cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Global Strategis
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 19079729     EISSN : 24429600     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences Other
Jurnal Global & Strategis is a scientific journal published twice a year, every June and December. JGS invite discussions, reviews, and analysis of contemporary against four main themes: international peace and security; international political economy; international businesses and organization; as well as globalization and strategy. JGS published by Cakra Studi Global Strategis (CSGS), center of studies that examine the issues of international relations and this center of studies was under control by Airlangga University International Relations Department.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis" : 9 Documents clear
Anti-Dumping Dispute Settlement of A4 Paper Products Export between Indonesia and Australia Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono; Irna Nurhayati
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.1-30

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara yang sering dituduh melakukan dumping produk kertas A4 menimbulkan sebuah pertanyaan karena Australia menjadi negara terkini yang menuduh tindakan dumping atas produk Kertas A4 asal Indonesia, yang mana sebelumnya Indonesia pernah mendapat tuduhan dari Korea Selatan (2002), Afrika Selatan (2003) dan Jepang (2012). Hal yang seharusnya menjadi perhatian oleh produsen dan pemerintah Indonesia dalam kasus tuduhan dumping oleh negara luar adalah masalah like product serta kekaburan hukum atas klausul PMS (particular market situation), yang mana selama proses persidangan, baik Indonesia, Australia maupun pihak ketiga memiliki argumentasi masing-masing terkait interpretasi dalam menentukan definisi dari PMS karena belum adanya definisi yang jelas. Penelitian ini menganalisis bagaimana WTO menginterpretasikan makna PMS dari kasus sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Australia mengenakan BMAD terhadap produk Kertas A4 asal Indonesia, telah melanggar Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 Perjanjian Anti-Dumping WTO. Lalu, WTO menginterpretasikan makna PMS dari kasus sengketa anti-dumping ekspor A4 antara Indonesia dengan Australia menentukan bahwa tidak adanya elemen atau batasan terkait dengan intervensi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan intervensi pemerintah tidak secara otomatis diterjemahkan secara negatif, karena tidak ada batasan pasti terkait kapan dan bagaimana intervensi pemerintah dapat dianggap berbahaya bagi pasar yang berdampak. Kata-Kata Kunci: Anti-Dumping, Particular Market Situation, Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional, WTO.   Indonesia as one of the countries that are often accused of dumping A4 paper products raises a question because Australia emerged as the latest country that accuse Indonesian products, in which Indonesia had previously been accused by South Korea (2002), South Africa (2003), and Japan (2012). Things that should be of concern to producers and the Indonesian government in cases of dumping accusations by foreign countries are the issue of like the product and legal ambiguity over the PMS (particular market situation) clause, which during the trial process, both Indonesia, Australia, and third parties had their arguments, each comply to their own interpretation in determining the definition of PMS because there is no clear definition. This study will analyze how the WTO interprets the meaning of PMS from dispute cases. The research is normative juridical law research which conducted the analysis using qualitative methods. The results of the study show that Australia's policy of imposing BMAD on A4 paper products from Indonesia has violated Articles 2.2 and 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement. Then, the WTO interprets the meaning of PMS from the A4 export anti-dumping dispute case between Indonesia and Australia, determining that there are no elements or limitations related to government intervention. This is because government intervention is not automatically translated negatively, as there is no definite limit to when and how government intervention can be deemed harmful to the impacting market. Keywords: Anti-Dumping, International Trade Dispute Resolution, Particular Market Situation, WTO.
Is the Ambition Hypothesis Exist on China's Defense Spending? Posma Sariguna Johnson Kennedy
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.31-50

