cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Global Strategis
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 19079729     EISSN : 24429600     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences Other
Jurnal Global & Strategis is a scientific journal published twice a year, every June and December. JGS invite discussions, reviews, and analysis of contemporary against four main themes: international peace and security; international political economy; international businesses and organization; as well as globalization and strategy. JGS published by Cakra Studi Global Strategis (CSGS), center of studies that examine the issues of international relations and this center of studies was under control by Airlangga University International Relations Department.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis" : 9 Documents clear
Nordic Economy Model: Principle for Economic Democracy Fauzi Firmansyah Prakoso; Katong Ragawi Numadi
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.79-102

Abstract

Globalisasi dan neoliberalisasi ekonomi ditandai dengan semakin dominannya praktik ekonomi kapitalisme lintas batas negara. Pada fase ini terjadi intensifikasi proses industrialisasi sejalan dengan semakin terbukanya arus perdagangan dan investasi global. Hal ini pada kenyataanya menghasilkan dampak negatif, kecenderungan mengejar pertumbuhan dan keuntungan ekonomi mengakibatkan negara mengabaikan prinsip paling dasar dalam perekonomian yaitu kesejahteraan masyarakat. Faktanya dewasa ini distribusi kekayaan cenderung tidak berimbang yang mana kontrol ekonomi terbesar justru berada pada sebagian kecil kelompok masyarakat, sementara sebagian besar kelompok masyarakat lainnya cenderung termarjinalkan. Demokrasi ekonomi merupakan konsep alternatif terhadap perkembangan ekonomi modern. Bahwa perhatian utama adalah terciptanya kesetaraan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Konsep ini menjadi moderasi bagi perdebatan kapitalisme dan sosialisme, bahwa keterlibatan negara harus dilakukan dalam derajat tertentu guna menanggulangi dampak negatif perkembangan kapitalisme modern. Salah satu bentuk implementasi konsepsi ini adalah model ekonomi di negara-negara Nordik. Negara-negara ini memiliki tingkat kesetaraan dan kesejahteraan ekonomi tertinggi melalui adanya sistem pengeluaran negara yang berfokus terhadap aspek sosial masyarakatnya. Salah satu wujud keberhasilan model ekonomi ini dapat dilihat di Denmark yang mana pemerintah melakukan pembiayaan terhadap seluruh kebutuhan sosial masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan melalui sistem pajak dan pembiayaan secara kolektif.Kata-kata Kunci: Demokrasi Ekonomi, Nordik, Denmark, Kapitalisme, KesejahteraanGlobalization and economic neoliberalism in practice are commonly associated with thick capitalism in the domestic economy realm. In this phase, the intensification of the industrialization process took place with the increasing issuance of global trade and investment flows. This process produces a negative impact when it pursues economic growth, and economic benefits enhancement sets aside equality as the basic foundation of economic development. More than that, in the modern economy, only a small portion of the community controls the whole economic process, while most other community groups are marginalized. Economic Democracy is an alternative concept for the development of the modern economy. This concept argues that the economy should focus on the creation of economic equality for the whole community. This concept becomes a moderation for the debate between capitalism and socialism. Economic Democracy requires the state’s involvement to a certain degree to overcome the negative impact of modern capitalism development. One form of implementation of this conception is the Nordik model of the economy. The Nordic countries have the highest equality and economic prosperity through a high social expenditure for their society. One form of success of this economic model is paramount in Denmark, where the government finances all community social needs such as health and education through the tax system and collective financing.Keywords: Economic Democracy, Nordic, Denmark, Capitalism, Welfare
The Perception of Cia-Cia Tribe Students in Southeast Sulawesi Toward South Korea: The Case of Education Aid for Cia-Cia Language Preservation Darynaufal Mulyaman; Asra Virgianita; Darang Sahdana Candra
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.187-217

