (1976) No 11 (1975) No 10 (1975) No 9 (1975) No 8 (1975) More Issue