Abstract

Since China conducted the economic reform in 1987, it has advanced a leap in its economy, technology, research, and military capabilities, surpassing many countries globally, even to have matched the United States. This study aims to discover whether there has been an ambition hypothesis in China when the country increased its defense since carrying out the reforms. This study adopts a quantitative analysis method that builds two simultaneous regression structural equation models: economic growth and military equation. The study results then indicate that China’s alleged motivation for ambition in determining the defense budget is met, where economic growth and taxes positively affect the military budget. The fulfillment of the hypothesis ambition in China is in stark contrast to the case of the United States, where economic growth and taxes negatively impact the size of the country’s military budget. In other words, unlike China, the United States increased its military budget when its economic growth got disrupted. For instance, during the trade war between the United States and China in March 2018, the United States eventually increased its military strength though its economy was hampered. Keywords: Ambition Hypothesis, Defense Spending, Military Strength, China-United States Rivalry, Trade War.   Sejak melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1987, Tiongkok telah mengalami lompatan kapabilitas ekonomi, teknologi, penelitian, dan militer hingga melampaui banyak negara secara global dan bahkan hampir menyamai Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini lantas adalah untuk mengetahui apakah terdapat hipotesis ambisi di Tiongkok ketika meningkatkan pertahanannya sejak adanya reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan membangun dua model persamaan struktural, yaitu persamaan pertumbuhan ekonomi dan persamaan militer, yang akan diregresi secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan motivasi ambisi Cina terpenuhi dalam penentuan anggaran pertahanannya, dimana pertumbuhan ekonomi dan pajak berpengaruh positif terhadap besaran anggaran militer. Pemenuhan hipotesis ambisi di Tiongkok berbanding terbalik dengan kasusu Amerika Serikat yang pertumbuhan ekonomi dan pajaknya justru berdampak negatif pada besaran anggaran militernya. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan meningkatkan anggaran militernya ketika pertumbuhan ekonominya terganggu. Contohnya, ketika Perang Dagang dengan Tiongkok pada Maret 2018 lalu, Amerika Serikat justru meningkatkan kekuatan militernya walau perekonomiannya sedang terganggu. Kata kunci: Hipotesis Ambisi, Belanja Pertahanan, Kekuatan Militer, Rivalitas China-Amerika Serikat, Perang Dagang.
Non-State Actors' Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective Elpius Kalembang; Yosef Serano Korbaffo
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.51-74

Abstract

Hasil diplomasi antara Indonesia dan Timor Leste yang menyatakan bahwa lahan di titik un-surveyed segment merupakan wilayah milik Timor Leste, sebagaimana tertuang dalam Provisional Agreement tahun 2005, pada kenyataannya tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat. Hal ini kemudian berdampak pada adanya dualisme klaim masyarakat lintas negara. Masyarakat subdistrik Passabe di Timor Leste mengklaim lahan tersebut berdasarkan Provicional Agreement tahun 2005, sedangkan masyarakatKecamatan Bikomi Nilulat di Indonesia mengklaim lahan yang sama berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dan Kerajaan Ambenu sebagai bagian dari anggota suku Atoni Meto. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, penulis berpendapat bahwa perbatasan di titik unsurveyed segment telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dengan Kerajaan Ambenu. Oleh karena itu, masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menghendaki adanya peninjauan kembali terhadap hasil Provisional Agreement tahun 2005 tersebut. The results of diplomacy between Indonesia and Timor Leste which stated that the land at the point of the un-surveyed segment was Timor Leste’s territory, as stated in the 2005 Provisional Agreement, had in fact never been socialized to the people of Bikomi Nilulat Subdistrict. This then has an impact on the dualism of cross-country community claims. The people of the Passabe sub-district in Timor Leste claimed the land based on the 2005 Provincial Agreement, while the people of the Bikomi Nilulat sub-district in Indonesia claimed the same land based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom as members ofthe Atoni Meto tribe. Using a constructivist perspective, the author argues that the border at the point of the un-surveyed segment has been determined based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom. Therefore, the people of the Bikomi Nilulat sub-district want a review of the results of the 2005 Provisional Agreement.
ASEAN Mechanism in Disaster Management: A Case Study of Disaster Management in Indonesia 2010-2020 Suwarti Sari
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.75-108