Abstract

Since the beginning of the "Korean Wave" in the 2010s, Korean language and the Hangeul alphabet are integral parts in the dissemination of South Korea's soft power across the world. For instances, the South Korean government provided support for the preservation of Cia-Cia language of Cia-Cia ethnic group in Bau-Bau, Southeast Sulawesi, Indonesia - a program that was originally initiated by Hunminjeongeum Society Foundation in 2008. This study examines the perception of students with Cia-Cia ethnic background toward South Korea. Questionnaire surveys and interviews are used to further look into their perceptions. This study, that started from a thesis, finds that the students who participated in the program have positive perceptions of South Korea. Furthermore, the demonstration of Korean culture and the use of Korean language become more apparent in the students’ daily life, creating a new social reality in the local community. Such finding suggests that international assistance has effectively become a part of South Korea's soft power expansion strategy.Keywords: Cia-Cia, Language, Foreign Aid, Korea, PerceptionSejak merebaknya "Korean Wave" pada dekade 2010-an, Bahasa Korea dan Aksara Hangeul adalah bagian integral dalam penyebaran soft power Korea Selatan di seluruh dunia. Pemerintah Korea Selatan, misalnya, memberikan dukungan untuk pelestarian bahasa Cia-Cia dari Suku Cia-Cia di Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Indonesia - sebuah program yang awalnya diprakarsai oleh Yayasan Hunminjonggeum Society pada tahun 2008. Studi ini mengukur persepsi siswa dengan latar belakang etnis Cia-Cia terhadap Korea Selatan. Survei kuesioner dan wawancara digunakan untuk melihat lebih jauh persepsi mereka. Studi ini berangkat dari tesis yang dilakukan dan menemukan bahwa siswa-siswa yang terlibat dalam program tersebut memiliki persepsi yang positif tentang Korea Selatan. Selain itu, peragaan budaya Korea dan penggunaan Bahasa Korea menjadi lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari siswa-siswa tersebut sehingga menciptakan realitas sosial baru di komunitas lokal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa bantuan internasional dapat dan telah secara efektif digunakan sebagai strategi ekspansi soft power Korea Selatan. Kata-kata Kunci: Cia-Cia, Bahasa, Bantuan Luar Negeri, Korea, Persepsi
Indonesia’s Foreign Policy in Pacific Island Countries during Joko Widodo Era 2014-2019: An Adaptive Action? Vrameswari Omega Wati; Stanislaus Risadi Apresian; Elisabeth A. Satya Dewi
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.1-24

Abstract

Istilah ‘Pacific Elevation’ muncul pertama kali ketika penyelenggaraan Pacific Exposition pada 2019 lalu di Auckland, Selandia Baru. Konsep baru ini diperkenalkan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi sebagai istilah yang merujuk pada era baru kemitraan yang lebih kuat antara Indonesia dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Kegiatan yang dimanfaatkan untuk membahas berbagai peluang kerja sama ini merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan ‘Look East’ oleh Indonesia dengan memberikan perhatian lebih melalui berbagai keterlibatannya di negara-negara Kepulauan Pasifik. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan diskusi kelompok terarah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan realisasi kebijakan luar negeri Indonesia di negara-negara Kepulauan Pasifik merupakan tindakan adaptif sebagai respons dari perkembangan yang terjadi di lingkup eksternal. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan di negara-negara Kepulauan Pasifik seperti seringnya pergantian kepemimpinan yang terjadi, manuver politik Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat, dan disuarakannya isu Papua oleh beberapa negara di Kepulauan Pasifik dalam sidang PBB mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan adaptif untuk mengatasi potensi ancaman yang diterima dengan cara meningkatkan keterlibatan yang lebih intensif di kawasan Kepulauan Pasifik.Kata-kata kunci: Kebijakan luar negeri, Adaptif, Papua, Kepulauan PasifikThe term 'Pacific Elevation' first appeared in the Pacific Exposition event in 2019 in Auckland, New Zealand. The Minister of Foreign Affairs, Retno Marsudi, introduced this new concept as a term that refers to a new era of stronger partnerships between Indonesia and Pacific Island Countries (PIC). The activity used to discuss various opportunities for cooperation is one of the realizations of the 'Look East' policy by giving more attention to Indonesia's various engagements in the PICs. This study employs a qualitative method with data collection techniques through literature study and focus group discussions. This article aims to analyze and explain that Indonesia's foreign policy in PICs is an adaptive action in response to developments in the external environment. The results of this study indicate that developments in PICs such as frequent leadership changes, political maneuvering of the United Liberation Movement of West Papua, and voicing the issue of Papua by several PICs in the UN forum encouraged the Indonesian government to issue an adaptive policy to overcome the potential threats received by Indonesia by increasing more intensive involvement in the region of Pacific Islands.Keywords: Foreign policy, Adaptive, Papua, Pacific Islands
Gawai Dayak Festival and the Increase of Foreign Tourist Visits Elyta Elyta
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.167-186