Abstract

The geographical location of the Southeast Asia region, which is between an intercontinental fault, two oceans, and the Pacifc Ring of Fire, has implications for the probability of the region’s vulnerability to natural disasters. Therefore, how Southeast Asian countries deal with this problem becomes an interesting subject of study. The awareness among Southeast Asian countries of the necessity for collective efforts in disaster mitigation and disaster management is closely related to the ASEAN Way mechanism. This paper discusses environmental security by looking at the ASEAN mechanism in disaster management and the case studies of disasters that occurred in Indonesia. Employing the concept of cohesion, the signing of the AADMER and the establishment of the AHA Centre became a positive signal of group cohesion. This study fnds that there is a contradiction between the ASEAN Way and the disaster management mechanism among ASEAN member states in their application. Still, on the one hand, it strengthens the cohesion of ASEAN member states. The ASEAN Way prohibits any intervention from member states against affected states except at the  states’ request with the urgency of collective disaster management. However, cohesion among member states is determined by the behavior of each state, considering the complexity of the influencing factors. Letak geografs kawasan Asia Tenggara yang berada di antara patahan-antarbenua, dua samudera serta bentangan Cincin Api Pasifk memiliki implikasi terhadap probabilitas kerentanan kawasan tersebut dalam menghadapi bencana alam. Kesadaran negara-negara Asia Tenggara tentang perlunya upaya kolektif dalam melakukan mitigasi bencana dan manajemen bencana berkaitan erat dengan mekanisme ASEAN Way. Tulisan ini membahas mengenai keamanan lingkungan yang dikaji dengan melihat mekanisme ASEAN dalam penanggulangan bencana dengan studi kasus bencana yang terjadi di Indonesia. Menggunakan konsep kohesi, penandatanganan AADMER dan pembentukan AHA Centre menjadi sinyal positif pembentukan kohesi kelompok. Hasil penelitian menemukan bahwa antara ASEAN Way dengan mekanisme penanganan bencana antar negara anggota ASEAN terlihat bertolak belakang dengan aplikasinya, namun di satu sisi semakin memperkuat kohesi anggota ASEAN. ASEAN Way melarang adanya campur tangan negara anggota terhadap negara terdampak kecuali atas permintaan negara tersebut dengan urgensi penanganan bencana secara kolektif. Meskipun demikian, kohesi di antara para negara anggota ditentukan pula oleh perilaku masing-masing negara, mengingat faktor-faktor yang mempengaruhinya pun cukup kompleks
Indonesia’s Public Diplomacy through Modest Fashion in Turkey Elisa Kusumawardhani; Junita Budi Rahman; Akim Akim
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.109-126

Abstract

Indonesia’s modest fashion has proliferated in the last decade. It encourages Indonesia to become the center of the world’s modest fashion. In order to achieve this goal, Indonesia employs public diplomacy toward the global public and various countries, one of which is Turkey. However, the pandemic has limited international activities. This study examines Indonesia’s public diplomacy through modest fashion toward Turkey during the pandemic. This research was conducted with a qualitative descriptive method. Data collection techniques were carried out through a literature study. Meanwhile, the data analysis is carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. This study shows that Indonesian public diplomacy through modest fashion in Turkey is carried out with a strategic communication dimension through a hybrid fashion show (offline and online) with the theme of introducing modest fashion in Indonesia. It is done to adjust public diplomacy during the pandemic, so the message to be conveyed can be adequately achieved. The purpose of this public diplomacy is to build the image of Indonesia in a modest fashion and achieve economic interests by entering the Turkish market. Turkey Modest fashion Indonesia telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Hal ini mendorong Indonesia untuk menjadi pusat modest fashion dunia. Tujuan tersebut berusaha dicapai dengan diplomasi publik terhadap publik global dan berbagai negara, salah satunya adalah Turki. Namun, adanya pandemi membuat aktivitas internasional menjadi lebih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang diplomasi publik Indonesia melalui modest fashion terhadap Turki pada masa pandemi. Penelitian inidilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Sementara teknis analisis data dilaksanakan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik Indonesia melalui modest fashion di Turki dilaksanakan dengan dimensi komunikasi strategis, yaitu melalui hybrid fashion show (ofine dan online) yang bertemakan pengenalan modest fashion Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diplomasi publik pada masapandemik agar pesan yang ingin disampaikan dapat tercapai dengan baik. Tujuan dari diplomasi publik ini adalah untuk membangun citra Indonesia dalam modest fashion dan meraih kepentingan ekonomi dengan memasuki pasar Turki.
Localizing UNSCR 1325 in Indonesia: Study of Local Women Religious Groups in Peacebuilding and Counter Radicalization Nuriyeni Kartika Bintarsari; Ayusia Sabhita Kusuma; Nurul Azizah Zayzda
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.193-216