Abstract

AbstrakGawai Dayak adalah festival tahunan di Kalimantan Barat, Indonesia dan Sarawak, Malaysia, yang memperlihatkan kekayaan seni budaya dan tradisi Suku Dayak yang berkembang baik di Kalimantan Barat maupun di Sarawak. Artikel ini mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah Propinsi Kalimantan Barat di dalam memanfaatkan festival Gawai Dayak sebagai sarana untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan sehingga festival Gawai Dayak mampu menjadi sarana meningkatkan jumlah kunjungn wisatawan asing ke Kalimantan Barat? Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang dinalisis dalam artikel ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi yang terkait dengan penyelenggaraan Gawai Dayak. Sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah dalam membenahi tatakelola wisata di Kalimantan Barat teridentifikasi dan berpotensi menjadi instrumen soft power memperkenalkan budaya dan sekaligus menjadi sarana daya tarik wisata bagi Propinsi Kalimantan Barat. Kata Kunci: Gawai Dayak, pariwisata, soft power Gawai Dayak is an annual festival in West Kalimantan, Indonesia and Sarawak, Malaysia, which shows the richness of the arts and culture and traditions of the Dayak tribe that have developed both in West Kalimantan and in Sarawak. This article examines the efforts made by the West Kalimantan provincial government to utilize the Gawai Dayak festival as a means to increase foreign tourist visits. What steps can be taken so that the Gawai Dayak festival can be a means of increasing the number of foreign tourist visits to West Kalimantan? Using a descriptive method with a qualitative approach, the data analyzed in this article were collected through interviews and documentary studies related to organizing the Dayak Gawai event. A number of efforts made by the government in improving tourism management in West Kalimantan have been identified and have the potential to become a soft power instrument to introduce culture and at the same time become a means of tourist attraction for West Kalimantan Province. Keywords: Gawai Dayak, tourism, soft power
Strategic Environment, Strategist, and Strategy Asep Kamaluddin Nashir; Yugolastarob Komeini; Hesti Rosdiana
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.103-126

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan irisan dan keterkaitan erat antara lingkungan strategis, strategist, dan strategi dalam perkembangan isu-isu keamanan internasional. Selain itu, faktor national will setiap negara memberikan pemahaman berbeda tentang perspektif strategis dan perumusan strategi yang dihasilkan. Hasil dari tulisan ini menjelaskan bahwa lingkungan strategis menjadi preferensi strategist atau para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan atau strategi, dengan mempertimbangkan national will untuk menghadapi perkembangan lingkungan strategis. Dengan kata lain, identifikasi lingkungan strategis bagi aktor negara menjadi sebuah keharusan untuk menjamin tercapainya kepentingan nasional. Identifikasi tersebut berkonsekuensi pada pemahaman strategist dalam menyusun strategi untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara.Kata-kata kunci: Lingkungan strategis, National Will, Natuna, Indo-Pasifik This paper aims to explain the links between the strategic, strategic, and strategic environments in the development of international security issues. Furthermore, we seek to explain why a countries national will provide a different understanding of the resulting strategic perspective and strategy formulation. The results of this paper explain that the strategic environment becomes the preference of strategists or policymakers in formulating policies or strategies, taking into account the national will, to adapt to the development of the strategic environment. In other words, identifying the strategic environment for state actors is a must to ensure the achievement of national interests. This identification has consequences on strategic understanding in formulating strategies to achieve the national interest of a country.Keywords: Strategic environment, National Will, Natuna, Indo-Pacific
The Limitation of United States Deterrence Strategy Towards North Korean Cyber Attacks Kukuh Ugie Sembodho; Agus Trihartono; Abubakar Eby Hara
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.149-166

Abstract

This paper tries to discuss the development of cyberwar that threatens many countries by referring to the example of the North Korean cyberattack against the United States (US). Cyberattack is a relatively new phenomenon that many countries have not been able to anticipate adequately because it is difficult to track it down and also find the actors behind it. So far, countries have frequently accused each other of these attacks, but it is difficult to retaliate or anticipate due to unclear evidence. Unlike conventional warfare, no cyberattack warfare norms have been developed nor have there been any attempts in that direction. One thing that can be done in such a condition is the development of technology that is not only able to ward off the attack but, as stated in the theory of deterrence, can also provide a deterrent effect on the attacking country. By referring to the case of North Korea's attack on the US, we see that even a country as great as the US has not been able to develop a successful deterrence.Keywords: deterrence, cyberspace, cybersecurity, United States, North KoreaTulisan ini membahas mengenai perkembangan perang siber yang menjadi ancaman utama bagi banyak negara hari ini, dengan focus pada serangan siber Korea Utara kepada Amerika Serikat(AS). Serangan siber merupakan fenomena yang relative baru, sehingga banyak negara belum mampu untuk mengantisipasi hal tersebut karena sifatnya yang susah untuk dilacak dan susah untuk mengetahui actor dibalik serangan tersebut. Sejauh ini negara tertentu seringkali dituduh menjadi dalang serangan siber, namun bukti yang seringkali tidak jelas membuat langkah antisipasi atau retaliasi menjadi sulit. Berbeda dengan perang konvensional, hingga saat ini belum ada norma serangan siber yang terbangun, bahkan pembicaraan mengenai hal tersebut cenderung minim. Sejalan dengan hal itu maka dalam perang siber dibutuhkan pengembangan tekonologi yang tidak hanya mampu untuk menangkal serangan tapi juga memberikan efek deterrence bagi negara penyerang. Dengan merujuk pada kasus serangan siber Korea Utara kepada Amerika Serikat, kita dapat melihat bahwa negara sekuat Amerika sekalipun ternyata belum mampu membuat mekanisme deterrence dalam serangan siber.Kata-kata kunci: Deterrence, Ruang Siber, Keamanan Siber, Amerika Serikat, Korea Utara. 
Papuan Nationalism Within The Framework of Indonesian Nationalism Ani Widyani Soetjipto; Muhammad Iqbal Yunazwardi
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.25-50