Abstract

The adoption of UNSCR 1325 in Indonesia is a signifcant stage in recognizing women’s role in the peace process at the national and locallevels. This research is interested in examining how local communities, especially religious groups, perform their agency in peace-building, specifically counter-radicalization. This research questions the perception and strategies of women Quran study groups in Cilacap regency in counterradicalization efforts and later provides an overview of peace-building and counter-radicalization activities by women religious groups in Cilacap. The research shows that these women religious groups’ perceptions on radicalization influence their understanding as an agency in various counter-radicalization activities and contribute to building the foundation of peace in the community by strengthening society’s resilience through social and religious activities.Adopsi UNSCR 1325 di Indonesia menjadi satu tahapan yang signifkan untuk mengakui peran perempuan dalam proses perdamaian, baik di level nasional hingga lokal. Dengan tujuan mempelajari cara komunitas lokal, khususnya kelompok-kelompok pengajian perempuan, berperan sebagai agensi dalam upaya bina damai di ranah kontra-radikalisasi, penelitian ini mempertanyakan persepsi dan strategi kelompok pengajian perempuan sebagai representasi kelompok perempuan dan kelompok agamis di Kabupaten Cilacap dalam upaya-upaya kontra-radikalisasi dan bina damai. Lebih lanjut, artikel ini memberikan gambaran mengenai aktivitas-aktivitas bina damai dan kontra radikalisasi oleh kelompok pengajian perempuan di Cilacap dan menjelaskan bagaimana persepsi mereka tentang radikalisasi memengaruhi pemahaman sebagai agensi dalam rangkaian aktivitas kontraradikalisasi dan berperan dalam upaya mereka membangun fondasi bagi perdamaian positif di komunitas dengan penguatan ketahanan sosial melalui aktivitas-aktivitas sosial keagamaan
The Politics of Vaccine Diplomacy and Sino-Indonesian Relations Nur Rachmat Yuliantoro
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.127-146

Abstract

Since the beginning of 2020, the COVID-19 pandemic has shattered many aspects of human life worldwide. Many believed China was theorigin of the coronavirus that sparked the pandemic. While dealing with the virus domestically, China has also pleaded to help many countries overcome the impact of the pandemic. Within this context, China runs the so-called vaccine diplomacy: providing Chinese-made vaccines to countries in need, including Indonesia. This article argues that although vaccine diplomacy can be seen as evidence of China’s soft power, it is also carried out to serve China’s national interests. Vaccine diplomacy to Indonesia is to demonstrate China’s goodwill and friendship. It is also to help Indonesia recover its economy with the support of Chinese investment and to promote its influence in the region within the context of great power rivalry with the United States. Sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menghancurkan banyak aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Banyak yangpercaya Cina adalah asal mula virus Corona yang memicu pandemi. Sembari menangani virus di dalam negeri, Cina juga telah membantubanyak negara mengatasi dampak pandemi tersebut. Sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab, China menjalankan apa yang disebut diplomasi vaksin: menyediakan vaksin buatan China ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk Indonesia. Artikel ini berpendapat bahwa meskipun diplomasi vaksin dapat dilihat sebagai bukti soft power China, ia juga dilakukan untuk melayani kepentingan nasional China. Diplomasi vaksin ke Indonesia ditujukan untuk memperlihatkan itikad baik dan persahabatan Cina. Ia juga dimaksudkan untuk membantu Indonesia memperbaiki ekonominya dengan dukungan investasi Cina serta memajukan pengaruhnya di kawasan dalam konteks persaingan kekuatan besar dengan Amerika Serikat.
From the Accused to a Promoter: Indonesia’s Human Rights Diplomacy in the Post-Suharto Era Dafri Agussalim
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.175-192

Abstract

 This article analyses Indonesia’s conduct of human rights diplomacy post-Suharto era, starting from the presidency of B.J. Habibie to Susilo Bambang Yudhoyono. The study aims to identify how Indonesia’s foreign policy instruments, specifcally human rights diplomacy, have been utilized on the international political stage to achieve Indonesia’s national interests during that period. Unlike the previous periods, Indonesia’s general attitude towards and policies governing human rights tend to be more active despite unresolved domestic human rights issues, evident from its various human rights advocacy efforts in regional and international forums. If previously Indonesia was accused of some of the most severe human rights violations, post-Suharto Indonesia has escaped this negative stigma, having strengthened its national interest while protecting, fulflling, and promoting human rights at both regional and international levels. Artikel ini menganalisis pelaksanaan diplomasi kemanusiaan pada era pascapemerintahan Presiden Suharto, mulai dari era kepresidenan B. J. Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Studi ini bertujuan untuk mengidentifkasi bagaimana instrumen kebijakan luar negeri Indonesia, secara khusus diplomasi hak asasi manusia telah diimplementasikan dalam tatanan politik internasional untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia dalam era terkait. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, perilaku dan kebijakan Indonesia terhadap hak asasi manusia cenderung lebih aktif, terlepas dari adanya isu-isu kemanusiaan pada tingkat domestik yang masih belum terselesaikan, melalui berbagai upaya advokasi hak asasi manusia di forum regional dan internasional. Apabila sebelumnya Indonesia memperoleh berbagai tuduhan serius terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia, maka Indonesia pasca-Suharto telah berhasil keluardari stigma negatif tersebut, dengan memperkuat kepentingan nasionalnya sembari melindungi, memenuhi dan mempromosikan hak asasi manusia pada tingkat regional dan internasional.
Breaking Taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel Broto Wardoyo; Rizal Valentino
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.147-174

Abstract

 Uni Emirat Arab (UEA) membuka hubungan diplomatik dengan Israel, yang bertentangan dengan Inisiatif Perdamaian Arab (IPA) yang juga ditandatangani oleh UEA, yang menyatakan agar tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina mendapatkan kemerdekaan. Selama ini, ancaman dari Iran ini ditangkal oleh eksistensi Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah, namun seiring dengan berkurangnya perhatian AS pada kawasan Timur Tengah maka muncul kebutuhan untuk membangun aliansi dengan like-minded countries yang memiliki persepsi ancaman yang sama. Tulisan ini akan menjelaskan lebih dalam mengenai justifkasi UEA untuk tetap membuka hubungan diplomatik dengan Israel terlepas dari komitmen mereka terhadap IPA, melalui argumen bahwa keputusan UEA didorong oleh adanya persepsi akan ancaman dari Iran terhadap budaya stratejik mereka, dan lebih lanjut berkontribusi pada kajian mengenai faktor kultural dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. United Arab Emirate (UAE) is normalizing its diplomatic relationship with Israel, conflicting with the Arab Peace Initiative of which the UAE is one of the signatories, which stated that no Arab states should normalize diplomatic relationship with Israel before the Palestinians regain their rights to independence. Prior to UAE’s recent decision, the United States’ presence in Middle East has been the deterrence to the threat from Iran and now that US’ attention for the region has declined, the UAE needs partner from like-minded countries to secure its foothold against Iranian threat. This article will further explain the UAE’s decision to break the taboo in normalizing their diplomaticrelationship with Israel, by arguing that the UAE’s perception of threat from Iran, deeply embedded in UAE’s strategic culture, has led to the decision to normalize diplomatic relationship with Israel, and offers a cultural insight of a foreign policy decision making process in the study of foreign policy analysis.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026): Global Strategis Vol. 19 No. 2 (2025): Global Strategis Vol. 19 No. 1 (2025): Global Strategis Vol. 18 No. 2 (2024): Global Strategis Vol. 18 No. 1 (2024): Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis Vol. 17 No. 1 (2023): Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis Vol. 13 No. 1 (2019): Global Strategis Vol. 12 No. 2 (2018): Global Strategis Vol. 12 No. 1 (2018): Global Strategis Vol. 11 No. 2 (2017): Global Strategis Vol. 11 No. 1 (2017): Global Strategis Vol. 10 No. 2 (2016): Global Strategis Vol. 10 No. 1 (2016): Global Strategis Vol. 9 No. 2 (2015): Global Strategis Vol. 9 No. 1 (2015): Global Strategis More Issue