Abstract

Kekerasan, diskriminasi, dan rasisme masih menjadi isu besar yang dihadapi masyarakat Papua sejak Indonesia merdeka dan bergabungnya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Analisis fenomena ini dapat ditarik ke berbagai macam aspek. Salah satu aspek penting yang menentukan eksistensi sebuah negara adalah aspek nasionalisme. Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi nasionalisme Papua tetap hadir dan hidup, sekalipun nasionalisme Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam menjaga pilar berbangsa dan bernegara Indonesia. Tulisan ini berusaha mendiskusikan kembali bagaimana posisi nasionalisme Indonesia terhadap masyarakat Papua dan sebaliknya. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, apakah identitas bangsa Papua merupakan bagian dari identitas kebangsaan Indonesia? atau kepapuaan justru bagian yang terpisah dari nasionalisme Indonesia? Dengan menggunakan pisau analisis nasionalisme dari Indonesianis Benedict Anderson, artikel ini membahas bagaimana diskursus nasionalisme yang berkembang mampu menjawab tantangan nasionalisme ganda yang terjadi di Indonesia dalam isu Papua. Upaya ini juga akan mempertegas pertanyaan penting dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah membangun ide Papua dalam kerangka nasionalisme Indonesia.Kata-kata kunci: Nasionalisme Indonesia, Nasionalisme Papua, Benedict Anderson, Nasionalisme, identitasViolence, discrimination and racism have remained to be major issues faced by Papuans ever since the independence of Indonesia and the inclusion of Papua in Indonesia’s territory until today. This phenomenon can be seen through various aspects. One of those is the determinant aspect of a country’s existence: nationalism. Within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia, the existence of Papuan nationalism is undeniably still present and alive, even though Indonesian nationalism is the central one in maintaining the pillars of the Indonesian nation and state. This article discusses how Indonesian nationalism positions Papuan people, and vice versa. Furthermore, this article questions whether the Papuan identity is a part of Indonesia’s. The discussion of this article focuses on the developing nationalism discourse, in the hope to overcome the ‘double-nationalism’ in Indonesia when it comes to Papua’s issue, by using Benedict Anderson’s concept of nationalism. Finally, this article addresses a crucial question, which is how to develop the Papuan idea within the framework of Indonesian nationalism.Keywords: Indonesian Nationalism, Papuan Nationalism, Benedict Anderson, Nationalism, identity 
Triads and The Abilities of Transnational Organized Crime to Prevail Kholifatus Saadah
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.127-148

Abstract

AbstrakTransnational Organized Crime (TOC) adalah bentuk luas dari organisasi kejahatan yang dibentuk oleh sekelompok orang di wilayah tertentu. Dengan adanya globalisasi, perkembangan dari sebuah TOC bisa melewati batas-batas negara dan bahkan balik mengancam entitas dari negara tersebut. Satu hal yang membedakan TOC dengan organisasi kejahatan yang lain adalah struktur dan pola aktivitasnya yang rapi, seperti organisasi transnasional pada umumnya. Salah satu TOC yang melegenda sampai dengansekarang adalah kelompok mafa dari Cina, Triad. Sebagai organisasi kejahatan yang berumur panjang, berdiri sejak Dinasti Qing pada 1760-an, Triad memiliki banyak cabang yang tersebar di wilayah dengan populasi etnis Cina yang besar selain Cina sendiri seperti Taiwan, Hongkong, Singapura, Amerika Serikat dan Inggris. Melalui tulisan ini, penulis berusaha menjelaskan mengenai perkembangan Triad dari yang awalnya kelompok mafa menjadi kelompok yang memiliki tujuan bisnis seperti korporasi. Langgengnya kekuatan Triad sebagai sebuah organisasi kejahatan disebabkan juga banyaknya celah, baik diinstitusi domestik maupun institusi internasional. Celah tersebut dimanfaatkan secara baik oleh TOC untuk terus-menerus beraktivitas sampai sekarang.Kata-Kata Kunci: Organisasi Kejahatan Transnasional, TRIAD, Globalisasi, Mafia, KorporasiTransnational Organized Crime (TOC) is a widespread form of criminal organization formed by a group of people in a particular region. Because of globalization, the development of a TOC can cross the borders of the country and even turn against the entity of the state.One thing that distinguishes TOC from other crime organizations is, its neat structure and pattern of activities, such as transnational organizations in general. One of the legendary TOCs is the mafa group from China, Triad. As a long-lived crime organization, establishedsince the Qing Dynasty in the 1760s, Triad has many branchess cattered in areas with large Chinese ethnic populations other than China itself such as Taiwan,  Hong Kong, Singapore, the United States and Britain. Through this paper, I’ll try to explain the development of the Triads, from a group that was originally a mafa to a group that has business objectives like a corporation. The lasting power of the Triads as a criminal organization is supported by the gap which happened in domestic and international institution. This gap is used properly by TOC to continue their activities until now.Keywords: Transnational Organized Crime, TRIAD, Globalization, Mafa, Corporation
Economic Diplomacy as A Subject and Research Agenda: Practical, Conceptual and Methodological Issue Pantri Muthriana Erza Killian
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.51-78

Abstract

Dalam kurun waktu 15-20 tahun terakhir, diplomasi ekonomi menjadi salah satu topik riset yang cukup diminati, seiring dengan semakin aktifnya negara-negara di dunia melakukan aktivitas ini. Australia, Jepang, Cina dan Indonesia merupakan contoh negara-negara yang telah melakukan restrukturisasi terhadap instrumen dan arah politik luar negeri untuk mengakomodasi masuknya diplomasi ekonomi sebagai salah satu agenda utama politik luar negerinya. Sayangnya, sebagai suatu kajian baru, diplomasi ekonomi masih mengalami beberapa tantangan utama, khususnya dalam proses pembentukan pengetahuan (knowledge-building process), yang ditandai dengan permasalahan pada tiga aspek utama yakni isu konseptual, metodologis dan alat analisis. Berdasarkan penelusuran terhadap referensi-referensi utamanya, tulisan ini menemukan bahwa diplomasi ekonomi masih membutuhkan konsolidasi di berbagai aspek termasuk definisi, varian/aliran, metode penelitian dan kerangka teori. Lebih lanjut, dikotomi antara studi diplomasi dan ilmu ekonomi – sebagai ilmu induk diplomasi ekonomi – juga menyebabkan polarisasi yang cukup signifikan dan berpengaruh pada perkembangannya sebagai bidang kajian. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengusulkan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini dan membentuk diplomasi ekonomi sebagai suatu kajian dan agenda riset yang lebih tertata, sistematis, dan komprehensif.Kata-kata kunci: diplomasi ekonomi, diplomasi, diplomasi dagang, diplomasi komersialWithin the last 15-20 years, economic diplomacy has emerged to become an intriguing research topic, in line with states’ growing practice in this activity. Australia, Japan, China, and Indonesia are amongst the states who had restructured their instruments and foreign policy directions to incorporate economic diplomacy as an integral part of it. However, as a new research area, economic diplomacy faces several challenges in its knowledge-building process, most notably in formulating the conceptual, methodological, and analytical basis of the study. By tracing the core references of economic diplomacy, this paper finds that, as a research agenda, economic diplomacy lacks consolidation regarding its definition, variants/strands, research methods dan theoretical models. Moreover, the rigid dichotomy between diplomacy and economy – as the knowledge base of economic diplomacy – creates a significant polarisation, affecting economic diplomacy’s development as a new research field. Therefore, this paper seeks to introduce ways to overcome these problems and develop economic diplomacy as a more systematic and comprehensive research agenda.Keywords: economic diplomacy, diplomacy, trade diplomacy, commercial diplomacy

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026): Global Strategis Vol. 19 No. 2 (2025): Global Strategis Vol. 19 No. 1 (2025): Global Strategis Vol. 18 No. 2 (2024): Global Strategis Vol. 18 No. 1 (2024): Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis Vol. 17 No. 1 (2023): Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis Vol. 13 No. 1 (2019): Global Strategis Vol. 12 No. 2 (2018): Global Strategis Vol. 12 No. 1 (2018): Global Strategis Vol. 11 No. 2 (2017): Global Strategis Vol. 11 No. 1 (2017): Global Strategis Vol. 10 No. 2 (2016): Global Strategis Vol. 10 No. 1 (2016): Global Strategis Vol. 9 No. 2 (2015): Global Strategis Vol. 9 No. 1 (2015): Global Strategis More Issue